• Pemerintah
  • Data 10 Tender dengan Nilai Teratas di Kota Bandung Tahun 2025: Pembangunan Fisik Masih Mendominasi

Data 10 Tender dengan Nilai Teratas di Kota Bandung Tahun 2025: Pembangunan Fisik Masih Mendominasi

Pekerjaan konstruksi menjadi jenis pengadaan terbesar di Kota Bandung. Namun besarnya belanja modal belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi.

Penulis Muhammad Jadid Alfadlin 26 Juni 2026


BandungBergerak - Jumlah tender yang digulirkan Pemerintah Kota Bandung sepanjang 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung, terdapat 44 tender yang digulirkan selama 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 tender telah selesai, sedangkan lima lainnya tidak terselesaikan dengan status seleksi gagal, tender batal, dan tender gagal. Sebagai perbandingan, pada 2024 tercatat sebanyak 113 tender berhasil digulirkan.

Penurunan tidak hanya terjadi pada jumlah tender, tetapi juga pada nilai kontrak terbesar yang tercatat pada proyek pengadaan. Perbedaan tersebut terlihat dari nilai kontrak tertinggi pada masing-masing tahun.

Pada 2025, nilai kontrak terbesar terdapat pada tender pembangunan kolam retensi Dinas Sosial dengan nilai kontrak sebesar 8.554.925.742,04 rupiah. Sementara itu, pada 2024 nilai kontrak terbesar dialokasikan untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) Kota Bandung dengan nilai mencapai 112.303.608.406,00 rupiah.

Meski jumlah tender dan nilai kontrak terbesar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, proyek pengadaan pada 2025 tetap mencakup berbagai sektor dengan rentang nilai kontrak yang beragam. Nilai kontrak terendah tercatat sebesar 153.398.892 rupiah untuk jasa konsultasi badan usaha konstruksi pada proyek Review Pengadaan Bangunan Negara 1. Sementara itu, nilai kontrak tertinggi adalah pembangunan kolam retensi Dinas Sosial.

Keberagaman proyek juga terlihat dari sektor yang dibiayai. Pengadaan mencakup sektor kesehatan, seperti belanja modal jaringan listrik untuk gedung baru RSKGM; sektor keamanan melalui perencanaan pembangunan Gedung Polrestabes Bandung; serta sektor infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan jembatan penyeberangan orang, rehabilitasi trotoar, dan berbagai pekerjaan konstruksi lainnya.

Baca Juga: DATA INFLASI DI KOTA BANDUNG: Mei 2026 Bandung Jadi Kota dengan Inflasi Tertinggi di Jawa Barat, Harga Pangan Masih Jadi Pemicu Utama
DATA SKOR INDEKS HAM KOTA BANDUNG 2020-2024: Tidak Kunjung Membaik

Berdasarkan data tersebut, tender yang digulirkan pada 2025 terdiri atas tiga jenis pengadaan, yaitu pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi badan usaha konstruksi, dan jasa konsultasi badan usaha nonkonstruksi.

Secara persentase, pekerjaan konstruksi menjadi jenis pengadaan yang paling dominan. Dari 39 tender yang selesai, sebanyak 18 merupakan pekerjaan konstruksi. Sementara itu, terdapat 14 tender jasa konsultasi badan usaha konstruksi dan tujuh tender jasa konsultasi badan usaha nonkonstruksi.

Dominasi pekerjaan konstruksi juga terlihat pada daftar 10 tender dengan nilai kontrak tertinggi. Sembilan dari sepuluh tender tersebut merupakan pekerjaan konstruksi dengan total nilai kontrak sekitar 41,5 miliar rupiah.

Dominasi pekerjaan konstruksi pada tender 2025 menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama pengadaan Pemerintah Kota Bandung. Dengan total nilai kontrak sekitar 41,5 miliar rupiah pada sembilan proyek konstruksi bernilai tertinggi, pelaksanaan proyek-proyek tersebut menjadi salah satu indikator realisasi belanja pemerintah daerah sepanjang tahun.

Namun, besarnya porsi pembangunan fisik belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas ekonomi maupun manfaat pembangunan. Penelitian Hasna Zahra Rahimah Aiko, Annisa Kholifatur Rosyidah, Chairil Ihwan Tarigan, dan Muhammad Avriza dalam Analisis Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Produktivitas Ekonomi di Pulau Jawa Periode 2016–2023 menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal di sejumlah provinsi di Pulau Jawa tidak selalu diikuti oleh kenaikan PDRB per kapita. 

Selama periode 2016–2023, rata-rata pertumbuhan belanja modal daerah mencapai sekitar 8–10 persen per tahun, sedangkan produktivitas ekonomi hanya tumbuh sekitar 4–5 persen. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas belanja modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta outcome pembangunan yang dihasilkan.

Dengan demikian, dominasi tender konstruksi pada pengadaan Pemerintah Kota Bandung dapat dibaca sebagai indikasi kuatnya orientasi pada pembangunan fisik. Namun, untuk menilai efektivitasnya diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai sejauh mana proyek-proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun produktivitas ekonomi daerah, bukan hanya dilihat dari jumlah tender dan nilai kontraknya.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

image
//