BandungBergerak.id - Penyelenggaraan pendidikan berjalan tertatih-tatih selama setahun setengah pagebluk Covid-19. Selama itu pula permasalahan pendidikan terus menumpuk, mulai dari kesulitan mengakses fasilitas daring untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ online), hingga keterbatasan yang dialami masing-masing guru.

Aktivis pendidikan dan penulis buku Pendidikan Yang Menjajah, Galih Su berpendapat bahwa kondisi pendidikan saat ini penuh dilema. Ia memandang pendidikan yang mengandalkan teknologi daring bukan jawaban tepat.

PJJ online dinilai menihilkan tradisi di sekolah. Galih Su tidak setuju jika PJJ online dijadikan standar pendidikan untuk semua kalangan masyarakat.

“Karena masyarakat yang kokoh dengan tradisi dan budayanya justru akan terjajah. Ini bukan masalah yang cuma terjadi ketika pandemi,” ujarnya ketika dihubungi Bandungbergerak.id, Jumat (16/7/2021).

Guru yang juga dikenal sebagai musikus folks ini menambahkan, pemangku kebijakan pendidikan harusnya menggalakan survei dan riset mengenai kondisi sekolah per kecamatan saat ini. Hasil survey akan menemukan potensi yang berbeda-beda di setiap sekolah. Nantinya riset ini untuk dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengakui masih banyak kesenjangan ekonomi khususnya di sekolah negeri. Ekonomi keluarga peserta didik, infrastruktur sekolah, dinilai masih belum merata. Pernyataan ini disampaikannya pada saat monitoring dan evaluasi percobaan pendidikan tatap muka di SDN 01 Cihampelas pada pertengahan Juni 2021 lalu, di awal gelombang kedua pagebluk.

Kesenjangan ini tentu menjadi faktor besar yang menghambat keberlangsungan sistem pembelajaran. Galih melihat PJJ online cenderung menimbulkan diskriminasi. Selain itu, pemerataan sistem daring membutuhkan anggaran besar.

“Kita lupa teknologi hanya sebatas bentuk penggalian informasi. Sementara informasi juga racun jika tidak paham dan perlu ada penjaringan. Sementara sosialisasinya tidak dibicarakan di sekolah,” tuturnya.

Menurutnya, kebutuhan yang mendesak bagi peserta didik saat ini ialah pendidikan yang mudah diakses oleh semua kalangan. Selama PTM belum bisa dilaksanakan, ia mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) segera menyusun silabus dan kurikulum yang mudah diakses oleh seluruh peserta didik.

Silabus masa pagebluk tersebut mengandung bobot materi pembelajaran selama di rumah dan disebar secara merata. Silabus ini juga mengakomodir tenaga pendidik agar lihai bekerja sama dengan orang tua murid.

Baca Juga: Data Omzet Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandung 2021, Sebagian Besar di Bawah 1 Juta Rupiah
Pedagang Pasar Baru Resah Tak Berpenghasilan selama PPKM Darurat P

Beban Sekolah Inklusif

Kendala lain juga muncul di lingkungan pendidkan yang tercatat sebagai sekolah inklusif yang memfasilitasi penyandang disabilitas. Kesulitan yang dialami peserta didik disabilitas adalah tingkat kesulitan mengakses gawai. Keluhan ini bukan hanya datang dari orang tua murid dan murid, tapi juga muncul dari tenaga pendidik.

Butuh tenaga ekstra bagi guru sekolah inklusif untuk menerapkan sistem daring yang bergantung pada kecepatan teknologi. Sementara itu, setiap murid berkebutuhan khusus lebih butuh kehadiran sosok pendidik ketimbang materi pembelajaran.

Galih Su telah menjadi guru di sekolah murid berkebutuhan khusus selama lebih dari satu windu. Selama itu, kendala utama penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurangnya fasilitas pendidikan dan SDM.

Ujung tombak satu-satunya sekolah inklusif bisa terus berdiri tidak lain karena rasa sukarela yang dipegang teguh para guru. Ditambah lagi, pendidikan inklusif sangat membutuhkan hubungan erat antara guru dan murid. Pemerintah pun diminta lebih peka dalam menyusun kebijakan untuk sekolah inklusif.

“Rata-rata sekolah inklusif itu mereka menyiapkan diri untuk bangkrut, lebih banyak kerja sosial loh dibanding porsi pendidikannya,” pungkasnya.

DPRD Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menyoroti lambatnya vaksinasi Covid-19 untuk murid sekolah di Jawa Barat. Hal ini turut menjadi faktor yang menghambat penyelenggaraan PTM. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada peserta dan tenaga pendidik.

“Target (vaksinasi) masih rendah, guru masih banyak yang belum, murid juga. Jadi ini masih jadi PR besar untuk melakukan PTM. Datanya harus diintegrasi antara Disdik Kota dan Kemendagri,” tutur Abdul Hadi Wijaya, dalam pertemuan virtual Bincang Santai Bareng Wakil Rakyat #04 di akun instagram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Jumat (16/7/2021).

Ia juga mengakui masalah teknologi yang belum merata yang menghambat penerapan PJJ. Di sisi lain, penundaan PTM di masa pandemi merupakan jalan terbaik yang bisa dilakukan di dunia pendidikan saat ini. Menjauhkan peserta didik dari risiko penularan tatap muka saat ini, jadi tujuan utamanya.

“Keputusan kebijakan (PTM) itu ada di tim gugus tugas, karena bergantung pada keselamatan jiwa. Semua harus dijalankan sesuai prosedur untuk keamanan,” katanya.

Abdulah berharap kemungkinan PTM bisa dievaluasi ulang pada bulan Agustus 2021 mendatang. Ia juga mengimbau orang tua murid dan peserta didik agar mengerti kondisi genting pagebluk.

Sebagai gambaran, jumlah SMP negeri dan swasta Kota Bandung sebanyak 253 sekolah. Sementara jumlah muridnya mencapai 99.386 orang. Sementara jumlah murid SMA sebanyak 53.167 orang. Sedangkan jumlah SMA negeri dan swasta se-Jawa Barat sebanyak 1.648 unit dengan 707.428  murid, menurut data BPS Jabar tahun 2019. Data ini belum termasuk dengan jumlah murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar yang jauh lebih besar lagi.