BandungBergerak.id – Malapetaka Lima Belas Januari (Malari 1974) bukan sekadar kerusuhan, melainkan peringatan dini bahwa pembangunan yang dipisahkan dari keadilan sosial akan selalu melahirkan kegelisahan. Protes mahasiswa terhadap dominasi modal asing dan kolusi kekuasaan sejatinya adalah kritik terhadap model pembangunan yang memuja pertumbuhan, tetapi mengabaikan manusia. Negara merespons bukan dengan koreksi arah, melainkan dengan represi: kampus dibungkam, pers dijinakkan, ruang kritik dipersempit. Sejak saat itu, stabilitas menjadi mantra, dan ketimpangan dianggap biaya yang wajar.

Namun Malari bukan hanya letupan sesaat. Ia tumbuh dari perasaan tersingkir di tengah janji kemajuan. Ketika negara berbicara tentang modernisasi dan pertumbuhan, banyak warga justru semakin jauh dari hasil-hasilnya. Modal asing masuk, proyek besar bermunculan, tetapi kemakmuran gagal menjangkau desa-desa dan pinggiran kota. Jurang antara bahasa kekuasaan dan pengalaman hidup rakyat mengeras menjadi keyakinan sosial yang getir: pembangunan berlangsung, tetapi tidak untuk semua orang.

Yang lebih dalam dari itu, Malari menandai krisis imajinasi kebangsaan: kegagalan membayangkan pembangunan sebagai proses memanusiakan manusia. Pembangunan direduksi menjadi angka, beton, dan arus investasi. Pertanyaan “untuk siapa” diganti dengan “seberapa cepat”.

Pola ini hari ini terlihat jelas di Bandung. Kota yang dibayangkan terutama sebagai etalase: kota kreatif, kota wisata, kota jasa, kota event. Imajinasi tentang warga sebagai subjek pembangunan perlahan tergeser oleh imajinasi tentang kota sebagai komoditas. Ruang hidup sering kalah oleh ruang jual. Kampung kota berhadapan dengan proyek, ruang terbuka hijau dengan kepentingan komersial, ingatan kolektif dengan branding. Bahasa kebijakan menjadi teknokratis dan dingin, sementara pengalaman warga–tentang sewa yang naik, penggusuran, banjir, kemacetan, dan menyusutnya ruang bermain–jarang sungguh menjadi dasar perencanaan. Bandung tahu cara mempercantik wajahnya, tetapi gagap merawat kehidupan di dalamnya.

Pada masa Malari, mahasiswa sempat memilih jalan dialog melalui Petisi Keprihatinan–sebuah undangan rasional agar negara meninjau ulang arah pembangunan. Namun kritik dibaca sebagai ancaman. Negara menjawab dengan penangkapan tokoh-tokoh mahasiswa dan intelektual muda, lalu mengunci kampus melalui Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK). Demokrasi dikorbankan demi ketertiban.

Baca Juga: Joget di Senayan, Bayang Pemakzulan, dan Bendera Bajak Laut
Renjana dan Kota yang Kehilangan Imajinasi
Jejak Kelam Sang Pahlawan

Paradoks Indonesia

Samuel Huntington pernah mengingatkan bahwa modernisasi ekonomi tanpa institusi politik yang inklusif hanya akan melahirkan ketidakstabilan terselubung. Indonesia menjalani paradoks itu: tampak stabil di permukaan, rapuh di bawahnya, karena partisipasi ditekan, bukan dilembagakan.

Lima dekade kemudian, Orde Baru telah runtuh, tetapi fondasi cara berpikirnya bertahan. Janji trickle-down effect tak pernah sungguh terwujud. Kekayaan berputar di lingkaran sempit, ketimpangan bertahan, pekerjaan tumbuh dalam bentuk rapuh dan minim perlindungan. Seperti diingatkan Thomas Piketty, ketika keuntungan modal melampaui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan bukan kecelakaan, melainkan hasil sistemik.

Yang berubah hari ini bukan hilangnya represi, melainkan bentuknya. Jika dahulu kekerasan tampil terbuka, kini ia sering hadir sebagai prosedur: regulasi, pasal karet, kriminalisasi administratif, dan delegitimasi moral terhadap pembangkangan. Demokrasi tetap hidup sebagai tata cara, tetapi mengering sebagai pengalaman.

Penahanan para demonstran belakangan ini memperlihatkan betapa pola lama belum benar-benar pergi. Warga yang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan timpang, perampasan ruang hidup, atau ketidakadilan struktural justru berhadapan dengan jeruji. Sunyi kembali diproduksi–bukan lewat tank, melainkan lewat berkas perkara.

Jika Malari adalah jeritan keras atas ketimpangan, kemarahan hari ini lebih sunyi tetapi lebih luas. Buruh menghadapi fleksibilisasi tanpa jaminan, mahasiswa memandang masa depan yang kabur, generasi muda tumbuh dalam ekonomi gig yang miskin perlindungan sosial. Perlawanan tidak selalu meledak di jalanan; ia hadir dalam satire, meme, sinisme, dan kelelahan kolektif. Namun substansinya sama: perasaan ditinggalkan oleh negara yang sibuk memoles angka pertumbuhan.

Ironisnya, ingatan kolektif justru didorong untuk memutihkan masa lalu–merayakan stabilitas sambil melupakan ongkosnya. Sejarah pembungkaman dipoles sebagai nostalgia ketertiban, sementara suara-suara yang pernah dihancurkan kembali ditenggelamkan.

Dalam konteks ini, Malari bukan arsip usang, melainkan cermin yang masih bekerja. Ia mengingatkan bahwa krisis sejati bukan pada kurangnya investasi, melainkan pada kemiskinan visi tentang kehidupan bersama yang adil dan bermartabat. Selama pembangunan dipahami sebagai lomba angka, bukan perjuangan kemanusiaan, sejarah hanya akan berulang–dengan istilah baru, prosedur baru, tetapi luka yang serupa.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Malari akan terulang, melainkan: siapa yang kembali dipaksa membayar harga dari ketimpangan yang terus dipelihara.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB