BandungBergerak.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siapkan dana tidak terduga untuk penanggulangan bencana tahun ini sekitar 8 hingga 10 miliar rupiah. Dana ini sudah disipakan sejak tahun lalu dan akan digunakan jika Kota Bandung dihadapkan dalam kondisi darurat.

Salah satu bencana utama yang menjadi langganan Kota Bandung yaitu banjir yang titik lokasinya tidak banyak berubah setiap tahunnya. Mengetahui anggara cukup besar untuk penanggulangan kedaruratan itu, warga Kota Bandung berharap agar Pemkot Bandung bijak dan tidak mengundur-undur penganggaran.

Hilman Aryadi (30), seorang warga Pasteur menuturkan bahwa potensi banjir masih sangat besar di lingkungan rumahnya. Apalagi Pasteur pernah dilanda banjir setinggi mobil van awal tahun ini, sehingga perlu diantisipasi agar bencana hidrometeorologi tersebut tidak terulang kembali.

“Saya pikir kalau memang ada anggarannya, kenapa harus menunggu sampai banjir? Jangankan bencana lainnya yang kita gak tahu, lihat dulu saja apa yang sedang dihadapi dalam waktu dekat. Jangan diirit-iritlah dananya,” katanya saat ditemui di Pasteur, Selasa (9/11/2021).

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah titik bencana banjir di Kota Bandung adalah Pasteur, Pagarsih, Cicaheum, dan Gedebege. Sejumlah mobil yang hanyut dan terendam lumpur dalam peristiwa banjir tersebut. Pada banjir Pasteur 24 Oktober 2016, seorang warga, Ade Sudrajat (30), terbawa arus hingga tewas.

Diketahui, wilayah Pasteur belum menjadi prioritas penanggulangan banjir oleh Pemkot Bandung. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung melansir bahwa delapan titik banjir utama yang setiap tahun menelan kerugian besar, masing-masing diakibatkan tanggul yang jebol.

Sejumlah titik tersebut adalah Jalan Cibaduyut, Flyover Cimindi, Pasar Gedebage, Kopo Citarip dan beberapa titik lainnya yang dilintasi Sungai Cikapundung, Suryalaya, dan Megasari. Potensi banjir di daerah-daerah tersebut dinilai tinggi karena drainase yang tidak dapat menampung hujan saat cuaca ekstrem.

Namun, anggaran miliaran rupiah tersebut belum digunakan hingga saat ini. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPU Kota Bandung, Yul Zulkarnaen memastikan anggaran dana tidak terduga juga bakal kembali dipersiapkan pada tahun 2022 mendatang.

“Saat ini, (dana tidak terduga) belum dipergunakan. Tahun depan juga ada, kita melihat nanti (2022) didata dulu titik-titik bencananya. Untuk bencana tahun sekarang kita masukkan ke program tanggap darurat,” ungkapnya di Balai Kota Bandung, Selasa (9/11/2021).

DPU Kota Bandung juga belum melakukan pembangunan infrastruktur drainase baru di Kota Bandung. Salah satu upaya yang kini masih diunggulkan yakni rehabilitasi drainase secara bertahap berupa pemeliharaan dan pengerukan jalur drainase di sejumlah jalan utama yang mobilitas warganya tinggi.

Baca Juga: Dampak Bencana Perubahan Iklim Diperkirakan Lebih Dahsyat dari Pandemi Covid-19
Bandung Kota Rawan Bencana (3): Kang Pisman vs Bom Waktu Sampah

Dampak Pembangunan terhadap Bencana

Merujuk data pantauan Dinas Kebakaran dan Penanggulanan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung hingga November 2021, ada 6 bencana banjir dan 3 bencana longsor yang terjadi. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah bencana menyusut dari tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2020 lalu, Kota Bandung tercatat telah menghadapi 18 bencana banjir dan 15 bencana longsor. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Diskar PB Kota Bandung, Dian Rudianto menjelaskan jumlah bencana yang menyusut tahun ini disebabkan intensnya komunikasi Pemkot dengan warganya.

Selain itu, rehabilitasi drainase dan pembangunan sejumlah titik kolam retensi di Kota Bandung dinilai cukup efektif dalam menekan jumlah bencana.

“Seiring dengan sosialisasi, edukasi, dan penyampaian informasi dampak bencana kepada masyarakat dan stakeholders bencanya semakin berkurang. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh untuk melayani bencana,” ujar Dian.

Namun, pernyataan tersebut disanggah oleh Hilman Aryadi yang merasa belum ada sosialisasi dan bentuk realisasi penanganan banjir di wilayahnya. Pasalnya, mayoritas warga di lingkungannya merogoh kocek jutaan rupiah untuk mengatasi sejumlah drainase yang mengalami penyumbatan.

Hilman juga menegaskan bahwa potensi banjir seharusnya bisa dideteksi dari sejak lama. Ia juga menyinggung pembangunan sejumlah gedung pencakar langir di sekitar Pasteur yang akan berpengaruh besar terhadap sempitnya sistem drainase.

“Kalau mau cari sumber permasalahannya ya jelas karena pembangunan. Dulu mah mana ada masalah banjir,” tegasnya.

Pembangunan Kolam Retensi Baru

Pemkot Bandung sangat mengandalkan pembangunan kolam retensi dan sumur resapan dalam mengantisipasi bencana banjir. Dengan cara ini diharapkan volume air berlebih pascahujan bisa terserap tanah.

Yul Zulkarnaen mengatakan, upaya ini juga diterapkan untuk mengembalikan kesuburan tanah serta menjaga volume air tanah di Cekungan Bandung. Ia berharap strategi ini dapat diterapkan secara seimbang antara penanggulangan banjir dan penataan ruang kota yang baik.

Diketahui, ada 5 kolam retensi utama yang telah dibangun Pemkot dan dinilai punya dampak yang signifikan meski diakui belum menjawab permasalahan banjir secara menyeluruh. Sejumlah kolam rentesi itu di antaranya kolam retensi Sungai Pamulihan Gedebage, Sirnaraga, Andir, dan beberapa titik lainnya. Merujuk situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung, dana pembangunan kolam retensi itu berkisar di angka 43 miliar rupiah sejak 2017.

"Sekarang, kita sedang mengerjakan kolam retensi Bima di Jalan Bima Sungai Citepus itu sedang diproses. Untuk sumur imbuhan dalam itu tahun ini ada 12 titik yang kita bangun, yang sudah selesai di komplek Megabrata, Baturaden, Cisaranten dan di komplek perumahan Sangkanhurip," papar Yul.

Sementara DPU juga berencana membuat kolam retensi baru di wilayah Cisanggarung pada tahun 2022 nanti. Proyek tersebut diproyeksikan bakal dimulai pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 dengan pembukaan tender yang dananya belum dapat diperkirakan.