BandungBergerak - Sejarah Indonesia ibarat keping-keping yang masih harus dicari dan ditemukan. Contohnya paham anarkisme yang diyakini datang ke Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya ideologi komunis. Ketidaktahuan terhadap sejarah tersebut membuat sebagian generasi menyadari adanya memori yang terputus dalam perjalanan politik Indonesia.

“Kita tidak pernah tahu bahwa ternyata, orang-orang sebelum kita itu memang pernah belajar juga tentang ideologi anarkisme, tentang otonomi dan lain sebagainya, tapi itu terputus oleh sejarah,” tutur Herry Sutresna dalam diskusi buku Unfinished Nation karya Max Lane di Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung, Kamis, 27 Agustus 2026.

Herry, yang dikenal sebagai musisi sekaligus aktivis sosial-politik, mengatakan keterputusan tersebut tidak terlepas dari warisan Orde Baru. Menurutnya, ada dua hal besar yang diwariskan rezim tersebut, yakni penghancuran orang dan organisasi serta pembinasaan memori politik.

Akibatnya, generasi setelah Orde Baru harus mempelajari kembali kondisi sosial-politik Indonesia dari awal. Sementara itu, struktur kekuasaan yang dibangun selama puluhan tahun tetap diwariskan.

“Kita mulai dari nol, mereka sudah bertahun-tahun, berdekade, kemudian membangun empire-nya. Dan ketika kemudian suatu turun (pemerintahan Soeharto), it's okay. Mereka punya, segala macemnya itu sudah diwariskan. Birokrasinya sudah diwariskan, strukturnya sudah diwariskan, tentara militernya sudah diwariskan, dan lain sebagainya. Sedangkan kita (masyarakat sipil) mulai dari nol,” ujar Herry.

Herry menekankan, merawat memori politik untuk saat ini sangat penting. Salah satu caranya adalah membangun kerja kolektif untuk mencatat dan menerbitkan kembali pengetahuan yang hilang.

“Dalam konteksi mudahnya, untuk merawat memori itu, termasuk dalam konteks bacaannya. Ada beberapa kawan-kawan yang kemudian berkolektif untuk kemudian mencatat, menerbitkan dan sebagainya,” tutur Herry.

Di tempat yang sama, Max Lane, penulis Unfinished Nation, mengarahkan pembahasan pada persoalan ideologi dan tujuan pergerakan. Menurutnya, tantangan utama gerakan saat ini bukan lagi sekadar menentukan bentuk aksi atau metode perjuangan, melainkan menentukan arah yang hendak dituju.

“Yang menjadi tantangan utama, bukan lagi aksi, bukan lagi metode perjuangan. Tapi masalah, mau ke mana? Ideologinya apa?” tegas Max.

Menurut Max, keberhasilan gerakan tidak ditentukan semata-mata oleh visi yang dianggap paling baik atau berbasis bukti. Gerakan harus mampu meyakinkan sebanyak mungkin masyarakat terhadap visi yang ditawarkan. Karena itu, organisasi yang kuat diperlukan untuk menghadapi pertarungan ideologi dan kepentingan di Indonesia.

Pandangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan buku Unfinished Nation, yang memuat kajian mengenai kondisi sosial-politik Indonesia selama tiga dekade pemerintahan Soeharto. Edisi keempat buku tersebut terbit pada Agustus 2026.

Max, yang berasal dari Australia dan telah tinggal di Indonesia selama sekitar 50 tahun, menilai Indonesia tidak mungkin memiliki satu pandangan politik yang seragam. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta dan latar sosial, budaya, serta ekonomi yang beragam, perbedaan ideologi merupakan konsekuensi kehidupan demokratis.

“Jadi, harus jadi orang dewasa, dalam arti menghadapi realitas. Bahwa kalau kamu punya kehidupan demokrasi yang aktif, kehidupan demokrasi yang dinamis, akan ada banyak macam polemik, banyak macam pertarungan. It's just realitas,” ujar ilmuwan yang pernah menjadi koordinator nasional ASIET (Action in Solidarity with Indonesia and East Timor), organisasi yang mendukung gerakan demokrasi di Indonesia dan pembebasan Timor Leste.

Max juga menilai gerakan mahasiswa 1998 telah berhasil memenuhi tuntutan utamanya. Menurutnya, anggapan bahwa gerakan tersebut gagal muncul karena keberhasilan diukur dari tuntutan yang lebih besar, seperti reformasi total dan perubahan menyeluruh terhadap Indonesia.

“Tapi orang-orang mungkin bilang gagal dalam tidak berhasil reformasi total. Tidak berhasil merombak Indonesia. Tidak mungkin merombak Indonesia,” ungkap Max.

Menurutnya, perubahan hanya dapat terjadi jika masyarakat diyakinkan bahwa perubahan diperlukan dan dapat dilakukan. Jika sebuah gerakan mampu menawarkan jawaban yang meyakinkan, gagasan tersebut dapat menyebar dengan cepat. Sebaliknya, tanpa jawaban yang jelas, situasi Indonesia akan terus stagnan.

Mengelola Perbedaan

Dalam sesi tanya jawab, Borhan menyampaikan pandangannya mengenai pemerintahan Soeharto. Ia menilai era tersebut masih menjadi periode pemerintahan terbaik sepanjang Indonesia merdeka.

Borhan mengibaratkan masyarakat pada masa itu seperti elang yang berada dalam sangkar, tetapi diberi makanan sehat sehingga tumbuh kuat dan mampu mendobrak sangkar tersebut. Menurutnya, persoalan utama terletak pada good will pemimpin.

Ia menilai Soeharto memiliki niat baik untuk mencerdaskan masyarakat, salah satunya melalui program pembangunan seperti SD Inpres (Sekolah Dasar Instruksi Presiden).

Pandangan tersebut ditanggapi Herry dengan menolak gagasan bahwa perubahan terutama ditentukan oleh karakter pemimpin.

“Saya nggak bisa berdebat dengan seseorang yang bicara bahwa perubahan itu ada pada pemimpin,” kata Herry.

Herry mengatakan, ia mempelajari marxisme yang melihat sistem sebagai faktor yang membentuk seseorang. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya mengenai pemerintahan Soeharto, ia memiliki penilaian negatif terhadap mantan presiden tersebut.

Sementara itu, Max mengakui bahwa pemimpin yang memiliki good will terhadap rakyat merupakan hal baik. Namun, penulis yang menerjemahkan sejumlah karya sastra Indonesia ke bahasa Inggris, termasuk Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, mengkritik kebijakan Orde Baru yang menurutnya membatasi pengetahuan masyarakat, termasuk penghapusan sastra Indonesia dari pembelajaran di sekolah negeri.

Peserta diskusi lainnya, Odon mengajukan pertanyaan mengenai fenomena floating mass pada era Soeharto, ketika masyarakat dipersulit untuk berorganisasi dan menentukan arah politiknya sendiri.

Ia mempertanyakan kemungkinan mengembalikan struktur organisasi dan partai yang hilang pada masa tersebut. Menurut Odon, jika struktur itu dikembalikan, bukan tidak mungkin perpecahan politik justru menjadi lebih tajam.

Max menjawab bahwa keberagaman Indonesia membuat keseragaman pandangan politik tidak mungkin diwujudkan. Perbedaan latar sosial, budaya, dan ekonomi akan selalu melahirkan berbagai kepentingan serta ideologi.

Menurutnya, polemik dan konflik merupakan bagian dari demokrasi yang dinamis. Tantangannya bukan menghilangkan perbedaan, melainkan mengelolanya.

Herry menanggapi bahwa untuk melawan permasalahan masif maka masyarakat membutuhkan cara-cara yang terstruktur, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mengimajinasikan pengkoordinasian antara pihak satu sama lain. 

“Karena yang pasti memang kita harus tetap berdiskusi, berdebat, mempraktikkan, gitu, kayak gitu,” ungkap Herry.

Baca Juga: Pameran Arsip Sejarah di Gedung Yayasan Dana Sosial Priangan: Siapa yang Akan Mewarisi Ingatan Tionghoa Indonesia?
SUDUT LAIN BANDUNG: Bandung, Jawa Barat, dan Warisan Politik Paramiliter

Gerakan Mahasiswa dan Pengetahuan yang Tidak Netral

Cindy, salah seorang mahasiswi peserta diskusi, menyoroti perbedaan kondisi gerakan mahasiswa saat ini dengan gerakan 1998. Menurutnya, mahasiswa sekarang memiliki keterbatasan waktu untuk mempelajari sejarah gerakan sebelumnya.

“Mahasiswa nggak punya waktu luang yang cukup banyak untuk kemudian menggali lebih jauh, sebenarnya apa sih yang terjadi di 98, (sehingga) bagaimana mungkin menghadapi atau punya sikap terhadap yang namanya mass action, massa aksi, itu ketika kita melihatnya seakan massa aksi di 98 tuh bisa disamakan dengan massa aksi yang dilakukan temen-temen hari ini,” ujar Cindy.

Cindy juga mengkritik pandangan yang menempatkan politik sebagai sesuatu yang kotor, sementara pengetahuan dianggap netral dan suci. Menurutnya, pengetahuan juga tidak bebas nilai.

“Dan kita harus sadar bahwa pengetahuan yang kita pelajari saat ini di kampus itu juga nggak netral-netral banget gitu. Dan kenapa, pengetahuan yang di-depolitisasi itu bener-bener buruk? Karena kita jadi seakan, merasa sebagai mahasiswa ini orang yang paling bermoral. Lawannya, antitesisnya politik ke negara yang hari ini menindas itu bukan pengetahuan yang netral, suci, dan bermoral baik, bukan,” lanjut Cindy.

Herry menanggapi dengan mengatakan bahwa mahasiswa saat ini memiliki ritme kehidupan yang berbeda. Tuntutan akademik membuat mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk mempelajari persoalan di luar kampus.

Max menyetujui bahwa generasi sebelumnya memiliki lebih banyak kelonggaran waktu untuk terlibat dalam gerakan. Namun, ia kembali menegaskan bahwa gerakan 1998 telah berhasil memenuhi tuntutan utamanya.

“Tapi orang-orang mungkin bilang gagal dalam tidak berhasil reformasi total. Tidak berhasil merombak Indonesia. Tidak mungkin merombak Indonesia,” ungkap Lane. 

Menurut Max, satu-satunya cara merombak Indonesia adalah meyakinkan rakyat perlu merombak dan bisa merombak negara. Kalau rakyat tidak yakin, maka mereka tidak akan sadar dan tidak akan percaya. Meskipun terkesan sulit meyakinkan jutaan rakyat, menurut Lane sebenarnya rakyat menunggu jawaban. Kalau sudah mulai ada yang mampu menawarkan jawaban, ia yakin itu akan menyebar sangat cepat. 

Tapi sebelum ada jawaban yang bisa ditawarkan, maka situasi Indonesia dinilai akan stagnan seperti sekarang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB