BandungBergerak.id - Lima tahun ke depan Kota Bandung akan dipimpin wali kota dan wakil wali kota baru. Mereka akan menghadapi tugas berat di kota berpenduduk 2,5 juta jiwa. Berbagai isu penting yang menyangkut Kota Bandung mulai terangkat. Salah satu tema yang paling mencolok adalah isu sampah, yang dinilai sebagai masalah mendesak yang harus segera ditangani oleh pemimpin baru Kota Bandung.

Isu Sampah yang Mengancam Lingkungan

Raihan, seorang warga Bandung, menekankan pentingnya kesadaran diri dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, kriteria pemimpin Kota Bandung yang ideal adalah yang peduli terhadap lingkungan dan terjun langsung dalam mengatasi masalah sampah.

“Isu sampah yang harus segera ditangani karena sudah membeludak,” ujar Raihan.

Ia berpendapat, cara mengatasi sampah dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk peduli membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya. Pendapat Raihan ini bukan tanpa alasan. Kota Bandung menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, dengan volume yang dihasilkan oleh warga mencapai sekitar 1.500 ton per hari.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melaporkan bahwa hanya sekitar 60 persen dari total sampah tersebut yang dikelola dengan baik, sementara sisa sampah yang tidak terkelola berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar, seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat.

Data menunjukkan bahwa sekitar 70 persen daerah rawan banjir di kota ini terkait dengan penumpukan sampah di saluran air. Selain itu, DLHK mencatat bahwa sekitar 40 persen dari total sampah yang dihasilkan adalah sampah plastik, yang merupakan masalah serius karena sifat plastik yang sulit terurai dan dapat bertahan selama ratusan tahun. Jenis sampah plastik yang paling umum meliputi botol, kantong plastik, dan kemasan makanan.

Hal serupa diungkapkan oleh Megan, seorang mahasiswa dari Garut yang menempuh pendidikan di Bandung. Ia berharap calon pemimpin selanjutnya dapat mengatasi berbagai masalah di Bandung dengan inovasi yang tepat.

“Isu yang paling berat menurut saya adalah isu sampah yang membuat banyak daerah terkena banjir. Sampah yang membeludak di berbagai tempat, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA), sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.

Kemacetan Sebagai Tantangan Urban

Selain sampah, kemacetan juga menjadi perhatian utama peserta dialog. Megan menambahkan, “Kemacetan yang sering terjadi di kota ini juga perlu diatasi. Harapan saya untuk calon pemimpin ke depan adalah semoga bisa mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Bandung.”

Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, tingkat kemacetan di Bandung telah mencapai 60 persen, menjadikannya salah satu kota dengan kemacetan tertinggi di Indonesia. Rata-rata waktu yang dihabiskan warga untuk perjalanan sehari bisa mencapai 1,5 jam, terutama di kawasan pusat kota dan jalur utama. Dalam survei yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2023, sekitar 70 persen responden menyatakan bahwa kemacetan adalah masalah utama yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Muhammad Fauqi Al Azzami, mahasiswa Teknik Kimia UPI, juga menggarisbawahi pentingnya mendengarkan keluhan warga. “Saya meng-highlight isu sampah, di sekitar Pasar Gerlong, terdapat TPS yang telah melebihi kapasitas dan baunya sangat menyengat. Pemimpin yang baru harus peka terhadap permasalahan ini dan mampu memberikan solusi,” katanya.

Sistem Zonasi Pendidikan yang Perlu Diperbaiki

Hani, warga Bandung lainnya, menyoroti masalah zonasi pendidikan yang perlu segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan sering kali kelebihan kuota siswa, sementara sekolah di pinggiran kekurangan murid.

Hani berharap pemimpin baru dapat menciptakan kebijakan yang lebih merata dan adil dalam distribusi pendidikan.

Menurut Dinas Pendidikan Kota Bandung, pada tahun ajaran 2023/2024 terdapat sekitar 1.200 sekolah dasar (SD) dan 500 sekolah menengah pertama (SMP) di Bandung. Namun, data menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di daerah perkotaan, seperti Kecamatan Bandung Wetan dan Cicendo, mengalami kelebihan kapasitas, dengan rasio siswa mencapai 40-50 persen di atas kuota. Di sisi lain, sekolah-sekolah di pinggiran kota sering kali tidak terisi penuh, dengan rasio siswa hanya sekitar 60-70 persen dari kapasitas.

Hal ini berdampak pada akses pendidikan, di mana survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Unpad menunjukkan bahwa sekitar 30 persen orang tua merasa kesulitan dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka akibat sistem zonasi. Banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa anak mereka tidak dapat masuk ke sekolah favorit yang terletak dekat dengan tempat tinggal mereka.

Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi masalah. Data Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di kawasan pinggiran kota sering kali memiliki akreditasi yang lebih rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pusat kota, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Baca Juga: PILWALKOT BANDUNG 2024: Belum Sepenuhnya Mewadahi Aspirasi Kawan-kawan Difabel
PILWALKOT BANDUNG 2024: Jadwal Tahapan, Jumlah DPT, Visi-Misi, dan Nomor Urut Empat Pasangan Calon
PILWALKOT BANDUNG 2024: Pemilih Pemula Kota Bandung Membutuhkan Pendidikan Politik

Kriteria Pemimpin Kota Bandung yang Diharapkan

Para narasumber berpendapat bahwa kriteria pemimpin Kota Bandung yang ideal haruslah mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi Kota Bandung. “Yang paling penting adalah sosok yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki aksi nyata dalam menyelesaikan masalah yang telah dibahas,” kata Raihan.

Dari perspektif mahasiswa, Hani menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang sesuai dengan isu-isu yang ada di Bandung. “Kita harus mencocokkan visi misi mereka dengan kondisi factual Bandung saat ini. Harapan kedepannya semoga Bandung bisa lebih baik lagi dengan pemimpin yang baru,” ungkap Hani.

Dalam konteks ini, visi dan misi para calon pemimpin kota Bandung mendapatkan perhatian publik. Masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana rencana mereka dapat mengatasi isu mendesak seperti pengelolaan sampah, kemacetan, dan pendidikan. Mengkritisi visi misi ini menjadi penting untuk memvalidasi sejauh mana rencana tersebut dapat diimplementasikan.

Berikut ini visi misi empat kandidat yang bertarung di Pilwalkot Bandung 2024:

1. DANDAN RIZA WARDANA & ARIF WIJAYA

Visi: Bandung Asikk (Agamis, Sejahtera, Inovatif, Kolaboratif, dan Kreatif)

Meskipun visi ini terdengar ideal, kritik muncul terkait implementasinya. Misalnya, dalam misi "Inovatif" yang mencakup pengelolaan sampah dan transformasi transportasi publik, banyak warga berharap solusi konkret dan terukur. Namun, hingga saat ini, langkah-langkah konkret dalam pengelolaan sampah yang "bernilai manfaat" masih diragukan. Apakah hanya sekadar jargon, atau ada rencana nyata yang siap dieksekusi?

2. HARU SUANDHARU & RIDWAN DHANI WIRIANATA 

Visi: Bandung Kota Kreatif Dunia yang Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

Visi ini menjanjikan Bandung sebagai kota jasa yang kreatif dan inovatif. Namun, pertanyaan muncul mengenai realisasi dari komitmen "kota berkelanjutan". Apakah rencana pengurangan pencemaran dan penciptaan ruang hijau cukup untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin mendesak, seperti banjir dan polusi? Sementara itu, misi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan sangat bergantung pada tindakan nyata, bukan sekadar tujuan yang ambisius.

3. MUHAMMAD FARHAN & ERWIN

Visi: Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis

Misi calon ini menekankan pelayanan publik yang unggul dan pengelolaan anggaran yang efektif. Namun, kritik muncul terkait transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana mereka akan memastikan bahwa program-program mereka tidak hanya berjalan di atas kertas tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam konteks kemacetan yang parah dan pengelolaan sampah yang buruk?

4. ARFI RAFNIALDI & YENA ISKANDAR MA'SOEM

Visi: Kota Bandung yang nyaman, inklusif, maju dan berkelanjutan

Visi ini mencerminkan harapan akan kualitas hidup yang lebih baik. Namun, dalam misi yang berfokus pada kesehatan, kreativitas, dan mobilitas, masyarakat menuntut lebih dari sekadar pernyataan. Pengelolaan ruang publik dan infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk merespons isu kemacetan dan pengelolaan sampah. Keberhasilan mereka dalam mewujudkan kota yang "tangguh" harus dibuktikan dengan tindakan nyata.

Secara keseluruhan, visi dan misi para calon wali kota Bandung menunjukkan ambisi untuk menciptakan kota yang lebih baik. Namun, kritik terhadap kurangnya rencana konkret dan implementasi yang jelas menjadi sorotan utama masyarakat. Isu sampah, kemacetan, dan pendidikan tidak dapat diabaikan, dan masyarakat berharap calon pemimpin mereka mampu menghadapi tantangan ini dengan inovasi dan komitmen yang nyata. Dengan harapan, Bandung dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih bersih, nyaman, dan berkelanjutan di masa depan.