• Berita
  • Seniman Bandung Turun ke Jalan, Mengapa Kondisi Buruk di Negeri ini Penting untuk Disuarakan?

Seniman Bandung Turun ke Jalan, Mengapa Kondisi Buruk di Negeri ini Penting untuk Disuarakan?

Aksi para seniman yang digagas Aliansi Bandung Ngajoak (ABN) mengkritik carut-marut proyek MBG, persoalan sampah, hingga penggusuran lapak-lapak pedagang.

Musisi balada Abah Omtris di sela aksi para seniman yang digagas Aliansi Bandung Ngajoak (ABN) di Kebun Seni, Tamansari, Kota Bandung, 13 September 2026. (Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak)

Penulis Yopi Muharam15 September 2026


BandungBergerak – Kabar buruk kasus keracunan yang dialami oleh siswa setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ditambah proyek MBG ini dinilai menghamburkan uang negara dan berpotensi menjadi bancakan korupsi bagi para elite. Belum lagi adanya bencana alam dan kebakaran hutan yang terjadi hampir secara bersamaan mengharuskan pemerintah bekerja lebih ekstra dan maksimal. Namun kenyataan di lapangan, pemerintah dinilai belum optimal menangani permasalahan yang terjadi.

Di Kota Bandung sendiri, permasalahan seperti sampah, penertiban PKL, hingga revitalisasi Pasar Ciroyom yang mendapat banyak penolakan juga terjadi dalam waktu bersamaan. Hal itu semua dirasakan oleh para seniman dan musisi di Kota Bandung yang tergabung dalam Aliansi Bandung Ngajoak (ABN).

Baik permasalahan nasional dan lokal itu ABN angkat dalam aksi bertajuk “Jangan Biarkan Kezaliman Menjadi Kelaziman”, yang digelar di Kebun Seni, Tamansari Kota Bandung, Minggu, 13 September 2026. Aksi tersebut juga bertepatan dengan hari lahir ke-37 tahun Kelompok Jalanan Bandung (KJP).

Dalam aksi tersebut sejumlah seniman, mulai dari musisi balada, penyanyi jalanan, sastrawan, hingga seniman teater bersuara dalam penampilan untuk mengemukakan kritiknya terhadap kondisi negara saat ini.

Om Tris, musisi Balada asal Kota Bandung misalnya, menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Merdeka-lah. Lagu ciptaan tahun 2019 itu menyuarakan antara kesederhanaan dan kejujuran. Lagu tersebut dibuatnya untuk mengkritik rezim Jokowi yang mengedepankan kesederhanaan, namun tidak dibarengi kejujuran. Kesederhanaan tanpa kejujuran, kata dia, menciptakan pencitraan.

Di aksi tersebut, Om Tris membawa keresahannya atas masalah rencana revitalisasi pasar Ciroyom dan Andir yang bakal dilakukan Pemerintah Kota Bandung. Revitalisasi pasar tersebut dikhawatirkan bakal mengancam ekonomi pedagang yang sudah berpuluh-puluh tahun berjualan di sana.

Dia menyebut pasar merupakan ruang hidup pedagang untuk menghidupi perekonomian mereka. Banyak pedagang yang resah dan ingin bertemu Wali KJta Bandung Muhammad Farhan  untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah revitalisasi ini, namun belum terpenuhi hingga kini.

Keresahan tersebut telah disuarakan saat pagelaran ABN pertama pada bulan Agustus 2026 lalu, namun keresahan yang masih sama itu menjadi penting untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Om Tris menegaskan, ABN yang terdiri dari para musisi atau seniman sengaja menyuarakan keresahan masyarakat dalam aksi tersebut dan bergerak bersama agar mendapat dampak yang maksimal.

“Suara dan aspirasi masyarakat itu sering tersumbat dan kita tahu daya serap (aspirasi) dari lembaga-lembaga sering tersumbat dan jarang diperhitungkan atau dipertimbangkan,” katanya pada BandungBergerak di sela aksi tersebut.

Om Tris berharap aksi yang digagas ABN dapat menarik para seniman dan masyarakat untuk terus bersama dalam menyuarakan keresahannya. Agar suara tersebut dapat didengar oleh pemerintah untuk menciptakan perubahan.

“Untuk mencapai perubahan enggak mungkin kalau hanya dititipkan ke pemerintah saja. kita harus bareng-bareng dengan masyarakat untuk mengubah situasi ini,” bebernya.

Baca Juga: Dari Bencana hingga MBG, Mengapa BEM SI Jabar Mendesak Pemerintah Evaluasi Kebijakan?
Payung Hitam di Kampus 2 UIN SGD Bandung: Menjaga Ingatan, Menolak Lupa Pelanggaran HAM

Bersuara dalam Tetrikal para Ibu

Di tengah-tengah acara, tiga orang ibu melakukan teatrikal. Mereka mendandani dirinya masing-masing dengan penampilan yang eksentrik, seperti mengenakan pakaian compang-camping dipenuhi sampah plastik, ada pula yang berpenampilan seperti nenek-nenek. Mereka mengibarkan bendera Merah Putih dalam pertunjukkannya.

Ketiga ibu itu menamakan diri sebagai trio koclak yang beranggotakan Elly Dz, Ambu Rinrin, dan Desty Astutsi. Tidak ada latihan dan persiapan yang matang. Penampilan tersebut dilakukan dengan sepenuhnya hasil improvisasi. Elly mengatakan, mereka bertiga merupakan seniman pentas yang sudah terbiasa melakukan pertunjukan aksi teatrikal.

Elly saat itu menggunakan kostum dengan hiasan sampah plastik. Kostum tersebut, kata dia, menyimbolkan kondisi rakyat yang hanya dijadikan warga kelas bawah dan dibuang begitu saja seperti sampah.

Selain itu, kostum tersebut juga menyindir ketimpangan aturan, di mana warga dituntut disiplin membuang sampah–terutama plastik–sementara para pengusaha dibebaskan memproduksi kemasan produk tanpa memikirkan solusi dari sampah yang ditimbulkan. “Itu kan merupakan sebuah ketimpangan,” jelasnya.

Sementara itu, Ambu dalam pentasnya melayangkan kritik pada pemangku kebijakan yang dinilai sering kali menyuruh rakyat bersabar ketika ada musibah atau dipaksa menerima nasib. Kewajiban pembuat kebijakan adalah mencari jalan keluar dan bukan sekadar menyuruh bersabar. Dia menegaskan bahwa akar dari segala permasalahan bangsa ini adalah korupsi yang terus ditoleransi.

“Tapi di bawahnya sebenarnya banyak rakyat yang tertindas dan rakyat hanya disuruh sabar atas nama takdir dan itu berbahaya (jika dibiarkan),” jelasnya.

Bagi ketiganya, menyampaikan kritik melalui kesenian sanga penting karena seni memiliki daya tarik tersendiri untuk mendekati masyarakat. Melalui bahasa seni, mereka berharap pesan kegelisahan rakyat dapat tersampaikan sekaligus mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat.

Koalisi yang Menghimpun Suara Seniman

Aliansi Bandung Ngajoak merupakan koalisi yang diinisiasi oleh seniman, musisi jalanan, musisi balada, hingga jurnalis. Aliansi ini hadir sebagai wadah untuk menyuarakan keresahan masyarakat sekaligus membangun kesadaran sosial.

Aliansi ini diketuai oleh Dodi Ahmad Fauzi, yang merupakan mantan jurnalis yang kini masih aktif menulis sastra. Menurut Dodi, aliansi ini dibentuk bertujuan untuk mengawal berbagai kebijakan, baik di tingkal lokal Kota Bandung maupun di tingkat nasional.

ABN tergolong baru dibentuk, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2026. Dodi menjelaskan koalisi ini dibentuk atas situasi dan keadaan sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam aksi yang kedua ini, Dodi menjelaskan mereka tengah menyoroti proyek andalan pemerintah yakni MBG yang dinilai dikerjakan secara serampangan.

Selain menghamburkan uang negara, tata cara pelaksanaannya pun tidak optimal terbukti dengan banyaknya kasus keracunan setelah menyantap MBG. Dodi menilai program ini rancu dan mengorbankan rakyat. Dia menyebut rakyat sebagai kelinci percobaan karena proyek tersebut kerap menjatuhkan korban dari sisi rakyat yang menerima MBG.

“Bukti dari kelinci percobaan itu lebih dari 50.000 siswa keracunan dan itu dianggap kelinci saja,” tandasnya. Tak hanya itu, dia juga menilai MBG ini dilaksanakan tanpa perencanaan dan persiapan yang matang,  misalnya SPPG yang dibentuk tidak profesional dalam pelaksanaannya.

“Apa pun yang dikerjakan oleh yang tidak profesional hasilnya akan buruk,” tegasnya.

Program MBG juga dinilai inkonstitusional karena melanggar Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, UU Sisdiknas Tahun 2003, dan UU APBN Tahun 2025, di mana anggaran pendidikan sebesar 20 persen dialihkan secara sepihak  untuk program tersebut. Selain itu, aliansi mengkritik pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) yang bersifat top-down karena dinilai melanggar UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sementara di tingkat lokal Kota Bandung, aliansi menyoroti kebijakan rencana penertiban lapak-lapak di Cihapit dan Tegalega yang dilakukan tanpa memberikan solusi konkret bagi para pedagang yang telah menggantungkan hidupnya di sana selama puluhan tahun. Menurut Dodi, penertiban tanpa diskusi dan tanpa memanusiakan manusia berpotensi memicu resistensi sosial dan meningkatkan angka kriminalitas akibat ketiadaan tempat berjualan.

“Kalau Anda semena-mena dalam menertibkan atau merapikan semua fasilitas publik ya, tanpa diskusi, tanpa memanusiakan manusia, maka akan ada perlawanan,” tandasnya.

Dodi berharap aksi ini mengingatkan semua elemen–termasuk kaum intelektual dan jurnalis–agar tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. “Anda boleh membela siapa pun termasuk pemerintah. Tetapi jika Anda melihat kezaliman dan membiarkannya, maka kezaliman akan menjadi kelaziman dan itu bahaya,” pungkas Dodi.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

//