BandungBergerak - Warga Dago Elos yang masih menghadapi konflik tanah, tetap menyuarakan empatinya terhadap situasi penuh keprihatinan belakangan ini. Rangkaian demonstrasi sejak 25 Agustus lalu mengindikasikan bahwa warga tidak puas dengan kinerja pemerintah dan DPR. Negara diminta berbenah.

Uni Lia, salah seorang warga Dago Elos, mengatakan masyarakat tidak tiba-tiba melakukan protes besar-besaran jika aparatur negara, pemerintah, menjalankan mandat rakyat.

Terbitnya sejumlah perundangan yang tidak prorakyat seperti UU TNI, UU Cipta Kerja, hingga naiknya pendapatan DPR membuat masyarakat gusar.

“Ini adalah amarah dan kejengahan masyarakat yang meledak terakumulasi secara organik,” jelas Lia, lantang, di tengah aksi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Kamis, 4 September 2025 lalu.

Dalam aksi ini warga melayangkan 10 tuntutan kepada pemerintah, yaitu: Pertama, hentikan kekerasan aparat, hentikan penangkapan ilegal, dan hentikan pameran kekuatan TNI-Polri di lingkungan masyarakat.

Kedua, warga menuntut pencabutan segala kebijakan yang tidak prorakyat, tingkatkan upah pekerja dan lindungi pekerja dengan sistem yang adil. Ketiga, rampas seluruh aset koruptor. Keempat, wujudkan reforma agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat, bukan untuk korporasi.

Kelima, turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik dan BBM. Keenam, menaikkan pajak impor, konglomerat, dan perusahaan multinasional. Ketujuh, batalkan perjanjian TNI AD dengan Pemprov Jawa Barat mengenai manunggal karya bakti skala besar pembangunan. Kedelapan, reformasi Polri dan wujudkan supremasi sipil, kembalikan militer ke barak.

Kesembilan, tangkap, adili, dan penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat di masa lalu. Kesepuluh, bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September.

Baca Juga: Aksi Kamisan Bandung Menyerukan Pembebasan Demonstran yang Ditahan dan Kembalikan Militer ke Barak
Mahasiswa ITB Gelar Aksi Damai di Kolam Indonesia Tenggelam di Kampus Ganesha, Desak Usut Tuntas Tindak Represif Aparat

Simbol Warga Dago Elos

Aksi warga Dago Elos penuh dengan warna pink sebagai simbol dari rangkaian unjuk rasa di Indonesia yang bermakna keberanian dan empati. Selain warga Dago Elos, aksi tersebut diikuti warga Sukahaji, Cipedes, Tamansari, dan Rakyat Anti Penggusuran. Mereka serentak menyuarakan agar aparat negara tidak bertindak represif terhadap massa aksi hingga melakukan sweeping.

“Jadi semua elemen khususnya dari warga kampung kota kami sama-sama menyerukan satu suara,” jelas Angga Sulistya, dari Forum Dago Melawan di sela-sela aksi.

Menurut data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terdapat 3.337 demonstran di Indonesia yang mengalami penangkapan selama sepekan unjuk rasa dan sebanyak 1.042 demonstran luka-luka serta harus dirawat di rumah sakit.

Di akhir demonstrasi, warga Dago Elos melakukan aksi buang sampah ke gerbang DPRD. Aksi simbolik ini mengingatkan bahwa wakil rakyat tidak boleh mengeluarkan sikap atau kinerja yang tak berguna seperti sampah.

Salah seorang warga, Lia menjelaskan, aksi buang sampah agar para dewan merespons keinginan masyarakat atas tuntutan dan keresahannya.

“Karena kalau mereka emang merasa bukan sampah ya harusnya mereka laksanakan apa yang menjadi tugas mereka gitu,” jelas Lia.

Hal senada juga diungkapkan Ayang, warga Dago Elos lainnya, yang menganggap gedung DPRD adalah tempat sampah.

“Kita akan membuang sampah pada tempatnya,” kata Ayang.

Ayang uga menegaskan kepada pemerintah dan legislatif untuk tidak menyepelekan suara warga. Menurutnya, satu suara kecil dari masyarakat akan mempengaruhi warga lainnya untuk melakukan perubahan negara.

“Jadi jangan dianggap remeh suara-suara kita,” tegasnya.

***