BandungBergerak – Seorang dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung diduga melakukan kekerasan seksual secara verbal terhadap mahasiswinya di ruang kelas. Tindakan serupa disebut telah berulang selama beberapa tahun dengan korban mahasiswa lintas angkatan.

Kasus ini menyita perhatian publik luas setelah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (Demafu) bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-agama menggelar aksi di Gedung Fakultas Ushuluddin, UIN SGD Bandung, Selasa, 6 Oktober 2026. Mereka mendesak pihak birokrasi fakultas mengusut tuntas dugaan kasus tersebut.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu membawa enam tuntutan, termasuk perlindungan terhadap korban dan saksi. Para mahasiswa yang tergabung dalam aksi berharap pengungkapan kasus ini dapat membuka ruang bagi korban lain yang selama ini memilih diam untuk berani bersuara.

Andri Syahroni, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama (HMJ SAA), membeberkan kronologi bagaimana dugaan pelecehan verbal tersebut terjadi di dalam kelas. Menurutnya, si dosen menggunakan ilustrasi atau analogi dalam perkuliahan dengan menjadikan seorang mahasiswi di kelas sebagai objek langsung lewat pertanyaan: “Gimana kalau betis kamu saya foto dan saya bayar 50.000 (rupiah)?”

Andri menyebut bahwa mahasiswi tersebut menolak tawaran tersebut. Namun, dosen itu disebut kembali menawarkan bayaran dengan nominal yang meningkat, mulai dari 100.000, 500.000, hingga Rp2.000.000 rupiah. Setelah kejadian di kelas ini, sang mahasiswi mengalami trauma. 

Menurut Andri, dalih dosen bahwa ilustrasi itu merupakan bagian dari materi kuliah fenomenologi dalam lingkup agama, sama sekali tidak bertanggung jawab. Perilaku ini tidak bisa dibenarkan dalam norma agama. 

“Saya sangat menolak keras,” ucap Andri saat ditemui BandungBergerak di Kampus 2 UIN SGD Bandung, Jumat, 9 Oktober 2026.

Belakangan terungkap bahwa dugaan tindak pelecehan seperti ini bukan kali pertama terjadi, melainkan telah berulang sejak tahun-tahun sebelumnya. Yang menjadi korban adalah para mahasiswa angkatan 2022, 2023, dan 2024. Mereka disebut merasa terintimidasi dan dilecehkan. Bahkan, ada mahasiswa yang menangis dan enggan mengikuti perkuliahan.

Ketua Dema Fakultas Ushuluddin, Diaz Fakhreji Umam, menegaskan pentingnya konsolidasi dan aksi mahasiswa agar kasus ini tidak berlalu tanpa penyelesaian. Koordinasi telah dilakukan dengan para ketua kelas dan ketua himpunan untuk memetakan persoalan di fakultas. Dari sana lahir komitmen kolektif untuk bersama-sama mengawal penanganan kasus ini sekaligus mendorong terciptanya ruang aman di kampus.

"Tapi ruang aman itu tidak jatuh dari langit, melainkan mesti diciptakan bersama melalui penyelesaian masalah yang konkret dan prosedural," katanya kepada BandungBergerak, Jumat, 9 Oktober 2026. 

Menurut Diaz, pembicaraan tanpa tindakan nyata tidak akan membawa perubahan berarti dan bahkan berisiko membuat kasus serupa terus berulang. Dampaknya, ironi tidak kunjung hilang: perguruan tinggi yang mestinya menjadi ruang bagi tumbuhnya kebebasan akademik dan kekebasan berpikir justru menjadi tempat pelecehan dan penyalahgunaan wewenang. 

Satgas P2KS Menunggu Laporan Resmi

Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (P2KS) UIN SGD Bandung, Neng Hannah, menyebut bahwa Satgas telah bertemu dengan perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi. Dijelaskannya, penanganan kasus akan mengacu pada aturan formal, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, Petunjuk Teknis Direktur Jenderal tahun 2024, serta Surat Keputusan Rektor UIN SGD Bandung tahun 2024. Pemeriksaan keterangan dari para pihak berikut bukti pendukung dilakukan secara objektif. Jika dugaan terbukti, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi sanksi. 

“Kami menunggu laporan resmi (dari korban) agar bisa menindaklanjuti (kasus) secara formal. Tanpa laporan dan pengisian form of consent, kami akan kesulitan merekomendasikan sanksi akademik yang kuat,” tutur Hannah ya.

Setelah laporan resmi diterima, Satgas P2KS akan memanggil dan memeriksa terduga pelaku. Hasil pemeriksaan kemudian diserahkan kepada pimpinan kampus dalam bentuk rekomendasi sanksi.

Hannah berpendapat, kekerasan seksual dapat terus terjadi ketika seseorang memiliki cara pandang yang merendahkan martabat orang lain. Perspektif semacam itu, menurutnya, membuat tindakan pelecehan rentan berulang.

“Sama seperti cat calling yang sering dinormalisasi di masyarakat," ujarnya.

Hannah juga mengingatkan agar korban tidak didesak untuk terus tampil di ruang publik demi menjaga kondisi psikologisnya. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, korban dan terduga pelaku tidak boleh dikonfrontasikan secara langsung. “Kami harus menjaga martabat dan kerahasiaan korban," ucapnya.

Dalam siaran persnya menanggapi kasus ini, Satgas mendorong para mahasiswa untuk berani bersuara. Laporan dapat disampaikan melalui WhatsApp 085199251882 atau bit.ly/pengaduanksuinbandung. Dijanjikan, semua penanganan laporan dilakukan secara rahasia. 

“Kami berterima kasih kepada mahasiswa yang berani bersuara. Siapa pun yang mengalami atau mengetahui kekerasan seksual, silakan melapor ke Satgas P2KS agar korban dapat segera kami lindungi dan dampingi,” ucap Hannah dalam siaran pers tersebut.

Bandungbergerak berupaya menjangkau pihak rektorat UIN SGD Bandung melalui Demafu dan HMJ SAA. Namun sampai artikel ini terbit, belum diperoleh jawaban. Bandungbergerak juga meminta bantuan Satgas P2KS untuk disambungkan ke pihak rektorat. Namun disebutkan bahwa pihak rektorat memberikan perintah untuk membuat siaran pers sebagai perwakilan dari kampus. Pada Kamis, 15 Oktober 2026, reporter BandungBergerak kembali menghubungi pihak rektorat melalui layanan pesan pendek, tetapi tidak mendapatkan respons.

Baca Juga: Ketika Penyelesaian Kekeluargaan Dipertanyakan dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Sumedang
Dari Mendampingi Korban hingga Terancam Dilaporkan ke Polisi: Kronologi Ismi Rinjani Bersuara di Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Sumedang

Kekerasan Seksual yang Terus Berulang

Kasus dugaan kekerasan seksual di UIN SGD Bandung mencuat di tengah maraknya kasus-kasus serupa di lingkungan perguruan tinggi sepanjang tahun 2026. Salah satunya, dugaan kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terhadap puluhan korban, termasuk mahasiswi dan dosen. Kasus lain mencakup dugaan pelecehan terhadap dua mahasiswi saat menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sleman serta dugaan pelecehan verbal terhadap mahasiswi oleh seorang dosen melalui pesan singkat.

Dalam buku Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal, dijelaskan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi berkaitan dengan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal, adanya peluang untuk melakukan kekerasan, serta ketiadaan aturan, mekanisme, dan respons yang memadai. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak semata-mata berkaitan dengan agresivitas seksual, tetapi juga dapat menjadi ekspresi relasi kuasa atau dominasi.

Ketiadaan kebijakan dan mekanisme penanganan yang memadai dapat membuat korban enggan melapor, sementara pelaku merasa aman karena tidak menghadapi ancaman sanksi yang jelas.

Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan sepanjang tahun 2025, dengan proporsi 37,51 persen. Pada tahun yang sama, lembaga tersebut mencatat 38.810 laporan kekerasan terhadap perempuan, bertambah 3.277 laporan dibandingkan data tahun 2024, atau setara dengan 9,2 persen. Jawa Barat bertahan sebagai provinsi dengan jumlah laporan kasus terbanyak dengan 4.513 laporan kekerasan terhadap perempuan.  

***

*Reportase ini mendapatkan dukungan data dari reporter BandungBergerak Yopi Muharam. Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB