BandungBergerak – Suasana perkuliahan di kampus UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung berjalan seperti biasa. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen sambil membuka laptop dan telepon genggam untuk mencatat materi. Namun, aktivitas belajar mendadak terganggu ketika listrik padam.

Menurut Fatan, mahasiswa UIN SGD Bandung, dalam sepekan terakhir pemadaman listrik di wilayah Cibiru-Ujung Berung terjadi tiga kali dengan durasi sekitar empat hingga lima jam setiap kali padam.

“Setiap pemadaman berlangsung sekitar empat hingga lima jam,” kata Fatan, kepada BandungBergerak, Jumat, 19 Juni 2026.

Ketergantungan pada perangkat elektronik dan internet membuat gangguan listrik berdampak langsung pada aktivitas akademik. Ketika listrik padam, mahasiswa kesulitan mengakses materi kuliah, mengerjakan tugas, hingga mengirim pekerjaan yang harus dikumpulkan secara daring.

Pengalaman serupa dialami Nurlaila Jihadah. Pada 11 Juni lalu, ia tengah berkutat dengan tugas akhir sekaligus mempersiapkan ujian akhir semester (UAS). Saat itu perkuliahan berlangsung tatap muka. Di tengah kelas, dosen memberikan kuis mingguan yang harus dikerjakan melalui platform pembelajaran daring.

Tak lama kemudian listrik padam. Koneksi internet memburuk dan akses ke platform pembelajaran menjadi tidak stabil. Sejumlah mahasiswa kesulitan masuk ke sistem, sementara yang sudah mengerjakan tidak dapat menyelesaikan kuis tepat waktu.

Melihat kondisi tersebut, dosen akhirnya memutuskan menjadwalkan ulang kuis pada malam hari agar seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutinya.

Nurlaila berharap gangguan listrik yang berulang dapat segera diatasi. Ia juga meminta informasi mengenai jadwal pemadaman dan wilayah terdampak disampaikan secara lebih jelas dan merata. Menurutnya, kepastian informasi penting agar mahasiswa dapat mengatur waktu belajar dan mengantisipasi gangguan terhadap kegiatan akademik.

Tak hanya mahasiswa, pemadaman listrik berdampak pada pelaku UMKM yang mengandalkan jualan daring. Fajar, pemilik usaha kain gorden di Kabupaten Bandung, mengatakan pemadaman ini membuat aktivitas usahanya sempat terhenti.

Pemadaman tersebut terjadi pada Selasa, 9 Juni 2026 yang berlangsung dari pukul 12.00 hingga 15.00 WIB. Fajar menyebut, pemadaman tersebut tidak disertai pemberitahuan sebelumnya, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantisipasi.

Ia menjelaskan, dua aspek paling krusial dalam bisnis berbasis online adalah listrik dan internet. Saat listrik padam, akses internet ikut terputus dan seluruh aktivitas usaha berhenti, mulai dari komunikasi dengan pembeli, proses pemesanan, hingga pengiriman barang.

Dalam hal produksi, kata Fajar, usaha godernya bergantung pada mesin jahit yang tidak dapat beroperasi tanpa listrik. Akibat pemadaman, produksi terhenti total selama beberapa jam dan berimbas juga pada keterlambatan pengiriman pesanan yang sudah masuk pada hari yang sama.

“Jika listrik padam, mesin jahit tidak beroperasi. Tamat sudah,” ucap Fajar kepada BandungBergerak, Jumat, 18 Juni 2026.

Sebagai pelaku usaha yang menggunakan e-commerce. Fajar menyebut dalam sistem e-commerce terdapat ketentuan layanan pengiriman cepat atau one day service. Jika pesanan tersebut tidak dikirimkan di hari yang sama, maka akan kena penalti atau peringatan dan berdampak buruk terhadap performa toko onlinenya.

“Trafiknya dan visibilitas produk di marketplace akan turun. Dan itu akan sulit lagi untuk menaikkannya,” jelas Fajar.

Menurutnya, pemadaman tersebut membuat sekitar 50 persen pesanan tidak bisa dikirimkan tepat waktu. Akibatnya, toko onlinenya kena penalti.

Ia menyesalkan pemadaman listrik tidak diawali dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Biasanya informasi pemadaman disampaikan oleh perangkat desa atau RW melalui broadcast Whatsapp, serta unggahan media sosial PLN setempat.

“Informasi dari pihak terkait sangatlah bermanfaat supaya kita bisa persiapan sebelumnya, misal, kita bisa sewa genset untuk menanggulangi proses produksi yang menggunakan mesin berbasis listrik agar produksi tetap berjalan lancar,” jelas Fajar.

Keluhan serupa disampaikan Cacan, pelaku usaha daring yang menjual hijab dan pupuk. Ia mengatakan pemadaman listrik yang terjadi beberapa kali dalam sehari dengan durasi yang tidak menentu menyulitkan pelaku usaha untuk melakukan persiapan.

“Tidak ada surat resmi atau pemberitahuan yang jelas. Tiba-tiba saja listrik padam,” kata Cacan.

Menurutnya, pemadaman listrik turut mengganggu operasional usaha. Marketplace memiliki batas waktu yang ketat untuk mencetak resi dan mengirim pesanan. Saat listrik padam, komputer dan jaringan internet tidak dapat digunakan secara optimal sehingga proses transaksi terhambat. Produksi harian juga terdampak karena mesin jahit tidak bisa beroperasi.

Dalam kondisi normal, usahanya mampu memproduksi sekitar 700 hijab per hari. Namun, target tersebut sulit tercapai akibat gangguan listrik.

“Produksi jadi tidak terkejar, padahal kami sedang menghadapi musim masuk sekolah, di mana permintaan biasanya naik. Jadi barang harus siap, tapi kami justru terhambat. Orderan tetap masuk, tapi tidak bisa diproses tepat waktu. Ini jelas berpengaruh ke omzet dan pendapatan,” beber Cacan.

Cacan menambahkan, keterlambatan pengiriman berisiko menurunkan reputasi toko di platform digital dan berdampak pada penjualan. Komunikasi dengan pelanggan juga terganggu karena akses internet ikut terputus saat listrik padam.

Ia berharap penyedia listrik meningkatkan sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas mengenai jadwal pemadaman agar pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitas operasional.

Menurutnya, keberlangsungan UMKM digital sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik dan jaringan internet.

“Kami ini bergantung pada sistem yang semuanya serba digital. Kalau listrik dan internet mati, maka seluruh proses berhenti. Dampaknya bukan kecil, tapi langsung ke keberlangsungan usaha,” terangnya.

Di tengah kondisi tersebut, ia juga mengeluhkan biaya listrik yang cukup besar. Dalam sebulan, ia menghabiskan sekitar 440 ribu rupiah untuk membeli token listrik, padahal penggunaannya hanya untuk komputer, charger, kulkas, dispenser, dan lampu.

Baca Juga: Transisi Energi Tanpa Transformasi, Ilusi Hijau Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia
Seperti Mati Lampu, Mati Harapanku

Desakan Audit dari Lembaga Hukum

Pemadaman listrik berulang yang terjadi di Bandung Raya dan sejumlah wilayah Jawa Barat turut mendapat sorotan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Barat serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Kedua lembaga menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai gangguan teknis, melainkan berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga negara.

Menurut kedua lembaga, dampak pemadaman dirasakan luas oleh masyarakat. Aktivitas UMKM dan ekonomi rumah tangga terganggu, layanan kesehatan dan pendidikan terhambat, akses informasi serta jaringan internet terputus, hingga muncul kerugian akibat rusaknya peralatan elektronik dan terganggunya layanan publik berbasis digital.

PBHI Jawa Barat menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola energi. “Ini mengindikasikan kegagalan tata kelola layanan publik energi,” kata pernyataan resmi PBHI Jabar.

Sementara itu, LBH Bandung mempertanyakan terjadinya pemadaman di tengah kondisi Jawa Barat yang dinilai memiliki kapasitas listrik berlebih. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Jawa Barat mencapai 11.743,25 megawatt yang ditopang oleh sejumlah PLTU, PLTA, dan PLTP.

“Pemadaman terjadi di tengah kondisi Jawa Barat yang surplus listrik,” tulis LBH Bandung dalam pernyataan resmi.

Kedua lembaga juga menyoroti perbedaan informasi mengenai penyebab pemadaman. Sejumlah pemberitaan menyebut gangguan dipicu penurunan kapasitas pasokan listrik, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan listrik tidak bermasalah. Perbedaan keterangan tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan di tengah masyarakat.

Atas kondisi itu, LBH Bandung membuka pos pengaduan bagi warga terdampak untuk mendokumentasikan berbagai kerugian yang dialami. Di sisi lain, PBHI Jawa Barat mendesak dilakukannya audit independen terhadap sistem kelistrikan, keterbukaan informasi kepada publik, serta pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.

“Pemadaman listrik yang terjadi berulang di Jawa Barat merupakan cerminan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin hak dasar warganya. Ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan sistem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” tulis PBHI.

Tanggapan PLN

Menanggapi pemadaman listrik, Manager Komunikasi PLN UID Jawa Barat Nurmalitasari mengatakan, gangguan listrik yang terjadi di sejumlah daerah Jawa Barat, termasuk Bandung hingga Bekasi terjadi karena masalah teknis di dua unit pembangkit besar. 

“Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik,” kata Nurmalitasari, dalam siaran pers, Jumat, 19 Juni 2026.

Ia menjelaskan, PLN saat ini terus melakukan percepatan pemulihan dengan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. Pihaknya juga melakukan pengaturan operasi sistem untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik,” jelasnya.

PLN menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut. Pihaknya memastikan upaya pemulihan terus dilakukan agar pasokan listrik dapat kembali normal dan andal di seluruh wilayah terdampak.

“Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” ungkapnya.