BandungBergerak.id - Tri Snoyuwono atau yang kerap disapa Abah Tris tampak bersemangat mendapatkan bantuan pangan 10 kilogram beras dari pemerintah. Ini pengalaman pertamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah selama tinggal di desa Cimenyan, Kabupaten Bandung.
Abah tidak menyangka namanya menjadi salah satu penerima bantuan beras. Ia sebelumnya tidak pernah mengajukan diri atau pun didata untuk menerima bantuan tersebut.

“Ya, karena dari negara, saya terima. Bantuan ini menjadi hak saya sebagai masyarakat,” kata Abah yang tinggal di Lebak Gede, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Minggu, 18 Februari 2024.

Beda dengan Ani (44 tahun). Ia sebelumnya pernah mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Namun tiba-tiba namanya dihapus sebagai penerima bantuan. Padahal suami Ani sudah meninggal.

“Tapi tahun ini saya dapat bantuan beras 10 kilogram dari pemerintah,” kata Ani usai mengambil bantuan cadangan beras di Desa Cimenyan, Rabu, 28 Februari 2024.

Ani mengaku senang bisa kembali mendapatkan bantuan. Bantuan tersebut sangat membantunya di tengah kenaikan harga beras. Apalagi ia hanya bekerja sebagai buruh harian lepas.

“Karena pembagiannya tidak merata, saya senang bisa jadi salah satu penerimanya,” ungkap Ani.

Abah Tris dan Ani merupakan dua orang dari 1.400 keluarga penerima bantuan pangan beras dari pemerintah di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Jumlah ini lebih banyak dari bantuan-bantuan sebelumnya yang hanya mencapai 800 penerima.

Pembagian bantuan pangan beras di Desa Cimenyan dilakukan sebanyak enam kali dari bulan Januari hingga Juni 2024. Pembagiannya dimulai sejak tanggal 20 Januari 2024.

Asep Jaja, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Desa Cimenyan menjelaskan, data penerima bantuan pangan beras, mereka peroleh dari P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Penyalurannya dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar bersama Perum Bulog Wilayah Jabar dan PT Pos Indonesia.

“Kami dari Desa Cimenyan hanya membantu menyalurkan bantuan pangan beras saja,” ungkap Acep di Kantor Desa Cimenyan.

Pengurus Desa, kata Asep, hanya bertugas memfasilitasi penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Untuk seleksi atau pendataan penerima bantuan, pengurus desa tidak dilibatkan.

Warga Mampu Ikut Kebagian

Acep mengakui, dalam pembagian bantuan pangan beras ini warga mampu ikut kebagian. Mereka di antaranya warga komplek perumahan di Desa Cimenyan. Termasuk juga masyarakat yang muda-muda.

Acep menduga, data penerima bantuan beras berasal dari data pandemi Covid-19. Pada saat itu masyarakat dapat mengajukan diri menerima bantuan dengan mengisi pranala (link) yang ada. Selain itu, ia juga melihat data ini diperoleh dari masyarakat yang mengajukan prakerja.

“Saya tahu ini karena waktu pandemi tetangga di rumah ada yang mengajukan pra kerja dan tidak mendapatkan bantuan, sekarang mendapatkan bantuan,” kata Asep.

Penambahan jumlah warga penerima bantuan juga terjadi di Kelurahan Cibuntu Kota Bandung. Sebanyak 30 persen penerima bantuan pemerintah adalah orang baru.

Teguh Furqoni Syahbana, Lurah Kelurahan Cibuntu, Bandung Kulon, Kota Bandung mengatakan, jumlah penerima bantuan di kelurahannya mengalami peningkatan. Sebelumnya hanya 811 penerima dan mengalami kenaikan pada program bantuan pangan beras sebesar 1.114 penerima.

“Ada warga baru dapat bantuan. Ada selentingan, data warga penerima bantuan pangan beras berasal dari data pandemi Covid-19,” ungkap Teguh.

Namun Teguh tidak memungkiri sejumlah penerima adalah warga mampu atau tidak seharusnya mendapat bantuan, meski jumlahnya tidak terlalu besar.

“Ya kami dari kelurahan hanya memfasilitasi dan mengamankan. Datanya sudah ada,” kata Teguh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Bandung, Indramayu, dan Garut. Di Bandung Airlangga didampingi ketua DPD Partai Golkar, Ace Hasan Ace Hasan Syadzil membagikan bantuan pangan beras kepada 100 perwakilan warga di daerah Batununggal, Kota Bandung.

Kemudian pada hari Sabtu, 20 Februari 2024 Airlangga Hartarto membagikan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat di Kantor Desa Sukagalih. Ia didampingi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Rabu, 24 Januari 2024 Airlangga Hartarto juga membagikan membagikan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah warga di Desa Eretan Kulon, Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat. Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, serta sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Firkarno dan Ace Hasan Syadzily.

Bantuan Beras untuk Antisipasi El Nino

Bantuan Pangan Beras dibagikan pertama kali pada bulan Januari 2024. Bantuan ini disebut-sebut menjadi bantuan pemerintah untuk mengantisipasi El Nino, situasi alam yang mengakibatkan gangguan produksi pangan di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu menyalurkan cadangan berasnya kepada masyarakat.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Neni Fasyaini mengatakan, Indonesia sejak setahun yang lalu mengalami El Nino yang berdampak pada kekeringan. Sehingga produksi berasnya menurun.

“Ini akibat dari musim tanam yang begeser. Satu musim tanam lewat, produksi ikut berkurang. Jadi petani kita mengalami kekurangan hasil produksi. Sehingga membutuhkan bantuan pemerintah,” kata Neni.

Ia menjelaskan, pada tahun 2023, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun bedanya dengan penyaluran pangan beras pada tahun 2024 adalah sumber data yang digunakan.

Sumber data penyaluran beras pada tahun 2023 adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan disalurkan oleh Dinas Sosial. Sementara Sumber data KPM tahun 2024 berasal dari data P3KE Kemenko PMK. Penyalurannya diserahkan kepada Badan Pangan Nasional Bersama Bulog dengan sasaran sebanyak 22.004.077 KPM.

Bantuan ini pada tahun sebelumnya, kata Neni, tidak ada. Karena biasanya bantuan pemerintah ini disalurkan apabila ada bencana.

Pembagian bantuan beras ini ada setelah keluarnya Peraturan Presiden No. 125 mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Perpres ini menyebutkan, cadangan pangan pemerintah, selain untuk bantuan pangan pascabencana juga bisa untuk masyarakat rentan rawan pangan, masyarakat yang anaknya mengalami stunting, dan masyarakat terdampak gejolak harga.

“Untuk masyarakat rawan pangan, akhirnya bisa disalurkan. Sehingga sejak tahun kemarin pemerintah menyalurkan bantuan cadangan pangan,” terang Neni.

Untuk Provinsi Jawa Barat ada sebanyak 4.445.601 KPM yang akan menerima bantuan selama 6 bulan yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap awal sudah dibagikan pada bulan Januari, Febuari, dan Maret.

Baca Juga: Film Dirty Vote Bagian Penting dari Demokrasi
Setelah Diguncang Dirty Vote, Apa yang Bisa Dilakukan Orang Muda?
Mengkriminalkan Tim Film dan Narasumber Dirty Vote, Membungkam Masyarakat Kritis

Dugaan Politisasi Bansos

Cara-cara pemerintah melakukan pembagian bantuan berupa beras kepada masyarakat menjelang pemilu dinilai sebagai politisasi bansos. Apalagi pembagian bantuan beras menjelang Pemilu 2024 tersebut tidak melibatkan Kementerian Sosial.

“Seolah pembagian bantuan beras ini tidak terintergrasi antarsatu kementerian dengan kementerian lain. Seolah jalan sendiri-sendiri,” ungkap Neni Nur Hayati, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Kamis, 28 Maret 2024.

Ia melihat seharusnya pembagian bantuan pangan beras menjadi kewenangan Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Namun yang justru tampil di publik membagikan bantuan pangan beras atau bansos adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Ini jelas terintergrasi ke partainya,” kata Neni.

Selain angka penerimanya cukup besar, kata Neni, pemetaan masyarakat penerima bantuan tidak tepat sasaran. Hal ini karena jumlah pendataan tertutup dan tidak banyak yang dibuka ke ruang publik.

“Sehingga banyak warga mampu ikut menerima bantuan,” kata Neni.

Politisiasi bansos juga Neni rasakan pada tahun 2019. Presiden menggunakan program ini untuk meraih suara di Pemilu 2019. Bansos PKH ini dibagikan menjelang Pemilu 2019.

Sehingga lanjut Neni dengan membagikan bansos menjelang pemilu akan menjadi sesuatu yang diingat oleh masyarakat. Bantuan ini dianggap sebuah janji menjelang pemilu.

“Sebetulnya kalau lihat surveinya Kompas, sebanyak 51 juta pemilih Indonesia pernah ditawarin bansos dan ini ada relevansinya dengan bansos saat ini,” ungkap Neni.

Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu ikut mengomantari bantuan sosial di Jawa Barat. Menurut Haru, bantuan sosial tidak seharusnya jadi instrumen politik .

“Bansos itu sebagai instrumen untuk masyarakat warga yang yang memiliki kerawanan sosial,” kata Haru.

Namun Haru menemukan kejanggalan dalam pembagian bansos, seperti ada yang mengatakan kalau nanti ada capres tertentu yang menang, maka bansosnya hilang. Sampai ada menteri yang turun membagikan bansos dan bilang: “Terima kasih Pak Jokowi”.

Ini menurut Haru tidak tepat dan harus diperbaiki ke depan. Jangan sampai di dalam dunia politik, ada politik gentong babi.

“Jadi dia pakai program pemerintah, tapi digoreng secara berlebihan secara terstruktur dan masif,” terang Haru.

Haru juga mengungkapkan, biasanya kalau hibah akan ditahan dulu sebelum Pemilu atau pencoblosan. Namun bansos sebaliknya. Bansos keluar di masa tenang.

Bagi Haru seharusnya bansos adalah hak rakyat dan diberikan tanpa embel-embel apa pun. Tapi yang sekarang luar biasa. Apalagi pembagian bansos dilakukan pada saat kondisi yang berat, harga sembako tinggi, sulitnya cari pekerjaan, dan pengangguran banyak.

“Sehingga bansos ini menjadi instrumen yang efektif untuk menggiring pilihan,” ungkap Haru.

“Belum ditambah dengan money politic, netralitas oknum aparat penegak hukum, netralitas aparat pemerintah, oknum aparat penyelenggara pemilu. Ini menambah sederet masalah kita. Sehingga demokrasi kita hari ini lebih carut marut dari tahun sebelumnya,” tutup Haru.

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat, tak banyak yang mau merespons terkait pembagian bantuan pangan beras yang dilakukan Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar di Wilayah Jawa Barat. Klarifikasi singkat mengenai hal ini hanya datang dari Ahmad Hidayat, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat).

“Saya jadi yang kedua kali itu berkorban dan kerjuang lebih keras dari pileg sebelumnya,” kata Hidayat yang merupakan calon anggota DPRD Jawa Barat terpilih dari wilayah Jabar II melalui pesan Whatsaap, Jumat, 19 April 2024.

Dari sisi pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara. Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023.

Bansos juga diberikan dalam bentuk BLT untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Presiden menyebut bahwa fenomena iklim El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.

"BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," kata Jokowi, kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024. 

Jokowi menegaskan, penyaluran bansos telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, pemerintah tidak bisa memutuskan hal tersebut secara sendiri.

"Semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu, jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita tidak seperti itu," tandas Jokowi.

Saat ini pembagian bantuan pangan beras telah memasuki termin kedua yakni April, Mei, dan Juni. Sebelumnya pembagian bantuan beras telah dibagikan pada bulan Januari, Febuari, dan Maret.

Sementara hasil rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming (putra Presiden Jokowi) menang telak di Provinsi Jawa Barat dengan meraup 16.805.854 suara. Kemudian disusul oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 9.099.674 suara, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 2.820.995 suara.

*Liputan ini Mendapatkan Dukungan Hibah dari Program Fellowship AJI Indonesia