BandungBergerak - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia meninggalkan jejak hutan yang hangus terbakar dan pencemaran udara. Lebih jauh dari itu, ada perempuan yang kerap luput dari perhatian. Mereka banyak menghadapi persoalan yang tidak setara dan menanggung beban ganda lebih besar ketika harus tetap bertahan di tengah kerusakan lingkungan hingga minimnya akses terhadap sanitasi.

Perspektif ini baru Ziah sadari setelah berdiskusi bersama Sekolah Damai Indonesia (Sekodi) Bandung bertajuk "Luka Perempuan: Tinjauan Politik-Ekonomi Dalam Kebakaran Hutan" di Kedai Jante, Perpustakaan Ajip Rosidi, Bandung, Sabtu, 12 September 2026. Mahasiswa tingkat akhir arsitektur Itenas itu menyadari bahwa selama ini ia memandang dampak bencana alam secara umum.

"Aku baru kepikiran juga tentang dampak ke perempuan, karena selama ini selalu ngelihatnya general aja," kata Ziah, "apalagi karena perempuan juga terkena nilai-nilai patriarki, jadi mereka punya perannya double gitu ya, harus masak, harus inilah, harus itulah. Padahal kan semua orang juga di sana bertahan hidup."

Lain halnya dengan anggota Sekodi, Hobie yang akrab disapa Hobs. Ia menyoroti persoalan yang dihadapi perempuan dalam kondisi bencana yang hanya pada kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Perempuan dan anak memiliki kerentanan berlapis ketika berada di tempat pengungsian, terutama risiko kekerasan.

"Tenda pengungsian ini kan harusnya menjadi ruang aman ya gitu untuk mereka bisa bernaung ketika terdampak (karhutla) si tempat tinggalnya, tapi bisa digunakan untuk melakukan pelecehan," ujarnya.

Persoalan penanganan karhutla juga menjadi sorotan. Sidik Permana dari Sekodi menyoroti narasi pemadaman karhutla selama ini lebih sering menonjolkan aksi kepahlawanan institusi dan kelompok.

Sementara itu, situasi pengalaman perempuan dalam bencana justru belum banyak dapat perhatian. Hal ini termasuk kebutuhan dalam proses evakuasi, pemulihan, dan pemenuhan layanan dasar belum banyak dibicarakan.

Baca Juga: Belajar Bertahan di Usia Senja: Lansia Bandung Dibekali Langkah Awal Hadapi Bencana
Paradoks Perempuan Sunda: Setara di Ranah Budaya, Jadi Bahan Banyolan Seksis di Dunia Nyata

Karhutla Bukan Bencana yang Netral Gender

Dilansir dari situs SiPongi Kemenhut, jumlah area karhutla di Indonesia yang terjadi selama Januari-Juli 2026 menjadi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 202.004,30 ha. Jika dibandingkan tahun 2025, luas area karhutla tahun 2026 naik sebesar 69 persen atau setara 82.791,04 ha.

Di Jawa Barat sendiri, jumlah area karhutla 2026 sebesar 1.892,97 ha. Area tertingginya berada di Sukabumi seluas 433,36 ha dan disusul Majalengka seluas 406,76 ha. Urutan ketiga berada di Indramayu seluas 332,97 ha. Selanjutnya, Sumedang dengan luas 319,69 ha.

Dari berbagai persoalan tersebut, Putri Nabila dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Bandung menilai karhutla bukanlah bencana yang netral gender. Menurutnya, kebakaran yang terjadi tidak bisa lagi dilihat akibat faktor lingkungan dan menyalahkan El Nino saja. Ada aspek politik bahkan perekonomian dari pemangku kebijakan.

"Ternyata ada aspek-aspek secara politis, dari cara gaya-gaya kepemimpinan (pemerintah) kita melihat alam," kata Putri saat memantik diskusi.

Ia menambahkan, saat kebakaran terjadi seperti di Kalimantan, asap tebal yang dihasilkannya memicu lonjakan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kerusakan ekosistem, hingga krisis air bersih.

Di saat yang bersamaan, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi karhutla. Paparan asap yang terus-terusan dihirup, meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga gangguan tumbuh kembang janin. Perempuan juga rentan mengalami risiko iritasi vagina saat menstruasi ketika tidak mendapatkan akses sanitasi air bersih. Baik saat bencana atau tidak, perempuan tetap membutuhkan pembalut dan perlu rutin diganti.

Ketika bencana alam terjadi, perempuan juga tetap diapit oleh beban ganda hariannya. Putri mengatakan, perempuan rentan mengalami kerugian ekonomi, tetap memastikan kebutuhan makanan, mengurus anak dan keluarga.

Putri juga menyoroti perempuan adat yang mengalami ketimpangan relasi kuasa. Lahan hutan dan lingkungan yang telah perempuan adat jaga direbut paksa kekuasaan korporasi dan pemangku kebijakan. Pada akhirnya, mereka terancam tidak lagi memiliki sumber pangan, tempat tinggal, bahkan warisan budaya yang didapatkan dari alam.

Namun saat rangkaian bencana karhutla terjadi, Putri mengkritik respons pemerintah. Menurutnya, seharusnya pemerintah mengambil respons cepat dalam penanganan. Namun, realitas di lapangan lebih mengedepankan sisi heroik bahkan minim pengadaan bantuan yang tepat sasaran.

"Kalau saja pemerintah kita berpihak pada penanganan yang lebih inklusif, melihat perempuan, melihat anak, melihat semua masyarakat dengan lebih sensitif, kayaknya enggak akan kayak gitu deh," kritiknya.

Sebagai sesama warga sipil, Putri menyarankan untuk memiliki empati terhadap masyarakat yang terdampak dan tetap menyuarakan apa yang dialami  korban bencana.

Ekofeminisme dan Interkoneksi Pemangku Kebijakan

Fanny S. Alam, Koordinator Sekodi Bandung sekaligus memandu diskusi, melihat persoalan karhutla melalui pendekatan ekofeminisme. Menurutnya, kerusakan lingkungan dan ketimpangan yang dialami perempuan tidak berdiri sendiri. Keduanya disebabkan oleh budaya patriarki itu sendiri. Berkaitan dengan cara sumber daya alam dikelola, siapa yang memiliki kendali atasnya, dan bagaimana kebijakan dibuat yang perannya didominasi oleh laki-laki.

"Bagaimana ekofeminisme ini melihat bahwa bencana alam itu ternyata memang disebabkan oleh patriarki lagi. Bagaimana nilai-nilai patriarki itu merupakan satu akar penting yang menjadi kunci kenapa bencana alam itu bisa terjadi," ungkap Fanny.

Sementara di satu sisi, ujarnya, perempuan memiliki pengetahuan ekologi dalam memberdayakan lahan dan ekonomi secara bertanggung jawab.

Ia mengkritik, saat bencana terjadi, perempuan sering kali hanya ditempatkan di dapur umum. Menurutnya, pengelolaan dapur umum menjadi stigma kuat pada perempuan yang seharusnya menyertakan gender lain. Namun, tidak melihat bantuan yang substansial, seperti sanitasi air, obat-obatan, bahkan pembalut.

Penanganan dampak karhutla, menurut Fanny, tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga pemerintah saja. Negara perlu memastikan regulasi mengakomodasi kebutuhan masyarakat terdampak.

Ia melihat perlu adanya interkoneksi antar lembaga kementerian. Bukan hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saja dalam penanganan permukaan, melainkan juga keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kesehatan dan pendidikan.

"Jadi, mereka (negara) yang punya kunci terhadap kebijakan, peraturan, regulasi, lalu bagaimana pada akhirnya peraturan atau regulasi tersebut bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, baik yang terdampak dan tidak," paparnya.

Lebih lanjut, menurutnya, KemenPPPA perlu mengambil peran yang signifikan terhadap korban perempuan dan anak.

"Kita sudah punya KemenPPPA, bagus, tapi apakah KemenPPPA ini juga sadar bahwa ternyata mereka juga bertugas enggak cuma ngurusin masalah isu kekerasan yang terjadi. Tapi kalau lagi ada bencana, mereka mesti ngapain terhadap perempuan dan anak yang terdampak," kritiknya.

Bagi Fanny, pendekatan interkoneksi penting dilakukan agar pemulihan tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat bencana. Negara juga perlu memikirkan dampak yang muncul setelah bencana, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan, akses sanitasi, keberlanjutan pendidikan anak, dan perlindungan kelompok rentan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB