BandungBergerak – Polemik pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI data center) di Jatiluhur, Purwakarta, terus bergulir meski proyek tersebut telah dihentikan sementara. Selain belum mengantongi izin lengkap, yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), proyek ini juga menuai sorotan terkait dampak ekologis serta kesiapan pasokan air dan energi.

Research Manager Trend Asia, Zakki Amali, memaparkan, berdasarkan perhitungan yang diolah dari dokumen Amdal Data Center CGK4 Jatiluhur, sebanyak 76,4 persen air diperkirakan bakal hilang akibat evaporasi. Jika ditambah kebocoran dan drift, total kehilangan air mencapai 81 persen. Dengan demikian, hanya 19 persen yang tersisa untuk penyiraman taman, sementara tidak ada air yang kembali ke waduk.

“Sebetulnya yang ingin saya tekankan adalah sekian juta liter air digunakan setiap hari dan setiap tahun, dan miliaran liter yang akan digunakan dan hilang. Inilah yang menjadi satu concern penting bahwa masa depan penggunaan air dalam hal ini harus diwaspadai,” tuturnya dalam konferensi pers bertajuk “Mengorbankan Air Rakyat Demi Server AI” di Perpustakaan Bunga di Tembok, Selasa, 13 Oktober 2026. .

Zakki juga mempertanyakan keadilan ekologis dan pemenuhan hak atas air bagi warga Purwakarta yang tinggal di sekitar proyek. Diketahui, sekitar 6 juta warga Jawa Barat belum mendapatkan layanan perpipaan air yang memadai. Sementara di Purwakarta sendiri, gangguan pasokan air PDAM masih terjadi. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa kebutuhan air masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

Pemulihan Hak Warga

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Heri Pramono, menyoroti dampak pembangunan pusat data AI terhadap kehidupan masyarakat yang telah berlangsung jauh sebelum proyek direncanakan. Menurutnya, alih-alih mempertimbangkan dampak tersebut secara mendalam, pemerintah justru menaruh perhatian pada persoalan administrasi. Padahal, sebagian warga belum memperoleh informasi memadai mengenai proyek yang berlangsung di sekitar tempat tinggal mereka.

“Negara seharusnya bukan cuma fokus berpikir kepada kepentingan-kepentingan administrasi saja, tapi juga melihat dampak keadilan ekologis ke depannya. Bahwa kita sudah terasa ya sekarang gitu di beberapa tempat, Indonesia kan dari dulu memang punya keunggulannya adalah industri ekstraktif, tapi tidak dikelola secara terbuka dengan transparansi pada warga pada umumnya,” ujarnya.

Heri menegaskan, penolakan masyarakat terhadap pembangunan pusat data AI di Jatiluhur bukan berarti menentang kemajuan teknologi. Ia mengakui perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, menurutnya, kemajuan tersebut tidak semestinya mengorbankan kepentingan hidup orang banyak.

Ia juga menyoroti minimnya informasi yang diterima warga serta belum terpenuhinya hak atas informasi. Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai pemulihan hak warga apabila proyek kembali berjalan dan pusat data mulai beroperasi. Negara harus memikul tanggung jawab ini. 

“Tapi yang terpenting adalah pembangunan ini, yang dikhususkan untuk kemajuan teknologi itu, mengorbankan hajat hidup orang banyak. Sayangnya sih itu sebenarnya,” tambah Heri.

Baca Juga: Warga Kekurangan Air, Data Center AI Dibangun di Jatiluhur
Peluang dan Tantangan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Teknologi Masa Depan

Penghentian Sementara Tidak Cukup

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jawa Barat, Wahyudin, yang akrab disapa Iwank, memaparkan potensi dampak pembangunan pusat data AI terhadap aliran sungai yang terhubung dengan Waduk Jatiluhur. Ia menyebut sekitar 600 daerah aliran sungai mikro (mikro-DAS) berada dalam kondisi kritis.

Diketahui, Waduk Jatiluhur selama ini merupakan penampung utama aliran Sungai Citarum yang berfungsi sebagai urat nadi kehidupan lintas daerah. Selain menyuplai air irigasi bagi ratusan ribu hektare lahan pertanian produktif di lumbung pangan utara Jawa Barat (Purwakarta, Karawang, Bekasi), Waduk Jatiluhur merupakan sumber bahan baku air bersih harian bagi lebih dari 80% warga DKI Jakarta melalui Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PAM Jaya.

Selama bertahun-tahun, program pemulihan ekologis seperti "Citarum Harum" belum pernah secara signifikan memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup DAS Citarum dari ancaman pendangkalan, pencemaran limbah industri, deforestasi hulu, dan penurunan debit air saat musim kemarau. Membebankan industri ekstraktif air baru di atas kawasan yang gagal dipulihkan ini adalah "bentuk kejahatan ekologis".

Iwank juga menyoroti prosedur pembangunan yang bermasalah. Menurut dia, persoalan ini perlu ditangani secara serius dan disertai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Penghentian sementara sambil menunggu kelengkapan dokumen, tidaklah cukup. Proses pembangunan seharusnya diulang dari tahap awal.

“Selama pengamatan dan selama praktik kami, ketika dokumen lingkungannya itu dianggap cacat prosedur, seharusnya kalau mengacu kepada Undang-undang Cipta Kerja, dia harus kembali lagi dari awal, tidak dipaksakan menunggu izin PBG dan menunggu dokumen AMDAl selesai, tapi dia wajib untuk kembali lagi dari proses awal,” katanya.

Konferensi pers yang berlangsung sekitar dua jam itu ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap. Ada tiga poin utama yang disampaikan WALHI Jawa Barat, LBH Bandung, dan Trend Asia, yakni: 

Pertama, mereka menegaskan bahwa upaya yang dilakukan bukan untuk menentang kemajuan teknologi, melainkan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, lingkungan, dan kelompok terdampak dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak warga.

Kedua, WALHI Jawa Barat bersama LBH Bandung akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat.

Ketiga, WALHI Jawa Barat akan membangun koalisi yang lebih luas, termasuk bersama kelompok-kelompok dari DKI Jakarta yang juga merasakan dampak pembangunan pusat data AI tersebut.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB