BandungBergerak.id - Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, hampir mencapai 50 juta jiwa pada tahun 2023. Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu yang digadang-gadang akan menjadi calon Gubernur Jawa Barat memandang kondisi itu bak dua bilah mata pisau, berkah dan masalah. Penduduk yang banyak memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan tapi juga ragam persoalan yang harus diselesaikan.

Selain penduduk yang banyak, Jawa Barat dipilih menjadi salah satu daerah tempat dibangunnya infrastruktur besar proyek strategis nasional (PSN). Beberapa PSN di antaranya Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Bandara Internasional Kertajati, Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana, Kawasan Industri Patimban, Tol Cisumdawu, dan lainnya. PSN di Jawa Barat juga diketahui menyasar delapan sektor, yaitu sektor pendidikan, kereta, jalan dan jembatan, energi, irigasi dan bendungan, air dan sanitasi, pelabuhan, dan tanggul pantai.

Haru menyebut, PSN yang hadir di Jawa Barat perlu dipandang sebagai kabar bahagia dan diterima. Sebab, PSN dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, dalam proses pembangunan hingga pengoperasiannya, perlu dipastikan PSN membawa lebih besar manfaat kepada masyarakat, daripada mudarat.

“Jangan sampai PSN itu lebih besar efek sampingnya. Kalau perencanaannya baik, benar, dampaknya kan bisa kita kelola. AMDAL-nya benar, kajian lingkungannya benar, dan dampaknya diselesaikan. Saya kira proyek-proyek nasional itu akan memberikan manfaat,” ungkap Haru dalam podcast BandungBergerak.id yang bertajuk “Sebelum Menjadi Gubernur” yang disiarkan melalui YouTube.

Haru juga menyebutkan, sama seperti proyek strategis nasional, investasi di Jawa Barat juga perlu digenjot untuk mendulang manfaat bagi masyarakat. Masuknya investasi maupun PSN akan membuka peluang dan kesempatan. Ini positif karena Jawa Barat menghadapi persoalan pengangguran, kesenjangan, dan kesejahteraan.

Berkaitan dengan persoalan itu, Haru menyampaikan kesedihannya. Saat kontestasi pemilu yang lalu, banyak masyarakat yang memilih pemimpin karena diiming-iming uang. Haru juga menyinggung dugaan dana bansos yang digelontorkan untuk memenangkan satu paslon.

Sebagai politisi, Haru mendambakan masyarakat Indonesia yang tak bisa lagi disogok maupun ditekan dengan uang maupun hal lainnya, karena kondisi ekonomi yang sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan setiap pekerja setiap bulannya minimal mendapatkan upah yang layak dengan bayaran UMR.

“Menurut saya kepemimpinan yang seperti itu yang kita perlukan. Kepemimpinan yang betul-betul memihak pada kepentingan rakyat,” kata Haru.

PKS merupakan salah satu partai yang kerap menjadi oposisi. Berkaitan dengan upah, sejak rancangan undang-undang cipta kerja (RUU Ciptaker) menjadi perhatian, PKS menolak RUU ini disahkan menjadi undang-undang. Dalam hal pengaturan upah dan kontrak kerja, undang-undang omnibus law ini dianggap merugikan pekrja dan menguntungkan pengusaha.

PKS juga kerap menyatakan sikapnya terkait keputusan pemerintah dalam penentuan upah minimun kabupaten/kota (UMK). Misalnya saja pada penentuan UMK 2024 lalu, Fraksi PKS DPRD Jabar menyatakan sikap bahwa keputusan mengenai upah itu tidak berpihak kepada perbaikan kesejahteraan buruh dan pekerja di Jawa Barat.

Baca Juga: HARU SUANDHARU SIAP NYALON GUBERNUR: Menyoal Kebijakan Diskrimatif
HARU SUANDHARU SIAP NYALON GUBERNUR: Beda Jauh APBD Jabar dan DKI Jakarta
HARU SUANDHARU SIAP NYALON GUBERNUR: Toleransi di Jawa Barat Baik-Baik Saja

Pengangguran dan Realita PSN

Pengangguran terbuka di Jawa Barat dalam rentang tiga tahun, 2021-2023 diketahui turun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 7,44 persen, turun jika dibandingkan Agustus 2022 dengan TPT sebesar 8,31 persen. Sementara TPT pada tahun 2021 sebesar 9,82 persen.

Adapun persentase kemiskinan Jawa Barat menurun setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Jawa Barat Dalam Angka 2023, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2023 mencapai 3,89 juta orang. Jika dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menurun 182,38 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 165,02 ribu orang.

Proyek strategis nasional diwacanakan akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi Jawa Barat. Misalnya saja pengembangan kawasan Rebana yang jika berjalan dengan baik pada 2030 akan menyerap tenaga kerja sebanyak 4,49 juta orang. Pertumbuhan ekonomi juga diprediksi naik hingga 7,16 persen dan investasi ikut meningkat 7,7 persen.

Namun begitu, PSN juga meninggalkan beberapa persoalan. Misalnya, Bandara Kertajati di Majalengka yang belum mampu menarik banyak minat pengunjung. Bandara internasional utama di Jawa Barat ini harus dipaksa bangun dari mati surinya. Pembangunan KCIC juga menyisakan persoalan. Tanah berangkal bekas pembuangan pembangunan proyek kereta cepat di lahan milik warga membuat tanaman pertanian tak lagi subur, selain banyak titik mata air yang lantas lenyap. 

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PSN yang cukup banyak berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 21 tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN. Namun sama seperti jumlah penduduk Jawa Barat yang terbanyak se-Indonesia, PSN bak dua bilah mata pisau yang akan membawa duka sekaligus bahagia.

*Kawan-kawan yang baik bisa membaca tulisan-tulisan lain dari Awla Rajul atau artikel lain tentang Proyek Strategis Nasional