SABTU SORE #15: Menunggu Wali Kota Bandung Punya Terobosan Mengatasi Kemacetan, Banjir, dan Sampah
Kemacetan, banjir, dan sampah menjadi sorotan orang-orang muda Bandung. Kuncinya dari tata kota yang selama ini buruk.
Penulis Resha Allen Islamey 4 Februari 2025
BandungBergerak.id - Kemacetan, banjir, dan sampah semakin mencuat di Kota Bandung. Berbagai macam kebijakan sudah diterapkan, tetapi persoalan tersebut terasa semakin kacau. Ketiga isu ini erat kaitannya dengan tata ruang Kota Bandung dan menjadi tugas berat wali kota terpilih Kota Bandung.
Muhammad Zulyadi menjelaskan, penyelenggaraan transportasi memiliki empat syarat yang harus dipenuhi. “Kan transportasi publik itu syaratnya empat, ada rute, ada tarif, ada pemberhentian yang jelas, dan ada jadwal, atau kalaupun tidak ada jadwal pakai sistem headway,” jelas Co-founder Komunitas TransportforBandung tersebut, di acara Sabtu Sore Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung, Sabtu, 1 Februari 2025.
Zulyadi juga menyinggung banyaknya transportasi pribadi yang beroperasi di Kota Bandung. Hal ini diperparah dengan buruknya sistem transportasi umum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hadirnya kemacetan.
“Jadi yang harus diperbaiki bukan fisiknya. Betul, fisiknya penting, tapi selain fisik, sistemnya,” ujar Zulyadi.
Ia mengatakan, transportasi umum di Kota Bandung masih informal, tidak dikelola oleh pemerintah. Seharusnya transportasi umum disediakan oleh pemerintah. Angkot adalah contoh transportasi umum informal di Kota Bandung. Angkot tercipta dari kerja sama sekelompok masyarakat yang membentuk koperasi yang perizinannya disetujui oleh pemerintah. Maka dari itu, dia menginginkan sebuah reformasi angkot dengan cara memformalkannya.
“Angkot itu walaupun pelatnya kuning, itu kan bukan dari pemerintah, tapi kolektifan sekelompok masyarakat, membentuk koperasi, terus minta izin ke pemerintah, terus di acc,” terang Zulyadi.
Jika mengacu pada empat syarat yang dijelaskan oleh Zulyadi, hanya angkot yang memiliki rute yang jelas. Sisanya belum terpenuhi atau bisa juga tidak konsisten.
Baca Juga: SABTU SORE #13: Mendengar Kekhawatiran Warga Tampomas di Bawah Bayang-Bayang Mata Bor Geothermal
SABTU SORE #14: Melihat Kerusakan Lingkungan dari Kacamata Politik Hijau
Buruknya Tata Kota
Vindy Iq Refianty, dari komunitas lingkungan Sahabat Walhi mengatakan, sampah memang salah satu faktor yang mengakibabkan banjir, tetapi itu bukan faktor utama. Kerusakan lingkungan yang memburuk akibat ulah manusia seperti penebangan pohon, alih fungsi lahan, penggundulan hutan menjadi faktor yang menyebabkan Kota Bandung mengalami banjir.
Infrastruktur pun bisa menjadi menjadi faktor yang menyebabkan banjir. Selain itu, keadaan sungai yang buruk adalah faktor lain yang berpartisipasi dalam bencana banjir di Kota Bandung.
“Kalau ngomongin banjir, pasti gak akan jauh ngomongin sungai,” ujarnya.
Salah satu dampak terbesar dari banjir dan rusaknya lingkungan adalah krisis air. Masyarakat yang dulunya mengkonsumsi air tanah secara langsung, melalui sumur, sekarang mau tidak mau harus membeli.
Vindy juga menganjurkan pemerintah untuk menerapkan sistem hukum adat sebagai solusi menghadapi bencana banjir dan mencegah kerusakan lingkungan yang menjadi faktor penting dalam memicu terjadi banjir,
Ratna Ayu Wulandari dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) menyampaikan, permasalahan sampah di Kota Bandung diakibatkan oleh sistem tata kelola yang masih buruk. Selain itu, masih banyak juga masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dan pengetahuan akan pengelolaan sampah secara benar dan terpilah. Ratna mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandangnya perihal sampah.
“Apa sih yang memang bisa kita lakukan sebagai individu,” tanya Ratna. “Diubah cara pandang kita terhadap sampah, diubah cara kita yang awalnya mencampur jenis sampah, dipisah,” terangnya.
Acara Sabtu Sore ini menekankan pentingnya peran komunitas dan orang muda dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terdapat di Kota Bandung. Disampaikan juga bahwa diskusi di ruang publik sebagai tempat penyampaian aspirasi, pengawasan dan evaluasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi ataupun terhadap sebuah kebijakan pemerintah harus terus diadakan.