BandungBergerak – “Tidak ada demokrasi tanpa supremasi sipil.”–Abdurrahman Wahid

Bandung pernah hidup dari percakapan. Dari ruang-ruang kecil tempat mahasiswa, seniman, buruh, aktivis, dan warga kota memperdebatkan masa depan. Dari sekretariat gerakan, perpustakaan alternatif, warung kopi, hingga trotoar kampus yang dipenuhi diskusi panjang sampai larut malam. Kota ini pernah dikenal bukan karena ketertibannya, melainkan karena keberaniannya melahirkan gagasan.

Namun hari ini, perlahan muncul keyakinan baru: bahwa ketertiban lebih penting daripada percakapan, dan disiplin lebih mudah dibentuk melalui komando dibanding dialog.

Fenomena itu tampak semakin nyata di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer, wacana jam malam bagi pelajar, hingga meningkatnya glorifikasi pendekatan disiplin ala militer menunjukkan adanya perubahan cara pandang negara terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Kenakalan remaja, krisis sosial, hingga problem pendidikan tidak lagi dipahami sebagai persoalan yang membutuhkan ruang belajar, pendampingan, dan dialog sosial, melainkan sebagai masalah ketertiban yang harus dikendalikan.

Dalam situasi seperti itu, barak perlahan diposisikan sebagai solusi.

Di tingkat nasional, lahirnya Perpres Nomor 8 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan semakin memperlihatkan kecenderungan meluasnya pendekatan keamanan dalam kehidupan sipil. Negara semakin akrab menggunakan bahasa stabilitas, pengawasan, dan potensi ancaman. Dalam banyak kasus, istilah “ekstremisme” menjadi begitu lentur sehingga rawan dipakai untuk mencurigai kritik, membatasi kebebasan sipil, atau memperluas legitimasi aparat dalam ruang publik.

Masalahnya, militerisme modern tidak selalu hadir melalui kudeta atau laras senjata di jalanan. Ia hadir secara perlahan melalui normalisasi ketakutan. Masyarakat diajarkan bahwa kebebasan identik dengan kekacauan, bahwa kritik mengganggu stabilitas, dan bahwa kepatuhan adalah bentuk kedewasaan sosial.

Dalam titik itulah pendekatan militeristik menjadi berbahaya: bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kemampuannya mengubah cara berpikir masyarakat.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Keberlanjutan Pembangunan Bandung yang Tersandera Politik Tanpa Imajinasi
SUDUT LAIN BANDUNG: Bandung, Krisis Ekologis, dan Kembalinya Etika Spiritual atas Tanah
SUDUT LAIN BANDUNG: Jejak Juang Perempuan Kota Bandung

Jawaban Instan

Bandung hari ini menjadi ironi yang menarik. Kota yang dahulu melahirkan berbagai gerakan intelektual dan kebudayaan kini perlahan akrab dengan pendekatan kontrol sosial. Ketika ruang diskusi melemah, ruang komando mengambil alih. Ketika ruang belajar kritis gagal dibangun, pendekatan disipliner tampil sebagai jawaban instan.

Padahal akar persoalan generasi muda jauh lebih kompleks daripada sekadar kurang disiplin. Krisis ekonomi keluarga, minimnya ruang ekspresi, mahalnya pendidikan, hilangnya ruang kebudayaan, hingga budaya digital yang serba cepat merupakan persoalan sosial yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pelatihan fisik dan pola komando.

Sayangnya, negara sering memilih solusi yang paling mudah dipertontonkan dibanding yang paling mendasar diselesaikan.

Mengirim siswa ke barak mungkin menghasilkan citra ketegasan. Jam malam mungkin terlihat efektif dalam jangka pendek. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: masyarakat seperti apa yang sedang dibentuk? Apakah kita sedang membangun warga negara yang berpikir kritis, atau sekadar generasi yang terbiasa patuh?

Sebab demokrasi tidak tumbuh dari rasa takut. Ia tumbuh dari keberanian berdialog, kemampuan berbeda pendapat, dan ruang publik yang sehat. Ketika setiap persoalan sosial dijawab dengan pendekatan keamanan, maka perlahan masyarakat kehilangan kemampuan menyelesaikan konflik secara sipil.

Yang lebih mengkhawatirkan, publik mulai menganggap situasi tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan aparat terhadap warga sipil, intimidasi terhadap kritik, hingga keterlibatan militer dalam semakin banyak urusan non-pertahanan perlahan dinormalisasi atas nama stabilitas. Reformasi yang dahulu diperjuangkan untuk mengakhiri dominasi pendekatan keamanan justru seperti bergerak mundur secara perlahan.

Bandung seharusnya belajar dari sejarahnya sendiri. Kota ini pernah menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan besar tentang kebebasan dan kemanusiaan. Tetapi ketika kota mulai lebih percaya pada komando dibanding percakapan, maka yang melemah bukan hanya demokrasi, melainkan keberanian masyarakat untuk menjadi warga negara yang merdeka.

Sebab kota yang kehilangan ruang diskusi pada akhirnya hanya akan melahirkan warga yang patuh–bukan warga yang berpikir.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB