BandungBergerak.id - Jawa Barat mengalami defisit oksigen medis sebesar 76 ton akibat tingginya pasien Covid-19. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis, provinsi dengan jumlah penduduk terpadat nasional ini harus mengimpor dari luar Jabar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, suplai oksigen medis 76 ton diharapkan bisa terpenuhi dari sejumlah BUMN. "Defisit Jawa Barat itu adalah 76 ton. Jadi kami harus mencari suplai sebanyak itu,” kata Ridwan Kamil, dalam siaran persnya.

Pada Selasa (6/7/2021), Pemprov Jabar menerima satu tangki oksigen berkapasitas 10 ton dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Sebelum Pusri, Jabar juga sudah menerima oksigen dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Oksigen medis dari PT Pusri dialokasikan untuk dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Immanuel dan Rumah Sakit Al Islam Bandung. Setiap rumah sakit mendapat pasokan 5 ton oksigen.

Ridwan Kamil menjelaskan, rumah sakit seperti Immanuel memiliki penyimpanan oksigen medis kurang lebih 5-6 ton. Jumlah ini untuk mengisi 1.500 tabung oksigen rumah sakit.

Dalam kondisi darurat, jumlah tersebut hanya mencukupi kebutuhan oksigen rumah sakit sampai tiga hari saja. Ridwan Kamil berharap PT Pusri dapat mengirim oksigen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Jabar.

Dengan adanya kiriman satu tangki 10 ton dari PT Pusri, saat ini Jabar masih membutuhkan 8 tangki lagi untuk menutupi defisit 76 ton oksigen medis. Ridwan Kamil memastikan pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemasok-pemasok oksigen medis. Dari kerja sama ini diharapkan para pemasok bisa mengirim rutin harian untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis di rumah sakit di Jabar.

"Kita dahulukan di rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan sehingga tidak ada kejadian di Jawa Barat ada yang meninggal dunia dikarenakan oksigennya habis," imbuhnya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Bandung Raya: Ada 10.290 Orang Positif dalam Perawatan
Pahami Karakter Penyakit Covid-19 sebelum Cari Obat

Hasil PPKM Darurat Masih Belum Memuaskan

Evaluasi sementara terhadap progress PPKM Darurat di Jawa Barat masih belum memuaskan. Ridwan Kamil mengatakan, PPKM Daruat Jawa Barat mentargetkan penurunan pergerakan masyarakat hingga 30 persen. Tetapi hingga Selasa (6/7/2021), penurunan mobilitas warga baru 17 persen.

Untuk itu, dalam dua hari ke depan PPKM Daruat akan ditingkatkan penyekatan dan penindakan pelanggaran. Sehingga pengurangan mobilitas bisa menjadi 30 persen. Selain itu, disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga masih rendah.

Praktik PPKM Darurat di lapangan juga masih diliputi kerancuan, terutama kebingungan dalam memahami definisi sektor esensial dan kritikal yang boleh beroperasi. Di luar sektor itu, wajib melakukan kerja di rumah 100 persen.

Hasil evaluasi juga mencatat adanya industri yang bandel yang belum memiliki satgas Covid-19 sehingga saat karyawan mereka positif Covid-19 tidak mendapat penanganan sesuai standar. Karyawan yang positif Covid-19 malah disuruh pulang, akibatnya terjadi klaster keluarga.

“Mereka (industri) tetap buka walaupun bukan kategori kritikal dan esensial,” ujar Ridwan Kamil. Menghadapi perusahaan-perusahaan bandel tersebut, kepolisian akan melakukan razia-razia.