BandungBergerak – Penguasaan ruang publik, pengamanan proyek, penyisiran, keterlibatan dalam politik elektoral, hingga intimidasi terhadap kegiatan sipil menunjukkan bahwa sebagian organisasi massa kini tidak lagi sekedar menjadi wadah sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, mereka justru hadir sebagai perluasan kepentingan pihak ekonomi dan politik yang memiliki modal serta akses kekuasaan. Di berbagai konflik agraria, penyelesaian proyek, hingga pembubaran kegiatan sipil, ormas kerap tampil bukan untuk melindungi warga, melainkan mengamankan kepentingan mereka yang mampu membayar dan menyediakan akses patronase.

Penyimpangan fungsi organisasi massa sesungguhnya mulai terasa kuat sejak Orde Baru berkuasa. Pada masa itu, negara tidak hanya menertibkan masyarakat sipil, tetapi juga membangun pola hubungan politik yang memelihara kelompok-kelompok massa tertentu sebagai alat kontrol sosial dan stabilitas kekuasaan. Akibatnya, sebagian organisasi massa perlahan-lahan bergeser dari ruang partisipasi warga menjadi instrumen mobilisasi politik, pengamanan kepentingan, hingga perluasan tangan kekuatan informal di lapangan.

Warisan politik semacam itu tidak benar-benar hilang setelahnya. Ia justru beradaptasi dengan demokrasi elektoral dan ekonomi informal perkotaan. Seragam berubah, nama organisasi berganti, tetapi pola hubungannya tetap serupa: kedekatan dengan elite politik, penguasaan ruang ekonomi informal, dan kemampuan menghadirkan tekanan massa sebagai alat negosiasi kekuasaan.

Reformasi berhasil mengubah mekanisme politik, tetapi tidak sepenuhnya membongkar infrastruktur sosial dari komando politik yang diwariskan Orde Baru. Yang berubah setelah reformasi sering kali hanya cara berpakaian kekuasaan; watak pada dasarnya tetap memelihara loyalitas, patronase, dan tekanan massa ketika dibutuhkan.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Bandung, Krisis Ekologis, dan Kembalinya Etika Spiritual atas Tanah
SUDUT LAIN BANDUNG: Jejak Juang Perempuan Kota Bandung
SUDUT LAIN BANDUNG: Dari Ruang Diskusi ke Ruang Komando

Mobilisasi Politik

Fenomena ini sering dipahami sebagai gangguan biasa atau sekadar persoalan premanisme jalanan. Padahal, keberadaan organisasi massa paramiliter di Bandung dan Jawa Barat tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan bagian dari sejarah panjang mobilisasi politik massa yang tumbuh di tengah lemahnya kesejahteraan sosial, sempitnya lapangan pekerjaan, dan kaburnya batas antara kekuasaan sipil dengan otoritas informal.

Jawa Barat sejak lama memiliki tradisi mobilisasi kelompok yang kuat. Dari laskar pasca-kemerdekaan, kelompok keamanan informal, hingga organisasi massa kontemporer, pola hubungan yang dibangun sering kali bertumpu pada loyalitas, patronase, dan kultur komando. Dalam banyak fase sejarah Indonesia, negara justru memelihara kelompok-kelompok informal semacam ini sebagai alat stabilitas sosial maupun kepentingan politik praktis. Akibatnya, kekuatan jalanan tidak pernah benar-benar hilang; ia hanya mengganti bentuk sesuai kebutuhan zaman.

Di titik inilah pemikiran Joel Migdal menjadi relevan. Negara yang tampak kuat secara simbolik belum tentu mampu menjalankan fungsi sosialnya secara nyata. Ketika negara gagal menyediakan pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan kepastian hukum, ruang kosong itu akan diisi oleh kekuatan informal. Bagi sebagian masyarakat pinggiran kota, ormas pada akhirnya bukan hanya identitas kolektif, melainkan juga sarana bertahan hidup: menyediakan jaringan, rasa aman, akses pekerjaan informal, hingga perlindungan sosial yang tidak diberikan negara.

Sementara itu, pembacaan Ian Wilson menampilkan bagaimana organisasi massa di Indonesia bergerak di wilayah abu-abu antara aktivitas sosial, jasa keamanan, dan kepentingan politik. Dalam kondisi ekonomi perkotaan yang semakin timpang, organisasi massa menjadi bagian dari ekonomi informal yang hidup dari penguasaan ruang, pengamanan proyek, pengaruh politik lokal, dan hubungan patronase dengan elite kekuasaan.

Bandung dan Jawa Barat

Bandung menjadi contoh menarik dari evolusi tersebut. Kota ini sering dibayangkan sebagai ruang intelektual yang melahirkan gerakan mahasiswa, komunitas seni, dan diskursus kritis. Namun pada saat yang sama, Bandung dan Jawa Barat juga menjadi wilayah yang subur bagi tumbuhnya kelompok-kelompok paramiliter sipil. Di kota yang dipenuhi kampus dan ruang diskusi, politik jalanan justru menemukan habitatnya yang paling tahan lama.

Kontras itu menunjukkan bahwa demokrasi perkotaan tidak selalu bergerak ke arah yang lebih rasional. Ketika loyalitas kelompok lebih dihargai daripada argumentasi, ketika kekuatan fisik menjadi alat mobilitas sosial, dan ketika tekanan massa lebih efektif daripada dialog sipil, ruang demokrasi perlahan bergeser menuju politik komando. Dalam situasi seperti itu, intimidasi lebih mudah diterima sebagai mekanisme penyelesaian konflik dibandingkan musyawarah atau penegakan hukum yang adil.

Yang berbahaya bukan hanya keberadaan organisasi massa paramiliter itu sendiri, melainkan ketika negara perlahan-lahan membiarkan tekanan massa menggantikan hukum, dan loyalitas kelompok menggantikan nalar publik. Pada titik itu, demokrasi tidak runtuh melalui kudeta yang bergejolak, tetapi melemah perlahan melalui normalisasi intimidasi di ruang sipil–dianggap biasa, dimaklumi, bahkan setiap saat dipertahankan ketika dibutuhkan.

Dan kota yang terlalu lama hidup dalam keadaan seperti itu pada akhirnya tidak lagi dipimpin oleh ide-ide atau akal sehat, melainkan oleh siapa yang paling mampu menghadirkan rasa ketakutan di jalanan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB