BandungBergerak.id - Pekan lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di kawasan Dalem Kaum dan merelokasi ke basement Alun-Alun Bandung. Para PKL menolak program penataan ini dan berdemonstasi menuntut Pemkot Bandung mengizinkan mereka agar bisa berdagang seperti biasa di Dalem Kaum, Selasa (12/12/2023).

Para PKL dirugikan dengan  kebijakan relokasi Pemkot Bandung. Akibat larangan jualan, sudah sepekan lamanya para pedagang tidak mendapatkan penghasilan.

Yani (31 tahun), salah seorang PKL sosis bakar dan mainan anak, mengatakan kebijakan Pemkot Bandung berdampak pada biaya hidup sehari-hari dan pendidikan anaknya yang masih sekolah. Yani bergabung dengan sekitar 100-an perwakilan dari 413 pedagang kaki lima Dalem Kaum. Ia datang membawa serta anak laki-lakinya yang berusia sekitar lima tahun.

Dalam orasinya, Yani berteriak bahwa ia menunggu kepastian dari Pemkot Bandung untuk diizinkan berjualan lagi.

“Katanya wajib belajar sembilan tahun mana keadilan dari bapak-bapak semuanya. Kita hanya ingin berdagang, pak, bukan maling. Kami para perempuan hanya bisa mengandalkan penghasilan dari jualan kami, pak. Kalau kami tidak jualan kami tidak bisa makan, kalau kami tidak berjualan kami tidak bisa menyekolahkan anak-anak kami. Tolong bapak dengarkan jeritan hati kami,” teriak Yani dengan corong pengeras suara di depan gerbang Balaikota Bandung, sementara anak laki-lakinya berdiri bersamanya

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh Agus (49 tahun), pedagang air mineral di kawasan Dalem Kaum yang sudah berdagang selama 25 tahun. Ia menegaskan penghasilan dari jualannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai satu anaknya bersekolah. Sayangnya, dengan larangan berjualan, ia sudah tak memiliki pemasukan selama sepekan. Ia juga menolak direlokasi ke basement Alun-Alun Bandung.

“Kita hanya jualan gitu aja masak harus dimasukin ke basement. Sedangkan basement kan jelas-jelas bukan tempat jualan, itu banyak nyamuk, tikus, gak ada ventilasi. Kan itu jelas-jelas mengundang penyakit,” ungkap Agus.

Secara tegas, Agus menyebutkan para pedagang PKL Dalem Kaum menolak direlokasi ke basement Alun-Alun Bandung dan ingin tetap berdagang di kawasan Dalem Kaum.

Ketua Pedagang PKL Dalem Kaum, Asep (44 tahun) menyebutkan bahwa merelokasi PKL Dalem Kaum ke basement Alun-Alun bukanlah solusi. Ia juga menyebut sudah menolak solusi itu kepada pemerintah, namun tidak direspons. Makanya pihaknya tegas menolak relokasi.

Asep menyatakan, di basement Alun-Alun sudah ada pedagang yang lebih dulu berjualan. Relokasi pedagang Dalem Kaum ke basement hanya akan melahirkan konflik sosial di antara para pedagang. Belum lagi persoalan jumlah yang tidak terdata dengan baik oleh pemerintah.

Asep membeberkan, ada 413 PKL di Kawasan Dalem Kaum. Sedangkan kuota pindah ke basement hanya 50 PKL. “Belum lagi jualannya sama, merasa dibenturkan. Tetap saya intinya menolak,” tegas Asep Black, demikian ia kerap disapa.

Para pedagang PKL Dalem Kaum membawa tiga tuntutan dalam unjuk rasa tersebut. Di antaranya menolak direlokasi ke basement Alun-Alun atau tempat relokasi di mana pun, membina dan menata PKL di lokasi Dalem Kaum, dan menghentikan intimidasi aparat kepada PKL Dalem Kaum.

Pedagang lainnya, Irma, sudah 10 tahun berjualan di Dalem Kaum. Ia diminta pindah ke basement alun-alun, sementara kuota basement hanya untuk 50 orang. “Memang mampu nampung? Kami tidak mau ada gesekan dengan pedagang lama yang sudah ada basement," kata ibu satu anak berusia 35 tahun ini.

"Sudah sepekan nggak jualan lagi, disuruh pindah ke basement, saya juga nggak tau kondisi di basement seperti apa, saya akan jualan lagi jika pemerintah tidak punya solusi," kata Yuni ibu 2 anak berusia 36 tahun.

"Pedagang akan kembali dagang di Dalem Kaum jika pemerintah tidak punya solusi, Sekda Ema Sumarna ini mengeluarkan kebijakan sepihak, karena anak-anak tidak diundang tau-tau ada pemberitahuan mau ada peresmian relokasi PKL ke basement. PKL Dalem Kaum itu bukan mau dibina oleh pemerintah tapi mau dibinasakan," kata kordinator PKL Barry (59 tahun).

"Kita akan kembali dagang di Dalem Kaum, bahkan toko-toko juga mendukung adanya PKL Dalem Kaum. Lalu PKL mau dipindah ke basement, coba dulu dagang di basement, disitu banyak nyamuk dan rawan banjir, pernah Pak Edi Codet (tokoh PKL Dalem Kaum) masuk kesana cuma tahan 30 menit, tidak tahan dengan polusi asap kendaraan, sirkulasi udaranya buruk," kata kordinator pedagang Dalem Kaum, Yadi (58 tahun).

Baca Juga: PKL Harap Untung di Ramadan, Pemkot Bandung Justru Rencanakan Pengusuran
Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung 2021, Terbanyak di Kecamatan Regol
Upaya Menghidupkan Teras Cihampelas yang Ditinggal Pergi PKL dan Pejalan Kaki

Berujung Ketidakpastian

Para PKL menggelar mimbar bebas dan aksi teatrikal di halaman depan gerbang masuk Pemkot. Empat orang PKL dengan tali melilit leher dan pakaian compang camping merangkak sambil mengacungkan piring-piring berisi tanah, sampah, dan daun kering, di bawah spanduk besar dengan tulisan PKL dibina bukan dibinasakan.

Aksi ini sebagai simbol hilangnya penghasilan pedagang karena tidak berjualan. Piring-piring kosong itu melambangkan perut mereka yang lapar karena Pemerintah Kota Bandung melarang PKL berjualan sejak sepekan kebelakang.

Sebelum azan duhur sekitar pukul 11, Sekretaris Satpol PP Kota Bandung Idris, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung Atet Deni Handiman, dan beberapa pegawai Pemkot Bandung lainnya hadir di tengah massa aksi. Priston, aktivis PKL bersama sejumlah mahasiswa dari Unla, Unpar, Unpas, dan Unikom yang bersolidaritas untuk para PKL juga berada di lokasi.

Sekretaris Satpol PP Kota Bandung Idris menyebutkan ada miskomunikasi terkait masalah PKL Dalem Kaum. Ia juga mengaku, Sabtu malam yang lalu sudah mengobrol dengan Asep Black yang menyatakan bahwa data PKL tidak sesuai. “Saya sampaikan tidak benarnya di mana, hayu komunikasi,” ungkap Idris.

Idris juga menyebutkan pemerintah sudah memberikan solusi kepada PKL Dalem Kaum, yaitu direlokasi ke basement Alun-alun. Per tanggal 7 Desember lalu, Pemkot Bandung memindahkan para PKL untuk berjualan ke basement.

“Mohon maaf jangan sampai ada yang berbicara tidak ada solusi, solusi itu ada dan sudah dilakukan. Tetapi ini ada disparitas data, komunikasi yang tidak nyambung, ada hal-hal yang belum dibahas secara tuntas,” terang Idris.

Adapun Kepala Dinas KUKM Atet mengajak perwakilan para pedagang dan mahasiswa untuk mediasi di dalam Balaikota. “Jadi seperti apa kita bicarakan, lamun lanjut dagang kumaha, lamun relokasi kumaha. Lamun kieu kan teu puguh, aya ngomong sorakan, aya ngomong sorakan. Gimana kalau seperti itu kita bicarakan?” ungkap Atet.

Atet menjelaskan, penataan PKL di kawasan Dalem Kaum merupakan kebijakan Pemkot Bandung. Salah satu sebabnya ditengarai kawasan Dalem Kaum merupakan zona merah PKL yang artinya dilarang berjualan.

Atet juga menyampaikan tempat relokasi basement Alun-Alun sudah disediakan meja, etalase, kipas angin, dan lampu yang merupakan bantuan atau CSR dari salah satu perusahaan.

“Itu sudah kita kasih meja, kipas angin, lampu. Dan kebetulan ada yang membantu pihak ketiga,” ungkap Atet.

Namun, para pedagang menolak ajakan Atet untuk bermediasi di dalam Balaikota. Para pedagang meminta agar mediasi dilakukan bersama-sama yang bisa dilihat langsung oleh para pedagang. Atet bersikukuh untuk mediasi, sebab ia tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai persoalan penataan PKL, melainkan harus diputuskan oleh tim atau Satgasus PKL.

Perwakilan pemerintah itu lalu masuk ke Balaikot sementara pedagang masih menunggu kepastian. Setelah sekitar 30 menit lebih belum ada kepastian dari Dinas KUKM, massa PKL sempat menggoyang dan mendobrak gerbang Balaikota. Para pedagang kemudian memutuskan untuk berjualan di Dalem Kaum sekembalinya dari aksi unjuk rasa ini.

Memblokir Jalan Wastukancana

Sebelumnya, para PKL Dalem Kaum sempat memblokir Jalan Wastukancana di depan gerbang masuk ke Balaikota Bandung. Setelah itu mereka kembali menggelar mimbar bebas dan aksi teatrikal di halaman depan gerbang masuk Pemkot.

Sempat ada debat antara perwakilan PKL dengan pihak pemkot, namun tidak ada solusi yang bisa memuaskan kedua belah pihak. "Ada apa sih dengan Pemkot, melibatkan UMKM apanya? UMKM itu Usaha Maneh Keur Maraneh (usaha kamu untuk kamu-kamu)," kata Priston, perwakilan dari KPJ yang juga ikut berorasi.

Selain koordinator padagang dan pedagang yang berorasi, sejumlah mahasiswa dari Universitas Pasundan dan Langlangbuana juga ikut mengawal aksi untuk membela PKL Dalem Kaum.

Marshanda (21 tahun), mahasiswi dari Universitas Pasundan mengatakan, pemerintah tidak pernah melihat aspek sosial dan ekonomi dalam menjalankan relokasi PKL Dalem Kaum ke basement Alun-alun.

“Apakah tidak akan terjadi gesekan sosialnya dengan pedagang lama, aspek ekonominya jelas pintu rejeki para pedagang ditutup oleh kebijakan sepihak ini,” kata Marshanda.

Ia mempertanyakan jaminan ekonomi dari dampak relokasi ini. Seharusnya Pemkot Bandung melakukan pembinaan dalam penataan PKL Dalem Kaum. Pemkot juga diharapkan tidak asal merelokasi.

Beberapa contoh relokasi yang dijalankan Pemkot Bandung bermasalah. Misalnya, relokasi PKL BIP atau PKL Merdeka. “Apakah omzetnya meningkat? Apakah itu tidak sumpek? Apakah itu tidak menimbulkan kemiskinan baru? Sementara masyarakat sekarang lebih pilih belanja lewat e-commerce," kata Marshanda.

*Kawan-kawan bisa membaca reportase-reportase lain dari Awla Rajul dan Prima Mulia, atau tulisan-tulisan lain tentang Pedagang Kaki Lima