BandungBergerak.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung telah menyelenggarakan debat perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Rabu, 30 Oktober 2024. Keempat paslon menyampaikan gagasan masing-masing dalam tema debat “Tantangan Masa Depan Kota Bandung Mengintegrasikan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Keberlanjutan Lingkungan, dan Tata Ruang yang Efisien”.

Setelah menyampaikan visi-misi masing-masing paslon pada sesi pertama, sesi kedua dikhususkan bagi calon Wali Kota Bandung untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh panelis. Sesi ketiga dikhususkan bagi calon Wakil Wali Kota Bandung untuk menjawab pertanyaan panelis. Lantas di sesi terakhir, merupakan pertanyaan yang diarahkan masing-masing pasangan calon kepada pasangan lainnya.

Calon Wali Kota nomor urut 1, Dandan Riza Wardana mendapatkan pertanyaan terkait reformasi birokrasi, spesifik tentang pengelolaan talenta sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil di Kota Bandung. Dandan menyebutkan, jika terpilih, secara rutin pihaknya akan membuat dan mengumpulkan bank data berisi talenta para pegawai, cocok dalam kriteria dan bidang apa aja.

“Bank data yang nanti akan diperlukan apabila kita akan ada mutasi atau kepentingan-kepentingan organisasi pemerintahan, contoh misalnya kita akan membentuk badan layanan unit daerah, tentang masalah persampahan. Itu harus dilihat kira-kira yang mana yang paling cocok. Di situlah makanya perlu secara rutin dilakukan assessment secara rutin sehingga nanti kita akan menempatkan orang pada tempat yang tepat, jangan sampai kita menempatkan orang yang tidak tepat,” jawabnya yang dibatasi durasi hanya dua menit.

Calon Wali Kota nomor urut 2, Haru Suandharu mendapatkan pertanyaan terkait reformasi birokrasi, menyoal strategi yang akan dilakukan untuk akses pelayanan yang mudah dijangkau bagi difabel. Ia mengusulkan untuk dibuatnya peraturan daerah (perda) tentang pelayanan publik yang memperhatikan aksesibilitas dan peraturan Wali Kota (perwal) agar segera dilaksanakan peraturan tersebut.

“Kemudian kita juga lakukan desentralisasi pelayanan agar semuanya bisa diakses di tingkat kecamatan, sehingga saudara-saudara kita tidak usah harus mendatangi kantor DPMPTSP di Jalan Cianjur, tapi cukup mendatangi kantor-kantor kecamatan dan secara bertahap akan kita turunkan hingga tingkat kelurahan. Sehingga saudara-sudara kita bisa mengakses segala urusan mereka dengan lebih mudah,” ungkapnya.

Haru mengklaim, pasangan HD berkomitmen agar teman-teman difabel mendapatkan perhatian yang cukup. Pihaknya juga akan melanjutkan keterbatasan akses dan partisipasi masyarakat dengan collaborative government dan program Bandung Berdaya. Haru juga akan meningkatkan insentif bagi RT dan RW agar pemerintahan terendah bisa bisa membantu difabel dengan lebih mudah.

“Juga kita pastikan ada transformasi digital dan one stop service agar semua bisa dimudahkan dengan bantuan teknologi digital dan kita juga akan lakukan smart governance yang belum terinformasi secara penuh di kota Bandung sehingga dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik kita juga akan pasti bebas dari korupsi,” katanya.

Calon Wali Kota nomor urut 3, M. Farhan, mendapatkan pertanyaan soal kemacetan dan interkonektivitas, spesfik tentang strtagi apa yang akan ia lakukan dalam 100 hari pasca dilantik untuk mengurai kemacetan. Farhan berpendapat, kemacetan masih laten di Bandung karena masih banyak warga yang menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga, dalam lima tahun hingga 2029, ia akan menaikkan jumlah warga Bandung menggunakan kendaraan umum menjadi 20 persen.

“Nah di 100 hari pertama kami akan mengupayakan sebuah kerja sama model bisnis baru bersama dengan para pelaku angkutan umum di mana penggunaan alat elektronik atau uang elektronik akan menjadi kunci menuju Bandung utama bebas macet,” ungkap Farhan.

Kata Farhan, lebih banyak warga yang menggunakan kendaraan umum akan membuat jalanan terasa lebih lega. Bersamaan dengan itu, ia juga akan mengelola parker dengan mitra swasta untuk membangun lahan parker yang vertical. Sebab, dengan cara ini, tidak harus mengorbankan badan jalan sebagai lahan parker yang akan menyempitkan badan jalan.

“Membangun lahan parkir yang vertikal adalah solusi, tidak hanya untuk kemacetan tetapi juga untuk memberdayakan para juru parkir dengan teknologi. Kita akan bisa membuat para juru parkir mendapatkan pendapatan layak dan memberikan pendapatan asli daerah yang tinggi. Saat bersamaan dengan memanfaatkan lahan parkir yang baru ini, kita akan menarik trafik lalu-lalang orang di area parkir tersebut, area parkir tersebut pun bisa menjadi area untuk para pedagang kaki lima, para pelaku UMKM inilah yang akan menjadi tulang punggung kita,” kata Farhan.

Calon Wali Kota nomor urut 4, Arfi Rafnialdi mendapatkan pertanyaan terkait pendekatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Arfi menyebut, penanganan sampah tidak hanya bisa ditangani di hilir menggunakan teknologi yang canggih, tapi juga perlu penanganan sejak dari dulu. Arfi juga menyebut bahwa timbulan sampah adalah konsekuensi dari aktivitas sehari-hari.

“Yang pertama, tentu kita tingkatkan PIPPK yang hari ini terhenti agar RW bisa lebih berdaya untuk menangani sampah di Hulu. Yang kedua kita berikan insentif bagi para petugas pengangkut sampah agar para pahlawan yang sudah menjaga kebersihan Kota Bandung mendapatkan haknya dengan baik. Lalu yang ketiga kita harus memastikan semua sampah yang sudah terpilah, hari yang berbeda untuk sampah yang berbeda, semua itu di hilir harus konsisten terpisahkan, baik ke TPST maupun ke TPA sehingga kerja keras RW tidak sia-sia dalam memilah sampah,” jelasnya.

Baca Juga: PILWALKOT BANDUNG 2024: Ingat! Kota Ini Belum Bebas
PILWALKOT BANDUNG 2024: Belum Sepenuhnya Mewadahi Aspirasi Kawan-kawan Difabel
PILWALKOT BANDUNG 2024: Pemilih Pemula Kota Bandung Membutuhkan Pendidikan Politik

Pandangan Calon Wakil Wali Kota

Calon Wakil Wali Kota nomor urut 2, Arif Wijaya, mendapatkan pertanyaan mengenai program transportasi publik yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di Bandung Raya. Arif menyebut, jika terpilih, sebagai pemerintah daerah tentu wajib mengikuti dan melaksanakannya. Hanya saja, untuk kolaborasi, pihaknya memililiki gagasan, yaitu Bandung Link.

Bandung link itu untuk moda transportasi yang terintegrasi, yang aman, nyaman inklusif. Moda tersebut akan bersinergi dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan Bandung Link ini kita sebenarnya sudah siapkan programnya dengan hanya satu kartu yaitu kartu Kasadaya. Dengan hanya kartu Kasadaya ini Warga Bandung memiliki akses transportasi ke mana saja,” ungkapnya sambil mmeperlihatkan kartu Kasadaya.

Calon Wakil Wali Kota Bandung nomor urut 2, Ridwan Dani, ditanya tentang reformasi birokrasi, mengenai kolaborasi seluruh unsur di Kota Bandung untuk meningkatkan pelayanan publik. Berkaitan dengan ini, sama seperti Haru, ia mengusung pemerintahan yang kolaboratif (collaborative govermance).

Di luar itu, ia mendorong bagi para pelaku seni dan budaya di Kota Bandung untuk lebih diperhatikan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ia juga mengusung akan membuat bioskop rakyat, agar para pelaku seni, pembuat film, dan pelestari budaya mendapat ruang dan dukungan.

“Mereka para pelaku seni ya para musisi dan juga mereka-mereka yang melestarikan kebudayaan tetap bisa berkarya di kota Bandung dan pemerintah hadir dengan memberikan pelayanan dan juga memberikan fasilitas publik yang saat ini hampir kurang di kota Bandung. Tentu kita juga akan siapkan tidak hanya mereka bisa berkarya tapi hasil dari karya mereka juga bisa dinikmati oleh para warga Kota Bandung. Kita akan siapkan bioskop untuk rakyat,” ungkapnya.

Calon Wakil Wali Kota nomor urut 3, Erwin, ditanyai tentang komitmennya memperluas ruang terbuka hijau (RTH) dan mempertahankan RTH yang sudah ada. Erwin menyebut, RTH sangat diperlukan, apalagi yang belum mencapai 30 persen di Kota Bandung. Di samping itu, Erwin juga akan menggencarkan penanam pohon dengan bantuan dana dari pemerintah.

“Kami akan berkoordinasi dengan legislatif untuk bisa menganggarkan supaya maksimal di lima tahun kami menjabat itu bisa terpenuhi. kedua kami juga akan memberikan insentif kepada Para pengembang yang memperhatikan area hijau dan juga kami akan berkoordinasi dengan pengembang untuk menyerahkan fasum-fasosnya kepada Pemkot Kota Bandung,” kata Erwin.

Calon Wakil Wali Kota nomor urut 4, Yena Iskandar, ditanyai tentang bagaimana program membangun sistem edukasi pengelolaan sampah yang berkesinambungan dan tepat sasaran, serta memperkuat aturan agar membuahkan efek jera. Yena menerangkan, menjadi sebuah kabar baik di Kota Bandung yang telah memiliki Perda Nomor 9 tentang pengelolaan sampah.

“Di sana sudah jelas ada hak dan kewajiban dan tentunya sebagai sebagai pemerintah itu harus memastikan bagaimana warganya teredukasi dengan baik mengenai pengelolaan sampah. Tentunya di sini harus ada keteladanan baik dari kepala daerahnya juga dari seluruh aparat. Kita juga sadar bahwa edukasi ini harus dimulai dari sekolah, edukasi ini juga harus dikampanyekan, ya entah itu direklame dan lain sebagainya,” terangnya.

Adapun efek jera bagi pelanggar pengelolaan sampah, menurut Yena, penting untuk lebih dulu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mempraktikkan pemilahan sampah. Apresiasi menurutnya akan memancing masyarakat untuk mau ikut terlibat melakukan pemilahan sampah.