Halte di Bandung Raya Ada, Kenyamanan Belum Tiba
Minim fasilitas, sulit diakses pejalan kaki, dan belum ramah difabel, sejumlah pekerjaan rumah halte Metro Jabar Trans di Bandung Raya.
Penulis Tim Redaksi17 Juni 2026
BandungBergerak - Halte Simpang Bypass Soekarno-Hatta, Kota Bandung, yang melayani Koridor 5 Metro Jabar Trans (MJT) rute Unpad Jatinangor–Unpad Dipatiukur, nyaris tidak terlihat. Halte itu berdiri di tengah aktivitas perdagangan Pasar Kembar Mas di Jalan Moh. Toha.
Selain dikelilingi lapak pedagang, halte tersebut tidak dilengkapi penanda yang jelas. Tidak terdapat rambu pemberhentian bus maupun fasilitas dasar yang lazim ditemukan di halte, seperti tempat duduk, atap pelindung, dan informasi rute perjalanan. Fasilitas pendukung lain, seperti penerangan, bidang miring (ramp) bagi pengguna kursi roda, serta guiding block bagi penyandang tunanetra juga tidak tersedia.
Kondisi lingkungan halte pun kurang mendukung. Area sekitar dipenuhi tumpukan sampah sisa aktivitas pasar yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengurangi kenyamanan penumpang yang menunggu bus.
Akses menuju halte tersebut juga belum ramah pejalan kaki. Dalam simulasi perjalanan dari Halte Simpang Bypass Soekarno-Hatta menuju Halte Madurasa Tengah di Koridor 3 MJT yang berjarak sekitar 200 meter, sejumlah hambatan ditemukan di sepanjang jalur. Mulai dari trotoar yang terputus, proyek galian fiber optik, parkir liar, pangkalan becak motor, hingga lapak pedagang yang memakan ruang pejalan kaki.
Jalur yang tersedia semakin menyempit dan berada sangat dekat dengan badan jalan. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan mengingat tingginya lalu lintas kendaraan bermotor di kawasan tersebut.
Kondisi Halte Simpang Bypass Soekarno-Hatta dan Halte Madurasa Tengah mencerminkan belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang transportasi publik di Bandung Raya. Minimnya fasilitas dasar, buruknya akses pejalan kaki, hingga belum ramahnya halte bagi penyandang disabilitas masih menjadi persoalan yang ditemukan di lapangan.
Temuan serupa juga terlihat di Halte Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Sumedang. Area halte digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan, sementara fasilitas yang tersedia sangat terbatas.
Penanda halte hanya berupa papan kecil tanpa kursi maupun atap pelindung. Trotoar di sekitar halte juga beralih fungsi menjadi area perdagangan sehingga mengurangi ruang gerak pejalan kaki.
Ciofris, mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) yang rutin menggunakan transportasi umum, menilai layanan bus MJT cukup nyaman. Namun, ia mengeluhkan kondisi halte yang kurang terawat dan jumlahnya yang masih terbatas.
“Sebetulnya (MJT) sudah cukup nyaman, cuma buat lingkungannya (halte) ya kayak itu ada bekas-bekas sampah kadang-kadang. Terus di Bandung tuh gak semua tempat punya halte. Jadi kira-kira perlu ditambahin gitu. Kadang orang kan pasti bingung ya kayak (halte) Moh Toha ini dimana sih sebenarnya gitu,” ungkap Ciofris.
Persoalan halte tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga aksesibilitas. Sekretaris Bandung Independent Living Center (BILIC), Taufik Hidayatullah, menilai infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya masih belum ramah bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, sejumlah halte memang telah dilengkapi ramp, tetapi kemiringannya kerap terlalu curam sehingga menyulitkan, bahkan membahayakan, pengguna kursi roda.
Taufik membandingkan kondisi tersebut dengan layanan transportasi publik di Jakarta yang dinilai lebih inklusif. Selain didukung fasilitas halte yang lebih baik, armada bus juga telah dilengkapi teknologi yang memudahkan penumpang disabilitas saat naik dan turun kendaraan.
Ia berharap pemerintah dan penyelenggara transportasi melibatkan kelompok disabilitas dalam proses perencanaan hingga pembangunan fasilitas publik.
“Kita sebetulnya disabilitas itu tidak ingin diistimewakan. Tapi, ketika kita dilibatkan, harapannya bisa menciptakan konsep universal design yang manusiawi,” ujarnya.
Temuan mengenai minimnya fasilitas halte sebenarnya bukan persoalan baru. Penelitian Kualitas Pelayanan Halte Trans Metro Bandung yang dilakukan Hansen Samuel Arberto Gultom dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Tri Basuki Joewono dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) menunjukkan bahwa pengguna transportasi publik menempatkan kebersihan halte, fasilitas pendukung di sekitar halte, serta kondisi peron sebagai aspek penting yang belum memuaskan.
Penelitian yang terbit pada 2014 tersebut menemukan adanya kesenjangan antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas halte. Salah satu fasilitas yang dianggap paling penting adalah atap halte sebagai pelindung dari panas dan hujan, tetapi kualitas fasilitas pendukung di banyak halte masih dinilai belum memadai.
Selain atap, komponen yang paling membutuhkan perbaikan dari halte adalah kebersihan halte, fasilitas pendukung di sekitar halte, dan peron atau tangga halte. Gultom dan Joewono mencatat komponen-komponen tersebut “merupakan komponen yang penting bagi pengguna tetapi belum memuaskan”.
Baca Juga:Nasib Pengguna Transportasi Umum, Pejalan Kaki, dan Pesepeda Terpinggirkan di Bandung
Revitalisasi Halte Bus di Bandung di Mata Pengguna Transportasi Publik, Banyak yang Harus Diperbaiki

Minat Naik Transportasi Publik Meningkat, Fasilitas dan Layanan Belum Mengimbangi
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, minat masyarakat menggunakan transportasi publik mulai meningkat. Perwakilan komunitas Transport for Bandung, Muhammad Zulyadri, menilai hal itu dipengaruhi oleh operasional bus yang kini lebih tertata dibanding beberapa tahun lalu.
Menurutnya, bus Metro Jabar Trans dan angkutan pengumpan (feeder) kini hanya berhenti di titik-titik yang telah ditentukan. Kondisi tersebut mendorong calon penumpang untuk menunggu di halte dan mulai membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik secara lebih teratur.
Namun, peningkatan penggunaan transportasi publik belum sepenuhnya diimbangi dengan pembenahan fasilitas dan layanan. Temuan di sejumlah halte menunjukkan masih minimnya fasilitas dasar, buruknya akses pejalan kaki, serta keterbatasan sarana bagi penyandang disabilitas.
Pengguna juga menyoroti aspek operasional. Aufi, mahasiswa asal Jakarta yang menggunakan MJT, menilai waktu tunggu (headway) bus masih relatif lama dibandingkan layanan transportasi publik di ibu kota.
“Sepuluh menit itu sebenarnya masih lama untuk menunggu satu bus di kota yang seharusnya punya transportasi umum yang baik. Kalau di Jakarta, menurut saya 10 menit untuk TransJakarta sudah lama banget,” kata Aufi.
Bagi pengguna, pengalaman menggunakan transportasi publik tidak dimulai saat menaiki bus, melainkan sejak menuju halte. Karena itu, halte yang mudah ditemukan, aman, nyaman, dan terhubung dengan jalur pejalan kaki yang layak menjadi bagian penting dari keseluruhan perjalanan.
Kondisi Halte Simpang Bypass Soekarno-Hatta, Halte Madurasa Tengah, dan Halte RSU Harapan Keluarga menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pengembangan transportasi publik di Bandung Raya. Persoalan fasilitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara bersamaan.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena Bandung Raya tengah mengembangkan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang merupakan bagian dari program Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) yang diinisiasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Proyek yang didanai Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) itu memiliki nilai investasi sekitar 264 juta dolar AS atau setara Rp4,6 triliun.
Berdasarkan dokumen Bank Dunia, pengembangan BRT Bandung mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, perizinan, hingga penyiapan lahan dan infrastruktur pendukung. Program ini dirancang menghadirkan layanan bus yang lebih andal melalui pembangunan dedicated lane atau jalur khusus bus. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 232 halte di 22 kecamatan Kota Bandung yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Meski demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan transportasi publik tidak cukup hanya dengan menambah armada dan infrastruktur baru. Keberhasilan sistem angkutan massal juga ditentukan oleh kualitas halte, kemudahan akses pejalan kaki, serta keterjangkauannya bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.
***
*Liputan ini dikerjakan reporter BandungBergerak Muhamad Rafi dan Yoan Aditya. Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB


