BandungBergerak.id – Bandung sering membanggakan dirinya sebagai kota kreatif. Kota komunitas. Kota gagasan. Namun di tengah kebanggaan itu, ada pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur: mengapa kota dengan energi sosial sebesar ini justru terus tertatih membangun keberlanjutan yang mendasar?

Ketika gagasan dan imajinasi kalah oleh kapital dan popularitas, pembangunan kehilangan kedalaman. Kota tak lagi dipandang sebagai ruang hidup bersama, melainkan sebagai panggung ekonomi-politik yang bisa dikuasai oleh mereka yang memiliki sumber daya terbesar. Proyek diarahkan untuk memperkuat citra dan jaringan kepentingan, bukan untuk menyelesaikan persoalan ekologis yang nyata.

Bandung hari ini menghadapi tekanan yang tidak ringan: krisis air tanah yang makin mengkhawatirkan, alih fungsi lahan di kawasan resapan, penyempitan ruang terbuka hijau, dan banjir yang terus berulang. Semua ini bukan sekadar persoalan teknis tata ruang. Ia adalah cermin dari arah politik pembangunan.

Keberlanjutan tidak pernah netral. Ia adalah pilihan politik.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Relokasi Kebun Binatang, Ruang Terbuka Hijau, dan Logika Ekologis
SUDUT LAIN BANDUNG: Pergerakan Bandung dan Etika Sunyi Rahman Tolleng
SUDUT LAIN BANDUNG: Tata Ruang dan Bencana di Bandung Raya

Modal Sosial yang Tidak Terintegrasi

Di berbagai sudut kota, warga bergerak. Komunitas lingkungan menanam dan merawat pohon. Kelompok literasi membuka ruang baca. Kolektif seni menciptakan ruang diskusi dan refleksi. Mereka bekerja tanpa proyek besar, tanpa sorotan, sering kali tanpa dukungan struktural.

Bandung memiliki modal sosial yang nyata dan hidup.

Namun energi ini jarang benar-benar diintegrasikan ke dalam kebijakan. “Partisipasi” kerap berhenti sebagai forum seremonial, bukan mekanisme deliberatif yang memberi warga pengaruh nyata dalam menentukan arah kota. Warga diundang untuk hadir, tetapi tidak selalu untuk menentukan.

Padahal kota berkelanjutan tidak lahir dari proyek infrastruktur semata. Ia lahir dari kesadaran kolektif. Dari warga yang merasa memiliki dan menentukan masa depan ruang hidupnya.

Selama kebijakan berjalan di rel teknokratis yang terpisah dari kesadaran warga, keberlanjutan hanya menjadi desain di atas kertas.

Akar Persoalan: Sistem Kepartaian yang Transaksional

Kita tidak bisa membicarakan keberlanjutan Bandung tanpa menyentuh akar sistem politiknya.

Partai politik seharusnya menjadi rumah gagasan dan sekolah kepemimpinan publik. Ia mestinya menjadi ruang perdebatan tentang tata ruang, kebijakan air, transportasi publik, dan keadilan ekologis. Namun dalam praktiknya, partai lebih sering berfungsi sebagai gerbang transaksional menuju kekuasaan.

Politik menjadi mahal. Proses pencalonan sering kali bergantung pada kemampuan finansial dan jaringan elite. Ketika biaya politik tinggi, maka kekuasaan cenderung bekerja dengan logika pengembalian modal–baik dalam bentuk kompromi kebijakan, kelonggaran perizinan, maupun pembiaran terhadap kepentingan tertentu.

Di titik inilah keberlanjutan tersandera.

Bukan karena semua pemimpin berniat buruk, melainkan karena sistemnya membentuk insentif yang keliru. Keputusan jangka panjang yang mungkin tidak populer–misalnya pengetatan tata ruang atau pembatasan eksploitasi sumber daya–sering kali kalah oleh kalkulasi elektoral jangka pendek.

Demokrasi prosedural berjalan. Tetapi demokrasi gagasan melemah.

Debat publik lebih ramai membahas figur dan slogan daripada arah pembangunan kota lintas generasi. Politik dijalankan seperti panggung kompetisi citra. Sementara itu, krisis ekologis terus berjalan tanpa jeda.

Kota yang Kehilangan Imajinasi

Bandung memiliki sejarah intelektual dan perlawanan kultural yang kuat. Kota ini pernah menjadi ruang pertemuan gagasan dan eksperimen sosial. Namun tanpa pembaruan sistem politik dan penguatan ruang diskursus publik, tradisi itu bisa memudar menjadi romantisisme semata.

Ketika politik terlalu sibuk menjaga popularitas, keberanian untuk mengambil risiko etis menjadi langka. Penataan ruang yang tegas, pembelaan terhadap kawasan resapan, atau kebijakan yang membatasi eksploitasi sering kali dianggap terlalu berisiko secara politik.

Akibatnya, kota tampak hidup di permukaan–ramai acara, ramai pembangunan, ramai penghargaan–tetapi rapuh secara ekologis dan moral.

Keberlanjutan direduksi menjadi estetika. Padahal ia seharusnya menjadi fondasi.

Kota Berkelanjutan adalah Kota yang Kritis

Kota berkelanjutan bukan hanya tentang taman rapi atau transportasi rendah emisi. Ia adalah ruang belajar kebudayaan. Tempat warga membaca realitas, berdebat tentang masa depan, dan menguji kebijakan secara terbuka.

Bandung tidak kekurangan kreativitas. Yang lebih mendesak adalah keberanian politik untuk menempatkan gagasan di atas citra dan kepentingan publik di atas transaksi jangka pendek.

Reformasi sistem kepartaian di tingkat lokal bukan lagi pilihan moral semata, tetapi prasyarat keberlanjutan. Tanpa transparansi proses pencalonan, tanpa demokratisasi internal partai, dan tanpa ruang perdebatan substantif, kota ini akan terus dipimpin oleh kompromi elite, bukan oleh imajinasi kolektif.

Pada akhirnya, pertanyaan bagi Bandung sederhana namun menentukan: apakah kota ini ingin dikelola sebagai proyek lima tahunan, atau sebagai ruang hidup lintas generasi?

Keberlanjutan hanya akan tumbuh jika demokrasi memberi ruang bagi gagasan untuk menang–bukan sekadar bagi yang paling populer atau paling kuat secara finansial.

Di sudut lain Bandung, pertarungan itu sedang berlangsung. Bukan sekadar antarfigur, melainkan antara politik citra dan politik gagasan.

Dan masa depan kota ini akan ditentukan oleh siapa yang kita biarkan menang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB