BandungBergerak - Pascaperistiwa 1965, pembakaran karya seni dan dokumen Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) terjadi secara masif di Indonesia. Hanya sedikit arsip yang tersisa. Kondisi itu mendorong M. Roby Septiyan meneliti jejak Lekra di Jawa Barat.

Bertepatan dengan 76 tahun berdirinya Lekra yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1950, Roby merampungkan penelitiannya, “Dinamika Turba Lekra di Jawa Barat: Jejak Komitmen Sosial dan Eksperimen Kebudayaan dalam Gejolak Sosial Politik”.

Dalam diskusi Sabtu Sore #43: Menelusuri Jejak Turba Lekra di Jawa Barat di Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung, Sabtu, 22 Agustus 2026, Roby memaparkan hasil risetnya. Peserta diskusi diajak menelusuri kembali sejarah Lekra di Jawa Barat, khususnya melalui Turba (Turun ke Bawah), metode kerja kebudayaan yang menjadi ciri khas organisasi tersebut.

Selama penelitian yang didukung program Hibah SIGI Indonesian Visual Art Archive (IVAA), Roby menuturkan, ia menghadapi kendala dalam menemukan sumber primer karena terbatasnya arsip Lekra. Saat menelusuri koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), ia bahkan harus mencari dokumen terkait Lekra di arsip berkategori Arsip Komando Operasi Tertinggi Indonesia.

Arsip-arsip tersebut, menurut Roby, merupakan dokumen hasil perampasan militer yang digunakan untuk kepentingan persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa. Dari penelusurannya, ia menemukan dua arsip penting yang diproduksi di Jawa Barat, yaitu: Arsip Konferensi Kerja Sastra dan Seni PKI serta Laporan Hasil Riset Seni dan Sastra.

Roby menjelaskan, meski secara kelembagaan merupakan arsip Partai Komunis Indonesia (PKI), tapi kedua dokumen tersebut merekam kerja-kerja kebudayaan para kader yang juga menjadi anggota Lekra di Jawa Barat.

Roby menekankan pentingnya membedakan Lekra sebagai organisasi kebudayaan PKI. Menurut dia, tidak terdapat hubungan institusional formal yang mengikat keduanya, meski secara personal anggota Lekra dapat bergabung dengan organisasi lain yang memiliki kedekatan ideologis.

“Aku perlu menegaskan lagi, aku berbicara dari logika seperti ini bukan artinya menyamakan Lekra dengan PKI,” ujar Roby.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber tertulis, Roby memadukan penelitian arsip dengan sejarah lisan. Selama enam bulan penelitian, ia menelusuri Yogyakarta, Jakarta, hingga Bandung untuk mewawancarai penyintas dan saksi zaman. Wawancara tersebut digunakan untuk melakukan verifikasi silang terhadap berbagai narasi sejarah.

“Bertemu dengan para penyintas, baik dari orang Lekranya atau orang yang sezaman dengan itu atau yang pernah berhubungan dengan Lekranya itu sendiri,” katanya.

Turun ke Bawah

Sedikitnya, ada tiga temuan penting dalam penelitian Roby mengenai Lekra dan dinamika politik-kebudayaan di Jawa Barat.

Pertama, lemahnya basis PKI di Jawa Barat dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur mendorong pola gerakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Roby mengaitkannya dengan konsep archipelagic communism atau komunisme kepulauan yang dikembangkan Matthew Woolgar (2020), yakni kemampuan gerakan komunis menyesuaikan diri dengan keragaman sosial dan budaya di berbagai daerah.

Terkait teori tersebut, Jawa Barat dinilai menjadi salah satu contoh penting bagaimana kelenturan gerakan di tingkat lokal meski partai tidak memiliki basis tradisional yang kuat.

Kedua, Lekra Jawa Barat mengembangkan ketertarikan pada pencak silat, sebagaimana juga ditemukan pada Lekra di Medan. Namun, di Jawa Barat, inisiatif tersebut muncul dari tingkat bawah, menunjukkan adanya ruang bagi kader lokal untuk mengembangkan bentuk kerja kebudayaan sesuai konteks setempat.

Ketiga, Turba tidak hanya digunakan sebagai metode untuk mendekatkan seniman dengan rakyat, tetapi juga menjadi ruang kritik dan otokritik bagi anggota Lekra. Melalui proses turun langsung ke tengah masyarakat, kader mengevaluasi kerja kebudayaan sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi sosial yang mereka hadapi.

Menurut Roby, Turba bukan sekadar kunjungan singkat seniman ke pelosok desa untuk mencari inspirasi. Turba merupakan metode kerja yang menuntut seniman berintegrasi secara organik dengan rakyat, terutama buruh dan petani.

Metode kerja kebudayaan Lekra itu berpijak pada konsep “1-5-1”. Konsep tersebut merupakan panduan yang menggunakan cara berpikir materialisme dialektika historis. Angka pertama merujuk pada prinsip “politik sebagai panglima”, lima berikutnya merupakan kombinasi kerja seni, sedangkan angka terakhir merujuk pada Turba.

Prinsip “politik sebagai panglima” menempatkan politik dan kebudayaan pada kedudukannya masing-masing. Dalam konteks tersebut, politik dimaknai sebagai cara dan orientasi berpikir, bukan semata-mata organisasi atau partai politik.

Prinsip itu kemudian menjadi landasan bagi lima kombinasi kerja seni: meluas dan meninggi; tinggi mutu artistik dan ideologi; memadukan tradisi baik dengan kekinian revolusioner; memadukan kreativitas individu dengan kearifan massa; serta menyatukan realisme sosial dan romantisme revolusioner.

“Meluas dan meninggi” menekankan perluasan sebaran karya sekaligus peningkatan kualitasnya. “Tinggi mutu artistik dan ideologi” mengharuskan karya memadukan ideologi sebagai isi dan keindahan sebagai bentuk. Sementara itu, perpaduan tradisi baik dengan kekinian revolusioner berarti menggabungkan unsur tradisi yang dianggap positif dengan cita-cita modern.

Adapun perpaduan kreativitas individu dengan kearifan massa diarahkan agar karya seni tidak bertentangan dengan cita-cita rakyat. Prinsip terakhir, realisme sosial dan romantisme revolusioner, menekankan perpaduan penggambaran realitas sosial dengan semangat perubahan.

Angka satu terakhir adalah Turun ke Bawah (Turba), metode untuk menjalankan seluruh prinsip tersebut. Seniman dituntut turun ke tengah masyarakat, tinggal dan hidup bersama rakyat untuk memahami kehidupan mereka secara langsung. 

Dalam praktiknya, rakyat—terutama buruh, tani, dan rakyat jelata—ditempatkan sebagai sumber inspirasi utama sekaligus pemilik kebudayaan.

Baca Juga: Merekonstruksi Rumah Bersejarah Lekra Melalui Film Dokumenter Tjidurian 19
Pramoedya, Lekra, dan Cinta yang Paripurna

Seni untuk Rakyat

Bagi generasi muda hari ini, Lekra tidak lagi dipandang sekadar "organisasi terlarang". Khususnya bagi mahasiswa, aktivis seni, dan pekerja kreatif, kini melihat Lekra secara lebih objektif melalui kacamata metodologi kerja dan komitmen sosial.

Faiz Musyaffa Akmaldika, mahasiswa DKV Itenas angkatan 2025 memiliki ketertarikan sendiri pada sejarah seni rupa. Ia bercerita, karya-karya besar yang dibuat oleh tokoh Lekra telah menjadi bagian dari identitas nasional namun penciptanya dilupakan.

Ia menyebutkan, lagu anak-anak yang berjudul “Kasih Ibu” diciptakan oleh Mochtar Embut dan lagu “Garuda Pancasila” oleh Prohar Sudharnoto, keduanya adalah figur yang dekat dengan Lekra.

“Di sini tuh aku sebagai yang masih ada ketertarikan ke arah sejarah itu pengin ngingetinlah kalau ke anak-anak sekarang itu jangan cuma dengerin yang luar aja. Kalau kebudayaan kita itu sebenarnya sangat-sangat kaya gitu,” kata Faiz.

Namun, ia menyesalkan banyak karya para seniman terdahulu, termasuk seniman Lekra, yang kini rusak, lapuk dimakan rayap, atau terbengkalai di gudang-gudang negara akibat buruknya manajemen kuratorial.

Faiz juga mengatakan, tantangan terbesar seniman hari ini bukanlah keterbatasan akses, melainkan kemauan moral untuk berempati dan menjembatani karya mereka dengan kebutuhan nyata masyarakat di sekitarnya.

Perspektif lain disampaikan Nandang Gumelar Wahyudi, seniman yang tumbuh di Bandung dan sempat menempuh pendidikan seni di Yogyakarta. Menurutnya, berkesenian zaman sekarang tentu berbeda dengan di masa Lekra.

Ia menilai, saat ini berkesenian kehilangan daya dorong sosial dan terisolasi dari realitas kelas bawah. Tidak jarang seni terjebak dalam lingkaran komersial, elitis, dan berjarak dari penderitaan rakyat, sehingga jauh dari konsep turba yang gagas oleh Lekra.

Nandang lalu membandingkan kesenian di Bandung dan Yogyakarta. Di Yogyakarta, kata Nandang, interaksi seni di kampus-kampus cenderung egaliter dan membaur dengan masyarakat. Sebaliknya, di Bandung terjadi keterputusan antara kampus seni dengan sanggar-sanggar independen atau gerakan rakyat.

“Pergaulan seperti itu sebetulnya tidak ada batas-batas yang sifatnya itu menjadi eksklusif gitu ya,” ungkap Nandang.

Nandang menyoroti kecenderungan generasi hari ini yang gemar mendiskusikan isu-isu kerakyatan namun menjadikannya sebatas komoditas atau tren akademis yang dangkal.

“Kita tuh senang mendiskusikan hal-hal itu tapi tidak ada akar-akarnya sebagai satu bentuk sikap dari ideologi,” ujar Nandang. 

Dengan latar belakang itu, Nandang mendirikan komunitas eksperimental Invalid Urban Visual Art Ensemble pada tahun 2000. Komunitas ini menurutnya tidak muluk-muluk berbicara tentang masyarakat, melainkan berfokus pada realist Kota Bandung melalui metode “Infiltrasi Urban”.

“Jadi enggak usah jauh-jauh ngomongin rakyat karena kami juga adalah rakyat,” kata Nandang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB