BandungBergerak.id - Transisi energi menjadi isu yang kerap digaungkan negara dalam rangka penyelamatan ruang hidup, namun pelaksanaannya kerap mengabaikan dimensi keadilan. Riset kolaboratif berjudul “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat (Studi Kasus PLTU Cirebon I bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan)” yang dilaksanakan oleh LBH Bandung, ICEL, dan SALAM INSTITUTE pada 2024, menyoroti pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam proses transisi energi.

Heri Pramono, Direktur LBH Bandung, menyampaikan bahwa melalui riset ini disajikan rangkaian cerita dari masyarakat terdampak di sekitar PLTU Cirebon I, termasuk nelayan, pencari kerang, pemilik warung, pekerja PLTU, dan istri pekerja PLTU.

Ia menegaskan bahwa riset ini tidak hanya menyoroti pemensiunan PLTU sebagai langkah menuju energi terbarukan, tetapi juga menekankan perlunya “tinjauan terhadap aspek keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses tersebut.”

Menurut Heri, jika transisi energi hanya melihat aspek lingkungan, maka “frasa adil tidak akan hadir dalam setiap langkah negara dalam melakukan proses transisi energi.”

"Transisi energi pun tidak luput dari frasa berkeadilan penerapan transisi ini
wajib melihat perspektif penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak
Asasi Manusia," demikian Heri Pramono, dikutip dari prakata laporan riset, diakses Kamis, 10 Juli 2025.

Baca Juga: PLTU Batu Bara Memperparah Dampak Krisis Iklim, Studi Kasus di Indramayu
Kehadiran PLTU Cirebon 1 Mengubah Sumber Mata Pencaharian Warga

Komitmen Penurunan Emisi dan Kekosongan Perspektif Lokal

Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi sebesar 358 juta ton CO₂ (unconditional) dan 446 juta ton CO₂ (conditional) pada tahun 2030. Meskipun lebih tinggi dari pembaruan sebelumnya, target ini dinilai belum cukup ambisius mengingat suhu Bumi mendekati ambang batas 1,5°C.

Di sisi lain, agenda transisi energi berkeadilan dinilai harus mampu merespons dampak yang dialami masyarakat dan pekerja di wilayah terdampak. Situasi ini menunjukkan perlunya dokumentasi dari tapak (lokal) untuk memastikan suara mereka terdengar dalam penyusunan kebijakan transisi energi.

Raynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL, menyatakan bahwa laporan ini mengangkat “aspek sosial dan ketenagakerjaan dari situasi masyarakat dan pekerja sebelum dan sesudah adanya PLTU Cirebon I, serta catatan atas rencana pemensiunan ini terhadap kedua kelompok tersebut.”

Ia menilai laporan ini sebagai “langkah maju dan ‘penerang’” agar agenda transisi energi berkeadilan di Indonesia “dapat memberikan keadilan bagi kelompok rentan.”

Dalam riset ini disebutkan, PLTU masih mendominasi sistem pembangkit listrik Indonesia. Pada 2021, kapasitas terpasang dari PLTU milik PT PLN mencapai 33.093 MW. Data Kementerian ESDM per April 2022 mencatat ada 253 unit PLTU, dengan 126 unit di antaranya dimiliki PT PLN. Pulau Jawa tercatat sebagai wilayah dengan kapasitas terbesar, yaitu 15.830 MW.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN menunjukkan bahwa pembangunan PLTU masih direncanakan hingga tahun 2030 dengan tambahan sekitar ±13.000 MW. Namun, sektor ini menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 56 persen menurut laporan IGRK dan MPV KLHK, dengan kontribusi signifikan dari kegiatan PLTU batubara.

Dalam kerangka regulasi nasional, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 memberi mandat percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk penyusunan peta jalan pengakhiran masa operasional PLTU. Meskipun masih terdapat pengecualian, pasal tersebut juga menyebutkan moratorium izin baru PLTU. Salah satu yang masuk dalam skema pensiun dini adalah PLTU Cirebon I, yang telah ditetapkan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM).

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB