BandungBergerak.id – Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan oleh sejumlah kepala daerah yang baru beberapa bulan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa daerah terlihat disorot oleh media karena berbagai hal yang dilakukan oleh kepala daerahnya. Namun dibalik itu perlu menjadi catatan bahwa citra di media belum tentu menarasikan kepala daerah telah bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korelasi yang benar adalah tingkat kesejahteraan meningkat serta pembangunan daerah melonjak yang menjadi salah satu faktor untuk menarasikan inovasi kepemimpinan kepala daerah. Jika hal sebaliknya yang terjadi, maka bisa dipastikan kepala daerah hanya pandai dalam memoles citra yang baik di media.

Menurut Oktavianus (2018) pencitraan dalam dilakukan melalui isu, baik isu agama, sosial, seni, dan lain-lain. Memanfaatkan isu yang tengah hangat menjadi daya tarik digunakan kepala daerah atau pejabat publik untuk menarik simpati masyarakat dengan memperlihatkan kepedulian atau membangun citra positif. Di sisi lain, isu dijadikan alat untuk mengalihkan sesuatu baik itu hal positif ataupun negatif. Dari beberapa kasus yang terjadi, perhatian masyarakat pada sejumlah pengungkapan kasus korupsi misalnya tiba-tiba teralihkan pada isu yang lain.

Sebagai masyarakat yang memantau kebijakan dan program kepala daerah dari media yang mudah dijangkaunya untuk mengikuti dinamika yang tengah terjadi. Dari sisi kepala daerah juga demikian, ia membuka ruang pada masyarakat untuk ikut mengetahui apa yang tengah direncanakan dan apa yang telah dikerjakan melalui media. Hal ini akan membuka ruang interaksi yang baik sebagai pemimpin bila siap untuk langsung menerima kritik bila terjadi hal yang menyimpang. Lagi pula masyarakat berhak mengetahui penggunaan pajak yang telah dibayarkan oleh pemerintah daerahnya.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Kerusakan Ekologis Ulah Perusahaan Tambang, Masyarakat yang TerdampakMAHASISWA BERSUARA: Suara Rakyat di Era Digital, Peran Media Sosial Membentuk Populisme Modern

Kebijakan Produktif Jangka Panjang

Dalam menentukan kebijakan, kepala daerah harus mampu melihat arah pembangunan daerah. Baik kultural, sosial-ekonomi, wisata, dan proyeksi. Bukan sekedar mengangkat program baik namun tidak memperhatikan jangka waktu yang panjang.

Kebanyakan yang terjadi adalah dengan membangun daerah sesuai dengan ambisinya, lalu setelah 5 tahun tidak lagi terlihat apa yang dibangun dahulu karena tidak memperhatikan berbagai hal tersebut. Seorang pemimpin harus mampu menjadi penanggung jawab bila terjadi kewenangan pejabat pemerintah setempat yang merugikan masyarakat. Dalam konflik yang terjadi harus dikembalikan pada peraturan perundang-undangan dan tidak meninggalkan etika sebagai pemimpin.

Misalnya saja bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang terpaksa harus dipindahkan, maka sebagai pemimpin daerah harus memastikan kehidupan mereka setelah dipindahkan di antaranya dengan menyediakan rumah sementara dan berbagai kebutuhan mereka. Mengutamakan kemanusiaan penting dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Kepala daerah harus memperhatikan bagaimana pembangunan yang baik untuk daerahnya dan harus menyiapkan berbagai kebutuhan untuk masa-masa mendatang dengan demikian akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak meninggalkan kenangan buruk bagi daerah. Kebijakan yang direncanakan juga harus berdampak langsung dengan melibatkan berbagai pihak utamanya bagi pihak yang terdampak langsung.

Pemimpin Semua Kalangan

Sejak hari pertama dilantik kepala daerah adalah pemimpin untuk semua masyarakat yang ada di daerah tersebut, maka apa pun yang ia perintahkan harus ditaati oleh semua pihak. Begitu pun kebijakan yang diambilnya harus ditujukan untuk semua pihak, bukan hanya untuk sebagian golongan saja. Bila ini yang terjadi, maka akan berdampak pada terhambatnya roda pemerintahan dan melambatnya pembangunan di daerah. Perlu digaris bawahi bahwa pemimpin dipilih dan menang dengan perolehan suara terbanyak adalah konsekuensi dari sistem yang kita anut yakni sistem demokrasi.

Kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah harus efektif dan efisien. Keduanya menjadi kunci dalam membuat inovasi untuk menciptakan kemajuan yang lebih cepat. Bila dengan cara lama maka tidak akan tercipta kemajuan dengan sistem yang berlaku hari ini. Kepala daerah mempunyai kewenangan sementara masyarakat besar kebutuhannya, oleh karenanya kerja cepat harus mampu dilakukan demi mewujudkan visi misi yang dijanjikannya saat kampanye.

Program kerja yang tidak penting dan terkesan membuang anggaran sudah sepantasnya dibuang dan diganti dengan program yang produktif. Kerja cepat dan tegas dengan sendirinya akan membawa kesan dalam benak masyarakat sekalipun tidak diliput oleh media. Hari ini kepala daerah harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, karena bila hanya pemerintah daerah yang bekerja bukan hanya susah namun itu bagian dari menguras energi semata. Oleh sebab itu perlu sinergi antar lembaga baik dengan daerah, pusat , dan swasta. Kepala daerah harus punya terobosan untuk menciptakan hal baru namun berdampak bagi masyarakat luas, bukan malah hal baru yang merusak atau membuat rakyat semakin sengsara. 

*Kawan-kawan dapat membaca artikel-artikel menarik lain Mahasiswa Bersuara