BandungBergerak - Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung turun ke jalan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Jumat, 5 Juni 2026. Aksi yang digelar di Taman Cikapayang, Dago, ini melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Anti-Militerisme, dan Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua (Imespa). Mereka menyoroti deforestasi hutan, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan militerisasi yang berdampak pada masyarakat adat di Papua.

Menurut laporan Auriga Nusantara, deforestasi di Indonesia melonjak 66 persen dengan kehilangan hutan mencapai 433.751 hektare, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh ekspansi industri ekstraktif dan berbagai proyek pemerintah.

Is, juru bicara aksi, menuturkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Halmahera, Bandung, dan wilayah lain. Di Halmahera, Is menyebut banyak perusahaan asing bergerak di sektor nikel, uranium, dan batu bara.

Dampak kerusakan lingkungan di sekitar rumahnya terasa nyata: hutan dibabat, sungai tercemar, dan polusi udara meningkat. “Terus sungai yang kemudian tercemar, ditambah lagi polusi udara,” terangnya, di sela-sela aksi.

Masyarakat adat yang bergantung pada sungai sebagai sumber penghidupan mengalami kesulitan air bersih dan polusi. Kriminalisasi terhadap mereka yang menolak proyek juga terjadi. Menurut Is, meski ada ganti rugi berupa pembayaran tanah, tidak ada upaya signifikan untuk memulihkan ekosistem yang rusak.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat dalam 10 tahun terakhir terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektare yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi, 60 orang diantaranya mendapatkan tindakan kekerasan dan 1 orang meninggal dunia (Catatan Akhir Tahun 2024).

Selain isu lingkungan, mahasiswa juga menyoroti militerisasi di Papua. Obi (nama samaran) dari AMP mengatakan, pembangunan markas militer dan penambahan pasukan berpotensi memicu konflik baru serta meningkatkan pelanggaran hak asasi manusia. Ia merujuk pada film dokumenter Pesta Babi yang menggambarkan kolaborasi antara negara, militer, dan perusahaan swasta dalam penguasaan hutan adat di Merauke.

“Melalui kolonialisme baru ini rakyat Papua dibuat sebagai objek di atas tanahnya sendiri,” ujar Obi lewat pengeras suara.

Nina Metlama, mahasiswi asal Wamena, menambahkan bahwa militerisasi berdampak pada perubahan ekosistem hutan dan menciptakan rasa takut di masyarakat. Ia juga menyinggung pengalaman rasisme di sekolah dan kriminalisasi mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah.

“Jika saudara laki-laki saya memiliki fisik besar atau rambut panjang, aparat langsung menuding mereka sebagai anggota TPNPB,” kata Nina.

Data lembaga independen menunjukkan konflik dan kekerasan di Papua tidak bisa diabaikan. KontraS mencatat 16 konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB sepanjang Januari–Maret 2024. Amnesty Internasional Indonesia melaporkan 132 kasus pembunuhan di luar hukum sejak Februari 2018 hingga Agustus 2024 yang menewaskan sedikitnya 242 sipil. Komnas HAM Papua mencatat 85 kasus kekerasan sepanjang 2024, sebagian besar berupa penembakan, penganiayaan, dan perusakan.

Baca Juga: Panggung Rakyat Soroti Kerusakan Lingkungan Hidup Jawa Barat
Aktivis Lingkungan Menyerukan Bumi Pasundan agar Bebas dari Plastik dan Polutan, Pengelolaan Sampah Jawa Barat masih Bermasalah

Suara Mahasiswa

Karena itu, mahasiswa menekankan perlunya kesadaran publik terhadap masalah lingkungan dan sosial, khususnya yang terjadi di Papua. Naufal Aufa, mahasiswa lingkungan dari ITB, menyatakan isu tersebut seharusnya menjadi persoalan yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Ia menilai masuknya perusahaan ekstraktif sejak era Suharto melanggengkan sistem kapitalis yang mengabaikan keseimbangan lingkungan. Sistem ini kemudian berpengaruh pada dunia pendidikan. Kampus menurutnya cukup terbelenggu dalam dunia kapital, di mana orientasi pendidikan lebih mengarah pada sebagai pekerja atau karyawan, tanpa membekali mahasiswa dengan pemikiran kritis untuk menyelesaikan permasalahan sosial.

Menurutnya, kampus harus membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis untuk memahami permasalahan sosial dan ekologis. Ia juga menyoroti proyek pertambangan, perkebunan, serta pembukaan lahan seluas 2,5 juta hektare untuk tebu dan sawah, yang merusak fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan pengatur hidrologi.

Dalam aksinya, mahasiswa menyerukan perlunya ruang diskusi informal dan solidaritas untuk menyoroti isu lingkungan dan hak masyarakat adat.

“Padahal itu udah teknologinya udah ada dan Teknologi sistemnya sudah jelas sudah dan sudah ada gitu. Itu kenapa enggak dilakukan gitu?” katanya.

Aksi ini sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Deforestasi dan pembangunan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat. Mahasiswa menegaskan, perlindungan hutan dan hak masyarakat adat Papua dan masyarakat adat lainnya di Indonesia harus menjadi prioritas agar pembangunan berkelanjutan tidak mengorbankan masa depan generasi mendatang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB