BandungBergerak.id - Mahasiswa Papua kembali turun ke jalan dan menyuarakan ketidakadilan sejak integrasi ke Indonesia. Mereka menegaskan bahwa Papua sampai saat ini masih mengalami ketidakadilan dan penjajahan. Aksi refleksi sejarah ini berlangsung di depan Gedung Merdeka, Bandung, Selasa, 1 Juli 2025.

Juru Bicara Aksi Refleksi Proklamasi Papua Jess Yali mengatakan, 1 Juli diperingati sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan. Ia menuturkan, sejarah Papua sejak awal bukan bagian dari Hindia Belanda, melainkan dijajah langsung oleh Kerajaan Belanda. Menurutnya, fakta sejarah ini kerap dilupakan. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 19545, Papua belum ikut ke dalam wilayah republik.

“Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, Papua belum menjadi bagian dari Indonesia. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Papua memang dijajah oleh administrasi yang berbeda — bukan VOC, tapi langsung oleh Belanda. Secara sejarah, itu tercatat,” kata Jess kepada BandungBergerak, Selasa, 1 Juli 2025.

“Seiring berjalannya waktu, karena adanya tekanan dari Perserikatan Bangsa Bangsa dan solidaritas negara-negara bekas jajahan, muncullah penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Maka, Belanda mempersiapkan Papua untuk merdeka secara mandiri,” tambahnya.

Jess menuturkan, 19 hari setelah proklamasi kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961,  Presiden Sukarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikoran) untuk merebut wilayah Papua, yang saat itu disbebut sebagai “negara boneka” buatan Belanda. Jess mengatakan, operasi militer ini menjadi awal mula dari trauma panjang yang dirasakan rakyat Papua sampai saat ini. Ia menilai, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan militeristik tanpa sentuhan kemanusiaan.

“Saat itu, pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Papua bersifat militeristik. Tidak ada pendekatan humanis atau kemanusiaan untuk membina masyarakat Papua yang dianggap primitif. Akibatnya, pendekatan militeristik ini menimbulkan trauma dan rasa takut di kalangan rakyat Papua,” terang Jess.

Jess juga menyebut, sejak 1963, Papua resmi diklaim sebagai bagian dari Indonesia. Akan tetapi, klaim tersebut tidak berasal dari keinginan rakyat Papua, tetapi dilakukan di bawah tekanan militer serta kepentingan ekonomi.

Dari sisi ekonomi, Jess menuturkan, ada penelitian oleh arkeolog Belanda di pengunungan di wilayah Papua yang menemukan kandungan nikel, batu bara, dan emas. Motif ekonomi ini, lanjut Jess menegaskan, integrasi Papua ke Indonesia tidak sepenuhnya berdasarkan kehendak rakyat Papua.

Pada tahun 1963, menurut Jess, Indonesia secara resmi menyatakan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. “Proses itu terjadi di bawah tekanan militer — bukan atas keinginan murni rakyat Papua,” bebernya.

Di tanah Papua, eksploitasi terus berlangsung. Banyak hutan-hutan Papua ditebang, tambang-tambang besar dibuka serta penduduk lokal terusir dari tanah adat mereka. Menurut Jess, kekaayan alam Papua lebih menguntungkan para pemodal dan elite di Jakarta daripada warga Papua sendiri.

Baca Juga: Aksi Aliansi Mahasiswa Papua di Bandung, Pentingnya Pendekatan Kemanusiaan untuk Menghindari Korban Rakyat Sipil di Wilayah Konflik
Mahasiswa Papua di Bandung Mengajak Memetik Pelajaran dari Bahaya Tambang Nikel di Raja Ampat

Jess menyebut, sampai hari ini, operasi militer masih berlangsung di Intan Jaya dan Puncak yang berdampak pada warga sipil. Mahasiswa Papua ini juga menanyakan, mengapa suara rakyat Papua selalu dicurigai sebagai gerakan separatis. Menurutnya, pendekatan yang selama ini terjadi di Papua memicu perlawanan. Mereka kemudian dicap sebagai pemberontak.

Peristiwa yang terjadi di Papua, dalam pandangan Jess bukan konflik biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung lama dan sistematis. Dalam aksi refleksi hari proklamasi Papua itu mereka menyerukan agar pemerintah serta masyarakat luas berhenti memandang Papua sebagai sumber kekayaan atau ancaman politik.

“Kami ingin hidup layak, kami ingin bicara, kami ingin diakui sebagai manusia yang punya hak untuk mengatur tanah air sendiri,” jelas Jess.

Aksi yang digelar di Gedung Merdeka ini bukan tanpa alasan bagi mahasiswa Papua. Jess mengatakan, orang Bandung harus tahu masih ada penjajahan dalam bentuk lain di negara ini. Dalam aksi ini mereka menyerukan tuntutan, antara lain, TPN-PB/ TPN-OPM adalah Pejuang Kemerdekaan Papua, bukan Kelompok atau Pelaku Kriminal Bersenjata atau organisasi teroris; mereka juga menuntut penarikan militer di tanah Papua; menuntut penutupan semua proyek tambang, dan lain-lain.

**

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB