Jejak Anarkisme di Langit Borneo
Sejarah telah menunjukkan bahwa pembentukan sebagian identitas Dayak sepanjang perjalanannya ditandai dengan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang menindas.

Andreas Ongko Wijaya Hului
Penulis berasal dari salah satu kampung yang berada di pedalaman Kalimantan Timur.
5 Agustus 2026
BandungBergerak – Penulisan sejarah kita selalu berpusat terhadap tokoh besar, kerajaan, maupun otoritas yang memegang kendali terhadap masyarakat banyak. Sedangkan, masyarakat yang berada di pinggiran pusat kekuasaan sering kali jarang dibahas atau sama sekali tidak. Berangkat dari itu buku Dayak Mardaheka: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan ditulis oleh kawan Bima Satria Putra yang berasal dari Kalimantan Tengah.
Dalam bukunya tersebut, Bima mengambil contoh bagaimana masyarakat adat Dayak menolak untuk ditundukkan dan dikuasai. Ia melihat masyarakat Dayak bukan hanya sekedar objek melainkan subjek aktif yang memainkan peran untuk menjaga jarak dari kekuasaan. Dalam beberapa kasus bahwa pembentukkan negara-bangsa merupakan salah satu faktor utama hancurnya pranata kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum masyarakat Dayak yang menempati berbagai pedalaman dan hulu sungai pulau Borneo.
Apakah masyarakat Dayak memilih tempat tinggalnya di pedalaman dan hulu riam sungai yang sulit dijangkau hanya sekedar letak geografis semata? Ini merupakan alasan dan keputusan rasional yang dikehendaki oleh masyarakat Dayak sendiri untuk menghindari jerat penindasan dan kekuasaan yang ingin mencengkeram kehidupan mereka. Pedalaman dan hulu riam yang sangat sulit aksesnya merupakan benteng alami yang dibentuk oleh mereka. Artinya, yang asing bukanlah anarkisme tetapi negara. Nilai-nilai anarkisme yang hari ini dipahami banyak orang telah lama terpraktikkan dan menjadi kekhasan dari kehidupan masyarakat adat prakolonial.
Tulisan ini tidak hendak menyederhanakan bahwa masyarakat Dayak seluruhnya menganut paham anarkisme. Tetapi, jika anarkisme dipahami sebagai praktik ketidakpatuhan terhadap otoritas. Maka, sebagian pengalaman kehidupan masyarakat adat Dayak memperlihatkan jejak-jejak tersebut. Bahkan sebelum istilah anarkisme itu dikenal secara luas dan mempengaruhi gerakan-gerakan pembebasan.
Baca Juga: Pameran Etnografis Kita adalah Punan: Konsekuensi dari Kebijakan yang Meminggirkan Masyarakat Adat
Anarki, Anarkisme, dan Anarkistis
RUU Masyarakat Adat: Tertunda 16 Tahun, Masyarakat Adat Terus Terabaikan
Kabur dari Negara untuk Memilih Kebebasan
Sejarah telah menunjukkan bahwa pembentukan sebagian identitas Dayak sepanjang perjalanannya ditandai dengan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang menindas. Mereka dapat menyelesaikan konflik yang dihadapi tanpa hakim, polisi, dan penjara. Sistem ekonomi yang terbangun tanpa uang dan pasar, kemudian menjadi pemberontak untuk menangkis pajak dan upeti. Walaupun sebelumnya orang-orang Dayak sendiri belum pernah mendengar kata anarkisme.
Saya menemukan satu catatan yang ditulis oleh seorang Dokter kolonial yang bertugas di wilayah Mahakam Ulu. Sekitar tahun 1929, Dr. M. Von Kuehlewein ditugaskan untuk melakukan identifikasi jenis penyakit yang dialami oleh masyarakat adat Dayak yang mendiami sepanjang Sungai Mahakam bagian atas. Ia meyakini bahwa penyakit yang dialami oleh orang Dayak disebabkan oleh gaya hidupnya yang kotor dan jorok. Saya kira ini cara pandang kolonial agar standar kesehatan maupun gaya hidup masyarakat terjajah harus sesuai dengan penjajah. Maka, ia mulai mengampanyekan agar orang-orang Dayak harus menjaga kebersihan diri maupun tempat tinggalnya.
Namun, apa yang dilakukan oleh orang-orang Dayak tersebut? Mereka acuh tak acuh terhadap perintah tersebut. Begini yang saya kutip dalam catatan Dr. Kuehlewein:
“Kondisi yang luar biasa ini, tentu saja, telah lama menarik perhatian Pemerintah kolonial. Dan beberapa perbaikan pasti telah dilakukan. Siapa pun yang mengetahui seluk-beluknya akan mengerti bahwa perjuangan melawan kekotoran ini adalah tugas yang teramat sulit. Rata-rata, pejabat Pemerintah dapat mengunjungi semua kampung sekali setahun. Ketika dia datang, orang-orang Dayak akan membersihkan terlebih dahulu tempat tinggalnya. Kami telah melihat kampung-kampung yang dibersihkan.
Jika pejabat tersebut pergi dari kampung setelah beberapa hari memeriksa kondisi kebersihan, maka semuanya segera kembali ke keadaan semula. Jika orang Dayak dihukum karena hal ini, mereka menerimanya dengan ketenangan yang patut dicurigai. Jika mereka dihukum lebih berat untuk kedua kalinya, ada kemungkinan mereka akan menghilang ke dalam hutan, di mana mereka tidak dapat dilacak, dan kembali ke masa nomaden mereka yang lama, atau mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada wilayah Hindia Belanda sama sekali dan pindah melintasi perbatasan ke Sarawak.”
Kabur dan memilih untuk kembali hidup secara nomaden di hutan adalah upaya sadar orang-orang Dayak menjaga jarak dari kekuasaan yang ingin menaklukkan mereka dan mempertahankan otonomi. James Scott menyebutnya sebagai swa-barbarisasi (self-barbarization), yang berarti orang-orang yang dengan sengaja menjatuhkan dirinya dari peradaban demi menjaga kemerdekaan
Orang-orang Dayak tidak hanya menangkis kekuasaan yang berasal dari luar, tetapi juga kekuasaan yang berlangsung dari dalam masyarakat mereka sendiri.. Umumnya suku Dayak terbagi menjadi dua kategori yakni; kelompok yang lebih egaliter dan terstratifikasi. Kelompok Punan biasanya lebih egaliter, sementara kelompok Kenyah, Kayan, dan Bahau memiliki tingkatan, peran, serta kelas-kelas sosial.
Orang Dayak sadar bahwa bibit negara atau kekuasaan juga dapat muncul dari dalam jika ia tidak dibatasi. Bagi kelompok yang relatif egaliter dan non hierarkis, mereka tidak memiliki tokoh yang harus dipatuhi perintahnya. Semua bisa mengambil peran secara silih berganti. Sedangkan kelompok yang terstratifikasi juga memiliki mekanisme sendiri. Relasi kuasa antar kelompok tidak terbagi secara timpang. Golongan bawah juga dapat menolak perintah secara bebas golongan atas. Saya menemukan bahwa apa yang disampaikan dan dikutipkan oleh Bima relevan dengan berbagai kisah yang juga saya himpun di lapangan.
Misalnya, mirip dengan kisah yang disampaikan oleh nenek saya yang pernah tinggal di salah satu kampung yang ada di pedalaman Kalimantan Timur. Saat itu, stratifikasi sosial masih kuat berlangsung. Dayak Bahau mengenal setidaknya tingkatan sosial dalam masyarakat yang terdiri dari Hipui (Bangsawan), Pegawaq (Panglima), Panyin (Masyarakat), dan Dipan (Budak). Setiap kampung memiliki Hipuinya tersendiri. Bukan meniru seperti sistem kerajaan pesisir yang memiliki satu raja atau bangsawan yang memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah kekuasaannya.
Kemudian, jangan dibayangkan relasi antara bangsawan dan budak di dalam kehidupan sosial orang-orang Dayak seperti perbudakan kulit putih terhadap kulit hitam. Saya kira hal ini tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar. Teman-teman bisa membaca sendiri dalam buku Dayak Mardaheka maupun mendengar cerita langsung para tetua suku Dayak.
Saat itu, nenek saya dan beberapa masyarakat lainnya merasa bahwa Hipui di kampung mereka terlalu otoriter. Mereka hendak melawannya tetapi urung dilakukan. Maka, perlawanan lainnya yang mereka lakukan adalah kabur dari kampung tersebut dan pindah ke kampung lainnya. Gerakan melarikan diri ini dapat dikatakan diinisiasi oleh perempuan. Sebelum gerakan feminisme berkembang pesat para perempuan Dayak sudah memiliki kesadaran tersebut. Hal ini dikuatkan oleh catatan etnografi oleh seorang petugas administrasi Belanda yang pernah bertugas di wilayah Mahakam Ulu. Yakni J. Jongejans:
“Perempuan Dayak menikmati posisi istimewa, meskipun, menurut pemahaman kita, mereka harus bekerja keras dan sering melakukan pekerjaan yang tidak pantas bagi perempuan; mereka tidak terpinggirkan seperti halnya masyarakat adat lainnya. Mereka hadir dalam diskusi-diskusi penting, mereka berpartisipasi dalam diskusi, dan kata-kata mereka terkadang memiliki bobot yang cukup besar. Sebuah gerakan perempuan modern yang sangat menarik!”
Jurus-Jurus Mardaheka
Berbagai mekanisme mereka bangun dengan menyebutnya sebagai “jurus-jurus merdeka dari kekuasaan” antara lain adalah pertanian gilir-balik (pertanian melarikan diri). Ini merupakan mekanisme yang menggabungkan antara sistem mata pencaharian sekaligus mekanisme pertahanan yang memungkinkan mobilitas tingkat tinggi, untuk menghindari takluk pada kekuasaan. Saat saya berkunjung disalah satu kampung yang didiami oleh Dayak Kenyah di Kaltim. Saya menemukan bentuk perlawanan senyap yang dilakukan oleh para petani ladang.
Perlawanan tidak melulu dengan aksi atau konfrontasi langsung dengan pihak lawan. Perlawanan senyap merupakan senjata yang digunakan oleh kelompok subordinat untuk melawan kuasa kelompok yang menguasai kehidupannya macam negara dan korporasi. Perlawanan senyap dimungkinkan untuk dilakukan, apabila perlawanan secara langsung dianggap tidak memadai atau kurangnya sumber daya dalam melakukan perlawanan.
Dengan menyempitnya lahan milik petani ladang akibat ekspansi industri batu bara, para petani memiliki jurus untuk melawan agar sama sekali tidak terputus dengan sarana mereka dalam membangun kebudayaannya. Berikut adalah jurus-jurus petani ladang untuk merdeka dalam membuka ladang:
- Ladang Kolektif
Ladang kolektif yang dibuka seluas 1 hektar merupakan salah satu siasat yang masyarakat lakukan, sebab lahan perladangan mereka makin tak bersisa. Siasat ini diambil agar praktik kebudayaan yang dihasilkan lewat siklus perladangan tidak musnah. Perladangan kolektif ini juga merupakan salah satu bentuk perlawanan terselubung yang dilakukan oleh petani agar mereka tidak terpisah dari identitas budayanya, sehingga perladangan kolektif dapat dikatakan sebagai senjata peladang melawan pihak yang mendominasi kehidupan mereka, yang dalam hal ini ialah perusahaan.
- Membakar Ladang Secara Sembunyi
Berbagai peraturan dibuat oleh pemerintah untuk menjerat petani ladang masuk ke dalam penjara. Tahun 2018 silam, dua orang masyarakat di tempat yang saya kunjungi tersebut dilaporkan oleh salah satu perusahaan monokultur karena dituduh telah membakar hutan. Dua orang tersebut mendekam di dalam penjara selama 8 bulan lamanya.
Oleh sebab itu, kini para petani ladang tidak lagi membakar ladangnya pada siang hari, tetapi mereka beralih membakar ladangnya di sore hari atau malam hari. Hal ini dilakukan agar aparat tidak mengetahui aktivitas mereka dalam membakar ladang.
Jurus lainnya untuk merdeka adalah dengan kuasa mistik dengan mempraktikkan berbagai ritual penghilangan kampung agar tidak terlihat oleh musuh yang ingin menundukkan mereka. Saya menemukan cerita ini di beberapa kampung yang saat itu tidak ingin takluk pada kesultanan di pesisir.
Kayau, identitas ini masih terus melekat hingga hari ini pada masyarakat Dayak. Identitas tersebut tidak lepas dari campur tangan para antropolog barat pada abad 19 hingga 20 yang menggambarkan perburuan kepala di kalangan orang-orang Dayak yang menimbulkan kengerian pada para penjajah. Sehingga lahirlah peristiwa penting pada tahun 1894 di Tumbang Anoi yang saat itu juga menandai sebagai bentuk upaya kolonial menundukkan penduduk di Borneo. Penggambaran identitas yang penuh kengerian tersebut dapat dikatakan sebagai mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh orang-orang Dayak, untuk mempertahankan otonominya terhadap gangguan kekuasaan ataupun otoritas yang mengusik mereka.
Pembebasan Masyarakat Adat
“Saya memahami kosa-kata [Dayak] itu secara hakiki tidak lain dari sinonim dari kata pejuang. Menjadi Dayak adalah kutukan untuk menjadi pejuang. Karena chaos tidak mungkin diatasi tanpa perjuangan habis-habisan.
Kalau begitu, mereka yang tidak mau berjuang untuk memanusiawikan bumi (tanah air, kampung-halaman), kehidupan dan masyarakat, apakah masih bisa disebut Dayak?”
– Kusni Sulang (Jurnal Budaya Kusni Sulang: Bumi yang bercirikan Chaos).
Sejatinya penjajahan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya merubah topeng mulai dari Hak Penguasaan Hutan (HPH), batu bara, sawit, emas, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) macam Ibu Kota Nusantara (IKN). Gerakan kita semestinya tidak lagi jatuh pada kritik karena tidak kebagian secuil potong kue ekonomi seperti sumber daya alam yang dikeruk habis kemudian dinikmati di luar lalu asal di mana tempat sumber daya alam tersebut mengalami ketimpangan.
Semisal infrastruktur yang belum memadai karena infrastruktur hanya dibangun untuk melayani kepentingan industri ekstraktif, kesejahteraan penduduk yang tidak meningkat, lambatnya proses modernisasi, dan berbagai ketimpangan lainnya. Bukankah korporasi hadir memang bukan untuk itu semua? Tetapi ia hanya membangun mitos kesejahteraan. Agar dapat diterima oleh berbagai pihak. Saya setuju dengan usul di buku Dayak Mardaheka yakni dengan menempuh jalur Dekolonisasi.
Pembebasan masyarakat adat yang terjajah oleh negara dan kapitalisme tidak bisa mengikuti logika kekuasaan untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Kita tidak bisa membiarkan lagi tatanan yang eksploitatif dan destruktif ini terus berkembang. Tidak kalah pentingnya adalah perlawanan dengan kesadaran kelas agar tidak jatuh kepada fasisme dengan bentuk lainnya.
Seperti apa yang ditulis Bima dalam penutup bukunya bahwa “Gerakan pembebasan Kalimantan saatnya belajar untuk sadar kalau kita tidak punya waktu untuk repetisi kesalahan yang sama ini. Saya menganjurkan hal serupa bagi tempat lain di seluruh nusantara. Rojava serta Chiapas telah memulainya. Kita harus berlari lebih cepat.”
Saya menyadari bahwa upaya Bima untuk menuliskan Dayak Mardaheka adalah untuk menuliskan pengetahuan alternatif sebagai suplemen bagi orang-orang yang terjun dalam perjuangan masyarakat adat terkhususnya yang ada di Kalimantan. Tetapi, teks itu juga bukan tanpa ada kekurangan dan Bima cukup menyadarinya. Salah satu yang tersorot adalah esensialisme terhadap kehidupan masyarakat Dayak yang dianggap seluruhnya menganut paham anarkisme.
Pandangan esenasialis ini hanya akan membuat suatu komunitas berpotensi terjebak ke dalam upaya penyederhanaan atas keragaman nilai, adat istiadat masyarakat tersebut. Hal ini persis dengan konteks penyebutan Kaharingan. Bahwa memang semua masyarakat komunitas adat di Kalimantan punya praktik keagamaan yang serupa. Tetapi, bukan berarti hanya karena pengistilahan secara politis terjadi di Kalimantan (Ngaju), dan kebutuhannya untuk menamakan praktik keagamaan itu sebagai Kaharingan, lalu serta-merta Kaharingan disebut sebagai agama Dayak. Hal tersebut akan menyebabkan pemaknaan identitas yang kaku, problematis, dan dogmatis.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB


