-

Penulis
Abah Omtris
Aksi seniman Isa Perkasa memakan nasi hitam di depan Gedung Pusat Kebudayaan (GPK), Jalan Braga Naripan, Rabu, 30 Oktober 2024. (Foto: Muhammad Akmal Firmansyah/BandungBergerak)Sawala, Kekuasaan, dan Moncong Meriam Kebudayaan: Kota Bandung di Persimpangan Nurani
PENULIS Abah Omtris 21 Desember 2025
Persoalan kebudayaan Kota Bandung bukan sekadar siapa yang duduk di DKKB atau siapa yang mundur. Itu hanya gejalanya, bukan sumber penyakitnya.
Lihat SemuaBanjir Bandang sebagai Kritik Historis: Ketika Ekologi Mengoreksi Negara
Penulis Abah Omtris13 Desember 2025
Banjir bandang 2025 bukan kecelakaan alam. Ia adalah kritik ekologis, kritik politik, dan kritik historis kepada negara yang gagal melindungi tanahnya dan rakyatnya.
Jejak Kelam Sang Pahlawan
Penulis Abah Omtris18 November 2025
Gelar Pahlawan seharusnya bukan alat politik, proyek romantisasi, atau pun mekanisme rehabilitasi sejarah. Gelar Pahlawan adalah cermin nilai moral tertinggi bangsa.
Renjana dan Kota yang Kehilangan Imajinasi
Penulis Abah Omtris7 November 2025
Renjana dalam konteks sosial hari ini bisa dibaca sebagai metafora dari Kota Bandung yang bergerak tanpa arah batin.
Menyoal Perwal Kota Bandung dan Krisis Cara Pandang terhadap Budaya
Penulis Abah Omtris28 Oktober 2025
Seni dan budaya tidak bisa diatur seperti perizinan bangunan atau sertifikasi usaha. Ia bergerak lewat gagasan, solidaritas, dan dialog.
Seni dan Perlawanan: Membaca Realitas melalui Cermin Chernyshevsky
Penulis Abah Omtris21 Oktober 2025
Seni mungkin tak mampu mengubah struktur kuasa secara langsung, tetapi ia mampu menyalakan bara kesadaran yang pada akhirnya menggoyahkan ketidakadilan.
Kasus Penyegelan Bandung Zoo: Warga Bandung Melawan Oligarki Tanah
Penulis Abah Omtris13 Oktober 2025
Kasus Bandung Zoo hanyalah satu potret kecil dari peta besar kekuasaan yang kini mencengkeram ruang-ruang publik di kota ini.
Joget di Senayan, Bayang Pemakzulan, dan Bendera Bajak Laut
Penulis Abah Omtris29 Agustus 2025
Bukan bubarkan DPR, tapi mereformasi secara radikal lembaga perwakilan. DPR harus berfungsi sebagai arena politik rakyat, sekaligus menjalankan peran konstitusional.






