BandungBergerak - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia bukan saja meninggalkan jejak hutan yang hangus dan udara yang tercemar. Ada kisah perempuan yang sering luput dari perhatian terkait beban berlapis harus mereka pikul sejak dari proses evakuasi, pemulihan, hingga pemenuhan layanan dasar. 

Perspektif baru ini mencuat dalam diskusi bersama Sekolah Damai Indonesia (Sekodi) Bandung bertajuk "Luka Perempuan: Tinjauan Politik-Ekonomi Dalam Kebakaran Hutan" di Kedai Jante, Perpustakaan Ajip Rosidi, Bandung, Sabtu, 12 September 2026. Para peserta saling membagikan pendapat dan pengalamannya. 

"Aku baru kepikiran juga tentang dampak ke perempuan karena selama ini selalu ngelihatnya general aja. Apalagi karena perempuan juga terkena nilai-nilai patriarki, jadi mereka punya perannya double gitu ya: harus masak, harus inilah, harus itulah. Padahal kan semua orang juga di sana bertahan hidup," kata Ziah, mahasiswa tingkat akhir Jurusan Arsitektur Itenas. 

Sementara itu Hobs, anggota Sekodi, menyoroti persoalan yang dihadapi perempuan dalam kondisi bencana yang tidak saja terkait pemenuhan kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Perempuan dan anak memiliki kerentanan berlapis ketika berada di tempat pengungsian, terutama risiko kekerasan.

"Tenda pengungsian ini kan harusnya menjadi ruang aman ya gitu untuk mereka bisa bernaung ketika terdampak (karhutla) di tempat tinggalnya. Tapi (tenda pengungsian) bisa digunakan untuk melakukan pelecehan," ujarnya.

Sidik Permana, anggota lain Sekodi, menyebut diskusi tentang kerentanan perempuan dan anak dalam bencana sebagai narasi tanding terhadap narasi besar yang selalu dimunculkan ke permukaan berupa aksi kepahlawanan institusi atau kelompok.

Dilansir dari situs SiPongi Kemenhut, luas area karhutla di Indonesia kurun Januari-Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Jika dibandingkan tahun 2025, luas area karhutla tahun ini naik sebesar 69 persen atau setara 82.791,04 ha.

Di Jawa Barat, luas area karhutla tahun ini tercatat 1.892,97 ha. Area terdampak paling luas berada di Sukabumi yang mencapai 433,36 ha, disusul Majalengka dengan 406,76 ha. 

Baca Juga: Belajar Bertahan di Usia Senja: Lansia Bandung Dibekali Langkah Awal Hadapi Bencana
Paradoks Perempuan Sunda: Setara di Ranah Budaya, Jadi Bahan Banyolan Seksis di Dunia Nyata

Karhutla Bukan Bencana yang Netral Gender

Putri Nabila dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Bandung menilai karhutla bukanlah bencana yang netral gender. Menurutnya, kebakaran yang terjadi tidak bisa lagi dilihat akibat faktor lingkungan dengan menyalahkan fenomena El Nino saja. Ada aspek politik bahkan perekonomian dari pemangku kebijakan di dalamnya. 

"Ternyata ada aspek-aspek secara politis, dari cara gaya-gaya kepemimpinan (pemerintah) kita melihat alam," kata Putri. 

Putri menjelaskan, ketika kebakaran terjadi seperti di Kalimantan, asap tebal yang dihasilkannya memicu lonjakan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kerusakan ekosistem, serta krisis air bersih. Dalam situasi seperti inilah, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan. Paparan asap yang terus-terusan dihirup meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga gangguan tumbuh kembang janin. Perempuan juga rentan mengalami risiko iritasi vagina saat menstruasi ketika tidak mendapatkan akses sanitasi air bersih. 

Di tengah beragam ancaman ini, perempuan, menurut Putri, juga tetap diapit oleh beban ganda hariannya. Mereka rentan mengalami kerugian ekonomi sembari harus tetap memastikan kebutuhan dasar anak dan keluarga.

Putri juga menyoroti perempuan adat yang mengalami ketimpangan relasi kuasa. Lahan hutan dan lingkungan yang selama ini mereka jaga direbut paksa kekuasaan korporasi dan pemangku kebijakan. Pada akhirnya, mereka terancam tidak lagi memiliki sumber pangan, tempat tinggal, bahkan warisan budaya yang didapatkan dari alam.

"Kalau saja pemerintah kita berpihak pada penanganan yang lebih inklusif, melihat perempuan, melihat anak, melihat semua masyarakat dengan lebih sensitif, kayaknya enggak akan kayak gitu deh," tuturnya.

Ekofeminisme dan Interkoneksi Pemangku Kebijakan

Fanny S. Alam, Koordinator Sekodi Bandung sekaligus memandu diskusi, melihat persoalan karhutla melalui pendekatan ekofeminisme. Menurutnya, kerusakan lingkungan dan ketimpangan yang dialami perempuan tidak berdiri sendiri. Keduanya disebabkan oleh budaya patriarki yang terlihat dari cara sumber daya alam dikelola, siapa yang memiliki kendali atasnya, dan bagaimana kebijakan dibuat yang perannya didominasi oleh laki-laki.

"Nilai-nilai patriarki itu merupakan satu akar penting yang menjadi kunci kenapa bencana alam itu bisa terjadi," tuturnya.

Padahal, menurut Fanny, perempuan memiliki pengetahuan ekologi dalam memberdayakan lahan dan ekonomi secara bertanggung jawab. Fanny mengkritik bagaimana saat bencana terjadi, perempuan sering kali hanya ditempatkan di dapur umum. Langkah ini mempertebal stigma kuat pada perempuan, alih-alih memberikan bantuan yang substansial seperti sanitasi air, obat-obatan, dan pembalut.

Fanny menyoroti, penanganan dampak karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga pemerintah saja. Negara perlu memastikan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat terdampak. Di sinilah pentingnya interkoneksi antar lembaga kementerian. Bukan hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bekerja dalam penanganan permukaan, melainkan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.

"Kita sudah punya KemenPPPA, bagus, tapi apakah KemenPPPA ini juga sadar bahwa ternyata mereka juga bertugas enggak cuma ngurusin masalah isu kekerasan yang terjadi? Tapi kalau lagi ada bencana, mereka mesti ngapain terhadap perempuan dan anak yang terdampak," ucapnya. 

Dijelaskan Fanny, pendekatan interkoneksi penting dilakukan agar pemulihan tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat bencana. Negara juga perlu memikirkan dampak yang muncul setelah bencana, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan, akses sanitasi, keberlanjutan pendidikan anak, dan perlindungan kelompok rentan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB