BandungBergerak - Antrean sepeda motor di SPBU Rancaekek mengular hingga hampir ke badan jalan, Rabu, 10 Juni 2026. Pagi itu, sekitar pukul 07.00 WIB, Alfina Nurfadilah, mahasiswa Jurusan Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ikut berdiri dalam barisan panjang tersebut. 

Biasanya Alfina mengisi Pertamax untuk sepeda motornya. Namun setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ia beralih ke Pertalite karena harga Pertamax dinilai terlalu membebani pengeluarannya. Sebelum kenaikan harga, Rp25.000 cukup untuk membeli lebih dari dua liter Pertamax. Kini, nominal yang sama hanya memperoleh sekitar 1,5 liter bahan bakar.

“Karena biasa beli dua liter, sekarang jadi satu liter juga kuranglah,” jelasnya diwawancarai di sela-sela aksi Indonesia Bangkrut dan Indonesia Sakit di DPRD Jawa Barat, Senin, 15 Juni 2026.

Panjang antrean membuat Alfina harus menunggu sekitar 20 menit. Akibatnya, ia terlambat mengikuti perkuliahan pagi. Sejak saat itu, ia harus mengatur ulang jadwal keberangkatannya jika ingin mengisi bahan bakar.

"Kuliah jam sembilan harus berangkat harus sebelum jam delapan karena kan harus ngantre dulu lama,” lanjutnya.

Ia memilih tidak mengisi bensin pada malam hari karena stok Pertalite di sejumlah SPBU kerap habis.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan Alfina bergabung dalam aksi mahasiswa dan masyarakat di Bandung. Ia ingin menyuarakan keresahan atas berbagai kebijakan yang dinilai semakin membebani masyarakat, termasuk kenaikan harga BBM.

Sebagai mahasiswa yang mengandalkan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari dari Rancaekek menuju kampus dan tempat kerjanya di kawasan Dipatiukur, kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kondisi keuangannya.

“Saya jadi datang ke kelasnya telat. Apalagi saya kan harus bagi-bagi waktu sama kerja juga ya,” bebernya.

Menurut Alfina, biaya bahan bakar yang sebelumnya relatif terkendali kini membengkak hingga sekitar 200.000 rupiah per pekan. Kondisi itu memaksanya mengurangi sejumlah pengeluaran lain.

Tekanan ekonomi semakin terasa karena selain kuliah, ia juga bekerja paruh waktu pada sore hari dan akhir pekan. Meski memiliki penghasilan sendiri, sebagian besar pendapatannya kini habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Walaupun ada penghasilan tetap aja penghasilan ada pengeluaran makin gede gitu. Jadi kayak enggak ada buat diri sendiri,” ungkap Alfina.

Persoalan tidak berhenti pada kenaikan harga BBM. Ia juga mengaku jenuh dengan respons pemerintah terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai tidak menjawab keresahan masyarakat.

Ia menyinggung sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang menurutnya memerlukan evaluasi menyeluruh.

“Enggak ada satu pun yang menjawab aspirasi masyarakat,” tandasnya.

Menurut Alfina, kenaikan harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah turut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang harus menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.

Ia juga mengkritik sejumlah belanja pemerintah yang dianggap tidak mendesak, termasuk pengadaan motor listrik untuk pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh kepentingan publik.

Alfina berharap pemerintah lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat sipil, termasuk mengevaluasi program-program yang dinilai memboroskan anggaran dan meninjau kembali kebijakan harga BBM.

“Harapannya pemerintah mau menurunkan harga BBM karena sangat menekan ongkos pengeluaran aku,” tambahnya.

Baca Juga: LBH Bandung: 13 Orang Ditangkap Menjelang Aksi di DPRD Jabar, 10 Orang di Antaranya Sudah Dibebaskan
Aksi Simbolik Hukum Pancung “RIP Demokrasi” dari Gelombang Demonstrasi Mahasiswa Bandung

Sortan terhadap UU Polri

Dalam aksi yang sama, banyak mahasiswa perempuan turut menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya Malika, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang menilai kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari.

Mahasiswi asal Sumedang itu mengaku turut merasakan dampak kondisi ekonomi saat ini. Harga BBM yang meningkat membuat biaya mobilitas hariannya ikut bertambah karena kendaraan yang digunakannya mengonsumsi Pertamax. 

“Karena mobil saya harus memakai Pertamax, pengeluaran jadi terasa lebih berat,” katanya.

Baik Alfina maupun Malika sama-sama menyoroti pengesahan UU Polri yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Keduanya mengkritik ketentuan yang membuka ruang bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi memperluas peran kepolisian di ranah sipil sekaligus mempersempit kesempatan masyarakat sipil untuk berkarier di lembaga pemerintahan.

“Kesempatan masyarakat sipil di pemerintahan bisa semakin kecil karena saling rebut sama polisi,” ujar Malika.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB