BandungBergerak.id – Setelah terlaksananya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada tanggal 14 Februari 2024, Di bulan November 2024 akan digelar kembali pemilu Kepala daerah serentak di Indonesia. Berbagai partai politik sudah mulai mengusung nama-nama yang akan dicalonkan sebagai calon kepala daerah di berbagai tempat.

Dari berbagai pasangan calon (paslon), yang menjadi perhatian masyarakat adalah pencalonan dari kalangan selebriti. Salah satu yang menyita perhatian publik yaitu pencalonan Marshel Widianto sebagai wakil wali kota Tanggerang Selatan. Hal ini diumumkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menegaskan partainya mengusung komika, Marshel Widianto, maju Pilwalkot Tangerang Selatan. (Detik News, diakses 20 Juni 2024).

Selain itu, selebriti lain yang juga yang ikut berlaga dalam pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung, salah satunya ialah Jeje Ritchie Ismail yang merupakan adik ipar dari Rafi Ahmad. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Amanat Nasional, bahwa PAN akan mengajukan saudara Jeje sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat (Kompas, diakses 28 Juni 2024). 

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Menimbang Game Theory sebagai Strategi Pemasaran di Era Digital
MAHASISWA BERSUARA: Inisiatif Pengurangan Sampah di Industri Logistik dengan Rantai Pasok Tertutup
MAHASISWA BERSUARA: Mencari Akar Kemacetan, Melihat Kembali Arah Pembangunan Transportasi Umum Kota Bandung

Selebriti Menjadi Calon Kepala Daerah

Selebriti yang menjadi calon dinilai akan lebih menguntungkan dalam kontestasi politik karena memiliki modal yaitu ketenaran atau popularitas, yang bisa digunakan sebagai basis massa untuk memilih seleb tersebut dalam pemilu. Dalam hal ini, tentu akan menguntungkan partai politik dalam berkampanye, karena masyarakat akan lebih mudah mengenal paslon tersebut. Namun, meskipun memiliki modal elektoral yang cukup, hal ini tidak menjamin akan dapat memenangkan Pilkada.

Fenomena ini bukanlah hal yang baru dalam dunia politik, namun tetap, selebritas yang menjadi calon kepala daerah menarik perhatian publik. Pasalnya, pencalonan ini akan mengundang pertanyaan dari benak masyarakat. Pertanyaan yang akan timbul ialah, apakah para selebritas ini memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tatanan masyarakat daerah tersebut?

Soal kapasitas ini menjadi sorotan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu, ahli hukum tata negara yaitu Feri Asmari yang menyoroti fenomena tersebut. Feri menganggap bahwa fenomena pencalonan artis menjadi calon kepala daerah merupakan kegagalan partai politik dalam membangun kader sendiri untuk bisa mumpuni menjadi pemimpin di Tingkat daerah. (tribunnews.com diakses 10 Juli 2024).

Setiap partai tentu memiliki tujuan dalam mencalonkan seleb dalam panggung  pemilihan kepala daerah ini. Sebagaimana dijelaskan dalam buku yang berjudul ISEAS Perspective: Watching the Indonesian Elections 2014 bahwa setiap keterlibatan selebriti dalam panggung politik memiliki tujuan elektoral untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai politik selama masa kampanye dan pemilihan umum. Kedua variabel ini menjadi isu penting dalam setiap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, dan cenderung mengabaikan visi misi kepemimpinan, arah kebijakan, serta ideologi dari kandidat atau calon.

Acapkali, para calon kepala daerah yang berasal dari kalangan selebriti ini jarang yang memunculkan visi misi serta solusi yang dapat ditawarkan dalam penanggulangan masalah yang terjadi di daerah tersebut. Kerap kali hanya upaya gimik politik dan sensasi saja yang dijual untuk memenangkan pemilu. Padahal dunia politik memiliki dimensi yang berbeda dengan dunia entertaiment, karena politik menyangkut hajat hidup orang banyak, karena kebijakannya dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung.

Mengusung Calon Kepala Daerah yang Berkualitas

Partai Politik memiliki peranan yang penting dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung. Sebagai pilar demokrasi, partai politik perlu menjalankan fungsinya dengan benar sebagai jembatan rakyat dengan pemerintah, merumuskan aspirasi masyarakat ke dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, Menurut ahli politik Prof. Miriam Budiardjo, Partai Politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan yang dilahirkan partai guna melahirkan pemimpin berkualitas baik diinternal partai maupun kepemimpinan ditingkat daerah ataupun nasional.

Guna melahirkan pemimpin yang memiliki integritas, kapabilitas serta ideal, Partai politik berperan penting untuk melahirkan pemimpin dalam kriteria ini. Kualifikasi yang ditetapkan partai politik perlu lebih selektif agar dapat melahirkan pemimpin dengan kriteria tersebut. Sebagaimana kebutuhan masyarakat, partai politik perlu lebih gencar untuk melihat kondisi suatu daerah untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan serta  keinginan masyarakat akan suatu pemimpin. Partai politik perlu bersikap demokratis agar dapat memproduksi calon pemimpin yang demokratis.

Rakyat Harus Selektif Memilih

Untuk mencapai kemajuan suatu daerah, tentu diperlukan pemimpin yang dapat memahami apa yang menjadi persoalan dan paham bagaimana cara menanggulangi atau beranjak dari persoalan yang terjadi. Dalam demokrasi, setiap rakyat memiliki kesempatan untuk memilih dan mendapatkan pemimpin yang solutif serta ideal bagi daerahnya.

Masyarakat perlu tahu apa yang menjadi isu atau kendala di kota yang dihuninya, agar dapat melihat calon pemimpin mana yang dapat mengatasi persoalan atas masalah yang terjadi. Masyarakat perlu lebih selektif ketika  memilih calon kepala daerah dalam Pilkada nanti. Masyarakat perlu mempertanyakan hal-hal fundamental tentang pengelolaan daerah, transportasi publik, pendidikan, infrastruktur daerah, peningkatan ekonomi daerah,  serta program apa yang ditawarkan calon pemimpin untuk dapat mengetahui pikiran atau langkah apa yang akan dilakukan oleh calon pemimpinnya.

Pemikiran yang kritis tentu diharapkan lahir dari masyarakat agar dapat melihat siluet cara berpikir calon pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Karena dalam demokrasi, masyarakat perlu meningkatkan kualitas dan cara berpikirnya untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Sebagaimana di jelaskan oleh filsuf Joseph de Maistre, dalam demokrasi, masyarakat akan mendapatkan pemerintah atau pemimpin yang mereka layak dapatkan. Artinya untuk mendapat pemimpin berkualitas, kita perlu meningkatkan kualitas berpikir agar mendapat pemimpin yang ideal.

*Kawan-kawan bisa membaca artikel-artikel lain Mahasiswa Bersuara