BandungBergerak.id - Puluhan guru honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/7/2022). Kedatangan mereka menuntut kejelasan penempatan tugas guru honorer yang telah lulus passing grade PPPK.

Unjuk rasa yang dilakukan sejak pagi ini diakhiri dengan aksi berjalan di atas zebra cross depan Gedung Sate ala Citayam Fashion Week, fenomena yang lagi viral belakangan ini. Aksi Citayam Fashion Week oleh para guru sebagai bentuk sindiran kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang pernah menghadiri Citayam Fashion Week di Jakarta, namun berhalangan hadir menemui para guru yang aksi di depan Gedung Sate.

Aksi satir dari para guru tersebut merujuk pada kegiatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memberikan dukungan pada anak-anak muda di Sudirman Citayam Bojonggede Depok (SCBD) yang melakukan fashion show di kawasan Taman Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Ridwan Kamil mendatangi Citayam setelah menerima penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Rabu (20/7/2022). Di sana, Ridwan Kamil melakukan fashion show bersama puluhan driver ojek online yang tengah menunggu orderan.

Datang sejak Pagi

Para guru sudah datang sejak pagi pukul 07.00 WIB. Mereka tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P3K Jawa Barat dari berbagai daerah telah tiba di depan Gedung Sate. Mereka berasal dari Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Subang, Bogor, Bandung, Cimahi, Bekasi, serta daerah lainnya.

Mereka mengenakan baju putih dan bawahan hitam, juga menggunakan pita bendera merah putih yang diikat di tangan. Sebagian guru perempuan menggunakannya menjadi pita di leher. Para guru membawa beragam spanduk berisi harapan dan tuntutan.

“Kami Mencerdaskan Anak Bangsa, Tapi Bagaimana Nasib kami, dan berikan kami hak untuk mendapatkan SK ASN PPPK,” begitu tertulis dalah satu poster. “Formasi Nomor Hiji, Pamajikan Nomor Dua #Save guru honorer,” demikian poster lainnya.

Meski terik mulai menyengat kulit, hingga pukul 11.45 WIB, para guru honer itu masih menunggu di halaman Gedung Sate.

Neni Sulastri, Guru dari salah satu SMK Negeri di Tasikmalaya mengungkapkan bahwa tujuan ia dan guru lainnya hadir untuk menuntut kejelasan bagi mereka yang telah dinyatakan lulus passing grade tes P3K pada tahap 1 dan 2. Menurutnya, berdasar peraturan pemerintah, guru yang telah lolos passing grade berhak mendapatkan formasi dan SK ASN.

Namun, hingga kini, ia belum juga mendapat kejelasan. Padahal sejak tahap pertama, hingga tahap kedua yang lalu Neni dinyatakan lolos. Ia yang telah mengabdi hampir 15 tahun lamanya, berharap agar pemerintah provinsi memberi kejelasan akan nasibnya juga puluhan ribu guru lainnya.

“Sebenarnya kami malu karena kami di sini harus meninggalkan anak-anak, tapi di sini kami di sini untuk memperjuangkan masa depan kami juga, kalau tidak diperjuangkan oleh kami, oleh siapa lagi (yang memperjuangkan,” ungkap Neni kepada BandungBergerak.id, ketika ditemui di lokasi.

Hingga kini, tercatat ada 10.397 guru honorer yang berhasil lolos passing grade, namun baru 6.425 guru yang memperoleh penempatan. Ada sekira 3.972 guru honorer lainnya yang telah lolos passing grade, tapi nasibnya masih terkatung-katung.

Ia berharap tak pulang dengan kekecewaan. Namun, aspirasi para guru bisa didengar. Ia berharap, Pemprov Jabar memperhatikan nasib para guru tersebut, sebelum akhirnya membuka penerimaan tes P3K tahap ketiga.

“Kami berjuang terus. Harapnnya ada tanggapan jadi kami pulang tidak sia-sia, tergerak para pemangku jabatan yang berurusan dengan kami, mudah-mudahan tergerak mempertimbangkan hak kami,” ungkap guru pengajar mata pelajara Produktif TBSM.

Ia juga meminta tes tahap tiga untuk 2022 agar tidak diadakan dulu. Penempatan untuk yang lulus tahap satu dan dua harus diselesaikan terlebih dahulu.

Hal sama disampaikan oleh Nurhayati, guru di salah satu SMK Swasta di Kabupaten Tasikmalaya. Guru yang telah 12 tahun mengajar ini berharap agar Pemprov Jabar mau memperhatikan nasib mereka.

Ia telah beberapa kali mencoba untuk tes CPNS namun baru bisa lolos ketika tes P3K. Ini menjadi harapan bagi dirinya.

“Yang CPNS belum ada rejekinya dan ini yang P3K lulus passing grade namun tetap belum ada formasinya. Harapan kami satu-satunya ya itu, adanya tambahan formasi buat kami yang sudah lulus passing grade,” ungkapnya.

Sejauh ini, ada beberapa guru yang terpaksa tidak mendapat jam mengajar dari sekolah, karena pihak sekolah telah menerima tenaga honorer baru ataupun guru P3K lainnya. Padahal belum mendapat kejelasan untuk tempat mengajar.

“Ada yang jauh hari sebelum penempatan yang belum mendapatkan SK, teman-teman kami ada yang sudah dikeluarkan katanya dari sekolah. Lulus passing grade, dikeluarkan karena datang guru lain, Jadi yang induknya tidak dapat jam ngajar, karena tidak dapat jadi ya sudah berhenti saja gitu, jadi kasian teman-teman kami,” katanya.

Berharap Didengar Gubernur Ridwan Kamil

Sementara itu, Ai Komala Fahmi, guru Bahasa Indonesia dari SMK PGRI Wanaraja Garut, pagi-pagi sekali usai salat subuh dibonceng sang suami untuk datang langsung ke depan Gedung Sate. Harapan yang dibawa sama, ingin agar Gubernur Ridwan Kamil mendengarkan aspirasi para guru.

Ia mempertanyakan sikap dari pimpinan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terkesan tak mempedulikan nasib para guru honorer yang telah lulus passing grade. Pemetaan formasi guru yang telah lulus PG hingga kini masih mengambang. Padahal di daerah lain, seperti Wonogiri, Bojonegoro dan daerah lainnya telah ada kejelasan penempatan.

“Artinya sudah ada kepastian (daerah lain), ini yang Jabar yang belum ada. Kalau daerah lain itu sudah ada. Jadi daerah lain sudah difadilitasi, jadi pemimpin-pemimpinnya itu sangat welcome terhadap lulusan PG, kalau kami di sini sepertinya Gubernur belum tahu keadaan kami, oleh yang di bawah itu ditutup tutupi,” ungkapnya.

Ai sendiri telah mengabdi selama 24 tahun, menjadi guru honorer. Kabar yang diterima seharusnya pada 25 Juli hari ini, telah ada pemetaan guru yang lolos.

“Nah kami di sini ingin didengar khususnya oleh Gubernur Jabar, meminta kepastian. Menurut Kemendikbud yang diutamakan yang lulus P1 dulu, apalagi yang sudah usia seperti ibu, sudah mengajar hampir 24 tahun, jadi harapan kami datang ke sini ingin meminta kepastian kapan kami ditempatkan,” ungkapnya.

Menurutnya, melakukan aksi unjuk rasa tidak mudah karena harus meninggalkan anak didik. Namun perjuangan nasib harus dilakukan untuk meminta kepastian dari Gubernur Jabar.

Hal sama disampaikan oleh Eka Kartika Dewi, Guru Bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Garut. Ia telah dua kali lolos tes P3K pada tahap satu dan tahap dua. Hingga kini belum ada kejelasan.

“Harapannya sama, bahwa kita yang sudah lolos PG, apalagi yang tahap 1 dan 2 setelah dibuka tahap ketiga mohon tidak dites lagi tetap langsung ditempatkan atau ada formasinya, jadi kita tinggal menerima SK nya saja,” kata Eka.

Baca Juga: Nevi Aryani, Pengabdian Seorang Guru Honorer
Demonstrasi Guru di Bandung Menuntut Diangkat Menjadi PNS
RUU Sisdiknas Meresahkan Federasi Guru Honorer Madrasah

Lagi-lagi Alasan Anggaran

Pukul 10.00 WIB, perwakilan guru honorer diterima beraudiensi dengan Kepala Biro Organisasi, BKAD, dan KPAD serta dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ketua Guru Lulus Passing Grade (GLPG) PPPK Pusat, Iswadi menyampaikan bahwa sejatinya pihaknya ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Aspirasi yang ingin disampaikan jelas sesuai peraturan Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwa guru lulus passing grade P3K baik tahap satu dan tahap dua, itu menjadi prioritas utama. Urutannya adalah dari guru K2, Guru honorer negeri, kemudian yang lulus PPG dan Guru Swasta.

Iswadi mengungkapkan bahwa guru lulus PG menuntut kepada Pemprov Jabar untuk ditempatkan atau diberikan SK ASN P3K. Karena menurutnya para guru yang lulus PG telah layak menjadi ASN P3K. Namun, Pemprov Jabar beralasan akan masih akan melihat kondisi anggaran.

“Di sini kami ya merasa kecewa kenapa kok kami seperti diombang ambing nih, kata pusat seperti ini, kata daerah seperti ini, oleh karena itu mungkin kami akan adakan aksi kedua. Agar kami bisa ketemu langsung dengan pak Ridwan Kamil,” ungkapnya.

Hasil audiensi juga menjanjikan bahwa sekitar 3.000-an guru akan ditempatkan mulai tahun ini dan tahun depan. Tapi jika janji tersebut tidak terealisasi, para guru akan kembali berdemonstrasi.

“Karena inikan sudah hak guru, kasian. Guru guru ini sudah tes, sudah berkualitas, tapi nasibnya masih belum jelas,” katanya.

Iswadi mengatakan alasan keterbatasan anggaran tidak dapat diterima oleh pihaknya. Karena guru hanya bertugas mengajar, pemerintah yang semestinya bertanggung jawab persoalan anggaran. Persoalan anggaran mestinya dapat diselesiakan, jika saja Pemerintah mau berniat untuk memperhatikan nasib guru.

“Sebenarnya kalau masalah anggaran kami tidak bisa menerima, karenakan kalau guru yang penting ngajar, kalau urusan anggaran kan ini urusan pemerintah, bukan urursan guru. Artinya kami sudah lolos passing grade, kami sudah mengajar. Kami bekerja artinya masalah anggaran itu ya urusan pemerintah, mau dapat dari mana, harusnya itu sudah kewajiban merekalah,” ungkapnya.

Koordinator Aksi sekaligus Ketua GLPG P3K Jabar, Endri Lesmana Sidik mengungkapkan bahwa sejatinya para guru honorer ini telah tiga kali meminta agar dapat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat. Surat telah diajukan sejak 21 Juni, kemudian 28 Juni dan terakhir pada 19 Juli 2022, namun tak ada tanggapan. Barulah ketika pihaknya menyampaikan akan aksi, akhirnya ditanggapi.

Endri menyampaikan bahwa pihaknya telah menunggu lama untuk bertemu dengan Gubernur, dan para guru telah menunggu masa berkabung selesai. Harapannya menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan agar para guru yang telah lulus passing grade mendapat kejelasan tempat mengajar.

Pihaknya berharap agar Pemprov dapat menuntaskan secara kesemuruhan 10.397 guru yang lulus, yang juga telah dinyatakan berkompeten dapat ditempatkan di tahun ini.

Endri menjelaskan bahwa sejauh ini ada 3.972 guru mata pelajara krusial yang belum mendapat kejelasan. Pihaknya berharap agar pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ini secara baik. Dalam audiensi pihaknya berharap dapat diberikan data by name by adress para guru yang belum mendapat kejeasal tersebut, namun pihak Pemprov Jabar tidak mau membuka data.

Hal itu menurutnya menjadi penting agar para guru dapat mengetahui apakah dapat ditempatkan di tahu ini, jika dapat maka pihaknya akan menerima konsekuensi dari sekolah yang mungkin hanya kebagian jam mengajar 8 jam, 4 jam atau 10 jam mengajar.

Persoalan lainnya, jika tidak mendapat sekolah, guru akan mencari sekolah lain. Kendalanya saat ini telah berlangsung tahun ajaran baru, dan hambatan lainnya kerap kali sekolah malah menganggap para guru ini adalah guru honorer baru. Padahal secara yuridis mereka telah terdaftar di Dapodik.

“Harapan kami pemerintah Disdik BKAD, semua yang berperan agar berkoordinasi secara maksimal terkait penyelesaian permasalahan untuk mereka yang masih di keranjang ini artinya yang belum dapat ditempatkan. Dan tadi kami juga meminta kepada mereka untuk memastikan apakah yang tidak dapat tahun ini itu tahun depan bisa ditempatkan atau tidak,” ungkapnya.

Pihaknya menginginkan agar ada kontrol dan kebijakan khusus bagi para guru honorer yang lulus passing grade ini. Ketika pemerintah pusat telah memberikan kenijakan dikembalikan pada Pemerintah Daerah masing-masing, harapannya Pemprov Jabar bisa cepat memberikan kebijakan terkait mereka yang belum dapat ditempatkan di tahun ini. Tentu agar dapat prioritas di tahun depan.

Hingga kini, Endri mencatat dari 3.972 guru yang belum mendapat kejelasan ini, 1.055 adalah guru di sekolah negeri, lalu 55 PPG, 1 THK, dan ada 2.911 dari swasta yang tidak mendapat tempat.

“Kami tidak akan diam, tapi akan terus berlanjut ini guru tidak selayaknya dilakukan seperti. Kami sudah menunggu ketika menunggu masa berkabung selesai, tapi harapannya ketika Jabar juara maka guru harus merdeka,” katanya.