BandungBergerak.id – Indonesia berduka. Bukan hanya karena satu lagi nyawa rakyat kecil terenggut tanpa makna, tetapi karena pelakunya adalah mereka yang seharusnya menjadi pelindung serta penegak hukum. Tragedi ini bukan hanya tentang korban, tetapi tentang rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap simbol-simbol keamanan yang mulai kehilangan empati dan terseret pada nafsu kekuasaan yang membutakan.

Ketika seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan tewas karena terlindas kendaraan taktis (rantis) milik aparat saat terjadi aksi demonstrasi di Jakarta, bukan hanya tubuhnya yang hancur. Tapi harapan bahwa hukum berdiri untuk semua juga ikut hancur bahkan melebur menjadi ketidakpercayaan. Kini yang tersisa hanyalah luka dan pertanyaan, sampai kapan rakyat akan terus menjadi korban dari nafsu kekuasaan yang dibungkus dengan simbol pelindung keamanan.

Apa yang kita saksikan hari itu bukanlah kecelakaan semata. Ini adalah kegagalan sistemik, hasil dari mentalitas kekuasaan yang tidak lagi mengakar pada nilai-nilai pelayanan publik. Aparat yang seharusnya hadir sebagai penjaga keamanan, pelindung rakyat, justru menjelma menjadi ancaman. Mereka tidak hanya menggunakan kekuatan, tetapi menyalahgunakannya. Dan yang lebih mengerikan, mereka melakukannya tanpa ragu. Ketika seorang pengemudi ojol yang tidak bersenjata, tidak mengancam, dan hanya ingin mengekspresikan pikiran di jalan, mendapatkan ancaman yang membahayakan  oleh kendaraan milik negara. Kenyataan ini bukan lagi sebatas tindakan represif biasa, tapi puncak dari matinya empati sebagai seorang manusia. Nafsu untuk menunjukkan dominasi, untuk “menghajar” siapa saja yang dianggap bagian dari kerumunan, telah menenggelamkan rasa kemanusiaan. Padahal kekuasaan tanpa empati adalah kekuasaan yang keji.

Aparat bukan mesin pembunuh. Mereka adalah manusia yang diberi kepercayaan untuk menjaga tatanan sosial, bukan menghancurkannya. Namun ketika seragam dan senjata membuat mereka merasa berada di atas hukum, maka negara kehilangan rohnya sebagai pelindung rakyat. Pertanyaan mendasar yang kini menggelayut di benak banyak orang adalah mengapa sang pelindung kedaulatan rakyat, bisa berubah menjadi ancaman nyata yang mampu menghilangkan nyawa. Ini bukan retorika murahan. Ini adalah cerminan dari trauma kolektif yang terus bertumpuk. Tragedi Affan bukan kasus pertama. Sudah berkali-kali kita menyaksikan bagaimana tindakan brutal aparat dibiarkan begitu saja. Dari mahasiswa yang ditangkap dan diinterogasi saat demonstrasi, hingga warga sipil yang dianiaya tanpa proses hukum, semua menunjukkan satu pola yang sama yakni rasa impunitas yang akut.

Baca Juga: Berbagai Organisasi Masyarakat Sipil Mendesak Reformasi Kepolisian setelah Meninggalnya Affan Kurniawan
Massa Ojol dan Mahasiswa Bandung Bersolidaritas untuk Affan Kurniawan

Hilangnya Empati

Akar persoalan ini bukan hanya pada individu aparat yang lalai atau kejam. Masalah utamanya adalah budaya kekuasaan yang membiarkan nafsu untuk menindas itu tumbuh. Budaya yang merayakan kekuatan fisik, mengabaikan suara rakyat, dan memanipulasi hukum demi mempertahankan dominasi. Semua itu karena hilangnya empati atau kesadaran diri, bahwa setinggi apa pun jabatan seseorang, ia tetaplah manusia biasa.

Empati adalah kemampuan dasar manusia untuk merasakan penderitaan orang lain. Tanpa empati, kita menjadi kosong secara moral. Dalam konteks aparat keamanan, empati seharusnya menjadi kompas utama dalam setiap tindakan. Tanpa itu, maka mereka bukan lagi penegak hukum, melainkan penebar ketakutan. Namun sayangnya, empati kini seperti barang mewah di institusi yang terlalu lama bergelimang kekuasaan. Dalam banyak pelatihan, yang ditanamkan adalah loyalitas, kekuatan, dan disiplin. Nilai-nilai kemanusiaan seperti welas asih, mendengarkan, dan melindungi, jarang mendapat ruang. Inilah yang membuat banyak aparat lupa bahwa yang mereka hadapi bukan musuh, tapi sesama warga negara. Ketika melihat massa, mereka melihat “hama” yang harus disterilkan. Ketika melihat kritik, mereka melihat ancaman terhadap kekuasaan, bukan masukan untuk perbaikan. Dan ketika melihat rakyat miskin seperti pengemudi ojol, mereka melihat "pengganggu ketertiban", bukan manusia yang sedang mencari nafkah.

Masalah terbesar dari tragedi ini adalah kesalahan mendasar dalam memaknai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk menindas, melainkan tanggung jawab besar untuk melindungi. Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan selalu dibatasi oleh hukum dan moralitas. Tapi dalam praktiknya, kita justru menyaksikan bagaimana kekuasaan disalahgunakan, sementara hukum ditekuk sesuai kebutuhan. Oknum aparat yang melakukan kekerasan seharusnya diproses secara terbuka, transparan, dan dihukum setimpal. Namun kenyataannya, banyak kasus justru menguap tanpa kejelasan. Kalimat "akan ditindak tegas" seringkali hanya menjadi mantera penenang sementara, tanpa tindak lanjut yang berarti.

Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan akhirnya memilih jalan sendiri untuk melindungi diri, baik lewat perlawanan, pengabaian hukum, atau anarki. Negara akan kehilangan legitimasi moralnya dan menjadi sekadar instrumen represi.

Affan Kurniawan mungkin hanyalah satu nama dari jutaan rakyat biasa. Tapi kematiannya adalah pengingat keras bahwa negara ini masih punya pekerjaan rumah besar untuk mengembalikan rasa aman sebagai hak dasar warga negara. Ketika pelindung sudah kehilangan empati dan digerakkan oleh nafsu kekuasaan yang membabi buta, maka masyarakat harus bersatu. Bukan untuk membalas, tapi untuk menuntut keadilan dan mendorong perubahan. Sebab jika tidak, bukan hanya satu Affan yang akan tumbang tapi juga harapan kita terhadap masa depan yang adil dan manusiawi.

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB