BandungBergerak - Sejumlah persoalan yang dinilai mencerminkan lemahnya respons pemerintah terhadap krisis multidimensi menjadi sorotan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat. Penanganan bencana, program Makan Bergizi Gratis (MBG), arah pembangunan ekonomi, hingga penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi alasan mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakannya.

Tuntutan tersebut disuarakan dalam aksi BEM SI Jawa Barat di persimpangan Cikapayang-Dago, Kota Bandung, Jumat, 11 September 2026. Lebih dari 10 kampus di Kota Bandung terlibat dalam aksi yang mengusung tema Indonesia Gawat Darurat (IGD) dalam Krisis Multidimensi, Kita Butuh Kompetensi.

Mahasiswa menilai, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dengan cara pemerintah menentukan prioritas, merespons krisis, dan memastikan kebijakan berdampak langsung kepada masyarakat.

Massa aksi mengusung persoalan penanganan bencana di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia dinilai menunjukkan perlunya sistem penanggulangan bencana yang lebih siap dan berorientasi pada pencegahan.

Nahdah Nabillah, Presiden Mahasiswa KM ITB, menilai pemerintah seharusnya tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi.

“Tuntutan yang kami bawakan merespons berbagai permasalahan yang Indonesia hadapi saat ini khususnya bencana alam,” jelasnya.

KM ITB kemudian meminta pemerintah mempercepat respons terhadap bencana sekaligus menggeser paradigma penanggulangan dari respons reaktif menuju pencegahan strategis jangka panjang.

Isu lingkungan juga disampaikan melalui aksi teatrikal mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB. Abu dan arang digunakan sebagai simbol masyarakat yang harus menanggung dampak dari persoalan lingkungan dan lemahnya penanganan pemerintah.

“Intinya kaya semua permasalahan di negara ini dipaksa untuk ditelan,” ujar salah seorang mahasiswi yang meminta namanya disamarkan.

Menurutnya, aksi tersebut juga bertujuan membangun kesadaran publik bahwa persoalan lingkungan dan masyarakat tidak dapat diabaikan.

“Rakyat adalah setinggi-tingginya pemilik negeri ini. Tapi kenapa pemerintah buruk-buruknya semuanya dikasih ke kita dimakan sama kita,” lanjutnya.

Evaluasi MBG

Program MBG menjadi kebijakan lain yang mendapat sorotan. Menurut data yang dihimpun MBG Watch dan disampaikan dalam aksi, lebih dari 45 ribu anak diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut di berbagai daerah.

Mahasiswa menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap efektivitas, ketepatan sasaran, kesiapan pelaksanaan, dan dampak fiskal program.

Nahdah mempertanyakan keputusan pemerintah yang masih menempatkan MBG sebagai program prioritas. Ia menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan partisipasi publik.

“Jadi kami mempertanyakan sebenarnya prioritas pemerintah itu apa dan untuk siapa dan oleh siapa?” tanyanya.

Dayat, mahasiswa Politeknik Kesehatan Bandung, juga mempertanyakan urgensi MBG di tengah berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

“Kami juga menekan untuk pemerintahan kali ini agar dapat mengevaluasi total karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan justru tidak menyasar kepada rakyat, malah keputusan ini mengarah kepada hal-hal politis,” bebernya.

Selain MBG, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), terutama agar kebijakan tersebut berorientasi pada pengurangan ketimpangan dan memiliki sasaran serta dampak fiskal yang jelas.

Sementara itu, di bidang ekonomi, mahasiswa mendorong pemerintah menyusun kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset, inovasi, dan manufaktur.

Mereka menilai penguatan sektor tersebut penting untuk membangun resiliensi ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan ini menjadi bagian dari kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu lebih berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi jangka panjang.

September Hitam

Aksi BEM SI Jawa Barat juga bertepatan dengan peringatan September Hitam, yang digunakan mahasiswa untuk mengingat berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.

Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat, Sanditya Saputra, mengatakan momentum tersebut penting untuk menjaga ingatan publik terhadap tragedi dan dugaan pelanggaran HAM sejak masa Orde Baru hingga pascareformasi.

Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut harus terus dikawal, termasuk proses hukumnya.

“Kami sangat mendesak pemerintah khususnya pemerintah Prabowo untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM (masa lalu). Walaupun secara faktanya dia (Prabowo) juga menjadi (diduga) salah satu pelaku kasus pelanggaran hukum pada saat zaman itu,” tegasnya.

Ketua BEM UPI, Khalid Syaiful, juga menilai peringatan September Hitam perlu terus dirawat masyarakat.

“Kita ketahui di bulan September banyak sekali kejadian pelanggaran HAM berat,” ujarnya.

Bagi mahasiswa, persoalan HAM tersebut berkaitan dengan tuntutan yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan. Mereka meminta pemerintah menerapkan prinsip good governance melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel, serta sistem merit dalam proses pemerintahan.

“Penegakan good goverment di mana ada prinsip-prinsip rule of law dan kita lihat sekarang bagaimana penegakan hukum sangat menindak masyarakat di bawah, oleh karena itu memang yang perlu ditegakkan di negara ini adalah prinsip good goverment,” jelasnya.

Baca Juga: Payung Hitam di Kampus 2 UIN SGD Bandung: Menjaga Ingatan, Menolak Lupa Pelanggaran HAM
Demonstrasi Mahasiswa Kembali Menggema di Bandung

Memilih Ruang Publik

Pemilihan persimpangan Cikapayang-Dago sebagai lokasi aksi juga berkaitan dengan upaya mahasiswa memperluas perhatian terhadap tuntutan mereka.

Sanditya mengatakan aksi sebelumnya di depan Gedung DPRD Jawa Barat atau Gedung Sate dinilai belum menghasilkan jawaban yang mereka harapkan.

“Karena kita sudah sangat sering gitu aksi di DPRD tapi tidak pernah pernah mendapatkan jawaban yang memang kita inginkan atas aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan gitu,” jelas mahasiswa Ekuitas itu. “Makanya kita memilih untuk tetap turun di Cikapayang agar atensi publik, atensi masyarakat dan masyarakat pun sadar gitu.”

Aksi berakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Namun, persoalan yang dibawa mahasiswa tidak berhenti ketika massa membubarkan diri. Evaluasi penanganan bencana, program MBG dan KDMP, arah pembangunan ekonomi, penyelesaian kasus HAM, serta penegakan hukum menjadi tuntutan yang masih menunggu respons pemerintah.

Bagi BEM SI Jawa Barat, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap satu program atau satu peristiwa, tetapi terhadap cara pemerintah menentukan prioritas dan menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat.