BandungBergerak.id - Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri A di kompleks Gedung Wyata Guna, Kota Bandung menjadi salah satu tempat yang diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat, sebuah program setara pendidikan dasar yang digagas pemerintah pusat. Orang tua murid khawatir SLB yang menjadi sekolah anak-anak mereka digusur.

Sejumlah orang tua siswa mengatakan SLB Negeri A Pajajaran telah kehilangan dua unit gedung yang selama ini biasa digunakan kegiatan belajar belajar anak-anak difabel, yakni gedung C dan D. Pengosongan gedung dilakukan bersamaan dengan Ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ).

“Ini anak saya kelas SMP sedang ujian, tapi pas begitu datang lihat sekolah tiba-tiba di bongkar,” kata Dede Yulianti (42 tahun), salah satu orang tua siswa, yang kaget ketika datang ke sekolah sementara gedung telah dikosongkan, Jumat, 16 Mei 2025.

Rasa was-was menyelimuti Dede bersama orang tua lainnya. Mereka bisa merasakan apa yang dirasakan anak-anaknya, meski mereka tidak bisa melihat. “Anak-anak memang tidak bisa melihat, tapi mereka mendengar dan kami merasakan, kami khawatir dan was-was,” ujar Dede, yang setiap pagi mengantarkan anaknya bersekolah dari rumahnya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat ke SLB yang disebut tertua di Asia Tenggara.

Meski terbilang jauh dengan rumahnya, Dede memilih menyekolahkan anaknya di SLB Negeri A Pajajaran karena kualitasnya. Sejak sekolah di sini, anaknya mampu mandiri dan berprestasi.

Dulu, banyak orang tua yang datang dari tempat jauh agar bisa menyekolahkan anak-anak di sekolah yang layak. Nunik menuturkan, SLB Negeri A Pajajaran pernah memiliki asrama untuk menampung murid dari jauh. Kini asrama tersebut ditiadakan.

Hal serupa juga dirasakan Nunik Haerani (47 tahun), seorang ibu asal Caringin, Kota Bandung. Anaknya merupakan difabel ganda. Tetapi setelah masuk SLB ia menjadi mandiri.

“Alhamdulilah yang tadinya buang air di pempers, enam tahun udah lepas pempers,” kata Nunik. Anaknya juga mulai bisa membaca huruf dan mengetik.

“Selama sekolah di sini, apa pembelajaran di sini nempel terutama terkait kemandirian. Kalau harus keluar pindah kan harus adaptasi lagi dan gak gampang,” ujar Nunik.

Nunik menambahkan, SLB Negeri A Pajajaran tidak hanya untuk anak-anak keterbatasan penglihatan. Tetapi ada juga penyandang disabilitas ganda, disabilitas mental, dan down syndrome yang semua belajar bergantung terhadap kenyamanan dan ketenangan.

Ketenangan itu terganggu karena gedung sekolah berada di lingkungan Kementerian Sosial. Banyak aktivitas lain yang dirasa mengganggu pembelajaran sekolah.

“Anak-anak kami hanya mengandalkan pendengaran. Tapi suara mesin, suara gaduh, orang masuk sembarangan, itu membuat mereka terganggu,”ujar Nunik.

SLB Negeri A Pajajaran terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA. Orang tua murid tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka baru tahu rencana itu setelah bagian gedung sekolah dibongkar dan dikosongkan.

"Tiba-tiba aja tahu-tahu dibongkar. Enggak ada pemberitahuan, katanya mau dijadikan Sekolah Rakyat,” jelas Nunik.

Orang tua murid tidak menolak Sekolah Rakyat. Namun mereka menyayangkan pembangunan tanpa diawali dialog dengan pihak orang tua dan sekolah. Ia mempertanyakan Sekolah Rakyat yang belum memiliki murid harus menggeser SLB yang sudah memiliki murid.

“Mengapa anak-anak miskin bisa diutamakan, tapi anak-anak disabilitas tidak? Yang sekolah di sini juga banyak yang miskin, Tapi mereka juga butuh akses. Bukan hanya anak yang bisa melihat yang berhak belajar,” jelas Nunik.

Ia berharap, pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar SLB Negeri A Pajajaran yang sudah berdiri sejak zaman Belanda (dibangun tahun 1901).

“Kalau kami boleh bicara, kami cuma mau satu: anak-anak kami tetap bisa sekolah. Sekolah Rakyat boleh jalan. Tapi tolong jangan singkirkan kami,” imbuhnya.

Orang tua murid lainnya, Lilis Masripah (46 tahun), berharap sekolah anaknya tidak digusur untuk pembuatan Sekolah Rakyat. "Enak masih di pusat kota lokasinya, tidak makan ongkos terlalu besar kalau lokasi sekolah disini," kata Lilis Masripah, anakanya duduk di kelas 7 SLBN A Pajajaran.

"Semoga ada keadilan buat anak-anak, harapan kami tetap di sini lokasi sekolahnya, mudah dicapai dari mana-mana," lanjutnya.

Pengosongan Gedung

Di dalam kelas, murid kelas 9 mengerjakan soal ujian PSAJ di lab komputer SLB Negeri A Pajajaran, 16 Mei 2025. Di kelas lain murid-murid kelas 6 juga mengerjakan soal ujian PSAJ dengan dua orang pengawas.

Selagi proses ujian berlangsung, di halaman luar guru-guru, para pegawai, dan orang tua murid mengeluarkan semua barang-barang dan properti kelas di area bangunan SLB tingkat SMP.

"Ini gedungnya mau segera direnovasi," kata seorang pegawai yang tengah mengangkut meja kursi.

Pihak sekolah tidak bisa menyampaikan pernyataan terkait pengosongan gedung dan renovasi. Kepala Sekolah SLBN A Pajajaran Gun Gun Guntara mengatakan, pihaknya telah menerima kunjungan dari Sekda Jabar dan Kepala Dinas Pendidikan terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

"Jadi saya tidak mau mengeluarkan pernyataan apa pun tentang Sekolah Rakyat dan SLB Negeri A Pajajaran. Kalau mau ambil foto suasana sekolah silakan saja, kebetulan sedang ada ujian PSAJ," kata Gun Gun Guntara.

Persoalan Legalitas Menyebabkan SLBN A Pajajaran Dirasa Menumpang

SLB Negeri A Pajajaran kerap mengalami konflik kebijakan dengan Kementerian Sosial. Hal ini dimulai sejak tanah SLBN A Pajajaran disertifikatkan oleh Kementerian Sosial (Kemnsos) pada 1986 untuk digunakan balai rehabilitasi, tanpa mempertimbangkan keberadaan SLB di dalamnya.

“Padahal kami enggak numpang loh, dari dulu sertifikat itu dari zaman Belanda yang ada sekolah, perpustakaan, masjid, dan gereja. Belum ada Kemensos dulu,” kata seorang orang tua murid.

Orang tua murid pernah urunan untuk memperbaiki gedung yang rusak. “Tapi sekarang kok jadi Sekolah Rakyat, kami juga rakyat kan,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas SLBN A Pajajaran Tri Bagio mengatakan, lahan 4,5 hektare itu memiliki tiga sertifikat yang semuanya mencantumkan bahwa SLBN Pajajaran yang memiliki hak sebagai penyelenggaraan pendidikan.

“Mengapa ini menjadi pelik? 1901 sekolah ini berdiri, 1962 mulai dinegerikan, kemudian pada 1986 disertifikatkan oleh Kemensos tanpa menganggap atau mengabaikan status SLB,” jelas Tri (BandungBergerak).

Karena status tersebut sekolah selalu kesulitan mendapatkan anggaran perbaikan sarana dan infrastruktur. Dampak lainnya, menyebabkan para peserta didik tidak nyaman dan khawatir dengan kondisi buruk SLBN A Pajajaran.

Senada dituturkan juga oleh Perwakilan dari Komite SLBN A Pajajaran Kota Bandung, Rido, bahwa kondisi sekolah seolah mengalami terjajah kembali. Penghuni sekolah merasa terancam nyawanya melihat kondisi bangunan tidak layak.

Padahal, kata Rido, sekolah ini memiliki potensi yang baik dalam pelayanan pendidikan bagi teman disabilitas termasuk dengan banyak murid yang berasal dari pelosok pulau atau luar Kota Bandung.

Wacana Sekolah Rakyat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wyata Guna merupakan salah satu dari empat lokasi strategis yang telah diajukan ke pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Herman mengatakan, ia telah meninjau lokasi Wyata Guna. Menurutnya, siswa difabel di Wyata Guna tidak direlokasi, justru diintegrasikan agar menjadi sekolah inklusif.

“Kami sudah cek terkait dengan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, yang sudah terkonfirmasi ada empat, tapi dua yang kami pastikan dan sudah lihat langsung kondisinya di lapangan," ungkap Herman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan stakeholders terkait di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan untuk warga miskin atau miskin ekstrem. Sekolah ini dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, kebutuhan makan, dan minum. Sekolah Rakyat ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA.

Gedung Sentra Wyata Guna Kota Bandung merupakan satu dari empat lokasi yang dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat selain Bina Siswa Cisarua, Centra Abiyoso Kota Cimahi, serta Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi. Sekolah Rakyat rencananya bergulir mulai tahun ajaran 2025/2026.

*Reportase ini mendapatkan dukungan data lapangan dari fotografer BandungBergerak Prima Mulia