BandungBergerak – Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) menuntut jaminan atas ruang kebebasan berekspresi, memprotes pajak pembalut, dan melepas almamater untuk membaur dengan masyarakat. Semua itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa, 2 November 2026.

Aksi yang menjadi bagian dari kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran tersebut dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Ketika azan Asar berkumandang, mahasiswa sempat melakukan salat berjamaah. Aksi berlanjut dengan melakukan orasi bergantian.

Galbi, salah seorang mahasiswi Unisba, menjelaskan alasan dirinya ikut turun aksi. Menurutnya, pemerintah belum sepenuhnya menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, pemerintah kerap meluncurkan berbagai program tanpa mempertimbangkan kebutuhan setiap daerah. Padahal, persoalan yang dihadapi masyarakat di satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya. Ia meminta pemerintah menggunakan data untuk merumuskan kebijakan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan warga.

Sebagai perempuan, Galbi juga mempertanyakan pengenaan pajak terhadap pembalut. Ia membandingkannya dengan rokok yang penggunaannya bersifat pilihan. Sementara pembalut, jelas Galbi, merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari perempuan.

“Fenomena politik sekarang sangat mengkhawatirkan. Pembalut itu kebutuhan perempuan yang tidak bisa dihindari, berbeda dengan rokok yang penggunaannya merupakan pilihan. Itu salah satu alasan saya turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi sebagai perempuan,” katanya kepada BandungBergerak di sela-sela aksi.

Galbi tak menaruh harapan besar kepada pemerintahan saat ini. Ia meminta pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Baginya, kesediaan pemerintah mendengarkan rakyat tidak cukup berhenti pada pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata.

“Kami juga tidak punya bukti bahwa mereka benar-benar mendengarkan. Mereka hanya mendengarkan ketika ada celah, misalnya ketika kami menghina mereka, seperti yang terjadi di Jakarta,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Presiden Mahasiswa dan Korlip Aksi Ferry Anwar Musaddad menjelaskan, dalam aksi ini perwakilan dari seluruh fakultas di kampusnya turun ke jalan. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan mahasiswa terhadap persoalan masyarakat.

Ia menjelaskan, mahasiswa Unisba sebelumnya juga sepakat untuk membuka dan mengangkat almamater ketika berada di titik-titik keramaian masyarakat. Menurutnya, sikap tersebut menjadi penanda bahwa aspirasi yang dibawa berangkat dari persoalan masyarakat.

“Kami akan membuka dan mengangkat almamater. Itu merupakan pertanda bahwa kami tidak mengedepankan ego Unisba ataupun kepentingan kelompok, melainkan mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian membawa aspirasi tersebut. Begitu, itu aspirasi yang kami bawa,” ujarnya.

Ia juga mengkritik proses penyusunan kebijakan yang tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk didengar, mendapat penjelasan, dan memperoleh pertimbangan atas kebijakan yang akan ditetapkan.

Baca Juga: Perkembangan Kasus Demonstrasi 20 Oktober 2026 di Bandung: Dari Penangkapan hingga 13 Tersangka
Pembalut Adalah Hak Asasi Manusia, Mengapa Negara masih Memetik Pajak?

Lanjutan Aksi dan Penangkapan 

Aksi mahasiswa Unisba tersebut merupakan lanjutan dari aksi 20 Oktober–2 November 2026 sebelumnya yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Tuntutan unjuk rasa ini sama, yaitu mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas berbagai bencana ekologis di Indonesia, penggunaan APBN yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penghentian program-program yang dinilai boros seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, penurunan biaya pendidikan, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan HAM.

Di Bandung, aksi yang bertepatan dengan dilantiknya Prabowo-Gibran tersebut dipusatkan di depan Gedung DPRD Jawa Barat hingga dan Asia Afrika-Braga, Selasa, 20 Oktober 2026. Namun, gelombang unjuk rasa ini dinilai menghadapi represi aparat yang menetapkan 13 tersangka. Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mendampingi mahasiswa yang berhadapan dengan proses hukum terkait demonstrasi 20 Oktober 2026.

Sementara itu, Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) mencatat sebanyak 136 orang ditangkap dan 7 orang ditahan pada aksi protes sepanjang 20–28 Oktober 2026. Data tersebut mencakup 9 kota, antara lain Yogyakarta, Bandung, Jakarta, hingga Malang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB