BandungBergerak.id – Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah. -Ir. Soekarno-

Sejarah bukan omong kosong tak bernyawa tentang masa lalu, juga bukan tentang kisah-kisah remeh tak berarti, melainkan pembelajaran dan refleksi bagi masa depan. Sejarah menyajikan pola-pola kejadian, keberhasilan dan kegagalan yang bisa dipelajari bagi masa depan.

Setiap peristiwa sejarah memiliki konteks uniknya, tetapi ada pola berulang yang dapat kita pelajari. Pola-pola itu ialah hubungan kausalitas yang menyebabkan sesuatu. Dan pola-pola serupa selalu muncul di setiap masa.

Pemberontakan 1888 & Reformasi 1998

Ada dua gerakan sosial penting dalam sejarah Indonesia. Satu terjadi pada masa kolonial, satu lagi pada masa Orde Baru.

Yang pertama yaitu Pemberontakan Petani Banten 1888. Pemberontakan ini melibatkan kaum tani, ulama dan santri yang bergerak untuk menghancurkan dominasi Belanda di Banten. Pemberontakan itu sangat penting karena memberikan pukulan yang berarti bagi pemerintahan Belanda, selain dari Perang Jawa. Pemberontakan itu meledak sebab penindasan yang dilakukan oleh Belanda dan pembatasan-pembatasan lainnya, yang membuat masyarakat Banten jengah dengan semua itu.

Seratus tahun kemudian, saat penjajah sudah tidak ada di Indonesia, muncul rezim Soeharto bersama Orde Baru-nya. Reformasi 1998 ialah bentuk gerakan sosial yang bertujuan menggulingkan pemerintah rezim Soeharto beserta tetek-bengek penyakit yang menyertainya. Karena Soeharto sudah mematikan demokrasi selama masa jabatannya, membuat mahasiswa gerah dengan ekslusifitas yang ia bangun.

Belajar dari sejarah: melihat pola yang berulang. Dari dua peristiwa di atas ada benang merah serupa yang menjadi penyebab utama –pola yang berulang sudah terjadi di dua peristiwa yang berbeda masa itu, yaitu keterasingan masyarakat biasa dari ruang sosial-politik.

Baca Juga: Pameran Arsip Virtual UGM, Zaman Pelonco Dokter sampai Demonstrasi Reformasi 1998
Refleksi Reformasi 1998, dari Maraknya Politik Identitas hingga Menguatnya Penguasa Otoriter
Album Barisan Nisan Homicide Lahir Kembali, Menagih Reformasi yang Mati Suri

Pengasingan Ruang Sosial-Politik, Hegemoni dan Wacana.

Pengasingan masyarakat dari ruang sosial-politik menjadi pemicu dua peristiwa di atas. Pada masa itu masyarakat tidak diberi kesempatan secara bebas dalam hubungan sosial dan politik. Mereka terpenjara dalam ilusi jeruji besi yang dibangun oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Interaksi sosial tidak boleh dilakukan dengan cair, apalagi akses bebas ke ranah politik.

Keterasingan dari ruang sosial-politik itu bisa terjadi karena adanya hegemoni dan wacana tertentu yang dibangun oleh kedua pemerintahan, Belanda dan Orde Baru.

Dalam teori Hegemoni Gramsci, kontrol ideologi sangat penting bagi dominasi sebuah kekuasaan. Kontrol ideologi mencakup budaya agar tampak alami, bukan dipaksakan (Bates, 2010).

Saat Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal pemerintah (Weatherbee, 1985). Pancasila digunakan untuk mengendalikan cara pandang masyrakat agar lurus dengan tujuan pemerintah. Demi menjaga stabilitas politik dan keamanan pemerintah.

Pada tahun-tahun sebelum 1888 di Banten, Belanda menyebarkan ideologi bahwa orang Eropa lebih cerdas dari orang pribumi. Sehingga hanya orang Eropa saja yang boleh melaksanakan pemerintahan.

Kedua ideologi di atas lalu dibenarkan oleh wacana yang juga dibangun oleh pemerintah dengan menentukan “kebenaran” yang sah. Menurut teori wacana Foucault “kebenaran” diproduksi dan diatur melalui wacana, yang menentukan apa yang dapat dikatakan dan apa yang harus tetap tidak terucapkan (Miller & Miller, 2014).

Pada masa Orde Baru, wacana yang dibangun adalah penolakan terhadap kebijakan pemerintah sama saja menolak Pancasila, yang artinya Anda salah bila mengkritik pemerintah. Karena Anda dibenturkan dengan Pancasila yang sudah dibangun sebagai ideologi tunggal, menolaknya sama saja berkhianat. Dibantu dengan dimunculkannya dominasi ABRI, dengan dwifungsi (Rabasa & Haseman, 2002), dalam ranah sipil menjadikan pemerintah yang anti kritik dan anti-oposisi semakin tidak tersentuh.

Pada masa Belanda di Banten, wacana yang dibangun ialah pemerintah masih merangkul sisi tradisional Banten dengan mengangkat bangsawan sisa-sisa dari Kesultanan Banten untuk masuk ke dalam pemerintahan dan dijadikan penghubung pemerintah kolonial (Kartodirdjo, 2015). Sehingga, penentangan terhadap sistem kolonial sama saja dengan penolakan terhadap perintah para bangsawan. Begitulah kolonial membangun wacana ‘kebenaran’ lewat manipulasi kedudukan para bangsawan.

Dari pemaparan di atas –dengan melihat dua peristiwa yang berbeda dalam latar waktu dan tempatnya– kita bisa melihat pola yang terjadi pada masa itu. Hegemoni ideologi dan wacana “kebenaran” dibangun dan dibentuk sedemikian rupa demi melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyebabkan masyarakat diasingkan dari ruang sosial-politik. Masyarakat tidak bebas dalam bersosial dan tidak ada akses bebas ke ranah politik.

Setiap interaksi sosial yang dianggap mengancam pemerintahan akan segera dikecam dengan intimidasi, kekerasan dan pembubaran. Area politik hanya boleh diisi oleh segelintir orang yang dianggap mampu bekerja sama dengan pemerintah, tak boleh ada nada sumbang dalam harmoninya melodi rezim. Anda seperti jadi boneka yang dikendalikan oleh pemerintah lewat benang-benang ideologi dan wacana ‘kebenaran’.

Kemunduran Demokrasi, Mengulang Kesalahan Lama

Belakangan masyarakat dihebohkan dengan pengesahan RUU TNI yang diduga berdampak pada pembangkitan dwifungsi ABRI. Itu artinya Indonesia akan masuk ke masa Orde Baru dengan bentuk terbarunya, pada masa pemerintahan Pak Prabowo.

Pemerintah saat ini seperti sedang menggali lubang yang sudah lama ditutup, padahal lubang itu dipenuhi bau pekat akan kekerasan dan intimidasi. Menggalinya kembali sama saja menunjukkan kemunduran politik di Indonesia.

Seolah tidak berkaca dari peristiwa yang dulu pernah mewarnai sejarah Indonesia. Pemberontakan Banten 1888 dan Reformasi 1998 adalah catatan gelap di mana masyarakat terasingkan dari ruang soial-politik yang menyebabkan intimidasi dan kekerasan marak terjadi. Bahkan dari awal pembahasan RUU TNI menunjukkan kesan tertutup dan tergesa-gesa, khawatir bila rakyat sadar.

Dengan disahkannya RUU TNI membuat kita selangkah mundur ke belakang, mendekati lubang bernisankan Orde Baru. Hegemoni ideologi akan muncul seiring digalinya lubang tadi. Wacana ‘kebenaran’ juga akan dibentuk saat nisan Orde Baru sudah dibersihkan. Kondisi terburuknya akan ada gerakan sosial besar-besaran lagi yang berujung pada bentrok antara rakyat sipil dengan aparat.

Atau jangan-jangan para pejabat itu tidak benar-benar peduli pada kita. Selain RUU TNI, serangkaian kebijakan kontroversial lainnya membuat rakyat sengsara dan resah akan masa depan Indonesia.

Jika Indonesia kembali pada masa-masa gelap itu, dengan dijauhkannya rakyat dari ruang sosial-politik, maka demokrasi akan kembali mati. Karena prinsip-prinsip dasar demokrasi dibungkam lewat kontrol ideologi dan wacana “kebenaran” yang dibuat dan dibangun sesuai keinginan pemerintah.

Sejarah itu ibarat cermin besar yang sudah usang dan berdebu. Tetapi, di cermin itulah semuanya terlihat jelas saat refleksi tubuh terpantul di dalamnya. Dari cermin itu kita bisa melihat setiap sayatan, goresan dan lebam –dan saat itulah kita juga akan mulai menanyakan asal semua luka itu, sehingga dikemudian hari kita tidak mendapat luka yang sama, karena itu sakit.

Tetapi, sepertinya banyak pejabat yang lebih suka menggunakan cermin itu untuk melihat setiap perhiasan yang ada di tubuhnya daripada melihat luka yang ada, karena memandangi harta lebih menyenangkan daripada refleksi dari setiap luka. Tapi, seperti kata saya di awal, sejarah akan berulang dengan polanya.

Mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. -George Santayana-

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel menarik lain tentang sejarah