BandungBergerak – Tak butuh waktu lama untuk menjelajahi seluruh isi rumah Aisyah, 53 tahun, yang seluas 3x3 meter di Kampung Cibodas Cempaka, Cimahi Selatan. Di balik pintu depan rumah yang keseluruhan temboknya dicat biru itu, sebuah motor terparkir tepat di samping kasur yang tergeletak begitu saja tanpa ranjang. Sebuah tangga dari kayu dalam posisi hampir tegak di salah satu sudut ruangan, mengantar ke lantai dua yang memiliki luas yang tak jauh berbeda, selain tambahan sebuah balkon tanpa pagar yang dapat terlihat jelas dari bagian depan luar rumah.

Di hadapan tangga kayu itu, di lantai satu, terdapat pintu menuju kamar mandi yang hanya muat untuk satu orang. Di dalam kamar mandi itulah terdapat sumur yang sudah puluhan tahun menjadi andalan sumber air bersih bagi Aisyah beserta suami dan seorang anak mereka.

Namun saat ini musim kemarau sedang puncak. Bahkan diyakini, ia bakal berlangsung lebih lama dari biasanya. Dan sudah sejak beberapa pekan lalu, sumur di dalam kamar mandi rumah keluarga Aisyah tidak sanggup lagi mengeluarkan air. Kalau pun ada, pasti kotor dan tak layak pakai.

“Abdi mah sumur ngan saukur genep meter, teu aya caian pisan. Ti kapungkur kieu weh, tiap kemarau teu gaduh cai (Saya punya sumur hanya sedalam enam meter, tidak ada airnya. Dari dulu begitu, tiap kemarau tidak ada air),” tutur Aisyah kepada BandungBergerak, Sabtu pagi, 11 Juli 2026.

Selain ibu rumah tangga, Aisyah adalah juga petani dan penjual bakso. Setiap pagi, setelah urusan rumah selesai, dia berangkat mengurus sepetak sawah miliknya. Menjelang siang, sekitar pukul 10, dia pulang untuk membuka lapak bakso di dekat rumahnya. Selain dua pekerjaan itu, setiap kali azan berkumandang, Aisyah disibukkan dengan pekerjaan lain yang tak pernah bisa dia tinggalkan di sepanjang musim kemarau: mengangkut air. 

Keran umum tempat warga mengambil air bersih terletak sekitar 100 meter dari rumahnya. Penyedianya bukan pemerintah, tapi pabrik yang oleh warga disebut “Leuwitex” (PT Leuwijaya Utama Textile). Dalam sehari, keluarga Aisyah membutuhkan air bersih sebanyak lebih dari 10 ember besar bekas cat untuk memasak, mandi, mencuci, dan segala aktivitas rumah lain. Aisyah berjalan kaki bolak-balik mengangkut air sampai persediaan di rumah dirasa cukup.

Menurut penuturan Aisyah, jaringan layanan air bersih dari pemerintah baru masuk ke kampungnya sejak masa pandemi Covid-19. Air terlebih dahulu ditampung di dua toren berkapasitas masing-masing 2.000 liter sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga yang telah memasang sambungan.

Memasang sambungan air baru berarti menambah pengeluaran.  Ada biaya pemasangan di awal dan kemudian iuran bulanan sekitar Rp25.000. Tidak semua warga Kampung Cibodas Cempaka mampu membayarnya. Sebagian besar, seperti Aisyah, memilih tetap mengandalkan air sumur di musim hujan dan kucuran air dari pabrik di musim kemarau.

Selain pertimbangan ekonomis, Aisyah juga mendengar banyak keluhan tentang layanan air bersih dari pemerintah yang tidak jarang berhenti mengalir.

“Ribet. Nu entos-entos oge geuningan kadang teu jalan caina (Ribet. Yang sudah pasang juga ternyata kadang airnya tidak mengalir),” tuturnya disusul gelak tawa, ironis.

Cerita Aisyah tentang krisis air bersih bukan satu-satunya. Tidak jauh dari Kampung Cibodas Cempaka, di kawasan Parmindo, masih di Cimahi Selatan, Arjo, 21 tahun, juga mulai merasakan dampaknya. Sumur sedalam 15 meter milik keluarganya sudah tak lagi menghasilkan air bersih. Masalah serupa terjadi di sumur-sumur milik tetangga.

Di kampung tersebut, ada sumur artesis sedalam 180 meter yang dikelola secara swadaya oleh warga sejak 2014. Selama bertahun-tahun, sumur itu mampu memenuhi kebutuhan air bersih puluhan rumah. Namun dalam dua bulan terakhir, debit air mulai tak menentu. Air hanya mengalir pada jam-jam tertentu sehingga warga harus menyesuaikan aktivitas mereka dengan jadwal distribusi air. 

Pukul 06.30 pagi menjadi waktu yang paling sibuk di rumah Arjo. Begitu aliran air dari sumur artesis menyala, hampir seluruh anggota keluarga bergegas mengisi bak mandi, ember, dan toren karena sekitar pukul 08.00, aliran air biasanya kembali berhenti.

“Kalau yang dulu-dulu mah sih enggak separah ini. Tapi baru-baru ini yang benar-benar apa ya? Lebih parah gitu!” cerita Arjo kepada BandungBergerak saat ditemui di rumahnya, Rabu, 15 Juli 2026. 

Kekhawatiran akan kurangnya pasokan air membuat keluarga Arjo membeli satu toren tambahan. Jika sebelumnya satu toren sudah dianggap cukup, kini mereka membutuhkan dua toren agar persediaan air tetap aman. 

Meski belum pernah benar-benar mengalami kehabisan air, menurut Arjo, kekhawatiran sudah menyebar di antara warga. Di grup percakapan, pertanyaan dan diskusi soal air menjadi obrolan yang semakin sering muncul: “Hari ini air pagi nyala enggak?”“Eh, ini air kok keluarnya dikit gitu?”

Kekhawatiran jugalah yang membuat warga mencari-cari alternatif sumber air bersih. Mereka mencoba mengoperasikan ulang satu sumur artesis yang telah lama tidak berfungsi sebagai sumber cadangan pasokan.

Cakupan Layanan Minim

Cerita berbeda datang dari Jalan Mancong, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan. Kesulitan memperoleh air bersih tidak pernah dialami oleh warga yang telah selama berpuluh-puluh tahun tinggal dan tumbuh di sini. Di musim hujan atau kemarau, pasokan air cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Rumah-rumah warga di Mancong sebenarnya terimpit di antara jajaran pabrik-pabrik pada bagian sisi tepi timur permukiman dan jalan Tol Padaleunyi di sisi sebaliknya. Namun, justru lokasi seperti inilah yang membuat kampung ini tidak mengalami krisis air tanah yang selama bertahun-tahun mendera daerah-daerah lain di Cimahi. Sejak pertama kali bangunan pabrik penopang kawasan industri didirikan sekitar 1990-an, beberapa tahun setelah Tol Padaleunyi beroperasi, warga memperoleh jaminan pasokan air bersih berkat kesepakatan yang ditandatangani pihak perusahaan.

Air dari perusahaan inilah yang digunakan oleh Syahal Waludin, 25 tahun, salah satu warga di Jalan Mancong, sejak kecil. Hingga hari ini, air tersebut masih mengalir, mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah yang ditinggali oleh empat (4) orang anggota keluarganya.

“Kalau tahunnya mungkin gak inget, tapi dari aku kecil sudah ada, sudah pakai air yang dari perusahaan,” ucap Syahal, Selasa, 28 Juli 2026.

Di sekitar rumah Syahal, setidaknya terdapat 25-30 rumah yang juga mengandalkan aliran air dari perusahaan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Beberapa memanfaatkan air dengan membuat saluran pipa langsung ke rumah mereka. Yang lain, seperti keluarga Syahal, memilih untuk membuat bak penampungan air di masing-masing rumah.

Bagi Syahal dan para tetangganya di Mancong, kekhawatiran akan krisis air justru muncul ketika perusahaan libur, sebab aliran air bersih ke pemukiman akan turut berhenti. Beruntung, libur biasanya hanya terjadi pada hari Minggu.

Masalah akut layanan air bersih di Cimahi, termasuk ketergantungan tidak sedikit warga pada keran-keran air milik industri, tercermin dari rendahnya cakupan layanan air bersih oleh pemerintah, yang sebagian kewenangannya didelegasikan ke Perumda Tirta Raharja. Pada tahun 2023, merujuk dokumen laporan tahunan perumda, diketahui baru ada 14.559 Saluran Rumah (SR) di Kota Cimahi. Jika total jumlah rumah di Cimahi pada 2023 diketahui sebanyak 121.495 rumah, cakupan layanan air bersih oleh pemerintah, dalam hal ini perumda, baru ada di kisaran 11,9 persen.  

Pada tahun 2025, merujuk dokumen Kota Cimahi dalam Angka, jumlah pelanggan layanan air bersih Perumda Tirta Raharja di Kota Cimahi tercatat 14.572 SR dengan total volume air yang disalurkan sebanyak 2.351.523 meter kubik. Artinya, dalam dua tahun hanya ada penambahan layanan bagi 13 pelanggan baru. Perlu diingat, selain Kota Cimahi, perumda ini melayani juga warga Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Cakupan layanan air bersih oleh pemerintah belum sebanding dengan besarnya kebutuhan warga Kota Cimahi yang, menurut Data Kependudukan Bersih (DKB), jumlahnya mencapai 584.820 jiwa per 2025. Dari jumlah tersebut, diketahui ada sebanyak 41.952 keluarga yang tidak mendapatkan akses air bersih. Terjadi penambahan 401 keluarga baru yang bermasalah dengan akses air bersih jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya.

Pada 23 Juli 2026, BandungBergerak mendatangi Kantor Perumda Tirta Raharja untuk melakukan konfirmasi. Tidak ada satu pun perwakilan dari yang dapat ditemui, selain petugas keamanan. Permintaan menjadwalkan pertemuan dengan mengirimkan surat baik secara langsung maupun melalui surat elektronik pada 29 Juli 2026 tidak kunjung memperoleh jawaban.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Amy Pringgo Mardhani, mengakui hingga saat ini ketersediaan air bersih baik dari sumber perpipaan maupun nonperpipaan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga. Ada tantangan terkait jumlah penduduk yang terus bertambah, sementara sumber air baku relatif terbatas.

Pemanfaatan air tanah, menurut Amy, memiliki tantangan tersendiri terkait isu keberlanjutan. Ia menyebut pentingnya memberikan perhatian secara khusus terhadap eksplorasinya, meski di sisi lain ia mengakui tingginya tingkat kebutuhan air bersih warga. “Harus dibarengi dengan penambahan kapasitas sumber air baku dan pengembangan sistem penyediaan air minum,” ujar Amy melalui pesan singkat, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Diketahui, selama ini pembangunan sumur-sumur artesis disodorkan oleh Pemkot Cimahi sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga secara kolektif. Di Jalan Mancong, misalnya, sebuah sumur artesis baru dibangun pada 2025 lalu. Untuk mengaksesnya, warga harus membayar iuran bulanan sesuai dengan debit air yang mereka ambil.

Ancaman bagi Bandung Raya

Selain kota militer, Cimahi lama lekat dengan sebutan kota industri. Merujuk dokumen Kota Cimahi dalam Angka, tercatat ada sebanyak 400 perusahaan industri pada tahun 2020, sebelum mengalami penurunan jumlah secara signifikan menjadi 155 industri pada tahun 2025. Sebagian besar pabrik berlokasi di Cimahi selatan.

Namun menariknya, dalam urusan air tanah, data pajak justru mengindikasikan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada tahun 2022 nilai pajaknya 13,1 miliar rupiah lalu menjadi 19 miliar rupiah dua tahun kemudian, pada 2025 terjadi lonjakan hingga ke angka 35,4 miliar rupiah. Nilai pajak itu mengalir ke kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peneliti Geodesi dan Geofisika Institut Teknologi Bandung Heri Andreas menyebut eksploitasi air tanah yang masif sebagai penyebab utama penurunan muka tanah. Diketahui, air tanah memainkan peran penting sebagai penyangga ruang-ruang kecil di antara lapisan tanah. Ketika air tanah terus dipompa, ruang-ruang tersebut akan kehilangan penyangganya sehingga lapisan tanah dan permukaan di atasnya perlahan menurun. 

Dalam riset terbarunya, Heri menemukan sejumlah wilayah di Bandung Raya yang telah mengalami penurunan tanah secara kumulatif lebih dari satu (1) meter. Di beberapa titik, penurunan bahkan dapat mencapai lebih dari tiga (3) meter.

“Terlihat lokasi-lokasi terjadinya penurunan tanah berkorelasi dengan lokasi-lokasi industri, ” ujar Heri, Sabtu, 27 Juni 2026.

Di kawasan industri, eksplorasi air tanah dalam jumlah melimpah dilakukan untuk menunjang jalannya produksi pabrik-pabrik. Karena tidak ada pasokan air yang memadai dari pemerintah, pihak perusahaan lantas membuat sumur-sumur bor dengan kedalaman ratusan meter. Pemerintah mengontrol eksplorasi ini lewat penetapan pajak air tanah.

Riset Heri, dkk. menemukan bahwa Cimahi Selatan merupakan kawasan yang mengalami penurunan tanah paling parah dibandingkan kawasan-kawasan lain di Cekungan Bandung selama beberapa dekade terakhir. Kelurahan Melong, tempat Syahal dan para tetangganya tinggal dengan mengandalkan air bersih dari keran pabrik, termasuk ke dalam titik terparah bersama Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah.

Diketahui, muka tanah di kawasan Cimahi Selatan telah turun sekitar 3-3,8 meter akibat penurunan muka air tanah. Berdasarkan fungsi matematis yang berlaku di Asia untuk lapisan sedimen lunak, 1 meter penurunan tanah berkorelasi dengan 20 meter penurunan muka air tanah. Dengan perhitungan tersebut, penurunan muka air tanah di kawasan Cimahi Selatan mencapai 60-76 meter, atau kurang lebih setara dengan ketinggian salah satu bangunan tertinggi di Cimahi yakni Apartemen The Edge Baros yang memiliki ketinggian sekitar 70 meter.

Penurunan muka tanah memiliki banyak dampak, mulai dari memicu retak pada bangunan, meningkatkan risiko banjir, hingga memperbesar ancaman krisis air. Eksploitasi air tanah tanpa kendali dan tanpa alternatif, akan menempatkan kawasan Bandung dalam risiko besar menghadapi krisis air bersih di masa mendatang.

Tren penurunan muka tanah di Bandung Raya bermula ketika kawasan industri mulai menjamur pada era 1980-1990. Pada awal 2000-an, diketahui penurunan muka tanah terjadi secara signifikan di wilayah-wilayah industri seperti Cimahi, Dayeuhkolot, dan Gedebage. Pada kisaran tahun 2010, penurunan muka tanah diketahui mulai terjadi di wilayah Kopo, Cibaduyut, dan Buah Batu. Salah satu penyebabnya, warga mulai mengambil air tanah secara masif lewat pengeboran air tanah secara mandiri.

Gumilar, dkk., dalam penelitian bertajuk “Studi Pemantauan Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung” (2012), menyebut kawasan Bandung timur, seperti Gedebage, mengalami penurunan muka tanah sekitar 9-14 sentimeter per tahun, sementara kawasan selatan seperti Dayeuhkolot mengalami penurunan sekitar 4-7 sentimeter per tahun. Di Cimahi, terjadi penurunan muka tanah dengan laju 14 sentimeter per tahun. Riset Gumilar, dkk. ini merupakan hasil pemantauan pada periode 2000-2012.

Tatas dan Rahayudin, dalam penelitian yang dipublikasikan pada 2010, menyebut kematian sumber air telah terjadi di beberapa titik di Cekungan Bandung. Pada tahun 1980, muka air tanah di Cimahi masih berada di 15 meter di atas permukaan tanah, tapi pada 2004 muka air tanah turun hingga 86 meter di bawah permukaan tanah. Di Dayeuhkolot, dalam periode yang sama, muka air tanah anjlok dari sebelumnya dua meter di atas permukaan tanah menjadi 55 meter di bawah permukaan tanah.

BandungBergerak telah menghubungi beberapa perusahaan di kawasan industri Cimahi Selatan baik secara langsung ataupun melalui surat elektronik untuk memperoleh keterangan dan konfirmasi terkait eksplorasi air tanah untuk produksi dan distribusi air bersih kepada warga. Namun, hingga artikel ini ditulis, belum diterima balasan.

Baca Juga: Jejak Industri, Hilangnya Air Bersih: Kisah Warga Cisirung Bertahan di Tengah Pencemaran Citarum
Bandung di Ambang Krisis, Mengenal Dampak Betonisasi terhadap Ketersediaan Air Bersih dan Kewaspadaan Gempa Sesar Lembang

Swadaya Warga

Ketika layanan pemerintah seolah jalan di tempat, warga melahirkan inisiatif. Di RW 05 Kelurahan Baros, Cimahi Selatan, warga bergotong-royong membuat sumur resapan sejak tahun 2019. Di sebuah lapangan voli berukuran 12x30 meter yang biasa digunakan warga dan anak-anak untuk berbagai aktivitas, tersebar empat (4) sumur resapan berdiameter pipa paralon 10 inci dengan kedalaman empat (4) meter yang tertutupi plat besi berlubang sebagai pengamannya.

Pada musim hujan, sumur-sumur itu berfungsi sebagai penampung air yang sebelumnya kerap menggenangi lapangan selama berhari-hari. Melalui pipa yang ada, air hujan kemudian disalurkan ke dalam tanah, tersimpan, hingga akhirnya dipanen oleh warga menggunakan mesin pompa air ketika musim kemarau datang.

Pengurus Rukun Warga (RW) 05 juga memiliki beberapa toren penampung hasil panen air yang mereka kelola agar bisa dimanfaatkan oleh warga. Tidak ada biaya yang dipungut dari mereka yang memanfaatkan air di penampungan berkapasitas 1.000 liter itu. Keran air bisa digunakan kapan saja secara gratis.

Sekretaris RW 05, Siswa Komarna, 61 tahun, merasakan manfaat infrastruktur yang dibangun swadaya itu. Pada bulan-bulan dengan curah hujan rendah, ketersedian air bersih di setiap rumah warga relatif cukup. Keluhan terkait air yang benar-benar habis hingga mengganggu aktivitas kehidupan warga belum lagi terdengar.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami warga sebelum pembuatan sumur-sumur resapan. Krisis air rutin datang, memaksa pengurus RW mengajukan permintaan bantuan air bersih kepada pemerintah kota. Mobil tangki kemudian datang membawa air yang diminta dan antrean warga menjalar ke jalanan. 

“Biasanya dikirim mobil tangki yang 5.000 liter atau 3.000 liter. Saya ngalamin bener, malam-malam pulang kerja, ya capek, tapi butuh air. Harus ke jalan, ngantre lagi. Kita kan gak boleh pakai selang ya,” kenang pria yang akrab disapa Pak Iis, Kamis, 23 Juli 2026. 

Manfaat yang nyata membuat warga bersepakat untuk secara bertahap menambah jumlah sumur resapan. Pada Juli 2026, sembilan (9) sumur resapan baru selesai dibuat di berbagai sudut wilayah RW. Ukuran diameternya lebih besar, yakni 80 sentimeter dengan kedalaman dua (2) meter. Namun kali ini, selain hasil swadaya warga, pengurus RW 05 juga mendapatkan bantuan dana dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang digelontorkan Pemerintah Kota Cimahi.

“Cimahi itu udah zona merah untuk air tanahnya. Berartikan sudah berkurang air tanahnya. Selama ini kan air hujan mengalir ke selokan, ke sungai besar, udah aja. Dari pada kebuang, jadilah coba ditahan di masing-masing tempat,” tutur Pak Iis.

Berkat inisiatif dan kerja swadaya, warga RW 05 terhindar dari krisis air. Tidak perlu lagi memandatangkan mobil tangki, tidak ada lagi antrean hingga ke jalan.

***

*Reportase ini dikerjakan oleh Muhammad Jadid Afladin, Fitri Amanda, dan Reza Khoerul Iman

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB