BandungBergerak - Saya sengaja tidak datang pada pertandingan pertama Piala Presiden 2022. Selain digelar pada hari Minggu, saya sudah memperkirakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan dipenuhi bobotoh yang telah lebih dari dua tahun tidak bisa menyaksikan Persib secara langsung setelah pandemi Covid-19.

Dugaan itu tidak meleset. Menjelang pertandingan, media sosial dipenuhi unggahan yang memperlihatkan antrean panjang dan padat di sejumlah pintu masuk tribun. Pemandangan seperti itu sebenarnya bukan hal baru setiap Persib bermain di kandang, terlebih pada laga besar. Namun, situasi tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan arus penonton masih menjadi persoalan yang belum pernah benar-benar teratasi.

Ketika pertandingan kedua digelar pada Jumat, 17 Juni 2022, saya mengira jumlah penonton tidak akan sebanyak laga pembuka. Ternyata saya keliru. Saya tiba di area parkir stadion sekitar pukul 17.00, tiga setengah jam sebelum sepak mula, tetapi suasana di luar stadion sudah sangat padat. Setelah menunggu beberapa kawan, sekitar pukul 17.30 kami ikut mengantre menuju gerbang masuk. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan pertandingan pertama. Sekitar pukul 18.00 kami baru berhasil melewati gerbang, itu pun dengan memanjat pagar. Jika tetap bertahan di antrean, saya tidak tahu berapa lama lagi kami harus berdesak-desakan.

Di pintu masuk menuju tribun, situasinya bahkan terasa lebih semrawut, padahal pertandingan masih dua setengah jam lagi. Saya sempat berceletuk kepada seorang kawan, "ieu terakhir urang lalajo, geus teu katanagaan hese asup wae jiga kieu mah." Kalimat itu saya ucapkan semata karena lelah menghadapi proses masuk stadion yang begitu melelahkan. Saat itu saya sama sekali tidak mengetahui bahwa, di luar sana, tragedi sedang berlangsung.

Usai pertandingan, kabar duka itu menyebar. Dua bobotoh meninggal dunia ketika berusaha memasuki stadion. Penyebab pastinya menjadi ranah penyelidikan, tetapi peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan banyak bobotoh. Hari itu, tanpa saya sadari, menjadi kali terakhir saya menginjakkan kaki di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Dua bobotoh meninggal pada hari kedua Persib kembali bisa disaksikan langsung selepas pandemi Covid-19. Antusiasme yang meledak setelah lebih dari dua tahun terhalang pandemi diduga tidak diimbangi dengan kesiapan penyelenggara dalam mengelola kerumunan. Stadion yang seharusnya menjadi ruang perayaan justru berubah menjadi tempat berkabung.

Sayangnya, kejadian tragis itu berselang 106 hari dengan Tragedi Kanjuruhan yang merenggut lebih dari 135 nyawa. Kelam. Sangat kelam. Walau kematian adalah kepastian, saya tidak ingin mati karena sepak bola. Sejak saat itu, hasrat untuk kembali datang ke stadion perlahan memudar. Salah satu sumber kebahagiaan dalam hidup saya ikut hilang.

Sebelum dua kejadian kelam itu, banyak hal yang tak menyenangkan terjadi di dunia sepak bola kita: klub disibukkan dengan laporan keuangan, dukungan jadi beban, naturalisasi yang mengukuhkan sepak bola hanya jadi tontonan, anak-anak muda kehilangan ruang bermain karena lapangan dirampas untuk pembangunan properti, politik pentolan suporter, harga tiket melambung tinggi.

Suporter tidak lagi punya suara atas klub yang mereka cintai, mereka hanya jadi konsumen merchandise dan target pasar iklan. Pertandingan yang dulu bisa disaksikan di TV publik kini dikunci oleh hak siar berbayar, independensi media dipertanyakan, sementara federasi sibuk menjaga citra bukan kualitas kompetisi.

Saya melihat semua itu ada hubungannya dengan keterasingan atau alienasi.

Sejak 2008, pemerintah Indonesia melarang penggunaan APBD untuk klub sepak bola. Persib kemudian dikelola oleh PT PBB dan harus mencari dana sendiri untuk berkompetisi. Dari sanalah sisi keterasingan dalam sepak bola semakin terasa.

Klub dan Uang

Persib, selain klub olahraga, kemudian berubah menjadi entitas bisnis yang harus mencari kapital dengan komoditas yang dimilikinya. Dalam Das Kapital jilid 1, Karl Marx menjelaskan bahwa ketika suatu hal menjadi komoditas, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan manusia. Kondisi ini bertentangan dengan konsep bahwa manusia, sebagai penciptanya, seharusnya memiliki kendali atas barang tersebut. Konsep ini Marx sebut sebagai fetisisme komoditas. Sisi fetish ini muncul ketika manusia memproduksi barang bukan untuk kegunaannya atau nilai-guna, tapi demi nilai-tukar atau uang. Jadi manusia memproduksi sesuatu bukan untuk dikonsumsi langsung oleh dirinya tapi untuk dijual lalu dikonsumsi oleh orang lain.

Hal ini menjadi masalah karena relasi antarmanusia tergantikan oleh relasi antarbenda. Ketika motivasi utama produksi bukan lagi konsumsi langsung tapi demi laba, manusia tidak lagi memiliki kontrol atas hasil kerjanya. Produk dari kerjanya “hidup” di luar dirinya, bahkan menguasainya — inilah esensi dari keterasingan dalam bentuk fetisismenya. Sehingga yang mati tampak hidup dan yang hidup harus tunduk kepada benda.

Padahal, pada mulanya uang yang kita kenal sekarang adalah komoditas juga, benda juga. Sebelum muncul uang kertas atau koin seperti saat ini, dulu manusia bertukar atau jual-beli menggunakan emas. Di beberapa kebudayaan bahkan ada yang menggunakan biji kopi, kakao, bahkan kerang sebagai alat transaksi.

Fungsi uang sejak awal untuk mempermudah pertukaran. Awal mula pertukaran adalah barter, misal saya sebagai petani memiliki kentang dan Anda sebagai nelayan memiliki ikan. Jika saya ingin ikan dan Anda ingin kentang, barter akan mudah dilakukan. Yang jadi rumit adalah ketika saya ingin ikan dan Anda ingin kain dan penenun kain belum tentu membutuhkan ikan Anda. Untuk mengatasi hal itu, manusia menciptakan media tukar yang umum diterima—dan dari sinilah uang lahir melalui berbagai transformasi sejarah yang kini bahkan berbentuk digital, tak berbentuk, tak bisa dipegang, hanya bisa dilihat nilainya saja.

Seperti komoditas lainnya, nilai uang juga bertumpu pada waktu kerja. Dalam teori nilai kerja Marx, nilai suatu barang tidak ditentukan oleh kelangkaannya secara alami atau keinginan subjektif, melainkan oleh jumlah waktu kerja sosial yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Uang, pada awal kemunculannya sebagai komoditas, memiliki nilai karena ia adalah hasil kerja manusia yang berwujud dalam bentuk logam mulia seperti emas atau perak, yang harus ditambang, dimurnikan, dan dicetak—semuanya memerlukan kerja.

Hal ini tercermin dalam istilah mata uang Inggris, yaitu “pound sterling” dan “pence”, yang asal-usulnya menunjukkan keterikatan antara nilai uang dan bobot fisik logam. Pound sterling awalnya berarti satu pon (pound) berat perak murni, yaitu sekitar 373 gram. Pence berasal dari kata Latin, ‘pendere’ yang berarti menimbang, dan mengacu pada satuan pecahan berdasarkan berat logam.

Artinya, uang pada mulanya benar-benar “mewakili” nilai kerja dalam bentuk material: logam itu sendiri bernilai karena membutuhkan kerja untuk dihasilkan. Seiring waktu, bentuk uang berubah: dari logam ke kertas, lalu ke angka digital, prinsipnya tetap sama: mempermudah pertukaran. Meski bentuknya makin abstrak, ia tetap menyimpan jejak asal-usulnya sebagai representasi dari kerja manusia.

Karena uang juga adalah komoditas, maka sifat fetish uang muncul dari fetisisme komoditas itu sendiri. Dalam kapitalisme, uang bukan sekadar alat tukar, tetapi menjadi penentu nilai segala sesuatu, termasuk kerja manusia, waktu, bahkan harga diri, dan status sosial. Akibatnya, uang tidak lagi tampak sebagai ciptaan manusia, melainkan seperti kekuatan eksternal yang mengatur hidup manusia.

Kita bekerja, belajar, bahkan membangun relasi—semuanya semakin ditentukan oleh logika uang, bukan oleh kebutuhan sejati atau kemanusiaan. Manusia terasing dari hasil kerjanya sendiri, dari proses kerjanya, dari sesama manusia, dan akhirnya dari dirinya sendiri. Dalam konteks uang, keterasingan ini mengambil bentuk yang sangat konkret: bekerja bukan karena cinta pada pekerjaan tapi demi upah, membeli bukan karena benar-benar butuh tapi karena uang menjadi ukuran identitas dan prestise, bahkan relasi sosial pun bisa tereduksi jadi transaksi: pertemanan, pendidikan, kesehatan, semuanya dimediasi oleh uang.

Fetisisme ini membuat kita melupakan bahwa uang hanya berharga karena kerja manusia. Nilainya bukan sesuatu yang melekat secara alami, melainkan hasil dari hubungan sosial dan produksi yang kita bangun sendiri. Namun dalam kapitalisme, uang tampil seolah memiliki kekuatan otonom dan magis. Kita menyembahnya, mengejarnya, takut kehilangannya—seakan-akan ia memiliki kehidupan sendiri.

Kini, uang telah menjadi kekuatan asing yang menguasai hidup manusia. Ia menentukan apakah seseorang bisa makan, tinggal di rumah yang layak, mendapat pendidikan, bahkan diakui martabatnya. Hubungan antarmanusia pun semakin dimediasi oleh uang—kita tidak melihat orang sebagai manusia, tapi sebagai pembeli, investor, atau kompetitor. Uang bukan lagi alat untuk membantu manusia, tapi manusia yang jadi alat perputaran uang.

Begitupula dalam dunia sepak bola, wajah keterasingan begitu nyata. Klub berubah dari tim olahraga menjadi entitas bisnis, tempat angka-angka di neraca keuangan lebih menentukan daripada strategi permainan di lapangan. Manajemen klub disibukkan oleh laporan keuangan, sponsor, branding, dan aset digital. Jumlah pegawai yang menangani pemasaran, konten media, dan hubungan komersial melebihi jumlah pemain dan pelatih. Sepak bola sebagai permainan manusia justru dikalahkan oleh logika uang. Yang utama bukan lagi pertandingan, tapi bagaimana pertandingan itu menghasilkan uang. Pemain menjadi komoditas, stadion menjadi properti investasi, dan pertandingan menjadi produk hiburan.

Tak heran jika dalam tragedi-tragedi besar—seperti Kanjuruhan dan bahkan masa pandemi Covid-19—pertanyaan yang muncul bukan hanya soal keselamatan, tapi juga: “Kapan liga bisa mulai lagi?” Bukan karena kerinduan murni pada sepak bola, tapi karena perputaran uang mandek. Jika benar federasi peduli pada sepak bola sebagai olahraga, mengapa liga-liga di bawah—yang bukan mesin uang besar—tak kunjung digelar? Mengapa sepak bola akar rumput, amatir, dan perempuan terus-menerus terpinggirkan? Uang mengambil peran utama, sepak bola hanya mengikuti.

Sepak bola hari ini bukan lagi “permainan indah”, tapi komoditas yang indah—karena bisa dijual, dikapitalisasi, dan diukur dengan Return on Investment  (ROI). Maka, sepak bola bukan hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga medan di mana keterasingan, eksploitasi, dan fetisisme komoditas berlangsung secara halus namun mendalam.

Namun sejarah mengingatkan kita: uang tidak selalu sepenting itu. Dalam sebagian besar sejarah umat manusia—di masyarakat subsisten, komunitas agraris awal, dan bentuk kehidupan kolektif lainnya—uang tidak memainkan peran utama. Hubungan antarmanusia dibangun atas dasar kekerabatan, gotong royong, atau kebutuhan bersama. Uang adalah ciptaan sejarah tertentu, bukan kodrat manusia. Uang menjadi penting dan dominan karena sistem kapitalisme.

Dalam The Origin of Capitalism, Ellen Meiksins Wood secara tegas menolak anggapan bahwa kapitalisme adalah sistem yang “alami” atau “selalu ada” dalam sejarah manusia. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kapitalisme adalah hasil dari proses historis yang sangat spesifik—bukan sekadar bentuk pertukaran pasar yang sudah ada sejak dulu, melainkan sistem sosial dan ekonomi yang benar-benar baru. Kapitalisme tidak lahir di kota dagang seperti Venesia atau Amsterdam, tetapi justru berkembang pertama kali di perdesaan Inggris pada sekitar abad ke-16 hingga ke-17, di sektor agraria, bukan sektor perdagangan.

Perubahan besar terjadi ketika para pemilik tanah (landlords) di Inggris tidak lagi cukup dengan menerima upeti atau sewa dalam bentuk barang dari para petani, tapi menuntut pembayaran dalam bentuk uang, yang hanya bisa diperoleh petani dengan menjual hasil produksi ke pasar. Di sinilah logika pasar mulai “memaksa masuk” ke dalam kehidupan sehari-hari: para petani harus memproduksi secara efisien untuk memperoleh keuntungan yang bisa menutupi ongkos sewa, pajak, dan kebutuhan hidup. Produksi untuk pasar, bukan untuk kebutuhan sendiri, menjadi norma baru. Bahkan mereka yang dulu memiliki tanah kini bisa terusir jika tak mampu bersaing dalam mekanisme pasar ini.

Dalam kapitalisme, produksi tidak dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan langsung, tetapi demi menghasilkan lebih banyak uang dari uang awal yang diinvestasikan. M–C–M’ (Money–Commodity–More Money) adalah inti dari logika kapitalisme. Seorang kapitalis memulai dengan uang (M), menggunakannya untuk membeli komoditas (C)—tenaga kerja dan alat produksi—lalu menjual hasil produksinya untuk memperoleh uang yang lebih banyak dari awal (M’). Karena uang tidak bisa dikonsumsi maka tujuan akhirnya adalah akumulasi, bukan konsumsi, maka M’ bukan titik akhir, melainkan titik awal baru untuk proses yang sama: M’–C–M’’, dan seterusnya. Karena uang di akhir tidak habis tapi justru bertambah, maka logika M–C–M’ harus terus berulang dan diperluas.

Kapitalisme tidak mengenal “cukup”—yang ada hanya “tumbuh” atau “mati”. Jika kapital tidak terus diputar dan ditingkatkan, maka akan kalah bersaing dan akhirnya bangkrut. Maka, kapitalisme bersifat ekspansif dan tanpa henti, selalu mencari pasar baru, sumber daya baru, tenaga kerja lebih murah, dan cara produksi lebih efisien untuk memperbesar surplus. Inilah yang menjelaskan mengapa kapitalisme selalu menciptakan kebutuhan baru, bahkan yang semu, agar produksi dan konsumsi terus berlangsung, dan mendorong inovasi teknologi, bukan semata demi kemudahan hidup, tapi demi menekan biaya dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Namun logika tersebut membawa kontradiksi: alam, tenaga kerja, dan konsumsi punya batas. Maka, dari dalam dirinya sendiri, kapitalisme mengandung benih krisis, karena hasrat untuk memperbesar uang tak pernah sejalan dengan kebutuhan manusia yang nyata. Dalam kerangka ini, uang bukan hanya alat tukar, tapi alat dominasi—untuk menguasai tenaga kerja, alam, dan proses produksi itu sendiri.

Sebaliknya, misal dalam sistem feodalisme, hubungan sosial lebih bersifat langsung dan personal. Petani menggarap lahan milik bangsawan, dan sebagai gantinya mereka membayar upeti dalam bentuk hasil panen, kerja paksa, atau barang. Tidak ada paksaan sistemik untuk menjual ke pasar, karena produksi tidak dikendalikan oleh logika akumulasi. Uang, kalaupun ada, bersifat pinggiran, hanya digunakan untuk pertukaran tambahan, prosesnya sederhana: C-M-C (Commodity-Money-Commodity). Kentang ditukar uang, uang digunakan untuk membeli ikan, lalu ikan dikonsumsi, habis, proses berhenti, tak perlu ada akumulasi, tidak ada motif untuk mendapatkan uang lebih banyak dari uang awal. Uang hanya berperan sebagai perantara, bukan tujuan.

Pajak dalam bentuk uang pun belum dominan. Logika C–M–C bersifat terbatas dan melingkar—berputar di sekitar pemenuhan kebutuhan nyata. Tidak ada dorongan internal dalam sistem ini untuk memperluas produksi, menciptakan pasar baru, atau mencari keuntungan dari selisih nilai. Inilah yang membedakan feodalisme dari kapitalisme secara fundamental.

Ketika kapitalisme lahir, semua orang—baik buruh, petani, bahkan negara—dipaksa masuk ke dalam sirkuit uang. Negara, misalnya, mulai menarik pajak dalam bentuk uang, yang artinya setiap warga negara harus memiliki akses ke uang—dan untuk itu, mereka harus menjual tenaga kerjanya, tanahnya, atau produknya di pasar. Artinya, akses hidup bergantung pada kemampuan mengakses uang, bukan lagi pada relasi sosial atau ikatan komunitas.

Inilah yang membedakan kapitalisme dari sistem lain: kapitalisme menciptakan kondisi di mana semua aspek kehidupan dipaksa tunduk pada logika pasar dan akumulasi. Bahkan hidup itu sendiri—waktu, tenaga, dan kebutuhan dasar manusia—diukur dalam satuan uang. Dan karena itulah, sistem ini tidak bisa dilepaskan dari krisis dan ketimpangan, sebab semua nilai ditentukan bukan oleh kebutuhan manusia, tapi oleh profitabilitas.

Baca Juga: Menelusuri Sejarah Persib di Kota Bandung, dari Nyaris Terdegradasi hingga Belajar Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Persib dan Politik Kebudayaan

Agar Persib Milik Bersama

Maka, ketika uang tampak sebagai kekuatan yang tidak bisa ditolak, kita justru perlu mengingat: uang adalah hasil dari hubungan sosial, dan karena itu, bisa pula diubah oleh hubungan sosial baru.

Hubungan sosial baru itu bisa dimulai dari sepak bola. Sepak bola adalah ruang sosial yang sangat kuat dalam membentuk identitas, solidaritas, bahkan gerakan. Tidak banyak ruang dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menyatukan ribuan orang dari berbagai latar belakang kelas, usia, bahkan pandangan politik, seperti halnya sepak bola. Maka, menjadikan sepak bola sebagai titik tolak untuk membangun kembali hubungan sosial yang egaliter dan berbasis kolektivitas adalah sebuah langkah strategis.

Persib dimiliki segelintir pemodal usianya baru belasan tahun dibanding usia klub yang hampir seratus tahun. Artinya, sejarah panjang Persib sebagai institusi olahraga rakyat telah dirampas dalam waktu yang singkat oleh logika modal. Sebuah klub yang seharusnya menjadi milik bersama masyarakat Bandung dan Jawa Barat, kini menjadi aset privat yang tunduk pada kepentingan keuntungan. Ini bukan hanya soal kepemilikan saham, tapi juga tentang bagaimana suara dan aspirasi bobotoh—yang telah menjaga klub ini selama puluhan tahun—tidak lagi memiliki tempat dalam pengambilan keputusan klub. Hubungan antara suporter dan klub yang dulunya penuh semangat partisipatif kini direduksi menjadi hubungan konsumen dan penyedia jasa hiburan.

Maka, membayangkan hubungan sosial baru berarti membayangkan model kepemilikan dan pengelolaan klub yang berbeda. Model koperasi suporter, misalnya, seperti yang terjadi di Jerman (model 50+1), atau seperti FC Barcelona dan Real Madrid yang dimiliki oleh para anggotanya (Socios). Dalam model seperti itu, klub tidak lagi menjadi properti satu-dua orang kaya, tetapi benar-benar dikelola oleh dan untuk masyarakat yang mencintainya. Ini bukan romantisme, tapi realitas alternatif yang sudah terbukti bekerja di banyak tempat.

Jika kita ingin membebaskan sepak bola dari keterasingan dan dominasi uang, maka langkah pertama adalah merebut kembali ruang partisipasi. Hubungan sosial baru dalam sepak bola berarti mengembalikan kekuasaan pada basisnya: suporter, komunitas lokal, dan nilai-nilai kebersamaan. Persib, dengan sejarah, basis massa, dan daya tariknya, punya potensi besar untuk memimpin perubahan ini. Tapi itu hanya mungkin jika para bobotoh tidak hanya mencintai Persib sebagai tim, tetapi juga memperjuangkannya sebagai milik bersama.

Bobotoh akhir-akhir ini bisa merasa baik-baik saja. Euforia wajar terjadi. Gelar-gelar juara Persib adalah pencapaian yang langka dan membanggakan dalam sejarah liga profesional Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, kritik sering dianggap tidak pada tempatnya, bahkan cenderung dicurigai sebagai sikap yang “tidak bersyukur”.

Namun jika kita telisik lebih dalam, kemenangan ini terjadi dalam sistem yang sama yang terus mengasingkan manusia dari sepakbolanya sendiri. Klub tetap dimiliki segelintir orang, suporter tetap tidak punya suara dalam pengambilan keputusan, harga tiket tetap tidak ramah rakyat, dan liga tetap berjalan mengikuti logika untung rugi, bukan pembinaan jangka panjang. Maka, rasa “baik-baik saja” ini bisa jadi hanya sebentuk penangguhan penderitaan, sebuah fatamorgana kemenangan dalam sistem yang tidak adil.

Ini mirip dengan bagaimana kapitalisme kadang terlihat “baik-baik saja” ketika ekonomi tumbuh, ketika angka-angka makro menunjukkan kemajuan. Tapi sebagaimana kita tahu, pertumbuhan dalam kapitalisme tidak berarti keadilan. Ia menyimpan krisis di dalam dirinya sendiri. Akan ada masa ketika kapital runtuh lagi, ketika harga-harga melonjak, PHK massal terjadi, dan rakyat kembali dikorbankan demi menjaga profit segelintir elite. Kemenangan hari ini, dalam kerangka kapitalisme, bisa menjadi hiburan sementara dalam siklus krisis yang tak pernah berhenti.

Demikian pula dalam sepak bola. Selama klub masih dikelola sebagai korporasi tertutup, selama liga disusun hanya untuk melayani kepentingan sponsor dan rating televisi, selama suporter hanya dianggap target penjualan, keterasingan akan terus membayangi, tak peduli seberapa sering tim kesayangan juara.

Maka, urusan sepak bola tidak boleh berhenti pada masalah skor akhir dan trofi, tapi harus masuk ke wilayah struktur dan kepemilikan. Sebab hanya dengan membongkar struktur kapitalisme dalam sepak bola dan membangun ulang relasi berdasarkan partisipasi dan kolektivitas, masa-masa sulit bisa benar-benar diatasi, bukan hanya ditunda.