BandungBergerak.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong untuk membuka ruang dialog dan melibatkan masyarakat secara bermakna dalam penyusunan dan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat periode 2025-2029. Pelibatan ini merupakan kewajiban pemerintah. Isi RPJMD haruslah menjawab masalah pembangunan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat di berbagai sektor.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perkumpulan INISIATIF Dadan Ramdan memaparkan, RPJMD berisi visi, misi, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang akan sangat menentukan keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan sekitar 51 juta jiwa warga Jawa Barat. Kebijakan itu juga akan menentukan kondisi ruang, wilayah, serta kondisi keberlanjutan layanan alam dan lingkungan dalam lima tahun ke depan. 

“Namun, kami melihat bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat belum memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik/masyarakat terkait isi dan proses penyusunan dokumen rancangan RPJMD. Masyarakat atau kelompok masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang harus dilibatkan, diajak dialog dalam pembuatan RPJMD Jawa Barat sejak penyusunan rancangan awal, rancangan akhir dan penetapan di DPRD,” kata Dadan Ramdan, dikutip dari siaran pers yang diterima BandungBergerak, Sabtu, 21 Juni 2025.

RPJMD yang tengah disusun oleh pemerintah, haruslah mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2045 yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dokumen Visi-Misi “Jabar Istimewa” sebagai janji politik Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024-2029. Kebijakan ini juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) periode 2024-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2024-2045.

Dadan menilai, pemerintah belum mengajak dan melibatkan, apalagi berdialog dengan semua para pemangku kepentingan, khususnya kelompok atau organisasi masyarakat pada forum konsultasi publik pada Maret lalu, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD pada Mei lalu.

“Kedua acara tersebut, sangat didominasi oleh pemerintah daerah, dan lebih dominan seremonialnya, tanpa ada pembahasan isi RPJMD, apalagi ada dialog yang konstruktif,” tambahnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang kerap disapa KDM haruslah menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan yang sesungguhnya. KDM harus membuka ruang dialog dan pelibatan kepada masyarakat dan seluruh kelompok yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dadan menyatakan, KDM memang memiliki pengalaman dalam mengurus publik, dimulai ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun ketika menjabat sebagai Wakil Rakyat. Meski begitu, KDM belum tentu mengetahui semua persoalan dan kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Itulah mengapa pentingnya melakukan dialog dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJMD.

“Saat ini proses pembahasan dokumen RPJMD sudah ditangan DPRD Jawa Barat, kami juga mendesak DPRD Jawa Barat atau Pansus RPJMD untuk membuka dan menyediakan ruang diskusi untuk memastikan masukan dan aspirasi masyarakat tersampaikan dan diakomodasi dalam dokumen kebijakan RPJMD Jawa Barat 2025-2029. DPRD harus menjalankan fungsi sebagai penyampai aspirasi rakyatnya/konstituennya,” tegas Dadan.

Baca Juga: Kerja Sama Pemprov Jabar dan TNI AD Menuai Kritik, Berpotensi Melemahkan Peran Sipil
Pemprov Jabar Diminta Mempertimbangkan Hak-hak Dasar Anak Sebelum Mengeluarkan Kebijakan Mengirim Mereka ke Barak Militer

Komitmen Pemerataan Pendidikan, Infrastruktur, dan Insentif Karbon

Pemerintah Jawa Barat memang tengah menyusun RPJMD Jawa Barat 2025-2029. Gubernur KDM dijadwalkan akan melakukan pembahasan dengan Panitia Khusus 9 DPRD Jabar pada Senin, 23 Juni 2025. Pemerintah provinsi menyatakan akan berkomitmen menekan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, Jawa Barat memiliki peningkatan belanja modal dari 1,7 triliun rupiah menjadi 5 triliun rupiah dalam APBD 2025. Ia menegaskan, itu bukan hanya sekadar pencapaian kenaikan angka, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pak Gubernur KDM melihat pertumbuhan ekonomi Jabar yang tinggi belum diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Indeks Gini Jabar 2025 masih di angka 0,428, lebih tinggi dari rata-rata nasional 0,3. Ini menunjukkan ketimpangan masih menjadi tantangan besar, meskipun ekonomi terus bergerak,” kata Dedi, dalam Forum Pemimpin Redaksi Jawa Barat, Jum'at, 20 Juni 2025, dikutip dari siaran pers Jabar.

Indeks Gini adalah indikator ketimpangan pendapatan. Nilai mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Dedi menerangkan, salah satu kebijakan yang disoroti Gubernur KDM adalah skema bantuan pendidikan. Ia mengiginkan agar bantuan pendidikan diberikan langsung kepada siswa kurang mampu, alih-alih melalui institusi pendidikan. Melalui pendekatan ini, bantuan seperti hibah untuk pesantren pun akan diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh santri atau siswa dari keluarga kurang mampu.

“Daripada hibah diberikan ke institusi, lebih baik beasiswa diberikan langsung kepada siswa di lembaga pendidikan swasta,” ujar Dedi.

Dalam pengembangan wilayah, Gubernur KDM memiliki inisiatif penerapan skema insentif karbon untuk wilayah selatan Jawa Barat. Menurutnya, pertumbuhan industri di wilayah utara, seperti kawasan Pantura, tak lepas dari peran wilayah selatan yang menjaga hutan dan lingkungan.

Insentif karbon merupakan kompensasi finansial bagi wilayah yang menjaga lingkungan dan berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Skema ini diharapkan mampu menekan kesenjangan antarwilayah dan memberikan penghargaan nyata bagi daerah yang menjaga kelestarian lingkungan.

Di samping itu, Gubernur KDM juga mendorong akselerasi infrastruktur melibatkan masyarakat desa. Dedi menyebut, Jawa Barat menganggarkan peningkatan infrastruktur jalan dari 700 miliar rupiah menjadi 2,4 triliun rupiah dalam RPJMD Jabar 2025–2029. Gubernur KDM mendorong agar kabupaten/kota hingga pemerintah desa ikut mengalokasikan anggaran serupa.

“Pembangunan harus dirasakan hingga ke desa dan harus melibatkan karang taruna serta tokoh masyarakat desa dalam kontribusi pembangunan Jawa Barat,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa Pemdaprov Jabar kini tengah menggali skema pembiayaan alternatif yang tidak hanya mengandalkan APBD. Salah satunya adalah harmonisasi anggaran dengan pemerintah kabupaten/kota serta kerja sama dengan lembaga pengelola ekonomi. Skema ini akan dipakai untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, dan pembangunan infrastruktur.