BandungBergerak - Setiap hari sejak Januari 2026, Rifki atau Kiki, 38 tahun, memulai pekerjaannya sebelum matahari terbit. Sejak pukul 05.00 WIB, ia berkeliling dari rumah ke rumah di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, mengumpulkan sampah warga sebagai petugas Pemilah Pengumpul dan Pengolah Sampah (Gaslah).

Dalam waktu sekitar tiga jam, bak kendaraan pengangkut yang dibawanya biasanya sudah penuh. Sampah kemudian dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Nyengseret untuk dipilah dan diolah lebih lanjut.

Pekerjaan Kiki relatif lebih ringan dibandingkan petugas di wilayah lain. Warga RW 05 Kelurahan Panjunan telah terbiasa memilah sampah dari rumah. Sampah organik dan anorganik dipisahkan sebelum diangkut, sehingga proses pengolahan di TPST menjadi lebih cepat dan efisien.

“Sangat membantu. Sebelum ada GASLAH juga kalau di Panjunan mah udah dipisah-pisah, karena kan di sini juga ada TPS3R, jadi sebelum itu ada petugasnya juga, jadi warga-warga udah teredukasi juga,” ujar Kiki.

Pengalaman Kiki menunjukkan satu hal penting: pemilahan di sumber memudahkan pengelolaan sampah. Ketika warga memilah sampah sejak dari rumah, petugas tidak perlu melakukan pemilahan ulang dan sampah dapat langsung diarahkan ke jalur pengolahan sesuai jenisnya.

Meski demikian, pekerjaan Kiki tidak selalu berjalan lancar. Setelah mengantar satu muatan ke TPST, ia sering harus kembali berkeliling mengambil sampah yang belum terangkut karena kapasitas kendaraan terbatas. Aktivitas itu kerap berlangsung hingga malam hari.

Di TPST, sampah organik masih bisa diolah menjadi kompos atau media tanam. Namun, sampah residu yang tidak dapat diolah harus menunggu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ketika layanan pengangkutan tersendat, tumpukan sampah pun mulai menggunung.

Menurut Kiki, pada kondisi normal truk pengangkut datang setiap hari. Namun dalam beberapa bulan terakhir, jadwal kedatangan truk semakin tidak menentu.

“Biasanya kalau mobil (truk) lancar itu tiap hari, tapi kalo gak lancar itu seminggu paling dua kali. Penutupan TPA juga ngaruh, ngaruhnya kita jadi gak bisa buang, gak bisa ngambil (sampah) ke rumah warga,” ungkap Kiki.

Ketidakpastian itu berkaitan dengan keterbatasan kuota pembuangan sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti. Ketika kuota harian habis, pengangkutan harus diatur ulang sehingga sampah tertahan di TPS maupun TPST.

Situasi serupa dialami Adang, 30 tahun, petugas kebersihan yang menangani wilayah Sukamaju, Cihapit, dan Cicadas. Saat ditemui di TPS3R Taman Cibeunying, ia bersama sejumlah petugas lain tengah menunggu kepastian kedatangan truk pengangkut.

“Biasanya setiap hari ada mobil yang ngangkut, biasanya malam. Kalau sekarang-sekarang tapi belum pasti ada, ini lagi nunggu juga ada atau gaknya mobil ngangkut sekarang,” ungkap Adang di sela-sela obrolannya bersama petugas kebersihan lainnya.

Akibatnya, sampah terus menumpuk sementara petugas tidak memiliki kepastian kapan residu yang mereka kumpulkan dapat diangkut keluar.

Baca Juga: Di Balik Asap Insinerator, Memahami Mengapa Mesti Memilih Jalan Panjang Memilah Sampah di Kota Bandung
Endgame Sampah Bandung: Mengakhiri Mimpi Insinerator, Mengawal Transisi Zero Waste

Pemilahan Jadi Kunci

Minimnya pemilahan membuat Kota Bandung masih sangat bergantung pada TPA Sarimukti. Ketika kuota pembuangan dibatasi atau pengangkutan terganggu, dampaknya langsung terasa hingga TPS, TPST, dan lingkungan permukiman.

Kondisi ini menjadi semakin mendesak karena TPA Sarimukti yang selama ini menampung sampah Bandung Raya dijadwalkan ditutup pada 1 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Darto mengatakan rencana tersebut menjadi tantangan besar bagi pengelolaan sampah kota.

“Kita harus bersiap. Penutupan Sarimukti ini menjadi perhatian serius, jangan sampai menimbulkan persoalan yang lebih besar,” terang Darto.

Di saat yang sama, Bandung terus berada dalam situasi krisis sampah. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program GASLAH pada Januari 2026. Sebanyak 1.596 petugas disiapkan untuk membantu pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat RW sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah yang dikirim ke TPA.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan persoalan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengangkutan dan pembuangan akhir. Menurutnya, penanganan harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan tempat sampah dihasilkan.

“Pagi ini kita meluncurkan Gaslah karena krisis pengelolaan sampah harus dijawab dari sumbernya,” kata Farhan saat peluncuran program.

Farhan menegaskan GASLAH bukan sekadar layanan pengangkutan sampah. Program ini juga dirancang sebagai sarana edukasi agar masyarakat terbiasa memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah.

“Gaslah bukan sekadar angkut sampah, tapi edukasi agar persoalan selesai di tingkat RW,” ujar Farhan. 

Pandangan tersebut sejalan dengan penilaian Direktur YPBB David Sutasurya yang menyebut persoalan utama sampah Bandung bukan hanya keterbatasan kapasitas TPA, melainkan masih dominannya sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan kajian pakar persampahan Enri Damanhuri, sekitar 44,51 persen timbulan sampah Kota Bandung merupakan sampah organik. Jenis sampah ini sebenarnya dapat diolah lebih dekat dengan sumbernya melalui pengomposan, budidaya maggot, atau berbagai metode pengolahan sederhana lainnya di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Artinya, hampir setengah dari sampah yang selama ini membebani sistem pengangkutan dan TPA berpotensi dikurangi apabila pemilahan dilakukan secara konsisten sejak dari rumah.

Praktik tersebut telah berjalan di sejumlah Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung. Di wilayah-wilayah yang menerapkan pemilahan dan pengolahan sampah organik, volume sampah yang harus dikirim ke TPA dapat ditekan secara signifikan.

Pengalaman serupa terlihat di Panjunan. Karena warga telah terbiasa memilah sampah, pekerjaan petugas GASLAH menjadi lebih efektif. Sampah organik dapat langsung masuk ke jalur pengolahan, sementara residu yang harus dibuang ke TPA menjadi lebih sedikit.

Manajer Kesekretariatan WALHI Jawa Barat M. Jefri Rohman menilai GASLAH perlu dipandang sebagai fondasi awal transformasi sistem persampahan, bukan sekadar program jangka pendek. Karena itu, program ini perlu diperkuat melalui perluasan cakupan layanan, peningkatan fasilitas pengolahan di tingkat komunitas, serta kebijakan yang mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber.

Jefri juga menilai penguatan GASLAH perlu dibarengi dengan kebijakan lain seperti pembatasan plastik sekali pakai, penerapan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR), dan pengembangan ekonomi sirkular.

Sejauh ini, WALHI mencatat kontribusi GASLAH masih relatif kecil dibandingkan total timbulan sampah Kota Bandung. Program tersebut saat ini mengolah sekitar 62 ton sampah per hari, sementara timbulan sampah Kota Bandung mencapai sekitar 1.500 ton per hari.

“Gaslah perlu dilengkapi dengan kebijakan pengurangan sampah di sumber, tanggung jawab produsen (EPR), pembatasan plastik sekali pakai, serta penguatan ekonomi sirkulasi agar dapat menjadi strategi transformasi persampahan yang berkelanjutan,” kata Jefri.

Di tengah ancaman penutupan TPA Sarimukti dan berulangnya krisis sampah di Bandung, pengalaman para petugas di lapangan menunjukkan bahwa solusi tidak hanya terletak pada pencarian lokasi pembuangan baru. Yang lebih mendasar adalah memperkuat sistem pemilahan dan pengolahan di tingkat sumber. Tanpa perubahan itu, kapasitas TPA sebesar apa pun pada akhirnya akan kembali penuh.