BandungBergerak.id – Sebelum RUU TNI dilegitimasi untuk menancapkan taringnya di ranah sipil, sebenarnya aparat negara sudah lebih dulu menyusup ke dunia yang seharusnya bebas dari rantai komando. Ya, hanya sepak bola di Indonesia yang dikotori dengan nuansa militerisme. Padahal sejatinya sepak bola lahir dari semangat kolektif para buruh dan kelas pekerja dan lokalitas sosial masyarakat, namun di Indonesia justru sepak bola terasa jijik karena malah dijadikan mainan institusi berseragam. PS TNI misalnya yang sudah berubah menjadi Persikabo adalah bukti paling nyata bagaimana militerisme merayap ke ranah sipil, hal ini sama halnya bahwa mereka berusaha untuk menormalisasi dwifungsi di ruang-ruang yang seharusnya merdeka. Sebab, para pemain PS TNI adalah anggota aktif TNI.

Dan sialnya, musim depan Bhayangkara FC, klub yang secara terang-terangan dikelola oleh Lembaga kepolisian kembali bermain di kasta tertinggi Liga 1. Di mana klub siluman ini terkenal dengan proyek kepatuhan ala barak militer, padahal seharusnya pemain sepak bola itu liar dan bebas menentukan posisinya, namun Bhayangkara menerapkan sistem prajurit yang harus siap diperintah kapan pun. Mengapa demikian? Kita bisa ambil kasus Putu Gede mantan pemain Persib Bandung yang dipaksa kembali ke Bhayangkara FC hanya karena statusnya sebagai polisi dan mungkin berharap bisa membantu Bhayangkara FC keluar dari zona degradasi musim lalu.

Tapi, persetan dengan Bhayangkara FC, penulis ingin lebih fokus membahas bagaimana sejatinya sepak bola dapat menjadi wadah kolektif untuk perlawanan terhadap kekerasan negara dan kesewenang-wenangannya, sebab memang sejatinya sepak bola itu adalah alat perlawanan. Bahkan termasuk berdirinya PSSI pada tahun 1930 itu diprakarsai oleh diskriminasi yang dilakukan koloni terhadap pribumi, di mana kala itu  kompetisi resmi hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda saja. Dengan mendirikan PSSI, para pribumi menciptakan ruang tanding sendiri yang tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga wadah bagi identitas nasional yang mulai tumbuh. Sejak saat itu juga, cerita sepak bola di Indonesia tidak sekadar permainan saja.

Atau kita ambil contoh yang paling hangat, yakni di Argentina yang saat ini juga sedang melakukan unjuk rasa besar-besaran di tengah krisis ekonomi yang menghancurkan standar hidup, kelompok suporter fanatik dari berbagai klub di Argentina atau yang dikenal Barra Bravas turun ke jalan untuk melawan ketidakadilan dan menuntut kenaikan dana bagi rakyat kecil serta menolak kebijakan efisiensi yang hanya menguntungkan elite dan pemilik modal saja ketimbang kesejahteraan rakyat.

Dan hal ini bukan sekedar aksi spontan, barangkali kita mengetahui sedikit tentang bagaimana Barra Bravas di media itu dicap cukup brutal, keras, dan militan bahkan sepak bola di Argentina itu bagaikan agama. Mungkin para marxis dan anarkis di sana menganggap sepak bola sebagai candu rakyat karena sepak bola telah mengalihkan perhatian kelas buruh dari masalah yang lebih mendesak dan dari kesadaran kelas mereka. Namun, di rentan tahun 1980-1990-an sepak bola memungkinkan terciptanya perjumpaan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan bersama dalam melawan rezim militer yang menindas. Stadion menjadi ruang sosial di mana mereka berkumpul bukan hanya sekadar untuk mendukung klub mereka, tetapi juga menjadi sarana untuk memobilisasi masa dan menjadi tempat untuk membangun solidaritas dan mempertahankan ingatan kolektif atas ketidakadilan yang terjadi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya sekadar candu biasa sebenarnya, melainkan bisa juga menjadi wadah untuk perlawanan. Karena justru gairah dan euforia dalam sepak bola, selalu menyisipkan kesadaran politis dan perlawanan, sebab suporter yang berada di barisan perlawanan adalah suporter yang memang memahami betul bahwa sebenarnya sepak bola dan politik tidak bisa di pisahkan. Masih ingat dengan kasus pembekuan Rusia dari piala dunia 2022 yang lalu setelah invasi ke Ukraina? Lalu mengapa Israel tidak dibekukan setelah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina? Ini sebenarnya adalah bukti paling nyata bahwa FIFA, yakni federasi yang menaungi sepak bola di seluruh dunia bukan hanya sekedar organisasi olahraga biasa, melainkan kepanjangan tangan politik global.

Memang sepak bola itu selalu mempunyai sejarahnya dalam perlawanan. Seperti dalam buku karya Gabriel Kuhn dengan judul “Soccer VS State: Tackling Football and Radical Politics” di mana dijelaskan bahwa di Inggris yang terkenal dengan gairah industri sepak bolanya yang artinya sepak bola Inggris saat ini adalah sepak bola yang sifatnya kapitalistik, sehingga sepak bola menjadi sebuah fenomena kontra-revolusioner, sebab kaum buruh yang berusia sekitar 18-25 tahun atau lebih tepatnya kelas pekerja tak punya waktu untuk revolusi karena mereka semua hanyut dalam kenikmatan sepak bola.

Maksudnya, sekeras dan sebanyak apa pun kamu mengumumkan pertemuan politik, tidak ada yang hadir atau hanya sedikit yang dapat menghadirinya. Sementara, ribuan buruh akan berkumpul di hari weekend hanya untuk menonton sepak bola atau tim kebanggaannya bermain. Padahal satu-satunya yang mendapatkan keuntungan adalah kapitalis, karena para kapitalis ini akan berada dalam kerugian ketika buruh mulai berpikir. Itulah mengapa para kapitalis atau para pemilik modal klub ini mengupayakan dengan segala cara agar para buruh tidak berpikir. Bagi mereka, mendanai tim sepak bola adalah cara paling jitu untuk merusak seluruh kemampuan berpikir para buruh atau kelas pekerja. Dan itu pun berlaku di tim sepak bola yang ada di Indonesia bahkan federasi kita menjadikan suporter hanya sebagai komoditi belaka, Timnas kita dijadikan prioritas, sedangkan bagaimana regulasi liga kita yang amburadul?

Baca Juga: Apakah Pilkada Kita Terjebak dalam Populisme dan Bagaimana Keluar dari Jebakan tersebut?
Ruang Hijau atau Ruang Bisnis, Siapa yang Diuntungkan dari Tata Ruang Kota Bandung?
Menyoal Penerapan PPN 12 Persen, Mengapa Rakyat Kecil Selalu Jadi Korban Kebijakan Negara?

Melampaui Sepak Bola

Di tahun 1992, di Inggris kelompok punk, anarkis, dan hippie membentuk klub secara mandiri yang mereka namakan Easton Cowboys. Mereka bukan hanya bermain sepak bola, melainkan juga menggunakan sepak bola sebagai alat memobilisasi masa untuk melawan ketidakadilan sosial. Karena Easton Cowboys (klub kesebelasan pria) dan Cowgirls (klub kesebelasan wanita) yang berbasis di Bristol, bukan sekadar klub sepak bola biasa. Mereka menjadikan sepak bola sebagai alat untuk membangun jaringan solidaritas global dan melawan semua bentuk ketidakadilan sosial. Berbeda dengan klub-klub konvensional, klub ini mengadopsi nilai-nilai anti-kapitalisme, anti-rasisme, dan anti-fasisme dalam setiap aspek keberadaannya.

Easton Cowboys klub yang lebih dari sekadar klub bola, mereka terlibat dalam aksi nyata secara langsung, seperti melakukan tur ke Zapatista di Meksiko untuk bertanding dengan komunitas lokal yang tengah berjuang melawan neoliberalisme dan ketimpangan sosial. Bagi Easton Cowboys, sepak bola bukan hanya permainan, melainkan juga sarana untuk membangun perlawanan kolektif, sebuah ruang di mana sepak bola bertemu dengan politik, dan menjadi tempat lahirnya solidaritas. Mereka telah berhasil membawa semangat anti-kapitalisme ke dalam sepak bola yang sering dijadikan alat bisnis oleh korporasi dan elite berkuasa.

Di tahun yang sama sekitar tahun 1993, di Jerman dibentuk sebuah jaringan suporter sepak bola, yakni Bündnis Antifaschistischer Fußballfans (BAFF) untuk menyatukan gagasan penggemar dalam perjuangan melawan fanatisme di lapangan dan komersialisasi sepak bola yang terus meningkat. BAFF berusaha mengembalikan sepak bola ke akarnya sebagai ruang inklusif bagi semua orang, menentang rasisme, homofobia, dan segala bentuk diskriminasi dan mengorganisir kampanye melawan komersialisasi sepak bola, memperjuangkan akses yang lebih adil bagi suporter, serta menolak eksploitasi finansial dalam olahraga.

Gerakan ini sejatinya hendak menunjukkan bagaimana sepak bola dapat menjadi lebih dari sekadar olahraga biasa saja, tetapi sepak bola bisa menjadi ruang perlawanan, ruang solidaritas, dan ruang perjuangan melawan ketidakadilan. Seperti halnya gerakan anti-fasis lainnya di dunia, BAFF juga menggunakan sepak bola sebagai medium untuk membangun kesadaran politik dan mengorganisir perlawanan kolektif di dalam maupun di luar stadion.

Ya, tentu mungkin banyak dari kita sudah mengenal tim sepak bola St. Pauli yang dikapteni oleh Jackson Irvine pemain Timnas Australia yang kemarin sukses membuat brace ke gawang Timnas Indonesia. Mungkin St. Pauli sudah bisa dibilang melegenda dan mendunia sebagai simbol perlawanan terhadap rasisme, kapitalisme, dan represifitas aparatur negara dalam dunia sepak bola.

Suporter St. Pauli yang dikenal dengan ultras kiri selalu berdiri di barisan paling depan untuk melawan fasisme dan otoritarianisme. Stadion mereka Millerntor Stadion adalah tempat berkumpulnya simbol solidaritas dan slogan antifa yang menunjukkan bahwa stadion bukan hanya tempat untuk mendukung tim kebanggaan saja, melainkan juga sebagai ruang untuk membangun Gerakan sosial yang selama ini diabaikan oleh gerakan revolusioner. Mungkin saja, karena sepak bola dianggap tidak selalu dinikmati oleh semua orang, namun jika begitu apa gunanya revolusi jika tidak berlaku untuk umum?

Hal inilah juga yang telah banyak menginspirasi tim-tim lokal di Indonesia yang akhirnya memutuskan membuat tim sepak bola sebagai bentuk kesadaran baru dalam upaya perlawanannya melawan kapitalisme dalam sepak bola. Di Bandung misalnya, ada Riverside Forest yang sudah eksis dari tahun 2021, lalu banyak bermunculan tim lokal lain dengan semangat kolektif yang sama, seperti Rainfall FC, Fortress Voetball Bond, Port City Wanderers, Southside Market SC, Urbanside FC, Kalibrug FC, Port Gank Collective, Eastside City FC, dan masih banyak klub yang lahir dari suporter dan untuk suporter dengan slogan Football-Friendship-Forever.

Suporter sebagai Simbol Perlawanan

Bukan hanya di Inggris dan Jerman, solidaritas dalam sepak bola di Indonesia juga sudah tercermin di tahun 1990-an tatkala rezim Orde Baru berkuasa. Stadion kala itu sering menjadi tempat di mana Masyarakat menyalurkan ekspresi mereka. Salah satu contoh paling nyata adalah bagaimana komunitas suporter mulai terbentuk dan mengorganisir diri, seperti munculnya kelompok suporter yang bukan hanya mendukung klub, namun membangun solidaritas antar anggota, seperti misalnya Bobotoh Persib Bandung atau Viking yang didirikan pada tahun 1993, lalu ditahun-tahun berikutnya lahir Jakmania dan Aremania. Lahirnya mereka bukan hanya menghidupkan atmosfer pertandingan sepak bola saja, tetapi juga mencerminkan rasa kolektivitas dan solidaritas.

Selain itu, pada dekade ini, sepak bola juga menjadi alat perlawanan simbolik terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Misalnya, pada 1998 menjelang reformasi, stadion menjadi salah satu ruang di mana suara-suara kritis mulai terdengar, terutama dalam bentuk koreografi, spanduk, dan yel-yel yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap situasi politik saat itu.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Barra Bravas telah sering melakukan perlawanan secara langsung terhadap pemerintahan di negara-negara Amerika Latin, seperti Argentina, Chili, Uruguay, dan lain sebagainya. Namun Barra Bravas tidak sendiri, setidaknya penulis menemukan beberapa perlawanan yang dilakukan oleh suporter sepak bola, seperti yang dilakukan oleh kelompok suporter di Turki.

UltrAslan dari Galatasaray, Genc Fenerbahceliler dari Fenerbache, dan Carsi dari Besiktas pernah mengesampingkan rivalitas mereka hanya untuk menghadapi brutalitas aparat yang menyerang demonstran secara membabi buta. Kelompok Carsi dari Besiktas memang dikenal dengan semangat anti-otorianisme menjadi garda terdepan dalam perlawanan rakyat Turki melawan pemerintahan Erdogan saat 2013 yang lalu. Carsi juga adalah kelompok yang selalu menentang bentuk-bentuk penindasan, seperti rasisme, fasisme, homophobia, dan gentrifikasi yang kebetulan kebanyakan anggota carsi adalah penganut sayap kiri, yakni penganut komunis dan anarkis.

Bersatunya kelompok suporter sepak bola Turki dalam menghadapi kekerasan negara menunjukkan bahwa sepak bola sejatinya memang memiliki potensi yang sangat besar sebagai alat perlawanan. Solidaritas ini menjadi bukti bahwa di saat situasi politik memanas, suporter yang notabene di isi oleh beragam ras dan kelas bisa menjadi tempat lahirnya kesadaran revolusioner yang melampaui sekadar dukungan terhadap klub.

Contoh lainnya ada di negara Mesir pada tahun 2011, di mana Ultras Ahlawy dari Al-Ahly dan Ultras White Knigts dari Zamalek menjadi motor penggerak dalam revolusi yang menumbangkan diktator Hosni Mubarak. Kelompok suporter memang memiliki Sejarah panjang dalam menghadapi aparatur negara, mereka terbiasa dengan dinamika pertarungan, baik dalam konteks rivalitas antar kelompok maupun dalam menghadapi represi dari kepolisian.

Sudah tidak asing memang di banyak negara, suporter telah menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mereka bukan hanya sekadar pecinta sepak bola, tetapi juga kelompok massa yang terorganisir, terbiasa dengan disiplin kolektif, dan memiliki jaringan luas. Ketika hak-hak rakyat diinjak oleh sistem yang represif, suporter sering kali menjadi garda terdepan dalam melawan kebijakan yang menindas. Sehingga, para aktivis muda di Mesir menemukan keberanian ketika suporter turun ke jalan. Karena logika sederhananya, aparat bukan hanya berhadapan dengan sekedar demonstran biasa, melainkan dengan pasukan jalanan yang sudah terbiasa berperang, terbiasa dengan aksi perkelahian, terbiasa dengan perusakan, terbiasa dengan kegaduhan.

Suporter memang bukan orang yang takut dengan gas air mata atau pukulan aparat, karena mereka sudah ahli dalam melawan yang namanya represifitas. Terbukti saat revolusi di Mesir meletus, mereka ada di barisan depan saat perlawanan di Tahrir Square melawan rezim berkuasa. Namun, keterlibatan suporter dalam wilayah politik tidak berhenti setelah revolusi Mesir di tahun 2011 saja, setahun kemudian ada sebuah tragedi Port Said saat pertandingan antara Al Masry dan Al Ahly, di mana lebih dari 70 suporter Al Ahly tewas dalam serangan yang diduga disengaja dan dibiarkan oleh aparat sebagai bentuk balas dendam atas peran mereka dalam revolusi.

Lalu bagaimana di Indonesia? Masih ingatkah dengan tragedi Kanjuruhan? Aparat telah sengaja membunuh 135 nyawa dengan gas air mata, tapi bagaimana para korban itu mendapatkan keadilan? Tragedi Kanjuruhan bukan hanya menjadi duka bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga menjadi potret nyata bagaimana budaya impunitas masih mengakar di tubuh negara ini. Hilangnya 135 nyawa akibat tindakan represif aparat, namun keadilan bagi mereka terasa semakin jauh dan pelik. Hukuman ringan bagi para pelaku hanya mempertegas bahwa nyawa suporter dianggap tidak lebih dari angka.

Namun, dari tragedi ini lahir kesadaran baru di kalangan suporter Indonesia. Untuk pertama kalinya, rivalitas yang selama ini dibangun di atas kebencian mulai luntur dan digantikan oleh solidaritas kolektif. Suporter dari berbagai daerah turun ke jalan, bersatu dalam satu suara untuk menuntut sebuah keadilan, dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, hingga Makassar semua menyuarakan hal yang sama bahwa polisi adalah pembunuh.

Namun, ada sebuah hal yang paling mengesankan dari tragedi Kanjuruhan, yakni bagaimana rivalitas klasik antara PSS Sleman, PSIM Yogyakarta, dan Persis Solo yang sebelumnya sering memakan korban kini berubah menjadi persatuan, “Mataram is Love” kini menjadi slogan baru mereka. Mereka menyadari bahwa musuh sesungguhnya bukanlah suporter tim lain, tetapi sistem yang terus-menerus membiarkan kekerasan terjadi tanpa konsekuensi yang setimpal, seperti brutalitas aparat.

Tragedi Kanjuruhan pun telah menjadi titik balik dalam membuktikan bahwa sebenarnya suporter sepak bola bukan sekadar penonton di sisi lapangan saja, melainkan dapat menjadi kekuatan sosial yang mampu melawan ketidakadilan. Jika sebelumnya sepak bola hanya dijadikan alat untuk melarikan diri dari realitas pahit, mungkin kini sepak bola telah berubah menjadi alat perjuangan yang nyata. Bahkan spanduk isu perampasan lahan sering dibentangkan oleh kelompok suporter di Indonesia, dari Taman Sari, Dago Elos, Pakel, Kulon Progo, Bara-baraya Makassar dan lain sebagainya, isu itu telah banyak diangkat dibangku tribun.

Semenjak kejadian itu pula, jika kalian menyadari ada kesadaran suporter terhadap gurita bisnis dalam sepak bola di Indonesia yang semakin meningkat, dan hal ini berdampak langsung pada menurunnya jumlah penonton di stadion di tim mana pun, Bali, Bandung, Semarang, Kediri, Tangerang, dan klub lainnya. Memang sepak bola yang dulunya milik rakyat kini semakin dikendalikan oleh segelintir pemilik modal yang lebih mementingkan keuntungan daripada gairah dan loyalitas suporter.

Di Indonesia, banyak klub yang berubah dari entitas komunitas menjadi korporasi murni, salah satunya RANS Nusantara FC klub yang dimiliki oleh Rafi Ahmad, FC Bekasi yang sempat bernama AHHA PS Pati FC yang dimiliki Atta Halilintar, Dewa United, dan masih banyak klub siluman lainnya. Sementara itu, terjadi juga praktik kapitalis di dalam sepak bola, seperti tiket yang semakin mahal, akses ke stadion yang semakin sulit, dan kebijakan klub yang kerap mengabaikan kepentingan suporter. Kita bisa melihat para pemilik klub lebih fokus pada sponsor, hak siar, dan keuntungan komersial, sementara suara suporter sering kali diabaikan. Bahkan Yoyok manajemen PSIS Semarang yang kalah di Pilkada Walikota Semarang lalu, menjadikan sepak bola sebagai alat politiknya, pun demikian dengan Kaesang Pangarep yang mungkin menjadikan Persis Solo sebagai alat politiknya atau Andre Rosiade menjadikan Semen Padang FC sebagai kendaraan politiknya, bahkan dulu Edy Rahmayadi menjual nama PSMS Medan untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara, bahkan Ridwan Kamil mengikuti  jejak Anies Baswedan yang menyasar kelompok suporter Persija untuk mendulang suara di Pilkada DKI Jakarta. Maka, jika stadion semakin sepi, itu bukan karena kecintaan suporter yang memudar, melainkan karena mereka sadar bahwa sepak bola yang mereka cintai telah direnggut oleh kepentingan kapital dan politik.

Membangun Barikade Perlawanan

Kini, perlawanan suporter mulai menyasar ke ranah yang lebih luas dan diluapkan di jalanan, di kasus RUU TNI kemarin, beberapa aliansi suporter di beberapa kota melakukan aksi, dari Serang Football Resistence, Leftyouth di Gresik, Aliansi Suporter Surabaya, Makassar Supporter Collective, Aliansi Suporter Surakarta, Malang Supporter Collective, Jakarta Grassroots Movement, hingga Bandung Supporter Allience dan Northernwall yang turun langsung di aksi “ronde dua warga Bandung turun  ke jalan” dan bertarung hingga larut malam atau lebih tepatnya hingga waktu sahur dengan aparat serta ormas yang dipersenjatai oleh senjata, baik senjata api dan senjata tajam, namun mereka semua tak gentar. Hanya satu keyakinan mereka bahwa All Cops are Bastard, dan tak perlu untuk ditakuti.

Memang hakikatnya suporter hadir untuk melawan sistem yang represif, sebab sistem yang represif tidak bisa dilawan dengan sekedar orasi semata saja, kita mungkin sudah bosan dengan demonstrasi yang damai yang telah banyak meloloskan aturan janggal dan tidak berpihak pada rakyat kecil.  Sepak bola, dalam bentuknya yang paling murni adalah cerminan dari perjuangan rakyat. Suporter dapat menumbuhkan resistensi kolektif yang tumbuh subur. Suporter hadir bukan hanya untuk mendukung tim kesayangan mereka, tetapi juga untuk menantang sistem yang menindas, menolak kesewenang-wenangan, dan membangun solidaritas dari bawah.

Ketika sistem semakin represif, perlawanan pun harus menemukan bentuknya yang lebih berani. Suporter di Indonesia harus membuktikan bahwa mereka yang sering kali dianggap sebagai ruang yang apolitis, justru harus menjadi saksi dari sejarah panjang perlawanan rakyat. Karena suporter di berbagai dunia dengan militansinya, telah membuktikan bahwa sepak bola lebih dari sekadar permainan, ia adalah alat perjuangan.

Sejarah kembali lagi membuktikan bahwa perubahan besar tidak datang dari kompromi, tetapi dari perlawanan yang nyata. Lihatlah perlawanan di berbagai belahan dunia, apakah ada yang damai? Apakah ada yang hanya sampai sore hari lalu pulang karena lelah? Kita harus banyak belajar dari aksi di Thailand, Hongkong, Chili, Myanmar, Kongo, Turki, Mesir, kita harus membakar simbol-simbol penindasan, kita harus memenuhi jalanan dengan barikade, kita harus melawan alat negara hingga mereka takut menghadapi massa yang marah. Sebab, demo RUU TNI bukan hanya sekedar demonstrasi, ini perang kelas dan aliansi suporter di Bandung sudah memulai nyala apinya.

Menormalisasi kekerasan dalam demonstrasi bukanlah sekadar wacana, tetapi sudah seharusnya menjadi sebuah kebutuhan. Negara telah menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya selama ini, maka mengapa kita harus terus tunduk? Kita harus bisa menyerang balik, kita membutuhkan lebih dari sekadar aksi damai yang sudah usang dan ketinggalan zaman, kita butuh sebuah gerakan kolektif yang siap menyalakan api perlawanan, baik secara taktis maupun fisik. Jika ingin menghancurkan sistem yang menindas, maka kita tidak bisa terus bermain dalam aturan mereka. Taktik perlawanan harus berkembang, dari sabotase ekonomi hingga konfrontasi di jalanan. Tidak ada perubahan tanpa guncangan, dan tidak ada kebebasan tanpa perlawanan yang nyata. Apakah revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Bolshevik, revolusi Tiongkok, atau jangan jauh-jauh reformasi 1998 lahir dari aksi damai? Dari aksi tanpa perlawanan? Dari aksi yang hanya orasi menyampaikan aspirasi saja?

Dan akhir dari tulisan ini, ingatlah suporter adalah kekuatan sosial yang mampu mengguncang sistem. Jika selama ini sepak bola kerap digunakan sebagai alat pengalihan isu atau komoditas politik, maka sudah saatnya suporter merebut kembali maknanya. Dan jika hari ini suporter diam, maka besok mereka yang akan menjadi korban berikutnya.

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel menarik lainnya tentang sepak bola