BandungBergerak – Di negeri ini, kadang yang salah bukan jawabannya, tetapi siapa yang menjawab. Itulah pelajaran yang jujur dari kisah LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar 2026. Sebuah lomba cerdas cermat yang berubah menjadi panggung absurditas nasional. Di sana, logika duduk di bangku cadangan, sementara gengsi tampil sebagai pemain inti. Publik tidak hanya menonton lomba, tetapi juga menyaksikan bagaimana kewarasan dipermainkan secara terbuka.

Mari kita jujur sedikit, tetapi tetap santai. Di Indonesia, keadilan sering terasa seperti Wifi publik. Kadang ada, kadang hilang, dan sering lemot saat dibutuhkan. Dua jawaban sama, nilai berbeda. Ini bukan soal matematika, ini soal selera. Seolah-olah penilaian tidak lagi berbasis benar atau salah, tetapi berbasis siapa yang lebih cocok untuk dianggap benar. Dalam ilmu sosial, ini disebut sebagai subjektivitas kekuasaan yang menyamar jadi objektivitas.

Fenomena ini sebenarnya tidak baru. Dalam banyak ruang publik, standar sering kali fleksibel. Fleksibel bukan berarti adaptif, tetapi lentur mengikuti kepentingan. Di birokrasi, hukum bisa terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Di pendidikan, kebenaran bisa terasa relatif jika berhadapan dengan otoritas. LCC ini hanya versi mini dari realitas besar bernama Indonesia.

Yang menarik justru reaksi setelahnya. Ketika publik mulai mempertanyakan, jawaban yang muncul bukan evaluasi, tetapi pembelaan. Ini khas sekali. Dalam psikologi sosial, manusia cenderung mempertahankan citra diri, bahkan jika harus mengorbankan fakta. Dalam politik, ini disebut manajemen persepsi. Dalam bahasa warung kopi, ini disebut gengsi tidak boleh kalah.

Alasan teknis seperti gangguan speaker terdengar seperti plot twist yang kurang matang. Apalagi ketika publik bisa mendengar dengan jelas dari layar mereka. Ini seperti menonton sinetron dengan alur dipaksakan. Penonton tahu ceritanya janggal, tetapi tetap disuruh percaya. Di titik ini, publik tidak lagi marah, tetapi mulai menertawakan. Dan ketika publik sudah menertawakan, itu tanda bahaya bagi legitimasi.

Ada satu pola menarik di sini. Ketika kesalahan terjadi, yang pertama diselamatkan adalah wibawa, bukan kebenaran. Padahal dalam hukum, asas utama adalah keadilan. Dalam filsafat, kebenaran adalah fondasi moral. Tetapi dalam praktik, sering kali yang dipertahankan adalah posisi. Ini menjelaskan kenapa banyak konflik kecil bisa membesar. Bukan karena masalahnya besar, tetapi karena egonya luas.

Lalu muncullah sosok yang tidak terduga. Seorang siswi yang tetap tenang dan konsisten pada jawabannya. Ia seperti karakter minor dalam film yang tiba-tiba mencuri perhatian. Tanpa teriak, tanpa drama, tetapi justru paling masuk akal. Dalam teori perkembangan moral, ini adalah tanda kematangan. Ia tidak sekadar tahu aturan, tetapi memahami keadilan. Ironisnya, pelajaran ini datang dari anak, bukan dari orang dewasa.

Di sinilah letak komedinya. Kita sering mengajarkan anak tentang kejujuran, tetapi lupa mempraktikkannya. Kita meminta mereka berpikir kritis, tetapi tidak siap dikritik. Kita ingin mereka berani, tetapi hanya jika keberanian itu tidak mengganggu otoritas. Ini seperti orang tua yang melarang anak merokok sambil menghisap rokok di depan mereka. Pesannya jelas, tetapi contoh nyatanya kacau.

Baca Juga: PELAJAR BERSUARA: Budaya Ngopi, Ruang Sosial, dan Peluang Spasial Perkotaan
PELAJAR BERSUARA: Feminisme antara Pengistimewaan yang Disalahartikan dan Kesetaraan yang Belum Tercapai
PELAJAR BERSUARA: Apa Kabar Transisi Demokrasi Indonesia?

Disfungsi Institusi

Dalam perspektif sosiologi, ini disebut disfungsi institusi. Lembaga yang seharusnya mendidik justru mengirim sinyal yang membingungkan. Anak belajar bahwa kebenaran tidak selalu menang. Mereka juga belajar bahwa keberanian bisa berisiko. Jika ini terus terjadi, jangan heran jika generasi mendatang menjadi sinis. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka terlalu sering kecewa.

Dalam politik, kepercayaan adalah mata uang utama. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Kasus seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi efeknya akumulatif. Publik mulai meragukan sistem. Mereka mulai bertanya, jika di lomba saja bisa kacau, bagaimana di kebijakan? Ini bukan paranoia, ini refleksi logis dari pengalaman kolektif.

Solusi sebenarnya sederhana, tetapi sering dihindari. Akui kesalahan. Selesai. Tidak perlu narasi panjang, tidak perlu alasan berlapis. Dalam hukum, pengakuan adalah langkah awal keadilan. Dalam etika, kerendahan hati adalah kebajikan. Tetapi dalam praktik, mengakui salah sering dianggap kalah. Padahal justru sebaliknya, itu tanda kedewasaan.

Masalahnya, kita terlalu terbiasa dengan budaya tidak enakan terhadap kebenaran. Kita lebih takut terlihat salah daripada benar-benar salah. Ini membuat banyak keputusan menjadi tidak rasional. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk masa depan bangsa. Karena bangsa yang besar bukan yang selalu benar, tetapi yang berani memperbaiki kesalahan.

Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang agak pahit tetapi lucu. Di negeri ini, kadang yang paling rasional justru yang paling muda. Sementara yang paling berkuasa sering kali paling sulit mengaku salah. LCC Kalbar ini bukan sekadar lomba. Ia adalah panggung kecil yang menampilkan drama besar tentang manusia, ego, dan kebenaran.

Dan mungkin, di tengah semua ini, kita perlu belajar dari siswi tadi. Bahwa menjadi benar itu penting, tetapi tetap tenang itu lebih sulit. Bahwa melawan ketidakadilan tidak selalu harus dengan suara keras. Kadang cukup dengan berdiri tegak dan tidak ikut-ikutan salah. Jika anak bisa, seharusnya orang dewasa juga bisa. Jika tidak, mungkin yang perlu ikut lomba bukan lagi siswa, tetapi para jurinya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB