BandungBergerak - Affan Kurniawan, 21 tahun, pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, menambah deretan panjang kekerasan yang dilakukan personel dari institusi Polri. Affan meninggal di saat ia mengantarkan makanan di sekitar lokasi demonstrasi. Organisasi masyarakat sipil menyerukan bahwa reformasi kepolisian semakin krusial.

Sementara itu di Bandung, meninggalnya Affan Kurniawan memicu solidaritas ojek online dan masyarakat sipil. Massa tumpah turun ke jalan di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat, 29 Agustus 2025. 

Pernyataan-pernyataan sikap yang mengkritik kepolisian disampaikan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), ⁠Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP), Masyarakat Sipil untuk Advokasi HAM Internasional (HRWG), dan Amnesty International Indonesia.

RFP menyatakan, kekerasan aparat terus berulang dan menggerogoti kepercayaan publik, menormalisasi kekerasan dalam penanganan aksi sipil, juga membatasi ruang demokrasi. Koalisi ini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi total kepolisian.

RFP menuntut restrukturisasi kelembagaan dengan memindahkan fungsi pelayanan publik serta lalu lintas ke kementerian sipil seperti Kemendagri dan Kemenhub, serta menempatkan fungsi penyidikan pidana di bawah lembaga hukum independen. Koalisi menilai, Brimob yang kerap melakukan kekerasan terhadap warga sipil agar dievaluasi secara menyeluruh.

Sementara itu, INFID dan kelompok masyarakat sipil mengecam tindakan represif aparat keamanan selama demonstrasi di Jakarta. INFID menyatakan, aksi demonstrasi yang digelar oleh berbagai elemen warga merupakan puncak dari rasa kekecewaan rakyat Indonesia atas kebijakan proelite ketimbang prorakyat yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR seperti kenaikan tunjangan anggota DPR, kenaikan pajak, turunnya belanja perlindungan sosial, ditambah perluasan kewenangan militer, dan brutalisme kepolisian.

“Kejadian memilukan kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, yang terlindas kendaraan taktis Baracuda milik Brimob di sekitar Bendungan Hilir adalah potret nyata kekerasan struktural negara terhadap rakyat, kekerasan kepolisian kepada demonstran, kesewenangan penangkapan serta penggunaan kekuasaan yang eksesif. Affan hanya menjalankan tugas mengantar pesanan makanan ketika insiden terjadi. Umar Amarudin yaitu rekan Affan yang juga sesama ojek online, juga terluka. Tindakan ini merupakan pelanggaran HAM dan menunjukkan pola kekerasan berulang oleh oknum kepolisian,” ungkap INFID, dalam keterangan resmi, Jumat, 29 Agustus 2025.

INFID dan organisasi masyarakat sipil juga menyatakan, reformasi kepolisian menjadi hal yang mendesak, termasuk juga mengevaluasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yaitu lembaga di bawah Presiden yang bertugas melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri. Urgensi evaluasi ini dipandang perlu karena kasus brutal oknum kepolisian serupa terus terjadi dan kerap berulang.

Baca Juga: OBITUARI AFFAN KURNIAWAN: Berdiri Ditindas, Rubuh Dilindas
Nirempati Sikap Anggota DPR dan Represi oleh Polisi Memicu Warga Turun ke Jalan

Desakan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Ia mengatakan kasus kematian Affan adalah adalah pelanggaran HAM serius yang dilakukan oleh negara lewat penggunaan kekuatan yang berlebihan. “Kendaraan taktis lapis baja seperti Barracuda bukanlah alat untuk melindas warga sipil dalam aksi demonstrasi,” kata Usman.

Usman mendesak penegakan hukum terhadap pelaku pelindasan Affan maupun pengambil kebijakan di level komando. Kapolri diminta bertanggung jawab atas kekerasan polisi yang berujung menewaskan warga sipil.

“Keberulangan kasus-kasus kekerasan polisi tidak dapat dipisahkan dari kuatnya impunitas di tubuh kepolisian. Seakan mengabaikan kebijakan resmi, Polri terus membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa sanksi tegas. Rentetan kasus ini harus menjadi alarm yang serius bagi kepolisian untuk segera melakukan reformasi yang menyeluruh,” kata Usman Hamid.

Presiden juga diminta bertanggung jawab untuk segera melakukan reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian sampai menghapuskan budaya kekerasan aparat.

Di tempat lain, jenazah Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jumat, 29 Agustus 2025 yang dihadiri beberapa pejabat TNI dan Polri. Kapolda Metro Irjen Asep menyatakan pihaknya telah menemui pihak keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf.

"Saya atas nama pimpinan Polda Metro dan atas nama kesatuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum," ujar Kapolda, dilansir dari tribratanews.polri.go.id.

Ia mengatakan pihaknya akan mengusut kasus ini secara transparan. Pelaku yang terlibat akan diberikan hukuman tegas.

"Saya tegaskan di sini akan menindak tegas anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran terhadap kejadian tadi sore," tegasnya.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB