BandungBergerak — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Rabu, 17 Juni 2026. Dalam gelombang demonstrasi bertema Indonesia Darurat yang telah berlangsung tiga kali dalam sepekan, mahasiswa menampilkan aksi simbolik “hukum pancung” sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB itu diikuti mahasiswa dari sedikitnya 23 kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka datang mengenakan jas almamater beragam warna dan berjalan menuju lokasi aksi sambil menyuarakan yel-yel serta orasi. 

Pengamanan dilakukan secara ketat oleh gabungan TNI dan Polri. Sejumlah kendaraan taktis, termasuk water cannon dan mobil pengurai massa, disiagakan di sejumlah titik sekitar Gedung DPRD Jawa Barat dan Gedung Sate.

Massa aksi sebelumnya berkumpul di kawasan Dipatiukur, sekitar kampus Universitas Padjadjaran. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB telah lebih dulu berada di sekitar gerbang kampus ITB.

Sorotan utama aksi kali ini adalah teatrikal menggunakan replika guillotine atau alat pemancung kepala. Replika tersebut berupa rangka tinggi dengan bilah kayu bertuliskan “RIP Demokrasi”. Dua peserta aksi yang mengenakan topeng Prabowo dan Gibran secara bergantian membaringkan diri di bawah alat tersebut.

Saat hitungan mundur dikumandangkan, bilah kayu perlahan diturunkan ke arah leher kedua tokoh simbolik itu. Di saat bersamaan, massa mengacungkan kartu merah bertuliskan “Red Card untuk Prabowo-Gibran” sambil bersorak.

Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhamad Risaldi, mengatakan teatrikal pemancungan merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

“Ini merupakan simbolisasi dari kami. Karena kami sudah muak sehingga memancung apa yang memang sudah dibuat oleh Prabowo-Gibran selama satu periode ini,” ujar Risaldi di sela aksi.

Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai berjalan tanpa keberpihakan kepada rakyat dan minim partisipasi publik. Ia mencontohkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta pengesahan RUU Polri yang dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai.

Mahasiswa Universitas Siliwangi itu menyebut aksi yang telah digelar tiga kali dalam kurun beberapa hari terakhir merupakan akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik terhadap pemerintahan saat ini. Ia juga menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai tidak efektif dan kerap tidak menjawab persoalan substansial yang dihadapi masyarakat.

Senada dengan itu, Presiden Mahasiswa UPI, Khalid Syaiful, menilai pemerintah gagal mengelola tata negara. Ia menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah serta dugaan kasus korupsi yang menyeret program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Khalid, membesarnya gelombang aksi di berbagai daerah, termasuk Bandung, seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet dan arah kebijakan yang dijalankan.

“Karena pada dasarnya kebijakan pemerintah itu harus ada di tangan rakyat dan memiliki keberpihakan. Kedaulatan negara itu ada di tangan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Nahdah Nabillah Presiden Mahasiswa KM ITB menyoroti bahwa aksi ini merupakan momen masyarakat sipil untuk menyalurkan aspirasinya. Nahdah menyoroti industri manufaktur dalam negeri agar tak bergantung pada bahan ekstraktif atau pertambangan. Sebaliknya, ia mendesak pemerintah agar mampu menciptakan industri yang meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

“Dan (industri) bisa mensejahterakan masyarakat hingga ke level-level yang paling bawah seperti itu,” tandasnya.

Dalam aksi ini Keluarga Mahasiswa ITB membawa empat tuntutan. Pertama, langkah-langkah tanggung jawab fiskal melalui efisiensi anggaran dalam perbaikan program ekstraktif, program MBG dan realokasi pengeluaran untuk penguatan daya beli masyarakat serta industri.

Kedua, perbaikan tata kelola program pemerintah dengan memastikan akuntabilitas serta partisipasi publik. Ketiga, pembuatan kebijakan trategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset, inovasi, dan manufaktur untuk memperkuat resilensi ekonomi dan meningkatkan kesajteraan masyarakat.

Terakhir, evaluasi koordinasi internal pemerintahan dan membangun sistem komunikasi publik efektif yang didukung oleh diseminasi informasi berbasis data.

Baca Juga: LBH Bandung: 13 Orang Ditangkap Menjelang Aksi di DPRD Jabar, 10 Orang di Antaranya Sudah Dibebaskan
Demonstrasi Mahasiswa Kembali Menggema di Bandung

Dari kampus lainnya, Allyana, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, menyoroti bahwa kenaikan BBM ini berpengaruh bagi industri tekstik. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM memiliki efek domino yang sangat besar terhadap rantai pasok industri tekstil, terutama pada sektor pengiriman dan bahan baku.

“Dari kami kenapa kita ikut turun karena mengenai kenaikan harga BBM ini itu sangat berpengaruh bagi industri tekstil. Karena ketika BBM naik itu kan akan mempengaruhi biaya pengiriman. Di mana ketika biaya pengiriman itu naik otomatis impor dalam tekstil pun terganggu,” ujar Allyana.

Sebagai mahasiswa yang berfokus di bidang garmen, Allyana merasakan langsung hambatan besar ini. Ia menyebutkan bahwa bahan baku tekstil saat ini menjadi sangat mahal sehingga proses produksi menjadi terhambat.

Selain menyoroti masalah ekonomi dan industri, Allyana juga menyuarakan kritik terhadap sikap Presiden dalam merespons aspirasi dan kritik dari masyarakat serta mahasiswa. Ia menilai pemerintah yang kurang menunjukkan rasa empati dan sering kali tidak merespons kritik dengan serius.

“Kami rasa presiden sendiri masih belum empati ketika kita mengkritik. Karena seharusnya ketika kita mengkritik beliau meresponsnya dengan baik. Tapi ketika kita lihat mungkin di pidatonya malah beliau malah memberikan percandaan,” ungkap Allyana kecewa.

Aksi Indonesia Darurat BEM SI ini tujuh tuntutan dari BEM SI:

1. Tutunkan harga BBM dan stabilkan nilai rupiah
2. Selamatkan APBN dari pemborosan anggaran
3. Benahi komunikasi kepresidenan
4. Evaluasi total program MBG dan KD/KMP
5. Cabut UU TNI dan UU Polri
6. Evaluasi total kabinet merah putih yang inkompeten
7. Tegakkan HAM dan lawan impunitas.

Sebelumnya, sejak pekan lalu aksi mahasiswa Bandung turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan rakyat, seperti MBH, UU Polri, kenaikan BBM, dan lesunya ekonomi.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB