Meninjau Implikasi Hukum Pernikahan Beda Kewarganegaraan
Pendaftaran pernikahan sangat penting dilakukan pasangan mempelai beda negara. Banyak pernikahan internasional yang tidak didaftarkan.

BandungBergerak.id - Pernikahan beda kewarganegaraan sudah lazim terjadi di Indonesia. Ada konsekuensi hukum yang berlaku bagi kedua mempelai yang berbeda negara. Penting bagi pasangan pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya karena ada implikasi hukumnya.
“Kadang pernikahan bersifat sosial. Tetapi untuk pernikahan beda kewarganegaraan, ada implikasi hukum terhadap hilangnya kewarganegaraan, hak mewaris, dan hak milik atas tanah di Indonesia,” terang Kaprodi Magister Kenotariatan Unpas Bandung Irma Rachmawati dalam diskusi hybrid di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Frankfurt, Jerman, dikutip dari laman resmi Unpas, Rabu (17/5/2023).
Dalam diskusi yang diikuti 110 peserta baik yang hadir secara langsung ke KJRI Frankfurt maupun daring itu, Irma menambahkan, fenomena pernikahan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia rentan mengakibatkan penyelundupan hukum.
Salah satu yang kerap terjadi adalah ketika ingin mengajukan kepemilikan hak atas tanah. Biasanya mereka melakukan perjanjian nominee (pinjam nama) dengan menyerahkan surat kuasa kepada WNA untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya.
Hal ini, kata dia, harus dihindari. Larangan penggunaan nominee secara jelas diatur pada Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal.
Baca Juga: Membedah Potensi Wirausaha dari Sampah di UIN SGD Bandung
Universitas Indonesia dan Leiden University Berkolaborasi di Bidang Pendidikan
UTBK SNBT 2023 Gelombang I Selesai, Panitia Menemukan Banyak Pelanggaran
“Pendaftaran perkawinan sangat penting dilakukan karena banyak sekali pernikahan internasional yang tidak didaftarkan. Angkanya cukup siginifikan. Di Jerman saja jumlahnya hampir mencapai ribuan, tapi sedikit yang terdaftar,” ujarnya.
Di luar negeri, WNI bisa mendaftarkan diri di KJRI setempat yang fungsinya sama seperti KUA. KJRI Frankfurt jadi salah satu KJRI yang menyediakan penghulu pernikahan. Bagi yang menikah di KJRI, bisa langsung mendapat surat nikah.
“Mereka bisa melakukan pernikahan di luar, setelah satu tahun baru mendaftarkan ke KJRI. Sayangnya, banyak yang tidak melakukannya, entah karena tidak kembali ke Indonesia atau faktor lainnya,” papar dia.
Irma menuturkan, dari sisi hukum, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 tentang Perjanjian Perkawinan, ketika WNI menikah dengan warga negara lain, maka ia tidak lagi memiliki hak atas tanah di Indonesia karena hartanya bercampur. Namun, dengan perjanjian hukum pra nikah, kepemilikan hak atas tanahnya tidak akan hilang.
“Dulu, perjanjian pra nikah hanya bisa dilakukan sebelum pernikahan. Tapi karena keputusan MK, WNI bisa melakukan perjanjian pernikahan setelah menikah,” tukasnya.
Editor: Redaksi
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
GELART HAKI ISBI Bandung: Merayakan Karya, Meneguhkan Perlindungan Hak Cipta
Dua puluh empat karya mahasiswa ISBI Bandung memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk tarian terinspirasi ronggeng tayub Kasumedangan.
Zahran Gabriel13 Oktober 2026
Integrated Arts Unpar: Saat Seni Bertemu Filsafat dan Teknologi
Integrated Arts di Unpar menawarkan pendekatan berbeda: memahami persoalan manusia lebih dulu, baru memilih medium untuk berkarya.
Yopi Muharam27 Juni 2026
Dari Diskusi ke Jalanan, Mahasiswa Unpar Menguat di Aksi Kamisan
Berawal dari sikap kritis, kolektif Parahyangan Menggugat memperluas gerakan ke isu HAM, membangun solidaritas warga.
Insan Radhiyan Nurrahim30 Maret 2026



