BandungBergerak - Ketika memasuki musim tanam atau panen, Sari Susilawati selalu izin dari pekerjaannya sebagai guru PAUD untuk turun ke sawah dan kebun. Di Desa Ancolmekar, Arjasari, Kabupaten Bandung, petani perempuan ini menanam padi di sawah dan bawang di kebun pribadinya. 

Namun, beberapa bulan terakhir, lahannya mengalami kekeringan berkepanjangan. Untuk menyiasati keterbatasan air, Sari bergantian menyiram tanaman dengan petani lain. Jika biasanya ia menanam sekitar empat kuintal, pada musim kemarau jumlahnya turun menjadi satu kuintal. 

Cerita itu disampaikan Sari, yang aktif di komunitas Balai Istri Ancolmekar dan komunitas penghayat Puan Hayati, saat mengikuti “Seminar dan Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi Bencana Pedesaan Berbasisi Komunitas Perempuan” di Gedung Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, Sabtu, 26 September 2026. Lokakarya ini berlangsung bersama Sapa Institut, SAPPK ITB, BPBD Kabupaten Bandung, dan Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Jabar. 

Perempuan 50 tahun tersebut menekuni bertani sejak kecil dengan mengikuti jejak orang tuanya. Pengetahuan bertaninya terus ia gunakan hingga kini. Sehingga di lahannya, ia menjadi pengambil keputusan dalam menentukan waktu tanam dan panen.

“Suami teh tergantung ibu gitu mau nanam kapan, mau mencangkul kapan, kalau mau panen, ya, panen,” ujarnya kepada BandungBergerak, Sabtu, 26 September 2026. 

Akan tetapi, lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya, kini berhadapan dengan ancaman bencana: mulai dari banjir, longsor, kekeringan, karhutla, hama dan penyakit, hingga gempa akibat Sesar Lembang. Sawahnya pernah terdampak banjir bandang di lima tahun terakhir. Meski tidak menyebabkan gagal panen, ia tetap mengalami kerugian karena ia harus mengeluarkan modal pengganti paralon yang rusak dan menampung air. 

“Paling untuk mengairi sawahna ku paralon. Ibu mah sok habis (modal) ku kitu (Modal tersebut untuk mengairi sawah. Saya suka kehabisan modal),” keluhnya.

Petani Perempuan Bandung Berhadapan dengan Bencana

Pengalaman berbeda datang dari Euis Darwati, 44 tahun, petani sayuran sekaligus peternak sapi perah di Cikole, Lembang. Di tengah kemarau panjang, ia masih bisa menanam tomat, brokoli, oyong, bahkan cabai rawit. Akses terhadap sumber air pegunungan Lembang membuat aktivitasnya tetap berjalan. 

“Untuk sampai sekarang juga kami masih berjalan bertani, beternak juga,” ucap Euis. 

Akan tetapi, kemarau tetap menuntut pekerjaan dan modal tambahan. Tanamannya butuh penyiraman lebih banyak di cuaca panas, sementara hama juga menjadi kendala. Euis pun harus membayar buruh tani lebih besar dan mereka bekerja lebih pagi, sekitar pukul 03.00.

“Nambah biaya, nambah pekerjaan juga gitu,” tambahnya.

Selain kekeringan, lahan Euis juga terancam banjir dan longsor. Sebagian lahannya berada di perbukitan Lembang yang dekat dengan kawasan rentan Sesar Lembang, patahan gempa bumi aktif yang membentang dari Gunung Manglayang ke Padalarang. 

Ia menceritakan, tiga tahun lalu sekitar 2.000 dari lebih 7.000 pohon miliknya di perbukitan tertimpa longsoran saat hujan dan terbawa banjir. Tanaman tersebut belum sempat dipanen, padahal harga cabai dan tomat sedang tinggi. 

“Belum kepanen udah ketimpa longsoran, padahal (harga) lagi lumayan,” tutur petani sekaligus perempuan penghayat yang tergabung dengan komunitas Puan Hayati.

Cerita lain datang dari Deti Kurniasih, 39 tahun, petani perempuan di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ia biasa menanam tanaman holtikultura: sawi putih, cabai rawit, kol, kentang, dan tomat. Tahun lalu, lahan pertaniannnya pernah terdampak longsor setelah hujan lebat. Sebulan sebelum panen, sebagian tanaman tidak dapat dipanen karena tertimbun longsor. 

Perbaikan lahan baru bisa dilakukan setelah panen. Deti membutuhkan tenaga ekstra untuk mencampur kembali tanah yang tidak terdampak longsor. Kondisi tanah yang berubah, turut memengaruhi kualitas sayurannya. 

“Kalau (lahan) tertimbun tanah longsoran, kualitas tanahnya juga jadi beda,” ceritanya.

Menurutnya, longsor membawa tanah lain yang berpengaruh pada tanaman. Wilayah tempat tinggalnya juga berada dekat Sesar Lembang. Ia menyadari bencana dapat berdampak pada petani perempuan dan masyarakat sekitar. Karena itu, menurutnya, kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi. 

Puan Hayati, ungkapnya, telah mengikuti sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana bersama SAPPK ITB dan Sapa Institut. Dari kegiatan tersebut, ia dapat pengetahuan tentang langkah sederhana menghadapi bencana. Seperti menyiapkan surat-surat berharga dalam satu wadah, mengetahui jalur dan lokasi evakuasi, kondisi mental, dan persiapan lumbung pangan hasil pertanian. 

Pengetahuan itu tidak ingin berhenti pada anggota Puan Hayati. Bersama komunitasnya, ia berencana menyosialisasikan kembali pengetahuan mitigasi pada masyarakat sekitar. 

Mereka juga masih mendiskusikan rencana aksi lanjutan, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan tempat aman yang dapat digunakan menampung hasil pertanian apabila bencana terjadi.

“Itu enggak bisa berpisah sendiri dalam menghadapi bencana ini, mungkin kita akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa,” ujarnya. 

Mitigasi Bencana Berbasis Gender

Ketua Pengabdi Masyarakat ITB, Teti Armiati Argo, mengatakan perempuan kerap terpinggirkan sebagai kelompok rentan. Sementara laki-laki dipandang lebih kuat, sebagai kepala keluarga sekaligus pengambil keputusan. Termasuk dalam pengelolaan bencana, masih kerap menempatkan laki-laki sebagai aktor utama.

Sementara di satu sisi, ujarnya, pada praktiknya, perempuan lebih banyak berperan ketika bencana alam terjadi. Namun, masih banyak kelompok perempuan yang tinggal di pedesaan dan perbukitan minim terjangkau program mitigasi bencana dari pemerintah desa. Seperti kelompok Balai Istri di Arjasari dan Puan Hayati di Kabupaten Bandung Barat. 

Oleh karena itu, tambahnya, kegiatan mitigasi yang menyasar petani perempuan menjadi penting agar perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang terdampak. Tapi juga sebagai bagian dari upaya resiliensi ketika bencana terjadi. 

“Jadi kita memadukan antara pertanian, mitigasi bencana, dan perubahan iklim, dan ibu-ibu petani yang semuanya minoritas begitu, yang enggak terlampau diperhatikan,” kata Teti. 

Menurutnya, keterlibatan perempuan berkaitan erat dengan peran mereka dalam menjaga keluarga ketika bencana terjadi. Pengalaman di berbagai bencana menunjukkan bahwa perempuan memiliki kebutuhan dan peran yang berbeda. Termasuk ketika menyelamatkan keluarga dan memastikan pertaniannya tetap berjalan. 

Dalam lokakarya ini, Teti berharap adanya pengakuan kerja-kerja perempuan yang kerap masih dianggap urusan domestik. Perempuan mampu berdaya dalam kecukupan pangan, lapangan pekerjaan, termasuk dalam mitigasi bencana di waktu panceklik. Komunitas perempuan, seperti Balai Istri dan Puan Hayati diharapkan mampu memetakan rencana aksi berdasarkan urgensi dan kapasitasnya.  

“Kita pengin dorong juga di sini, nanti ibu-ibu beranilah menyampaikan keinginannya, kemudian juga menggerakkan orang dan sebagainya dengan kapasitasnya,” tambahnya. 

Baca Juga: Membela Perempuan Tangguh di Lahan Tani, Mewujudkan Reforma Agraria Sejati yang Berkeadilan Gender
Para Perempuan Merawat Kawasan Bandung Utara, Bermula dari Pertanyaan Anak pada Ibunya

Mitigasi dan Keberlanjutan Petani

Staff Penata Bencana Ahli Pertama BPBD Kabupaten Bandung, Felix P. Teja mengatakan, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berada di kawasan rawan gempa. 

Karena menurut BMKG, terjadi peningkatan pada seismisitas atau jumlah gempa tahunan periode 2012-2025 di Jawa Barat dan sekitarnya. Dalam rentang 2012-2015, gempa bumi hanya terjadi di bawah 100 kali. Memasuki rentang 2016-2021, gempa bumi terjadi 230 hingga 600 kali. Dalam empat tahun terakhir, yakni 2022-2025, gempa bumi naik drastis terjadi lebih dari 1.000 kali. 

Selain itu, Selatan Pulau Jawa diapit oleh zona megathrust dari pertemuan tiga lempeng, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Jawa Barat sendiri memiliki 11 sesar aktif. Salah satunya ialah Sesar Lembang dengan panjang 29 km yang melalui wilayah Kabupaten Bandung Barat (Kecamatan Ngamprah, Cisarua, Parongpong, dan Lembang), Kabupaten Bandung (Kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang), dan berakhir di Kapubaten Sumedang, Tanjungsari. 

Felix menambahkan, potensi kejadian gempa bumi di Jabar setiap tahunnya cenderung meningkat. Sehingga perlu upaya peningkatan mitigasi. Dalam ancaman bencana bagi kelompok tani, ujarnya, dampaknya akan terjadi pada keselamatan petani dan keluarga, lahan pertanian, tanaman dan hasil panen, ternak, alat pertanian, gudang dan tempat penyimpanan, akses jalan, kendaraan pengangkut, pasar dan pembeli, hingga pendapatan keluarga. 

Ketika bencana terjadi, ujarnya, paling penting untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Baru kemudian memikirkan lahan dan hasil pertanian. 

“Selamatkan keluarga dulu, kemudian bencana yang terdampak kedua lahan pertanian, kemudian tanaman hasil panen dan ternak,” ujar Felix. 

Ia menuturkan, dalam praktik kerja petani, mereka biasanya menjadi kelompok pertama yang menemukan ciri-ciri bencana alam. Seperti retakan lahan yang berpotensi longsor, letak posisi, dan tingkah laku hewan yang tidak wajar. Ketika petani melihat ciri-ciri tersebut, Felix menyarankan untuk segera lapor ke perangkat desa terdekat. 

Penting pula untuk menyiapkan tas siaga yang berisi barang darurat selama 3 hari. Mulai dari makanan, baju, uang, obat-obatan, hingga surat-surat berharga. Untuk mitigasi pertanian, petani perlu menyiapkan lumbung pangan yang jauh dari ancaman bencana, jalur dan alat pengangkutan alternatif dalam mendistribusikan hasil panen kepada pembeli alternatif.

“Jadi (rantai komoditasnya) jangan sampai berhenti, walaupun jalan tertutup, listrik padam, jangan sampai hasil-hasil pertanian tidak bisa terjual. Harus ada pasar alternatif atau pengepul lokal,” ujarnya. 

Ketika bencana terjadi, penting katanya, desa bisa mandiri menghadapi bencana, yang disebut Desa Tangguh Bencana. Di mana desa tersebut dapat dengan mandiri menyelamatkan warganya, mulai dari perangkat desa, ibu PKK, Karang Taruna, hingga kelompok tani. 

Ketua Tim Perlindungan Tanaman Provinsi Jabar, Nugroho Dwi Sasongko mengatakan, dari sektor pertanian penting membangun resiliensi yang tangguh bencana. Setidaknya, ada tiga penanganan yang bisa dilakukan. Yakni antisipasi, adaptasi, dan mitigasi.

Antisipasi dimulai dengan petani mengenali risiko, mempersiapkan sejak dini, dan mengurangi potensi dampak bencana. Kemudian, adaptasi berlangsung dengan penyesuaian diri terhadap perubahan dan membangun ketahanan sistem pertanian. Terakhir, mitigasi dengan mengurangi risiko dan dampak bencana melalui tindakan nyata dan terukur. 

Dalam upaya resiliensi pertanian, ia menyarankan bahwa penting para petani beralih dari pertanian cenderung kimiawi ke pertanian organik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik. 

“Sebelumnya menggunakan pertanian konvensional yang banyak dengan pupuk kimia, pestisida kimia, bahan-bahan kimia, beralih secara bertahap menjadi pertanian yang organik,” ujar Nugroho. 

Ia menambahkan, peran petani perempuan seharusnya tidak dibedakan dengan laki-laki. Menurut pengalamannya dalam sektor pertanian organik, pelibatan peran perempuan cenderung lebih aktif, telaten, dan responsif. 

Meski begitu, peran perempuan tidak disebut secara spesifik dalam Perda Pertanian Organik. Perda tersebut melibatkan banyak kelompok yang diakumulasikan secara pentaheliks. Mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan media. Dalam hal ini, katanya, petani perempuan masuk secara general dalam kelompok masyarakat tani. 

“Semua kita sebutkan di sana dan mereka memiliki peran masing-masing. Jadi untuk petani sendiri mungkin lebih banyak di komunitas atau masyarakat perannya,” ujarnya. 

Dalam implementasinya, Nugroho mengatakan, 2025 lalu membuat rencana aksi dan Peraturan Gubernur (Pergub) turunannya. Saat ini, Perda tersebut sedang proses disahkan dari biro hukum dan memperluas sosialisasi di tingkat kabupaten dan kota Jabar.

Hingga saat ini, beberapa ASN di perangkat daerah diwajibkan membeli produk organik dari petani. Nugroho berharap adanya keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela beralih ke pertanian organik, bukan atas paksaan.