BandungBergerak - Posisi perempuan masih kerap terpinggirkan dalam berbagai proyek pembangunan yang sebenarnya juga berdampak langsung pada kehidupan mereka. Salah satu contohnya terlihat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Cirata.

Cahaya lampu yang tersisa di ruang Perpustakaan Bunga di Tembok tampak redup. Para peserta duduk rapi, bersiap mengikuti diskusi tentang PLTS. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng dengan pakaian loreng khas militer masuk sambil menyeret koper.

Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada pria tersebut.

Tak lama kemudian, koper dibuka. Ia mengeluarkan lembaran-lembaran kertas bertuliskan “PSN di Papua”, “PLTS di Cirata”, “Proyek Geotermal”, “Negara Kesatuan Republik Investor”, dan sejumlah nama proyek lainnya. Kertas-kertas itu disusun menutupi gambar ikan di lantai.

Pria itu lalu berjalan di atas susunan kertas sambil terus memberi hormat layaknya tentara. Tak berselang lama, seorang perempuan masuk tergesa-gesa dan mengarahkan ketapel ke wajah pria bertopeng tersebut.

Tarikan karet ketapel sempat tertahan ketika terdengar suara berulang, “Ibu, Ibu bisa saya dapatkan pekerjaan di dalam pabrik.” Suara itu memecah keheningan ruangan.

Perempuan itu kemudian mengubah arah bidikan ke lampu. Ketapel dilepaskan, lampu padam, dan ruangan tenggelam dalam gelap. Dari kegelapan terdengar suara lantang:

“Papua bukan tanah kosong! Dago Elos bukan tanah kosong! Sukahaji bukan tanah kosong! Cirata bukan tanah kosong!”

Tepuk tangan peserta diskusi langsung bergemuruh saat lampu kembali menyala.

Pertunjukan dramatic reading itu dibawakan oleh Children of Subversif, terinspirasi dari artikel berjudul Hamparan Panel Surya dan Peminggiran Perempuan di Cirata yang ditulis jurnalis BandungBergerak Fitri Amanda. Penampilan tersebut menjadi pembuka diskusi publik yang digelar Jumat, 12 Juni 2026. Diskusi itu secara khusus membahas dampak ambisi energi hijau terhadap perempuan.

Baca Juga: Ketika Panel Surya Menutup Waduk Cirata, Suara Perempuan Ikut Tenggelam Di tengah janji pembangunan dan lapangan kerja dengan pembangunan PLTS Cirata, perempuan meng
Menikmati Listrik dari Matahari Cirata, PLTS Berpotensial Dibangun di Laut

Hilangnya Mata Pencaharian 

Apa yang ditampilkan Children of Subversif menggambarkan situasi yang terjadi di Cirata sejak PLTS mulai beroperasi pada 2023. Sebanyak 343 ribu panel surya terapung menutupi sekitar 200 hektare permukaan Waduk Cirata dan mengubah ruang hidup warga yang sebelumnya bergantung pada waduk tersebut.

Salah satu kisah yang disorot adalah pengalaman Maidah, perempuan berusia 85 tahun yang merupakan istri nelayan Waduk Cirata. Kehidupannya berubah setelah panel-panel surya hadir. Kini, ia masih harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup karena waduk tak lagi mampu menopang kebutuhan keluarganya seperti dulu.

Kehadiran PLTS berdampak langsung pada menurunnya pendapatan nelayan dan petambak yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat sekitar waduk.

Kondisi itu diperburuk oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal yang sekitar 10 persen, jauh di bawah target 30 persen.

Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Siti Hannah, yang hadir sebagai pemantik diskusi, mengatakan janji penyediaan lapangan kerja kerap digunakan untuk melancarkan proyek pembangunan.

“Rata-rata mereka, warga sekitar itu dijanjikan lapangan pekerjaan, bahkan proyeknya bisa gol juga kan katanya untuk menyerap sekian ratus tenaga kerja. Tapi, pada kenyataannya yang akhirnya mereka bisa kerja itu hanya sebatas kerja-kerja kasar, kerja-kerja awal di enam bulan pertama,” ujar Hannah.

Menurutnya, janji lapangan kerja bagi warga sering kali tidak terealisasi. Ketika proyek mulai beroperasi penuh, banyak warga justru ditinggalkan menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang muncul.

Dampak tersebut juga dirasakan perempuan. Namun, dalam banyak proyek transisi energi, suara perempuan kerap diabaikan dan tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Dari segi pemulihan gitu, misalnya kenapa yang diterima pendapatnya itu laki-laki, ternyata dari infrastruktur kebijakannya itu tidak mencantumkan berapa persentase kepemilikan perempuan dalam proyek energi. Terus tidak ada juga referensi spesifik dimana pertemuan-pertemuan itu harus diwakili oleh sekian persen perempuan,” tambah Hannah.

Padahal, dalam praktiknya, perempuan justru banyak mengambil peran tambahan ketika penghasilan keluarga menurun. Dalam kasus PLTS Cirata, banyak perempuan harus mencari sumber pendapatan lain setelah mata pencaharian suami mereka terdampak oleh proyek tersebut.

Karena itu, perempuan perlu dilibatkan secara langsung dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek transisi energi maupun proyek pembangunan lainnya.

Peneliti isu Gender dan Pembangunan, Dyah Ayunda, menegaskan bahwa perempuan bukan kelompok yang homogen.

“Ada dinamikanya juga sesama perempuan. Jadi, perempuan itu tidak bisa dilihat sebagai kelompok homogen. Perempuan juga ada dinamikanya, ada kelas-kelasnya,” kata Dyah.

Menurut Dyah, perempuan harus memiliki ruang dan hak yang sama untuk menyuarakan kepentingannya sendiri. Pengalaman dan dampak yang mereka rasakan tidak bisa sepenuhnya diwakilkan oleh pihak lain, terlebih oleh laki-laki yang tidak mengalami dampak tersebut secara langsung.

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB