BandungBergerak - Kematian Dika Putra Mahardika, 14 tahun, pesepeda remaja yang tertabrak truk tanker di Jalan Sukarno-Hatta, Bandung, memicu desakan komunitas pesepeda agar pemerintah segera memperbaiki sistem keselamatan transportasi. Buruknya sistem keselamatan bagi pesepeda diduga melatarbelakangi kecelakaan yang menimpa murid SMP tersebut.

Ratusan pesepeda dari berbagai komunitas berkumpul dalam aksi bertajuk Ride in Peace di Kiara Artha Park, Kiaracondong, Kota Bandung, Sabtu, 20 Juni 2026. Mereka datang untuk memberikan penghormatan kepada Dika sekaligus menyuarakan tuntutan agar jalan raya lebih aman bagi pesepeda dan pejalan kaki.

Aksi berakhir di depan PT Taka, Jalan Sukarno-Hatta, lokasi yang tidak jauh dari titik kecelakaan. Di tempat itu, peserta memasang ghost bike atau sepeda putih sebagai simbol penghormatan bagi pesepeda yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Sepeda putih tersebut disandarkan pada pohon katapang di area pedestrian dengan foto Dika di bagian depan. Bagi komunitas pesepeda, ghost bike menjadi pengingat bahwa pernah ada nyawa yang hilang di ruas jalan tersebut.

"Itu untuk pengingat bahwa di sini pernah ada kecelakaan yang mengorbankan pesepeda," ujar Andi Nurfauzi, salah satu penyelenggara Ride in Peace, kepada BandungBergerak.

Menurut keluarga, saat kejadian Dika sedang bersepeda dari rumahnya di kawasan Arcamanik menuju Summarecon Bandung. Ia hendak menyeberang ke arah Gedebage ketika terlibat kecelakaan dengan kendaraan truk tanker pada Selasa, 16 Juni 2026. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Berdasarkan kesaksian Ikman Arifin, petugas keamanan PT Taka yang berada di sekitar lokasi, kecelakaan terjadi setelah terdengar suara klakson panjang yang disusul benturan keras.

"Setelah saya mendengar adanya benturan, saya langsung melihat. Korban sudah meninggal di tempat," katanya.

Ikman mengatakan kawasan tersebut memang kerap terjadi kecelakaan, terutama kendaraan yang hendak berpindah dari jalur lambat menuju jalur cepat. Namun, kecelakaan yang melibatkan pesepeda hingga meninggal dunia baru pertama kali ia saksikan.

"Kalau kendaraan motor banyak di sini yang celaka. Yang mau menyeberang dari jalur lambat ke jalur cepat itu sering tersenggol. Kalau yang naik sepeda baru kali ini," ujarnya.

Mendesak Audit Keselamatan Jalan

Andi Nurfauzi menilai kecelakaan yang berulang di Jalan Sukarno-Hatta menunjukkan persoalan dalam perencanaan mobilitas yang belum menjadikan keselamatan pesepeda sebagai prioritas.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan selama ini masih lebih berorientasi pada kelancaran kendaraan bermotor dibanding perlindungan terhadap pengguna jalan yang rentan seperti pesepeda dan pejalan kaki.

Ia mencontohkan minimnya rambu peringatan, marka penyeberangan, serta fasilitas pendukung keselamatan di sepanjang Jalan Sukarno-Hatta. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Metro, Margahayu, juga dinilai belum ramah bagi pengguna jalan.

“Kalau naik (ke JPO Metro) kayak kita lagi wall climbing itu mah. Curam. Eta mah duka jembatan penyeberangan orang duka emang reklame jang iklan,” lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, komunitas pesepeda menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi memperbaiki sistem keselamatan transportasi di Jalan Sukarno-Hatta.

Kedua, melakukan audit keselamatan transportasi dengan melibatkan masyarakat dan komunitas pengguna jalan. Ketiga, memperbaiki kerusakan infrastruktur seperti jalan, trotoar, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan umum.

Keempat, menyediakan fasilitas yang aman dan inklusif bagi pejalan kaki serta pesepeda, seperti jalur sepeda, JPO ramah lansia dan penyandang disabilitas, serta pelican crossing di lokasi yang membutuhkan.

“Yang dibutuhkan oleh kita ini adalah bukan lempar-lemparan tanggung jawab siapa punya anggaran berapa, tapi bagaimana mereka bisa duduk bersama antara pusat, provinsi, daerah untuk melihat risiko dan kita teh mendorong adanya audit risiko dulu,” tandas Andi.

Ia menambahkan, setiap jalan utama di Kota Bandung seharusnya memiliki fasilitas yang mendukung keselamatan pesepeda, termasuk lajur sepeda yang dilengkapi marka jalan.

Aksi solidaritas tersebut juga diikuti sejumlah warga, termasuk kelompok ibu yang datang untuk menunjukkan empati kepada keluarga Dika. Mereka menilai fasilitas bagi pesepeda di Kota Bandung masih belum memadai, terutama bagi anak-anak yang menggunakan sepeda sebagai sarana mobilitas.

Nurje dari Margahayu, Seli dari Bojongsoang, Mida dari Manjahlega, dan Widya Laras dari Kiaracondong mengatakan pemerintah perlu menyediakan jalur khusus sepeda agar anak-anak dapat beraktivitas dengan lebih aman.

“Penginnya kita mah jalur diadakan khusus untuk jalur sepeda,” tutur Mida yang diamini oleh rekan-rekannya.

Menurut Widya, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak pesepeda di jalan raya. Ia menilai keberadaan rambu lalu lintas dan petugas pengatur lalu lintas penting untuk mengurangi risiko kecelakaan.

“Rambu-rambu dan petugas juga sebetulnya mah penting untuk menginformasikan dan mengendalikan arus lalu lintas,” tandas Widya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah Bandung Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka), Muhammad Fadhil, menilai pemerintah tidak seharusnya menunggu adanya korban jiwa sebelum memperbaiki fasilitas publik.

Menurutnya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal, bukan sekadar respons setelah terjadi kecelakaan.

“Karena kalau fasilitasnya tidak memenuhi mungkin dari warganya sendiri kurang berminat untuk melakukan aktivitas tersebut (bersepeda),” jelasnya.

Ia juga menyoroti minimnya penerangan jalan di sejumlah titik Kota Bandung, termasuk Jalan Sukarno-Hatta, yang menurutnya dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari.

Fadhil mengatakan komunitas pejalan kaki dan pesepeda telah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah. Namun, ia masih menemukan adanya persoalan koordinasi antarinstansi terkait kewenangan pengelolaan jalan.

“Sedangkan kita sebagai masyarakat tahunya pemerintahlah yang harus bertanggung jawab atas jalan tersebut,” tuturnya.

Sebelum meninggalkan lokasi aksi, para peserta menaburkan bunga dan air doa di sekitar ghost bike yang dipasang untuk mengenang Dika. Sepeda putih itu kini berdiri di tepi Jalan Sukarno-Hatta sebagai pengingat bahwa satu nyawa telah hilang di jalan yang masih menyimpan persoalan keselamatan.

Baca Juga: PELAJAR BERSUARA: Tentang Pedal yang Menolak Tepi
Mengapa Tren Bersepeda di Bandung Tumbuh, tapi Infrastruktur dan Regulasi Masih Tertinggal?

Jalan Sukarno-Hatta dan Risiko Kecelakaan

Persoalan keselamatan di Jalan Sukarno-Hatta bukan hanya dirasakan oleh komunitas pengguna sepeda. Ruas jalan tersebut juga tercatat memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi.

Penelitian Intan Rani dan Samun Haris berjudul Evaluasi Kinerja Suatu Simpang Bersinyal di Kota Bandung menunjukkan bahwa sepanjang 2022 terjadi 72 kecelakaan di Jalan Sukarno-Hatta atau sekitar 13,5 persen dari total kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 32 kejadian menyebabkan korban meninggal dunia.

Penelitian tersebut juga menunjukkan Jalan Sukarno-Hatta memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi, terutama pada segmen antara simpang Gedebage hingga simpang Ibrahim Adjie.

Kondisi jalan yang didominasi kendaraan bermotor berukuran besar turut meningkatkan risiko bagi pengguna jalan yang lebih rentan. Kecepatan kendaraan dan minimnya ruang aman bagi pesepeda membuat potensi kecelakaan semakin besar.

Hal itu sejalan dengan penelitian Fadillah Arridha Ramadhan dkk (Evaluasi Kinerja Suatu Simpang Bersinyal di Kota Bandung), bahwa di Jalan Sukarno-Hatta, Bandung, mayoritas sepeda motor dan kendaraan berat. Variasi kecepatan yang berlaku di jalan nasional ini cukup besar, dengan kecepatan tertinggi mencapai 84 km/jam untuk sepeda motor, 60 km/jam untuk kendaraan ringan, dan 54 km/jam untuk kendaraan berat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa bagi pesepeda, perbedaan ukuran dan kecepatan antara sepeda dengan kendaraan bermotor menjadi faktor penting dalam keselamatan. Ketika tidak tersedia jalur khusus atau fasilitas pendukung, pesepeda harus berbagi ruang dengan kendaraan yang memiliki risiko lebih besar.

Kematian Dika menjadi pengingat bahwa persoalan keselamatan jalan bukan hanya persoalan perilaku pengguna, tetapi juga berkaitan dengan desain dan tata kelola infrastruktur.

Bagi komunitas pesepeda, pembangunan fasilitas aman tidak boleh menunggu korban berikutnya. Jalan raya, menurut mereka, harus menjadi ruang bersama yang dapat digunakan secara aman oleh semua orang, bukan hanya kendaraan bermotor.

Unggahan b2w indonesia di Instragam tentang kematian Dika patut kita renungkan:

Baru Berusia 14 Tahun. Sosok remaja yang menyangka waktunya masih terbentang, dengan daftar mimpinya yang begitu panjang.

Hari ini, seorang anak kehilangan masa depannya di jalan raya. Besok, bisa jadi anak kita, keponakan kita, tetangga kita, atau siapa pun yang berangkat dengan harapan pulang kembali ke rumah.

Pesepeda remaja itu berniat untuk putar balik, namun kejamnya jalan raya tanpa sistem yang melindungi, justru malah memutar nasibnya.

Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa jalan raya bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana setiap pengguna jalan bisa pulang dengan selamat.

Kecelakaan yang merenggut nyawa Dika bukan hanya tentang berita lalu lintas. Ini adalah alarm keras bahwa jalan-jalan kita masih belum cukup aman bagi pengguna jalan yang paling rentan anak-anak dan pesepeda.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB