• Opini
  • MAHASISWA BERSUARA: TPA Sarimukti Hampir Penuh dan Kita Masih Berpura-pura Baik-baik Saja

MAHASISWA BERSUARA: TPA Sarimukti Hampir Penuh dan Kita Masih Berpura-pura Baik-baik Saja

Krisis sampah Bandung tak akan selesai dengan surat edaran darurat atau komitmen rapat koordinasi, tapi minim eksekusi. Yang dibutuhkan adalah kejujuran pada publik.

Cintamy Salsabila

Mahasiswa Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad).

Sebuah truk memuntahkan sampah yang diangkut dari kawasan Bandung Raya di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Pengelolaan sampah dengan cara buang dan timbun menghasilkan lindi yang mencemari lingkungan. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

24 Juli 2026


BandungBergerak – Ada sebuah pola yang melelahkan di Kota Bandung. Setiap beberapa bulan sekali, kota ini dilanda krisis sampah. Rapat digelar, surat edaran diterbitkan, dan kepala daerah tampil di depan kamera. Lalu semuanya mereda, sampai krisis berikutnya datang. Argumentasi saya sederhana, selama pemerintah dan masyarakat tak mau jujur soal besarnya masalah ini, Bandung tak akan pernah keluar dari lingkaran setan yang sama.

Ketika layanan angkut sampah Kota Bandung lumpuh selama 3 hari penuh pada awal Mei 2026, itu bukan kejutan bagi siapa pun yang mengikuti situasi ini. Wali Kota Muhammad Farhan telah peringatkan potensi krisis ini sejak Desember 2025, April bisa jadi bencana jika dibiarkan. Estimasi 5.000 ton sampah yang terbengkalai di trotoar dan gang-gang kota adalah konsekuensi logis dari sebuah sistem yang sudah lama berjalan di ujung tanduk.

TPA Sarimukti dibangun untuk tampung 1,96 juta kubik sampah dan mestinya pensiun pada 2017. Nyatanya, hingga akhir 2023, timbunan sampah di sana telah capai 15,4 juta kubik, hampir 8 kali lipat kapasitas rancangannya. Zona demi zona dibuka, longsor terjadi, kuota dipangkas, tapi truk-truk tetap datang setiap pagi. Zona 5 yang baru dibuka Mei 2025 dengan proyeksi ketahanan 2 tahun, sudah tampak hampir penuh hanya dalam 7 bulan.

Ini bukan sekadar masalah manajemen tempat pembuangan, ini adalah cermin dari sebuah ketidakjujuran kolektif: kita terus bertindak seolah-olah Sarimukti akan tahan selamanya, sementara data tunjukkan sebaliknya.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Banjir Bandung Bukan Bencana Alam
MAHASISWA BERSUARA: Cuaca Ekstrem Membuat Tubuh Saya Rentan Sakit
MAHASISWA BERSUARA: Lembaran Tisu yang Dikemas dengan Dalih Jaga Alam pada Nyatanya Tidak Demikian

Solusi di atas Kertas, Krisis di Lapangan

Persoalan terdalam bukan pada kuota atau sistem penimbangan. Kota Bandung hasilkan lebih dari 1.200 ton sampah per hari, sedang kuota yang tersedia hanya sekitar 980 ton, dan akan terus dipangkas hingga 600 ton jelang penutupan Sarimukti pada Agustus 2026. Artinya, ratusan ton sampah setiap harinya tak punya tempat tujuan yang sah.

Kabupaten Bandung hadapi situasi yang lebih parah: produksi sampah capai 1.280 ton per hari, tapi kuota yang tersedia hanya 280 ton. Sekitar 1.000 ton sampah setiap hari dibiarkan menggantung tanpa solusi yang jelas. Bupati Dadang Supriatna akui secara terbuka, tapi pengakuan tanpa tindakan struktural hanyalah pernyataan yang menguap di udara.

Yang paling mengkhawatirkan adalah jeda waktu yang menganga. Sarimukti dijadwalkan tutup Agustus 2026, sedang penggantinya, TPPAS Regional Legok Nangka di Nagreg baru direncanakan beroperasi pada 2029. Ada celah 3 tahun atau 1.095 hari, yang hingga kini belum punya jawaban pasti. Bukan angka abstrak, itu adalah ribuan ton sampah setiap harinya yang entah akan ke mana.

Ada yang berargumen, pemerintah sudah bergerak: sistem kuota tonase diterapkan, jembatan timbang dipasang, anggaran sampah Kota Bandung pun capai Rp348 miliar di tahun 2026. Namun, angka anggaran yang besar itu sembunyikan ironi yang serius: 60 persennya langsung habis untuk tipping fee ke Sarimukti, bayar tempat yang sudah penuh agar mau terima sampah sedikit lagi.

Sisa anggaran dibagi untuk gaji petugas, operasional TPS3R, pengangkutan, dan berbagai proyek pengolahan. Alokasinya cerminkan prioritas: kita lebih banyak bayar untuk buang sampah daripada mencegahnya menumpuk.

“Penanganan di hulu” adalah frasa yang sudah menjadi klise dalam setiap rapat koordinasi. Namun, frasa itu tetap klise karena tak pernah benar-benar dieksekusi dengan serius. Program Kawasan Bebas Sampah baru jangkau sekitar 500 dari lebih dari 1.600 RW yang ada di Kota Bandung. Lubang kompos yang tersedia baru 1.510 unit, sedang kebutuhan idealnya perkirakan capai 25.000 lubang.

Target kapasitas olahan yang ingin ditingkatkan dari 300 ton menjadi 600 ton per hari pun masih dipandang belum cukup oleh sejumlah peneliti. Kita bangun sistem olahan sambil terus mengeluh kekurangan kapasitas pembuangan, logika yang perlu dibalik.

Apakah sistem kuota dan jembatan timbang tidak berguna? Tidak juga. Namun, ketika kuota habis sebelum pekan berakhir, seperti yang terjadi pada Maret dan Mei 2026, artinya instrumen itu hanya kelola gejala, tak sembuhkan penyakitnya. Pembatasan ritase tak akan pernah cukup jika volume sampah yang dihasilkan tak ikut berkurang.

Kejujuran sebagai Langkah Pertama

Krisis sampah Bandung tak akan selesai dengan surat edaran darurat atau rapat koordinasi yang hasilkan komitmen, tapi minim eksekusi. Yang dibutuhkan pertama-tama bukan anggaran yang lebih besar, bukan teknologi yang lebih canggih, tapi kejujuran kepada publik.

Pemerintah perlu sampaikan dengan tegas, bukan hanya dalam rilis pers yang tenggelam, bahwa Sarimukti akan tutup, bahwa penggantinya belum siap, dan bahwa celah 3 tahun itu adalah ancaman nyata.

Warga Bandung perlu diberi tahu bahwa setiap sampah yang mereka hasilkan adalah masalah yang saat ini tak sepenuhnya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk ciptakan urgensi yang selama ini absen dari percakapan publik.

Kejujuran itu harus diikuti dengan kebijakan yang konsekuen: insentif nyata untuk pengurangan sampah di tingkat rumah tangga, sanksi yang ditegakkan untuk pelanggar, serta target pengolahan yang realistis dan terukur, tak sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Jika 25.000 lubang kompos adalah kebutuhan idealnya, maka itu harus jadi target kerja, bukan catatan kaki.

Ini bukan pesan yang populer untuk disampaikan jelang berbagai agenda politik. Namun, dalam krisis seperti ini, popularitas adalah kemewahan yang tak bisa kita beli.

Di lembah Cipatat, gunung sampah itu terus tumbuh sedikit demi sedikit setiap harinya. Di sudut-sudut kota, seseorang masih ikat kantong plastik dan letakkannya di depan pintu, menunggu siapa pun yang akan membawanya pergi.

Pertanyaannya bukan lagi ke mana sampah itu akan dibawa. Pertanyaannya adalah: sampai kapan kita berpura-pura bahwa tempat itu masih ada?

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

image
//